Connect with us

KEUANGAN

Anggaran Rp 13 Miliar Ditarik Kembali, Konkep Batal Bangun  Jembatan

Published

on

KONAWE KEPULAUAN, bursabisnis.id – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), membatalkan pembangunan 3 jembatan dan 2 ruas jalan afirmasi tahun anggaran 2020. Jumlah dana yang ditarik mencapai Rp 13 miliar.

Pembatalan proyek tersebut, karena sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditarik kembali pemerintah pusat. Dana tersebut kemudian dialihkan untuk percepatan penanganan wabah virus corona atau covid-19 yang melanda Indonesia saat ini.

Bupati Konkep, Amrullah mengatakan, DAK terbesar yang ditarik kembali ke pusat salah satunya melekat di Bina Marga, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang.

“Dana DAK yang paling besar yang ditarik itu, salah satunya adalah di Bina Marga, karena di Bina Marga itu ada 3 jembatan. Kemudian ada 2 ruas jalan afirmasi. Dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus ditarik kembali ke pusat,” kata Amrullah kepada wartawan.

Ke 3 titik jembatan yang ditarik kembali dananya oleh pemerintah pusat, yakni jembatan Sungai Lampakea, jembatan Sungai Noko dan Sungai Wuabe.

“Cukup besar anggarannya itu, karena yang dua jembatan saja Wuabe sama Noko Rp 4,5 miliar, jadi dua jembatan ini Rp 9 miliar. Tambah jembatan yang ada di Lampakea itu kalau tidak salah Rp 3 miliar. Jadi jembatan saja itu kan sudah Rp 12 miliaran. Kemudian dana jalan sekitar Rp 4 miliar yang ditarik,” jelasnya.

Amrullah kemudian menegaskan, setelah wabah covid-19 terhenti, pemerintah pusat akan tetap mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan dan jalan di Konkep. “Itu sudah masuk skala prioritas ke depannya, hanya saja sumber anggarannya bisa jadi dari DAU atau DAK,” bebernya.

 

Laporan : Ivhan

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KEUANGAN

Pekan Lalu, Rupiah Ambrol 2 Persen

Published

on

By

 JAKARTA, bursabisnis.id  – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), tampaknya akan melemah di perdagangan pasar spot hari ini. Tanda-tanda depresiasi rupiah sudah terlihat di pasar Non-Deliverable Market (NDF).

Berikut kurs dolar AS di pasar NDF selepas penutupan perdagangan spot akhir pekan lalu dibandingkan hari ini, Senin (6/7/2020), mengutip data Refinitiv yang dilansir situs cnbcindonesia.com.

 

Periode Kurs 3 Juli (15:01 WIB) Kurs 6 Juli (07:12 WIB)
1 Pekan Rp 14.533,5 Rp 14.521
1 Bulan Rp 14.624,1 Rp 14.650
2 Bulan Rp 14.737 Rp 14.726
3 Bulan Rp 14.817 Rp 14.811
6 Bulan Rp 15.044.7 Rp 15.051
9 Bulan Rp 15.260,3 Rp 15.276
1 Tahun Rp 15.482,7 Rp 15.551
2 Tahun Rp 16.450 Rp 16.485,4

 

Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) yang kali terakhir diperbarui pada 3 Juli pukul 14:50 WIB:

 Periode Kurs
1 Bulan Rp 14.540
3 Bulan Rp 14.600

 

Sepanjang pekan lalu, rupiah melemah signifikan 2,12% di hadapan dolar AS secara ;oint-to-point. Rupiah jadi mata uang terlemah di Asia. Hari ini, sepertinya tren depresiasi belum bisa terlepas dari mata uang Tanah Air.

NDF adalah instrumen yang memperdagangkan mata uang dalam jangka waktu tertentu dengan patokan kurs tertentu pula. Sebelumnya pasar NDF belum ada di Indonesia, hanya tersedia di pusat-pusat keuangan internasional seperti Singapura, Hong Kong, New York, atau London.

Pasar NDF seringkali mempengaruhi psikologis pembentukan harga di pasar spot. Oleh karena itu, kurs di NDF tidak jarang diikuti oleh pasar spot. Padahal NDF sebelumnya murni dimainkan oleh investor asing, yang mungkin kurang mendalami kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

Bank Indonesia (BI) pun kemudian membentuk pasar DNDF. Meski tenor yang disediakan belum lengkap, tetapi ke depan diharapkan terus bertambah.

Dengan begitu, psikologis yang membentuk rupiah di pasar spot diharapkan bisa lebih rasional karena instrumen NDF berada di dalam negeri. Rupiah di pasar spot tidak perlu selalu membebek pasar NDF yang sepenuhnya dibentuk oleh pasar asing.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

KEUANGAN

Debitur Terdampak Covid Sebanyak 90.808 Dengan Outstanding Kredit Rp 5 Triliun

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Jumlah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) per Juni 2020 sebanyak 134 entitas pusat,cabang,perwakilan, terdiri dari 43 entitas dari sektor Perbankan, 14 entitas dari sektor Pasar Modal, dan 77 entitas dari sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Mohammad Fredly Nasution melaporkan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan di Sulawesi Tenggara per 23 Juni 2020, jumlah debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 sebanyak 90.808 dengan outstanding kredit sebesar Rp 5,07 triliun. Sebanyak 50.088 debitur mengajukan restrukturisasi (restruk) kredit atau pembiayaan dengan nominal sebesar Rp 2,90 triliun.

Dari jumlah tersebut, debitur yang telah dilakukan atau disetujui restrukturisasi kredit sebanyak 40.720 debitur dengan outstanding sebesar Rp 2,17 triliun.

Per 23 Juni 2020, jumlah pengaduan konsumen sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara baik yang datang langsung maupun via telepon (walk in customer) sebanyak 325 pengaduan, dengan rincian 83 pengaduan terkait perbankan dan 242 pengaduan perusahaan pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) termasuk pengaduan terkait Fintech Lending atau Pinjaman Online sebanyak 3 konsumen yang

berkonsultasi secara lisan. Data pengaduan konsumen yang terdampak COVID-19 melalui surat sebanyak 62 pengaduan (20 pengaduan terkait perbankan dan 42 pengaduan terkait perusahaan pembiayaan).

Terkait kegiatan edukasi, OJK Sultra telah melakukan edukasi dengan non tatap muka (Digital Class) sebanyak 13 kali yaitu 11 kali kegiatan Dilan Class Rutin mingguan yang melibatkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) serta 2 kali Kegiatan Digital Massive Class (DMC) bagi 7 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang melibatkan petinggi OJK Pusat dengan total jumlah peserta sebanyak 1.050

peserta. Selanjutnya kegiatan edukasi ini akan melibatkan narasumber di luar PUJK, untuk memberikan soft skills, digital skills, informasi terkini, hingga pengalaman pengelolaan keuangan, seperti pejabat Google dan rencana akan mengundang staf khusus presiden sebagai pembicara pada kegiatan Dilan Class selanjutnya.

Terkait pemberitaan atau informasi yang beredar di masyarakat, hilangnya sejumlah dana di rekening nasabah, OJK Sultra telah melakukan koordinasi dengan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait BRI dan BCA.

“ Berdasarkan informasi PUJK, dapat kami informasikan bahwa kejadian tersebut bukan skimming. Pihak Bank telah melakukan komunikasi dengan nasabah secara intens termasuk menelusuri serta meneliti bukti-bukti pendukung yang kompeten dan cukup terkait transaksi yang dikeluhkan masyarakat tersebut,” kata Mohammad Fredly Nasution.

Untuk informasi lebih rinci, disilakan untuk bertanya kepada PUJK tersebut atau menunggu press release dari kantor pusat PUJK dimaksud.

“ Masyarakat tidak perlu khawatir atas keamanan dana yang disimpan atau dinvestasikan kepada PUJK yang telah mendapat izin dan diawasi oleh OJK,” tegasnya.

Mohammad Fredly Nasution juga menginformasikan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, masyarakat atau konsumen dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada PUJK. PUJK wajib merespons secara tertulis maksimal 20 hari kerja selama, dan dapat diperpanjang 20 hari kerja sepanjang dapat memberikan alasan secara tertulis kepada konsumen.

Jika, dalam 20 hari kerja tersebut, PUJK tidak merespons maka masyarakat atau konsumen dapat melaporkan kepada OJK setempat untuk diberikan fasilitas penyelesaian.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 41 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, dinyatakan bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh :

a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
b. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan.
3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya.
5. pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan.
6. pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

KEUANGAN

lnflasi Sulawesi Tenggara Berada di Level Rendah dan Terkendali

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Pada Mei 2020, Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat mengalami inflasi sebesar 0,26% (month to month/mtm), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0, 16% (mtm). Hal ini dikemukakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sultra, Suharman Tabrani.

Meskipun mengalami peningkatan, tekanan inflasi pada ldul Fitri tahun ini jauh dibawah rata-rata capaian inflasi pada ldul Fitri dalam tiga tahun terakhir yang mencapai 2,40% (mtm). Dengan capaian tersebut, inflasi tahunan dan tahun berjalan di Sulawesi Tenggara tercatat masing-masing sebesar -0,21 % (year on year /yoy) dan -0,39% (Year to date/ytd).

Tekanan inflasi pada Mei 2020 disebabkan peningkatan pada komoditas ikan-ikanan seiring dengan pola operasional nelayan yang terbatas selama menjelang dan sesudah ldul Fitri 1441 H.

Selain itu, mulai berlangsungnya angin musim timur juga berdampak pada terjadinya peningkatan tinggi gelombang di wilayah penangkapan utama perikanan di Sulawesi Tenggara sehingga mendorong terjadinya peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti ikan layang (6,9% mtm), cumi-cumi (14,3% mtm) dan ikan cakalang (6,55% mtm). Komoditas yang juga mengalami peningkatan cukup tinggi adalah bawang merah (16,0% mtm) disebabkan oleh terbatasnya produksi petani lokal dan perdagangan dengan daerah lain. Tekanan inflasi pada bulan Mei 2020 sedikit tertahan oleh penurunan harga yang terjadi pada beberapa komoditas seperti telepon seluler (-9,5% mtm), beras (-1,4% mtm) dan telur ayam ras (-6, 1 % mtm).

Secara spasial, inflasi di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh inflasi yang terjadi di kedua kota sampel penghitungan inflasi, yaitu Kota Kendari dan Kota Baubau. Kota Kendari tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31 % (mtm), meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,05% (mtm). Kota Baubau juga tercatat mengalami inflasi meskipun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, yaitu dari 0,88% (mtm) pada April 2020 menjadi 0,09% (mtm) pada Mei 2020. Dengan kondisi tersebut, inflasi tahunan di Kota Kendari dan Kota Baubau masih berada pada level yang sangat terjaga, yaitu sebesar -0,49% (yoy) dan 0,79% (yoy).

Terkendalinya inflasi pada periode ldul Fitri tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh TPID se-Sulawesi Tenggara . Upaya pelaksanaan pasar murah di beberapa lokasi dengan tetap menaati protokol keamanan Covid-19 dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan harga dan memberikan kemudahan kepada masyarakat ditengah pandemi yang terjadi saat ini.

Selain itu, kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan langsung berupa sembako terhadap masyarakat yang terdampak langsung dari Covid-19, memberikan dampak terhadap ketersediaan pasokan dan terjaganya permintaan masyarakat sehingga lonjakan kenaikan harga yang biasa terjadi pada periode ldul Fitri dapat diredam.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.