Connect with us

FINANCE

Utang Masyarakat di Pinjaman Online Sudah Capai Rp20,61 Triliun

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id – Industri teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending mencatatkan outstanding pembiayaan atau besar sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu di luar bunga, denda, dan penalti industri P2P lending melompat ke Rp20,61 triliun kepada 20,28 juta borrower aktif per April 2021.

Angka ini lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, tepatnya Rp19,04 triliun kepada 18,52 juta borrower aktif. Apabila dibagi berdasarkan kategori borrower, outstanding pinjaman kepada perorangan mendominasi dengan capaian Rp17,36 triliun kepada 20,27 juta orang, sementara outstanding pinjaman kepada badan usaha Rp3,24 triliun kepada 4.331 entitas, sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Adapun, total penyaluran pinjaman bulanan industri fintech Rp12,18 triliun kepada 37,7 juta entitas peminjam (borrower) per April 2021. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), capaian ini merupakan penyaluran tertinggi ketimbang rekor bulanan sebelumnya, tepatnya Rp11,76 triliun yang ditorehkan pada periode Maret 2021, atau naik 3,57 persen (month-to- month/mtm).

Sebelumnya, kinerja penyaluran bulanan selama Januari 2021 mencapai Rp9,38 triliun dan Februari 2020 Rp9,58 triliun. Artinya, kinerja penyaluran industri P2P sepanjang 2021 ini telah mencapai Rp42,91 triliun. Sebesar 56,19 persen atau Rp6,84 triliun dari total penyaluran pinjaman bulanan industri per April 2020 tercatat disalurkan kepada sektor produktif.

Didominasi sumbangan dari sektor bukan lapangan usaha lain-lain Rp3,14 triliun, perdagangan besar dan eceran Rp1,28 triliun, serta rumah tangga Rp505 miliar.

Adapun, dari sisi sumber pendanaan yang masuk dari pemberi pinjaman (lender) per April 2021, mencapai Rp12,12 triliun dari 7,1 juta entitas lender.

Kerja sama penyaluran pinjaman oleh lender institusi (super lender) pada periode ini disumbang 54 lembaga jasa keuangan konvensional Rp1,35 triliun dan Rp23,05 miliar dari satu institusi pemerintah.

Adapun, dengan tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari (TKB90) industri yang bertahan di 98,63 persen dari total outstanding, OJK mencatat Rp1,39 triliun tergolong tidak lancar (30-90 hari) dan Rp281,54 miliar tergolong macet (lebih dari 90 hari).

Outstanding tidak lancar disumbang borrower perorangan Rp1,24 triliun dari 1,19 juta orang dan Rp155,86 miliar dari 671 entitas borrower badan usaha. Sementara itu, outstanding macet disumbang borrower perorangan Rp234,58 miliar dari 217.716 orang dan Rp45,96 miliar dari 509 entitas borrower badan usaha.

Lender Tumbuh Pesat Sebagai platform yang memiliki fungsi mempertemukan lender dan borrower secara digital, industri tercatat telah berhasil menggandeng 632.404 entitas lender, meningkat pesat ketimbang awal tahun yang masih sejumlah 578.907 entitas lender.

Berdasarkan kategori lender, jumlah lender aktif perorangan atau ritel mencapai 157.180 lender retail lokal dan 472 lender retail luar negeri, yang masing-masing menyumbang pemberian outstanding Rp4,48 triliun dan Rp243,87 miliar. Adapun, lender institusi yang menyalurkan kreditnya melalui bantuan industri P2P lending dan memiliki sumbangan outstanding per April 2021, terbesar disumbang oleh entitas badan usaha dalam negeri.

Tepatnya, 206 institusi yang masuk kategori badan hukum lain-lain Rp6,58 triliun. Disusul 98 institusi perbankan lokal terdiri dari 63 bank umum, 1 BPD, dan 34 BPR (Rp2,33 triliun), kemudian 85 institusi IKNB terdiri dari 53 multifinance, 20 modal ventura, dan 1 perusahaan asuransi (Rp1,33 triliun), serta 25 institusi koperasi (Rp579,01 miliar).

Sementara itu, institusi lender dari luar negeri yang memiliki outstanding di industri P2P lending Tanah Air, didominasi 61 institusi yang masuk kategori badan hukum lain-lain Rp4,04 triliun, disusul 8 institusi IKNB terdiri dari 1 multifinance, 4 modal ventura, dan 3 LJKNB lain-lain (Rp578,19 miliar).

Sebagai gambaran, para pemain industri fintech P2P lending menyalurkan Rp74,41 triliun sepanjang 2020, atau tercatat masih naik 26,47 persen (year-on-year) selama masa pandemi dari Rp58 triliun sepanjang 2019. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menargetkan penyaluran pinjaman industri P2P di sepanjang periode 2021 ini mampu mencapai lebih dari Rp100 triliun, atau memiliki penyaluran bulanan rata-rata di kisaran Rp10 triliun.

Laporan : Ibi

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANCE

Jelang Lebaran, SWI Imbau Masyarakat Waspadai Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Hingga April 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 86 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

Olehnya itu, SWI meminta masyarakat untuk semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech lending, dan investasi ilegal yang memanfaatkan momentum menjelang lebaran.

“Fintech lending dan penawaran investasi ilegal ini masih tetap muncul di masyarakat. Menjelang lebaran, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban,” kata Ketua SWI, Tongam Lumban Tobing, melalui siaran pers, Jumat (7/5/2021).

Tongam mengatakan, pihaknya selalu berusaha mengingatkan masyarakat, sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu, dan melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar.

“Terlebih lagi menjelang lebaran ini masyarakat mendapatkan THR, sehingga diharapkan tidak menempatkan dana THR tersebut pada penawaran-penawaran investasi ilegal,” imbau Tongam.

Menurutnya, saat ini juga ada beberapa entitas yang mengaku bahwa perizinan atau legalitasnya “clear and clean” dari Satgas Waspada Investasi OJK.

“Kami tegaskan bahwa Satgas Waspada Investasi tidak ada kaitannya dengan pengurusan perizinan atau legalitas kegiatan usaha, oleh karena itu masyarakat diminta tidak ikut kegiatan perusahaan yang membawa-bawa nama Satgas Waspada Investasi dalam pemasarannya,” jelasnya.

Dalam operasionalnya, Satgas juga menemukan kegiatan penghimpunan sumbangan dari masyarakat dengan program saling jaga dari Kitabisa.com, diduga merupakan kegiatan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga harus mendapatkan izin usaha perasuransian dari OJK.

Oleh karena itu, Satgas Waspada Investasi bersama pengurus Kitabisa.com telah menyepakati untuk menghentikan kegiatan program saling jaga, sebelum memperoleh izin kegiatan usaha perasuransian dari OJK.

Satgas meminta masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Kontak OJK 157 atau WA 081157157157 bila ingin memanfaatkan fintech lending atau mengikuti investasi, ataupun jika ingin melaporkan adanya kegiatan fintech lending dan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Disebutkankannya, pihak Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga akan terus melakukan patroli siber rutin, yang frekuensinya akan terus ditingkatkan, sejalan dengan masih banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat.

Sejak tahun 2018 – April 2021 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 fintech lending ilegal.

Sementara dari 26 entitas investasi ilegal yang ditemukan pada April, 11 diantaranya melakukan kegiatan money game, 3 Investasi Cryptocurrency tanpa izin, satu penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin, dua penyelenggara pembiayaan tanpa izin dan sembilan kegiatan lainnya.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan, bahwa terdapat satu entitas yang ditangani Satgas telah mendapatkan izin usaha yaitu Snack Video, sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

 

Liputan : Ikas

Continue Reading

FINANCE

Hati-hati! Ada Ribuan Layanan Pinjaman Ilegal Berseliweran di Dunia Maya

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Kepolisian RI guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal dan fintech ilegal yang ditemukan oleh SWI.

“Pihak Kepolisian sudah tergabung dalam SWI, semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada pihak Kepolisian untuk segera dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah para pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal beroperasi kembali yang bisa merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam jumpa pers virtual bersama pihak Bareskrim Polri.

Dalam penindakannya pada Juni, SWI berhasil menemukan 105 fintech peer to peer lending ilegal (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam.

105 fintech peer to peer lending ilegal itu tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan dan pengawasan layanan fintech peer to peer lending.

Maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat, akibat pandemi Covid 19.

“Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan,” kata Tongam.

Jumlah total fintech peer to peer lending  ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan informasi bahwa Koperasi Sigap Prima Astrea telah diberikan normalisasi, karena tidak melakukan kegiatan pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada 99 Kegiatan Usaha Tanpa Izin

Selain kegiatan fintech peer to peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 99  kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Tongam mengatakan penawaran usaha ilegal ini sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat, karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin.

Dari 99 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut 87 perdagangan berjangka/Forex Ilegal, 2 penjualan langsung (Direct Selling) Ilegal, 3 Investasi Cryptocurrency Ilegal, 3 Investasi uang, dan 4 lainnya.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Laporan : Rustam

Continue Reading

FINANCE

Terkait Keringanan Kredit, OJK Sultra Sosialisasi di Kampus

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan sosialisasi dan edukasi, terkait kebijakan keringanan kredit atau pembiayaan kepada kampus swasta di Sultra. Kampus yang jadi sasaran antara lain, Universitas Sultra, STIE Dharma Bharata, Universitas Muhammadiya Kendari, STIE 66 dan STIMIK Catur Sakti.

Narasumber yang dihadirkan adalah Anto Prabowo, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK. Pendaftar dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan konsep Digital Massive Class (DMC) mencapai 983 orang dengan komposisi 48% mahasiswa dari fakultas ekonomi dan bisnis dan 33% dari fakultas hukum, dan 19% dari fakultas lainnya. Selain mahasiswa hadir juga para akademisi, dosen dan awak media. Kegiatan digelar Seni, 18 Mei 2020.

Kemudian, Selasa (19/05), OJK Sultra mengapresiasi perjuangan awak media di tengah Pandemik ini melalui acara Bincang Jasa Keuangan (Bijak) Spesial Ramadan secara digital. Bentuk apresisasi berupa penyerahan bingkisan Ramadan bagi para awak media. Secara simbolis, penyerahan bingkisan Ramadan ini diserahkan langsung oleh Mohammad Fredly Nasution, kepada 3 jurnalis yang mewakili

masing-masing segmen media, seperti media massa/cetak, media online, dan media lainnya. Sebanyak 40 bingkisan diserahkan kepada para awak media yang berkontribusi aktif dan positif dalam penyampaian informasi terkait Sektor Jasa Keuangan.

“Kami sangat mengapresiasi perjuangan awak media, khususnya di tengah Pandemik ini mereka terus bekerja bahkan terjun ke lapangan yang berisiko. Tanpa mereka kita tidak akan bertemu informasi atau berita terkini. Tanpa mereka tidak ada klarifikasi atau pengawasan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah atau otoritas terkait lainnya. Inilah alasan mengapa kami membagikan bingkisan Ramadan kepada para Jurnalis” Ucap Fredly.

Selain itu, Fredly menyatakan terdapat peran penting media dalam pencapaian target nasional Indeks Literasi Keuangan (ILK) Sulawesi Tenggara tahun 2019 serta di masa mendatang. “Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil melampaui target nasional. Dengan rincian capaian Indeks Literasi Keuangan (ILK) sebesar 36,75 persen di atas target nasional sebesar 35%. Namun ini masih perlu ditingkatkan lagi. Kami tetap membutuhkan peran media untuk mewujudkan hingga seluruh masyarakat Bumi Anoa memiliki literasi keuangan yang baik.” seru Fredly.

Kemudian pada hari yang sama, Ikatan Pegawai OJK Sulawesi Tenggara (IPOJK) menyerahkan sumbangan untuk pembangunan Masjid Nurul Huda. Semoga Ramadan di tengah pandemik ini tidak menghentikan kita untuk terus produktif dan berkarya bagi negara dan sesama.

Laporan : Rustam dj

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.