KOLAKA, bursabisnis.id – Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kolaka audiensi ke PT Indonesia Pomalaa Industri Park (IPIP), Senin 19 Mei 2025.

Melalui audiensi tersebut, Kadin Kolaka dan PT IPIP membahas rencana kerja sama dalam rangka pemberdayaan pengusaha lokal.

Rombongan Kadin Kabupaten Kolaka dipimpin langsung Vebrianti Safrudin selaku Ketua Kadin Kolaka, didampingi wakil Ketua Bidang Hukum Kadin Sultra, Supriadi serta sejumlah pengurus Kadin Kolaka.

Sedangkan management PT IPIP diwakili oleh Kepala Departemen External KNI Mr Chen, Koordinator External KNI Mulin Wijaya dan Devisi Legal Ahmad Sirajul Munir.

Di hadapan management PT IPIP, Ketua Kadin Kabupaten Kolaka, Vebrianti Safrudin memaparkan tugas, fungsi hingga program Kadin.

Vebrianti Safrudin menyampaikan, bahwa Kadin merupakan organisasi dunia usaha yang mewakili seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik di sektor usaha negara, koperasi maupun swasta.

Lebih lanjut, wanita yang populer dengan sapaan Ona ini menyebutkan, Kadin didirikan berdasarkan Undang – Undang nomor 1987 yang berfungsi sebagai wadah pembinaan, komunikasi, serta advokasi bagi pengusaha, maupun sebagai jembatan antara dunia usaha.

“Kadin punya tujuan untuk mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta, dan berdaya saing tinggi,” ujar Ketua Kadin Kolaka itu.

Sejalan dengan hal tersebut, kata Vebrianti Safrudin, maka pihaknya ingin menjalin kemitraan bersama PT IPIP dengan semangat memperjuangkan kepentingan pengusaha lokal.

“Kita tidak anti pengusaha dari luar Kolaka, tapi kita inginkan perusahaan pemenang tender yang mengerjakan proyek berspesifikasi khusus hendaknya juga menggandeng pengusaha lokal, sebagai sub kontrak untuk pekerjaan umum, sehingga terjadi keadilan ekonomi,” ungkapnya.

Vebrianti Safrudin menegaskan, bahwa Kadin Kolaka tidak mencari pekerjaan, tapi memperjuangkan pelaku usaha lokal, baik yang tergabung di Kadin maupun yang belum bergabung.

Sementara itu, PT IPIP merespon hangat pola kemitraan yang ditawarkan Kadin Kolaka. Hanya saja, pihak perusahaan meminta waktu untuk mengkaji sejumlah regulasi perundang – undangan sebelum dituangkan dalam kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU).

Untuk penandatanganan MoU, Kadin Kolaka dan PT IPIP sepakat untuk mengagendakan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat.

Laporan : Ikas

KENDARI, bursabisnis.id – Asosiasi Pengusaha Tambang Sulawesi Tenggara (APTS) dan Bank Sultra berkolaborasi mendukung pelaku usaha di sektor pertambangan.

Kolaborasi tersebut didiskusikan melalui kegiatan Coffe Morning yang menghadirkan Ketua APTS Andi Adi Aksar, Dirut Bank Sultra Andri Permana dan Kepala Dinas ESDM Sultra Andi Azis, Kamis 8 Mei 2025.

Ketua APTS, Andi Adi Aksar menjelaskan, diskusi hari ini merupakan langkah awal dalam menunjang para pelaku usaha tambang di Sulawesi Tenggara.

“Peran perbankan saat ini sebagai bagian dari penunjang untuk para pelaku pertambangan. Mengingat, di pertambangan bukan hanya perusahaan namun ada pelaku usaha yang lain didalamnya”, ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Adi Aksar mengajak para pelaku pertambangan untuk menabung di Bank Sultra, sehingga uang hasil tambang dapat berputar di daerah.

“Kalau uang hasil dari pertambangan ditabung di Bank Sultra, tentu akan menunjang daerah, khususnya pelaku usaha lainnya seperti UMKM,” jelasnya.

Sementara itu, Dirut Bank Sultra, Andri Permana menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan di Sulawesi Tenggara.

Meski pemberian modal kepada para pelaku pertambangan dibatasi limit, Bank Sultra sudah menyiapkan langkah antisipasi.

“Kami berkomitmen untuk mendukung pembangunan dengan memberikan modal kepada pelaku usaha. Meski limit yang ada terbatas, kami bisa melibatkan bank lain sebagai bagian dari upaya akselarasi,” jelas Andri Permana.

Di tempat yang sama, Kadis ESDM Sultra, Andi Azis menyambut baik diskusi yang diinisiasi APTS. Menurutnya, dengan melibatkan perbankan, APTS berkolaborasi memajukan daerah.

“Kedepannya kolaborasi ini kian diperkuat dan saling support karena di pertambangan bukan hanya pelaku usah itu saja yang ada namun ada yang lainnya juga,” kata Andi Azis.

Laporan : Ikas

Keberadaan umat Hindu di Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak pertama kali dimulai Tahun 1968 melalui program transimigrasi pertama di Desa Jati Bali, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan (dulu Kabupaten Kendari), sampai saat ini telah hampir 56 tahun lamanya mendiami Sulawesi Tenggara, sebuah usia yang menurut Kemenkes masuk dalam kategori masa lansia akhir, mendekati hampir usia pensiun dalam perjalanan kehidupan normal manusia pada umumnya.

Saat ini generasi Hindu di Sulawesi Tenggara yang memegang tampuk pimpinan lembaga Keagamaan Hindu adalah generasi ketiga.

Secara umum sebaran umat Hindu di Sulawesi Tenggara hampir merata ada pada 13 Kab./Kota dari 17 Kab. Kota yang ada, tersebar di 60 Kecamatan dan kurang lebih mediami 120 Desa/Kelurahan dan pada tahun 2025 ini berjumlah umat Hindu di Sulawesi Tenggara mencapai kurang lebih 54.000-an lebih.

Dengan lamanya telah menempati Sulawesi Tenggara, dan menjadi masyarakat Sulawesi Tenggara, harus jujur diakui bahwa umat Hindu juga telah berkontribusi dalam pembangunan daerah pada bidangnya masing-masing.

Tidak dipungkiri masyarakat Hindu di Sulawesi Tenggara kebanyakan bergerak pada sektor pertanian, baik lahan basah sebagai petani sawah dan sebagian juga bergerak pada lahan kering menjadi petani kelapa sawit, terutama Masyarakat Hindu pada wilayah Konawe Utara dan beberapa wilayah di Kabupaten Konawe Selatan.

Dengan kondisi kehidupan secara umum yang semakin baik, semakin sejahtera, masyarakat Hindu mulai memahami pentingnya pendidikan terlebih Pendidikan keagamaan Hindu.

Adanya regulasi pemerintah sepuluh tahun silam dengan terbitnya PMA 56 Tahun 2014 dan telah diubah melalui PMA No 10 Tahun 2020 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu membuka celah sekaligus ruang untuk berdirinya pendidikan keagamaan Hindu yang bernama widya pasraman atau sekolah formal keagamaan Hindu, baik pada jenjang Pratama Widya sampai pada Maha Widya Pasraman.

Adanya PMA tersebut Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI melalui Direktur Pendidikan Hindu dan juga Bimas Hindu pada Kantor Wilayah Kemenag Sultra senantiasa mensosialisasikan, sekaligus mendorong umat Hindu pada kantong-kantong umat Hindu untuk menyambut regulasi tersebut dengan mendirikan Pendidikan Keagamaan Hindu Formal.

Hasilnya, pada tahun 2015 di Kabupaten Kolaka Timur dirikan Pratama Widya Pasraman Dwitana Saraswati, dengan izin operasional Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Nomor 132 tahun 2015 tentang Persetujuan Izin Operasional Pratama Widya Pasraman (PAUD/TK) Dwitawana Saraswati tanggal 12 Juni 2015. Sembari Pasraman melengkapi administrasinya, Pasraman Dwitawana juga telah mendaftar di Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI dengan jumlah siswa pertama kali dibuka adalah 31 Orang, selanjutnya pada tahun 2016 terbit SK Dirjen Bimas Hindu, Nomor 90 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Izin Pendirian dan Operasional Pratama Widya Pasraman Dwitawana Saraswati, Desa Mataiwoi, Kec. Loea, Kab. Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan keluarnya izin pendirian dan operasional Pasraman ini, maka resmilah Sulawesi Tenggara memiliki satu Pasraman Formal.

Karena ketentuan satuan Pendidikan formal swasta harus dinaungi oleh Yayasan maka, selanjutnya di Kabupaten Kolaka Timur ini dibentuk Yayasan yang bernama, Yayasan Pasraman Dwitawana Saraswati, yang di Ketuai oleh Wayan Karyata, S.Ag yang beralamat di Jalan Blok G, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendirian Yayasan Prasraman Dwitawana Saraswati ini secara bersamaan di Kota Kendari juga dibentuk Yayasan Ganapati Jaya Kendari yang diinisiasi oleh Pengurus PHDI Sultra sebagai realisasi program kerja PHDI Sultra masa bakti 2016-2021. Yayasan Ganapati Jaya Kendari yang telah dibentuk inilah yang menanungi Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Bhatara Guru Kendari.

Selanjutnya melalui Yayasan Pasraman Dwitawana Saraswati pada tahun 2016 dilakukan persiapan untuk pendirian Pasraman Formal tingkat SD, maka dibentuklah Adi Widyalaya Dwitawana Saraswati dengan terbitnya ijin SK Dirjen Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2017 tertanggal 13 September 2017 sehari sesudahnya juga terbit Ijin Operasional STAH Bhatara Guru Kendari, melalui SK Dirjen Bimas Hindu, Nomor 171 Tahun 2017 Tanggal 14 September 2017, di tahun 2018 terbit ijin Operasional Pratama Widyalaya Dharma Kerti yang beralamat di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk setingkat SMP selanjutnya pada tahun 2020 terbit ijin operasional Madyama Widya Pasraman Dharma Kerti yang juga beralamat juga di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur dan Pratama Widyalaya Dharma Kerti. Astungkara, berdirinya sekolah Pasraman Formal di Kolaka Timur, disusul oleh beberapa Kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara.

Keberadaan Widya Pasraman atau pasraman formal dengan regulasi pada PMA Nomor 10 tahun 2020 dirasa belum kuat mengatur standar pendidikannya, maka atas usaha dan upaya serta kerja keras para tokoh dan pemerintah melalui Ditjen Bimas Hindu Kementrian Agama RI maka terbitlah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan Widyalaya. Widyalaya adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berciri khas keagamaan Hindu dan menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu.

Pendidikan Widyalaya ini seperti Madrasah bagi umat Hindu, mencakup jenjang dari TK hingga SMA. Dengan terbitnya Peraturan Mentri Agama No 2 Tahun 2024, maka dilakukan penyesuaian terhadap satuan Pendidikan Widya Pasraman yang telah beroperasional, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan penyesuaian nama yang sebelumnya bernama Pasraman menjadi Widyalaya.

Peralihan Widya Pasraman menjadi Widyalaya adalah sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan Hindu di Indonesia dan merupakan sejarah yang menandai perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Hindu di Indonesia.

Perubahan ini bertujuan membawa pendidikan Hindu menuju arah yang lebih terstruktur dan menyeluruh, dengan menyediakan kurikulum komprehensif yang mencakup aspek spiritual, agama, dan pendidikan akademik sesuai standar nasional dan internasional.

Sampai saat ini Tahun 2025 Satudan Pendidikan Widyalaya yang telah beroperasional di Sulawesi Tenggara, tersebar pada tiga Kabupaten, yaitu Kolaka Timur, Konawe dan Konawe Selatan yang berjumlah 14 Widyalaya, yaitu satu pada jenjang Madyama Widyalaya setara SMP berjumlah 1 (satu) Widyalaya yang bernama Madyama Widyalaya Dharma Kertih, yang beralamat di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, 3 (tiga) Widyalaya pada jenjang Adi Widya atau Sekolah Dasar yaitu;

1) Adi Widyalaya Dwitawana Saraswati, Kolaka Timur;
2) Adi Widyalaya Cendikiawan Saraswati, Mowila Konawe Selatan, dan;
3) yang terakhir mendapatkan ijin operasional pada tahun 2024 adalah Adi Widyalaya Wanasari, Desa Andoolu Utama, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.

Pada jenjang Pratama Widyalaya atau setara PAUD berjumlah 10 Widyalaya tersebar pada tiga wilayah yaitu Konawe Selatan, Konawe dan Kolaka Timur yang meliputi;

1) Pratama Widyalaya Dharma Kerti, Kolaka Timur;
2) Pratama Widyalaya Dwitawana Saraswati, Kabupaten Kolaka Timur;
3) Pratama Widyalaya Dharma Santi Konawe Selatan, di Desa Lapoa Indah;
4) Pratama Widyalaya Widyananda, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Konawe Selatan;
5) Pratama Widyalaya Bhuana Sastra, Desa Lalosingi, Kecamatan Mowila, Kab. Konawe Selatan;
6) Pratama Widyalaya Kusuma Dharma Kumara Konawe Selatan;
7) Pratama Widyalaya Dharma Widya Konawe Selatan;
8) Pratama Widyalaya Wanasari Konawe Selatan;
9) Pratama Widyalaya Widya Candra, Konawe dan;
10) Pratama Widyalaya Dharma Kertih, Desa Kasaeda, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.

Berdasarkan data yang ada dari 14 (empat belas) satuan pendidikan Widyalaya yang ada 6 diantaranya sudah terakreditasi, yang lainnya sementara proses persiapan dan pengusulan.

Persoalan yang dihadapi pada satuan Pendidikan Widyalaya selama ini di Sulawesi Tenggara dan juga mungkin pada umumnya di Indonesia sangat kompleks dan hampir sama, salah satunya berkaitan dengan standar pembiayaan yang selama ini semua hanya bergantung dan bersandar pada bantuan pemerintah melalui Kementrian Agama, baik pada Ditjen Bimas Hindu maupun pada Bimas Hindu pada Kanwil Kemenag di Provinsi dan Kemenag Kab/Kota.

Partisipasi dan dukungan dari masyarakat dirasakan masih sangat rendah dan belum mampu membiayai operasional Widyalaya dengan optimal, keberadaan Widyalaya yang baru tumbuh dan seumur jagung, harus terus terpelihara semangatnya dan diharapkan dapat terus berkembang dan semakin berkualitas sekaligus bermutu. Geliat yang ada saat ini kita lihat pada Widyalaya yang ada di Sulawesi Tenggara semua karena adanya semangat yang tinggi dari beberapa tokoh di wilayah tersebut, yang terus memberikan dukungan dan semangat dan sedikit mengharuskan untuk “tuli” atas berbagai rasa pesimis segelintir Masyarakat akan keberadaan widyalaya.

Hal yang tidak kalah penting adalah semangat para pengelolanya, baik kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainya, hanya dengan bermodalkan “semangat ngayah”/karma yoga, kesabaran dan ketekunan dan adanya secerah harapan untuk menjadi Sekolah Negeri dengan pembiayaan sepenuhnya dari pemerintah untuk perbaikan kualitas Pendidikan dan juga kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan adalah yang juga sangat dinantikan.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas sampai saat ini Pendidikan keagamaan Hindu yang bernama Widyalaya di bumi Anoa, Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjumlah 15 satuan Pendidikan, mulai dari Pendidikan Tinggi sampai pada satuan Pendidikan paling rendah yaitu Pratama Widyalaya, dan berharap beberapa wilayah lainnya yang memiliki potensi umat yang banyak juga akan segera menyusul mendirikan Satuan Pendidikan Widyalaya, seperti Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna Barat. Sangat optimis dan nampak bahwa semakin tahun Widyalaya yang ada saat ini semakin bergeliat, mengalami kemajuan, mulai dari berdiri dengan kokohnya bangunan gedung, representatifnya ruang-ruang kelas, tersedianya sarana prasarana pembelajaran yang mulai memadai sampai nantinya pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan.

Bimbingan Masyarakat Hindu khususnya pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, berharap semua fihak bahu-membahu dan memberikan dukungan terhadap keberadaan Widyalaya yang telah beroperasional serta terus mendorong widyalaya untuk pengelola melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan inovasi dan memberikan pendidikan yang berdampak sehingga kepercayaan masyarakat terhadap satuan Pendidikan Widyalaya semakin kuat, Widyalaya nantinya diharapkan dapat menjadi pilihan pertama untuk mendidik putra dan putri mereka, dapat memberikan layananan Pendidikan terbaik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat terbentuknya karakter daiwi sampad, sradha dan bhakti dan nantinya terbentuk inzan yang sadhu gunawan.

Penulis: Nang Bagia (Kadek Yogiarta)
Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bimas Hindu Kanwil Kemenag Sultra.