BOMBANA, Bursabisnis. Id – Anggota DPRD Kabupaten Bombana menemui para peternak sapi yang resah karena kawasan mereka dialihfungsikan menjadi areal persawahan tanpa sepengetahuan pihak terkait.

Lokasi yang dikunjungi para wakil rakyat ini di Satuan Pemukiman (SP) 7, Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara.

Mereka bergerak cepat mendengarkan keluhan para peternak ini pada Senin, 23 Juni 2025.

Kunjungan lapangan ini dipimpin  Ketua Komisi II DPRD Bombana, Suryadi  dari Partai Gerindra.

Kedatangan Suryadi ini  didampingi 8 anggota DPRD Bombans lainnya, yakni Yudi Utama Arsyad, Johan Salim, Andi Sambaloge, A. Rahman, Jumadil, Ambo Lolo, Syaharuddin, dan Nurkholis.

Di Desa Wumbubangka, rombongan wakil rakyat disambut langsung  para peternak.

Para peternak menegaskan bahwa lahan penggembalaan di SP 7 telah mereka manfaatkan sejak lama, bahkan diarahkan secara resmi oleh KPHP Tina Orima sejak 2019 untuk menggantikan lahan lama mereka yang hilang akibat konflik dengan PT Jhonlin.

Namun belakangan, mereka terkejut karena lahan tersebut mulai dibuka untuk percetakan sawah dan perkebunan sawit oleh pihak yang mengklaim memiliki izin, tanpa sosialisasi atau persetujuan dari peternak setempat.

“Lahan ini sudah kami tempati untuk menggembala sapi sejak beberapa tahun lalu. Sekarang tiba-tiba sudah ada sawah dan kebun sawit. Kami bingung harus bagaimana, makanya kami minta DPRD turun langsung melihat,” ujar Ardi, salah satu perwakilan kelompok peternak yang hadir.

Kehadiran DPRD Bombana di lokasi sempat menuai kekecewaan karena pihak KPHP Tina Orima, yang sebelumnya turut disebut dalam pengalihan fungsi kawasan, tidak hadir meski telah diundang secara resmi oleh DPRD.

Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, mengaku kecewa. Ia menilai KPHP seharusnya hadir karena memiliki pemahaman mendalam mengenai status dan batas-batas kawasan, termasuk potensi sengketa antara peternak dan pihak pembuka lahan.

“Ini kawasan hutan produksi, dan KPHP pasti tahu persis titik-titik rawan yang bisa menimbulkan konflik. Tapi sayangnya mereka tidak datang. Padahal kami ingin mendengar langsung keterangan mereka,” ucap Yudi.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bombana Suryadi, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Bombana dengan mengundang seluruh pihak terkait.

“Karena pihak KPHP tidak hadir di lokasi, maka kami akan panggil mereka dalam RDP. Termasuk Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, pihak peternak, dan pihak-pihak lain yang mengklaim membuka lahan. Kita tidak ingin permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut dan menimbulkan gesekan antar warga,” tegas Suryadi.

Untuk diketahui  publik, bahwa lahan SP 7 di Wumbubangka menjadi sorotan setelah puluhan peternak mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Bombana pada Kamis, 12 Juni 2025 lalu.

Para peternak menolak pembukaan lahan untuk percetakan sawah yang dinilai merampas ruang hidup ternak mereka.

Peternak menyatakan telah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dan memanfaatkan lahan tersebut untuk menggembala sekitar 3.000 ekor sapi dari delapan kelompok ternak.

Namun menurut Dinas Pertanian, wilayah SP 7 termasuk dalam kawasan hutan produksi, sehingga program percetakan sawah dari pemerintah tidak mungkin dilakukan di sana.

Dinas juga menegaskan tidak mengetahui adanya aktivitas tersebut.

Di sisi lain, Raja Moronene Keuwia Rumbia, Alfian Pimpie, yang disebut-sebut sebagai pihak yang memberi izin, membantah keras tuduhan itu.

Ia mengaku justru telah melarang pencetakan sawah di lokasi yang status hukumnya masih dalam proses.

Alfian menuding ada pihak yang menyalahgunakan namanya dan mencoba merusak reputasinya sebagai pemangku adat.

Dukungan terhadap para peternak terus mengalir. Yudi Utama Arsyad menegaskan DPRD akan mengawal penuh aspirasi warga dan memastikan tidak ada pelanggaran di kawasan hutan produksi.

“Mereka ini pejuang ekonomi keluarga. Kalau wilayah penggembalaan terus digerus, jangan heran kalau harga daging sapi nanti melonjak tinggi. Dan bisa jadi, kita hanya bisa bercerita bahwa dulu kita punya padang penggembalaan yang luas, tapi sekarang semua habis karena ulah oknum,” ujarnya.

Laporan : Tam

MUBAR, Bursabisnis. Id – Menyusul beredarnya video kejadian cuplikan dan dugaan pengrusakan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Muna Barat (Mubar) pada 20 Juni 2025 lalu, pihak rumah sakit dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mubar) memberikan klarifikasi untuk menepis isu liar yang terus beredar di publik.

Dari video yang beredar dan menjadi konsumsi publik terkait insiden yang dilakukan dan tindakan kekerasan terhadap Nakes RSUD Mubar. Pemda memberikan pernyataan tegas sebagai bentuk klarifikasi. 

Pasien dalam kejadian tersebut, Ny. Andriani (52), merupakan korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Tiworo Tengah.

Ia awalnya ditangani oleh dokter di Puskesmas Tiworo Tengah,  kemudian merujuk pasien ke RSUD Mubar untuk pemeriksaan lebih lanjut, khususnya rontgen kepala untuk memastikan tidak terjadi patah tulang pada bagian depan kepala.

Pasien tiba di IGD RSUD Mubar sekitar pukul 12.30 WITA dalam keadaan sadar penuh dan kondisi stabil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pasien kooperatif dan mengeluhkan nyeri pada kepala dan tangan, namun tidak menunjukkan gejala muntah, pingsan, maupun pandangan kabur. Tanda vital pasien juga dalam batas normal:

Tekanan darah: 130/77 mmHg
Nadi: 120 kali/menit
Pernapasan: 20 kali/menit
Suhu tubuh: 36,5°C

Luka di bagian kepala (regio frontal) telah dijahit sebelumnya, dengan kondisi pendarahan minimal, jelas pihak RSUD.

Setelah pemeriksaan laboratorium, pasien diberi beberapa terapi seperti infus RL, oksigen, Ranitidine, Ketorolac, Asam Traneksamat, dan Citicoline. Selanjutnya rumah sakit menyiapkan proses rujukan ke RS Bahteramas Kendari.

Namun, suasana di IGD tiba-tiba terjadi ketegangan ketika salah satu anggota keluarga pasien melakukan siaran langsung di media sosial sambil berteriak dan memaki tenaga medis.

Aksi tersebut berakhir pada klaim, dugaan tindak kekerasan, hingga pengrusakan fasilitas rumah sakit.

Pihak RSUD tetap melanjutkan pelayanan dan memastikan pasien diberangkatkan menggunakan ambulans menuju Pelabuhan Tondasi pukul 15.25 WITA, lalu menyeberang ke Torobulu untuk diteruskan ke RS Bahteramas Kendari.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostadi) Kabupaten Muna Barat, Al Rahman, mewakili Pemerintah Daerah, menyampaikan sikap tegas atas kejadian tersebut.

“Pemda Mubar menegaskan bahwa pelayanan medis terhadap pasien telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan informasi tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang beredar di media sosial,” kata Al Rahman.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemda Mubar akan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam perusakan fasilitas RSUD.

“Karena tindakan mereka telah merusak fasilitas rumah sakit, maka Pemda akan menempuh upaya hukum agar ada efek jera. Ini penting agar ke depan tidak ada lagi tindakan anarkisme seperti ini, baik di rumah sakit secara khusus maupun di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Muna Barat secara umum,” tegas Al Rahman.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk melindungi tenaga medis dan seluruh petugas pelayanan publik dari tindakan kekerasan dan intimidasi.

“Tenaga medis adalah pelopor kemanusiaan. Mereka harus dihargai, bukan diintimidasi. Mari jaga bersama suasana kondusif demi layanan publik yang berkualitas,” tutupnya.

Laporan : Ebi

Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan gizi yang optimal lebih mampu berkonsentrasi, menyimpan informasi, dan berprestasi di bidang akademik. Sebaliknya, malnutrisi memiliki dampak jangka panjang yang merugikan terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas ekonomi.

Kementerian Kesehatan secara konsisten menekankan pentingnya menangani masalah malnutrisi melalui berbagai inisiatif, seperti yang terlihat dalam laporan tentang gizi anak, khususnya yang berfokus pada penurunan stunting dan pencegahan anemia.

Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa seluruh warga negara, terutama anak-anak, memiliki akses gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka.

Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Program MBG menjadi inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama siswa sekolah dasar dan menengah, melalui pemberian makanan bergizi secara gratis di sekolah.

Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah untuk mengatasi masalah stunting, meningkatkan kesehatan generasi muda, dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Program MBG dilakukan melalui pemberian makan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting. Gizi memainkan peran langsung dalam membentuk kualitas SDM.

Gizi yang cukup memungkinkan individu mencapai potensi penuh dalam hal belajar, berprestasi, dan berkontribusi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dalam pemenuhan gizi nasional, Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 kemudian membentuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Lembaga ini menyelenggarakan pemenuhan gizi nasional untuk mendukung pembangunan SDM yang berkualitas, sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Target Penerima Naik

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Program MBG semula sudah dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

Seluruh anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut dialokasikan ke Badan Gizi Nasional. Dalam APBN 2025, dari total anggaran Rp71 triliun tersebut, sebesar Rp51,5 triliun digunakan untuk belanja barang bahan makan untuk diberikan menjadi makan bergizi.

Anggaran lainnya digunakan untuk belanja modal yang digunakan untuk mendukung program teknis, belanja pegawai, dan belanja barang yang digunakan untuk mendukung program pemenuhan gizi dan program dukungan manajemen.

Program MBG merupakan program prioritas utama Presiden (Asta Cita) dilaksanakan menggunakan dana APBN 2025, dengan mata anggaran sebagai Bantuan Pemerintah.

Alokasi anggaran yang disediakan pada kegiatan Bantuan Pemerintah ini adalah berupa paket bantuan MBG, yang dialokasikan melalui DIPA Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2025.

Alokasi anggaran untuk Program MBG pada akun Bantuan Pemerintah semula sebesar Rp51,5 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang, dengan rincian 15,5 juta anak sekolah dan sebanyak 2,4 juta orang ibu hamil/menyusui dan balita.

Berdasarkan arahan Presiden, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 yang dilaksanakan pada 17 Juni 2025 menerangkan target penerima manfaat MBG akan dinaikkan pada kuartal IV 2025 menjadi 82,9 juta penerima manfaat.

“Sesuai dengan arahan Presiden, target penerima manfaat MBG tahun 2025 diarahkan menuju 82,9 juta penerima, dilayani oleh 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Suahasil mengatakan, beberapa waktu yang lalu Kepala Badan Gizi Nasional telah menyebutkan di Dewan Perwakilan Rakyat bahwa akan ada kebutuhan tambahan anggaran di APBN untuk program MBG. Suahasil menyebut Kementerian Keuangan tetap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan yaitu sebesar Rp100 triliun jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima di kuartal IV 2025.

“Kita menyiagakan menyiapkan anggaran tambahan sampai dengan Rp100 triliun yang nanti realisasinya akan kami sampaikan secara rutin, tentu bergantung kepada kecepatan realisasi penerima manfaat oleh Badan Gizi Nasional,” tambah Suahasil.

Suahasil memaparkan realisasi belanja Badan Gizi Nasional sampai dengan 12 Juni 2025 sudah mencapai Rp4,4 triliun. Selama waktu tersebut, MBG telah menjangkau sebanyak 4,89 juta orang penerima manfaat (anak sekolah dan ibu hamil) serta dilayani oleh 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi.
MBG gerakkan ekonomi lokal

Dengan memperhatikan angka kemiskinan nasional tahun 2024 yang menyentuh angka 9,03% sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokatrik pada tahun 2009 sebesar 4,5-5,0, maka diperlukan 11,3 juta jiwa yang harus dientaskan kemiskinannya sampai tahun 2009 untuk mengejar tingkat kemiskinan sebesar 5%. Indonesia juga masih mengalami permasalahan gizi seperti prevalensi stunting pada balita dan masalah gizi pada anak usia sekolah.

Selain itu, Indonesia juga masih mengalami tantangan ketahanan pangan. Menurut Global Food Security Indeks (GFSI) 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 113 negara dalam hal ketahanan pangan. Indeks ini mengukur ketahanan pangan berdasarkan atas keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan pangan, serta ketahanan sumber daya alam. Pada parameter lain, Indonesia juga mencatatkan tingkat kelaparan di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara, berdasarkan Global Hunger Indeks (GHI) tahun 2023. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 26,5% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi solusi dengan harapan tingkat konsumsi pangan, kesehatan, serta pendidikan membaik sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan MBG merupakan salah satu program prioritas yang alokasi anggarannya diprioritaskan pemerintah. Namun, pada saat yang sama Indonesia juga dihadapkan pada masalah pendapatan yang turun dan jumlah pengangguran atau pencari kerja yang lebih besar. Menurutnya, alangkah baiknya jika Program MBG juga diintegrasikan dengan kebutuhan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Program ini akan mampu mengatasi permasalahan kekurangan gizi, tetapi di sisi lain juga membantu untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

“Artinya bukan cuma masalah besaran alokasi anggaran. Tapi desain implementasi itu sangat menentukan. Implementasinya semestinya diarahkan seragam dan fokus untuk menggerakkan ekonomi lokal, menyerap sebesar-besar tenaga kerja yang ada di daerah tersebut. Apalagi kalau sampai juga merekrut orang-orang yang tadinya tidak bekerja atau yang pendapatannya sangat rendah menjadi meningkat pendapatannya,” pungkas Faisal.

Program MBG diharapkan tak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani lokal, serta pelaku katering di sekitar sekolah, program ini menciptakan ekosistem produksi dan distribusi pangan yang memberdayakan masyarakat setempat. Perputaran dana di tingkat daerah meningkat, lapangan kerja baru terbuka, dan permintaan terhadap bahan pangan segar dan bergizi turut mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan kuliner lokal.

Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Tam