TOBA, Bursabisnis. id – Potensi Pantai Bulbul di Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (Sumut)  mendapat perhatian khusus dari Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

Wamen Pariwisata mendorong pemaksimalan potensi pantai ini  sebagai salah satu atraksi yang akan menarik kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan Danau Toba.

“Ini (Pantai Bulbul) satu kawasan yang punya potensi luar biasa karena garis pantainya panjang, pasirnya putih. Tadi saya sampai nanya, ini beneran pasir di sini? Ternyata beneran pasir. Di sini artinya ada potensi yang luar biasa,” kata Wamenpar Ni Luh usai meninjau ke Pantai Bulbul, Balige, Kabupaten Toba sebagaimana dikutip dari laman kemenpar. go. id.

Pantai Bulbul dikenal sebagai Pantai Lumban Bulbul, adalah pantai unik yang terletak di tepi Danau Toba, tepatnya di Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatra Utara.

Berbeda dari pantai pada umumnya yang berbatasan dengan laut, Pantai Bulbul memiliki air tawar dan pasir putih yang indah. Pantai ini menawarkan pemandangan Danau Toba yang menawan, perbukitan hijau, dan pepohonan yang rindang.

Wamenpar mengatakan, pemaksimalan potensi yang dapat dilakukan adalah pembuatan jalur berlari (jogging track) sehingga wisatawan bisa mendapat pengalaman berolahraga dengan pemandangan pantai dan danau. Namun untuk itu diperlukan kolaborasi dalam penataan ulang bangunan yang berdiri di sepanjang pantai.

“Ini kalau kita bisa membuat area pantai ini yang batasnya seperti jogging track. Jadi bersih begitu tidak ada bangunan, sehingga akan lebih menambah daya tarik, karena kan orang datang ke sini tentu saja ingin menikmati pantainya. Tapi kalau sepanjang pantai dipenuhi dengan bangunan, tentu juga jadi tidak menarik,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa.

Meski demikian, penataan ulang Pantai Bulbul tentu harus diawali dengan diskusi bersama masyarakat, pokdarwis, hingga pemerintah daerah setempat.

“Tentu ini butuh proses panjang, diskusi panjang dengan masyarakat di sini, dengan pokdarwisnya di sini. Ini Bu Kadesnya juga tentu saja bagaimana memberikan kesadaran, dan juga mengajak masyarakat memahami bahwa pantai inilah sebenarnya daya jualnya. Jualannya itu produknya itu pantainya, gitu. Jadi, kalau produknya kualitasnya tidak bagus, tentu ini akan menghambat kedatangan wisatawan,” ujar Wamenpar.

Wakil Bupati Toba Audy O Murphy mengatakan akan menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan Wakil Menteri Pariwisata.

“Kalau dulu pantai ini adalah destinasi yang sangat membanggakan dan prioritas bagi Kabupaten Toba. Namun terakhir ini kita melihat pengunjung sangat drastis berkurang, dengan saran-saran dari Ibu Wamen nanti kita akan segera tindak lanjuti dan ajak masyarakat pelaku usaha kepariwisataan yang ada di pantai ini duduk bersama, diskusi bersama, bagaimana supaya apa yang disampaikan oleh Ibu Wamen tadi bisa kita terapkan bersama dan ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara putus yang ada di lokasi dan pelaku usaha kepariwisataan yang ada di lokasi,” kata Audy.

Sumber : kemenpar. go. id

Laporan : Ibi

WAKATOBI, Bursabisnis.id – Perusahaan asing PT. Wakatobi Dive Resort (WDR) diduga melakukan aktivitas ilegal pengerukan laut yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang di Wilayah Taman Nasional Wakatobi.

Akibatnya Warga setempat dan sekitarnya melakukan aksi unjuk rasa di lokasi PT. WDR, Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia Timur.

Menindaklanjuti kejadian tersebut Taman Nasional Wakatobi dengan segera menghentikan aktifitas penggalian alur dimaksud, kemudian memanggil terduga pelaku untuk dimintai keterangan.

” Hasil pengumpulan bahan dan keterangan, diketahui bahwa terduga pelaku tidak mengetahui bahwa aktivitas penggalian yang dilakukan merupakan aktivitas yang dilarang sehingga terduga pelaku menutup kembali hasil galian tersebut, ” kata Humas Balai Taman Nasional Wakatobi Hendrawan pada Rabu, 11 Juni 2025.

Diungkapkan pada tanggal 9 Juni 2025 dilakukan pertemuan antara peserta aksi demonstrasi dengan pihak PT. Wakatobi Dive Resort yang disaksikan oleh Kapolsek Tomia, Kapolsek Tomia Timur, Danramil 1413-08 Tomia dan Balai Taman Nasional Wakatobi diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Tercapainya kesepakatan antara massa aksi dan pihak PT. Wakatobi Dive Resort mengenai pemberhentian sementara patroler WDR (Terlampir).

b. Dalam isi berita acara kesepakatan pada tanggal 9 Juni 2025 bertempat di Ruang pertemuan PT. Wakatobi Dive Resort bahwa:

* Dihentikan sementara waktu aktivitas patroli yang menjadi suport oleh PIHAK PT. Wakatobi Dive Resort;

* Kesepakatan itu akan dilakukan evaluasi oleh seluruh pihak terkait agar memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaanya;

* Hasil evaluasi akan di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Pulau Tomia.

Sementara itu, Korlap LSM-Central Aspirasi Dan Koordinasi Masyarakat Wakatobi Rozik yang berada di Kota Baubau, menuntut agar Pihak PT. WDR diproses secara hukum.

Apalagi menurutnya, sering terjadi pengusiran nelayan lokal yang mencari ikan di sekitaran PT. WDR itu.

” Mengutuk keras aksi pengusiran atau pelarangan yang diduga dilakukan oleh pihak patroli/securyti perusahaan PT. Wakatobi Dive Resort terhadap masyarakat nelayan lokal Pulau Tomia yang mencari nafkah seperti memancing, memasang bubu, memanah ikan saat air laut pasang maupun surut di beberapa titik, ” tulisnya. Rabu, 11 Juni 2025.

Ia juga meminta ada keterbukaan mengenai hasil pengawasan Taman Nasional Wakatobi terhadap aktivitas ilegal di Perairan Laut Wakatobi.

Laporan : Pul
Editor : Tam

MUNA, Bursabisnis.id – Bupati Muna Bachrun Labuta, mewakili Kepala Daerah dari Indonesia mengikuti Konferensi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-3 (United Nations Ocean Conference/UNOC 2025) yang diselenggarakan selama 5 hari di Nice, Prancis.

Konferensi tersebut digelar mulai tanggal 9 sampai 13 Juni 2025. Forum internasional itu diselenggarakan untuk memobilisasi tindakan global demi perlindungan dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan.

Di event ini, Bupati Bachrun menyampaikan kisah sukses dan pentingnya menggerakkan masyarakat lokal dalam melakukan aksi perlindungan ekosistim pesisir serta melakukan restorasi mangrove di level kabupaten yang disebutnya “ Suara Bersatu untuk Lautan: Konservasi Berbasis Komunitas di Muna, Sulawesi Tenggara”.

Bupati menyoroti potensi daerah, tantangan pesisir, dan pentingnya peran masyarakat lokal dalam perlindungan ekosistim laut dan pantai. Kabupaten Muna memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dengan garis pantai sepanjang 337 kilometer dan populasi pesisir lebih dari 100.000 jiwa, wilayah kami memiliki lebih dari 8.000 hektare mangrove, lebih dari 3.000 hektare terumbu karang, 2.000 hektare padang lamun, serta kawasan konservasi laut seluas lebih dari 76.000 hektare. Namun demikian, semua ini kini terancam.

“Telah terjadi degradasi ekosistem pesisir yang mengkhawatirkan, ekosistem yang penting bagi keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat pesisir,”jelas Bachrun pada Selasa 10 Juni 2025.

Hampir 100% permasalahan lingkungan, termasuk degradasi ekosistem pesisir berasal dari aktivitas manusia atau anthropogenic. Ini juga yang telah dan sedang terjadi di Kabupaten Muna. Praktik penangkapan ikan yang ilegal dan merusak yang masih terjadi, minimnya kepedulian masyarakat, terbatasnya akses informasi dan dana, serta konflik antara nelayan kecil dan kapal komersial semakin menambah tekanan yang ada. Ini semua menjadikan masyarakat pesisir semakin rentan terhadap fenomena perubahan iklim.

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wilayah laut 0-12 mil berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebagai seorang Kepala Daerah, Bupati Bahrun sangat memahami hal ini.

Meskipun demikian, Bupati Bachrun tidak melihat ini sebagai sebuah hambatan dan keterbatasan untuk mengambil peran dalam penyelamatan laut dan pesisir.

Ia melihat bahwa pemerintah dan masyarakat pesisir masih dapat berperan. Masyarakat Muna pada umumnya dan masyarakat pesisir Muna khususnya, adalah kekuatan terbesar dalam upaya penyelamatan laut dan pesisir ini..

Sebagai bagian dari komitmen Bupati terhadap Kebijakan Ekonomi Biru Nasional dan ASTA CITA, konservasi berbasis masyarakat menjadi fokus utama. Bersama Rare dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten Muna menjalankan program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di 25 desa pesisir, mencakup lebih dari 41.000 hektare dan melibatkan lebih dari 8.700 penduduk.

Model ini bukan hanya sebuah proyek, melainkan pendekatan konservasi yang inklusif dan dapat direplikasi, yang telah dimasukkan ke dalam rencana tata ruang laut provinsi dan sejalan dengan target global 30×45 (melindungi 30% kawasan laut sampai dengan 2045).

Untuk memperkuat pelaksanaan program PAAP tersebut, dan sebagai tindak lanjut dari Coastal 500 dan Kemitraan Bupati/Walikota Pesisir Sulawesi Tenggara, Bupati Bachrun membentuk Kemitraan Kepala Desa Pesisir, menyatukan 52 desa dalam visi konservasi berkelanjutan. Juga mendorong penggunaan dana desa untuk kegiatan pengawasan laut baik yang konvensional maupun menggunakan drone, rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang, dan sebagainya.

“Kita juga mendorong strategi adaptasi perubahan iklim melalui budidaya perikanan dan pakan mandiri dari limbah pertanian—menggabungkan strategi ekonomi biru dan hijau,”tuturnya.

Bachrun menyebut, keanggotaan dalam Coastal 500 sebagai kehormatan besar. Jaringan ini memberinya ruang untuk berbagi dan belajar dari sesama pemimpin lokal. Coastal 500, katanya, bukan sekadar kumpulan pemimpin pesisir, tetapi gerakan untuk memberdayakan komunitas dalam melindungi ekosistem dan memenuhi kebutuhan rakyat.

“Saya mengingatkan para pembuat kebijakan nasional MPA berbasis komunitas adalah solusi efektif yang tidak boleh diabaikan,”tandasnya.

Laporan : Phoyo
Editor : Tam