JAKARTA, Bursabisnis. id – Pemerintah terus mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang.

Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Selasa, 30 September 2025.

“Dari sisi anggaran, pagu subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut,” ungkap Menkeu.

Menkeu menjelaskan, realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume barang bersubsidi.

Meski telah dilakukan penyesuaian harga BBM dan tarif listrik sejak 2022, sebagian besar harga jual belum mencapai tingkat keekonomian.

Pemerintah tetap memberikan subsidi dan kompensasi untuk menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk lebih murah melalui subsidi.

Misalnya, untuk Pertalite, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga ekonomian Rp11.700 per liter, sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15% melalui kompensasi.

Untuk solar, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter, sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43%. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian.

“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tandas Menkeu.

Data juga menunjukkan adanya peningkatan konsumsi berbagai barang bersubsidi hingga Agustus 2025. Konsumsi BBM tumbuh sekitar 3,5 persen, LPG 3 kg tumbuh 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi tumbuh 3,8 persen, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1 persen.

“Ini peningkatan terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran,” pungkas Menkeu.

Sumber : menkeu.go.id
Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. id – Bila penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) berjalan rendah, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, akan mengalihkan anggaran tersebut.

Guna memastikan BGN dapat menyerap anggaran secara maksimal, Menkeu akan mengirimkan pegawai  untuk melakukan monitoring.

“Jika  kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk ngirim manajemen dan segala macam biar kerjalah,”  kata Purbaya kepada wartawan.

Jika penyerapan anggaran tersebut tidak terserap secara maksimal berdasarkan jangka waktu yang ditentukan, Kementerian Keuangan akan mengalihkan anggaran Badan Gizi Nasional untuk program atau kementerian serta lembaga lainnya.

“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapan hanya akan sekian, ya kita ambil juga, kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya tidak ada uang nganggur di departemen ataupun di kementerian,” jelas Purbaya.

Berdasarkan data BGN, realisasi anggaran MBG hingga 8 September 2025 mencapai Rp15,7 Triliun. Diharapkan pada November ada kenaikan hingga mencapai Rp20 Triliun

Sumber : dari berbagai sumber

Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa pada  Selasa, 9 September 2025  di Aula Djuanda, Gedung Djuanda I Kemenkeu Jakarta.

Serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat di lingkungan Kemenkeu, perwakilan lembaga negara, mitra kerja, serta media.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan selama menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Secara khusus, ia menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang menjadi partner selama ini, baik di legislatif, lembaga yudukatif, media, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas serta seluruh pemangku kepentingan.

“Terima kasih atas kerja sama, dukungan, bantuan, masukan, kritikan terutama kritikan yang membangun yang diberikan kepada saya dan kepada Kementerian Keuangan sehingga kita terus dapat memperbaiki kebijakan regulasi, dan respons Kementerian Keuangan dan keuangan negara dalam menjalankan tugas negara,” terangnya.

Untuk Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ia mengucapkan selamat atas amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan.

“Semoga Pak Yudhi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Selanjutnya, Menkeu Purbaya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Sri Mulyani Indrawati yang dalam kepemimpinannya, Kemenkeu telah berhasil menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas Pemerintah hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Saat ini, lanjutnya, Indonesia dihadapkan pada kondisi ekonomi yang penuh tantangan dengan adanya perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia. Oleh karena itu, sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, ia berpesan agar jajaran Kemenkeu selalu menjaga integritas dalam setiap tindakan.

“Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” pesannya.

Pergantian kepemimpinan di lingkungan Kemenkeu ini merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, serta upaya berkelanjutan dalam menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan ekonomi nasional.

sumber : kemenkeu.go.id

Laporan : Icha

Editor : Tam