JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan permodalan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada 2022. Berdasarkan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR pada Kamis(8/7/2021), dari total PMN 2022 yang mencapai Rp72,45 triliun Bank BNI akan menerima Rp7 triliun.

Tujuan PMN ini adalah untuk penguatan permodalan dengan peningkatan capital tier 1 dan CAR. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pemerintah memandang BNI memerlukan penguatan permodalan untuk dapat mengembangkan bisnis di pemulihan ekonomi tahun depan.

“BNI ada pengembangan bisnis,” ujarnya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan BNI saat ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Bahkan, CAR Tier 1 berada di kisaran 16 persen. Pertumbuhan aset dan pinjaman BNI, katanya, tidak didukung dengan percetakan laba yang begitu memadai.

“Oleh karena itu, sesuai dengan status BNI sebagai bank sistemik OJK juga menekankan penguatan tier 1,” katanya.

Lagi pula, Kartika menyampaikan BNI sedang dalam proses transformasi restrukturisasi. Diharapkan, dalam 1 tahun hingga 2 tahun ke depan permasalah NPL dapat selesai, sehingga pada 2022 sudah mulai dapat melakukan pertumbuhan optimal.

“Jangka pendek, BNI akan meningkatkan tier 2 capital dengan perpetual bond, kami ajukan rights issue total size Rp11,7 triliun dengan Rp7 triliun porsi pemerintah. Kepemilikan pemerintah diharapkan tetap 55 persen hingga 57 persen,” sebutnya.

Adapun, secara total pemerintah mengusulkan PMN senilai Rp72,449 triliun kepada 12 BUMN.

Laporan : Ibi

JAKARTA, bursabisnis.id – Investasi cryptocurrency atau uang kripto kini semakin digemari banyak kalangan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Meski pengembangan teknologi yang mewadahi aset kripto atau blockchain telah berjalan selama puluhan tahun, namun koin kripto pertama dunia baru diperkenalkan pada 2009 yakni bitcoin.

Setelah lebih dari satu dekade, kini ada ratusan bahkan ribuan jenis uang kripto. Walaupun tak bisa dipungkiri pesona bitcoin tetap nomor satu. Hal ini terlihat dari kapitalisasi pasar bitcoin sebesar US$591 miliar per 26 Juni 2021.

Sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com, jumlah ini bahkan jauh di atas ethereum, uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua yakni sebesar US$208 miliar. Walau berbagai negara masih ‘belum yakin’ dengan kehadiran uang kripto, nampaknya pesona investasi uang tak berwujud fisik ini tak terbantahkan.

Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia sudah memproyeksikan uang kripto tidak akan bisa menjadi mata uang sah (legal tender) di Indonesia setidaknya hingga puluhan tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI Rosalia Suci Handayani tidak menampik minat masyarakat di aset kripto. Namun, ia menyebut ada beberapa kriteria legal tender yang sulit dipenuhi oleh aset kripto.

“Apakah kripto atau virtual currency suatu ketika akan bisa menjadi mata uang sah atau legal tender? Saya melihat kalau di Indonesia masih jauh sekali, boleh dikatakan berapa puluh tahun ke depan kemungkinan masih sangat kecil,” jelasnya.

Namun, investasi uang kripto tidak dilarang di Indonesia dan masih menarik banyak minat investor. Terbukti, jumlah investor aset kripto di Indonesia sudah menembus 6,5 juta orang. Angka itu naik pesat dari catatan Kementerian Perdagangan pada akhir 2020 yang menyentuh 4 juta orang.

Jumlah investor aset kripto mengalahkan jumlah investor di pasar modal. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah single investor identification (SID) pasar modal mencapai 5.088.093 investor pada April 2021.

“Kami melihat pertumbuhan kripto sangat tinggi, jumlah pemain pada 2020 itu 4 juta orang dan dalam bilangan bulan sampai Mei 2021 pemain di aset kripto sudah tumbuh lebih dari 50 persen menjadi 6,5 juta,” jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Lutfi memproyeksikan ‘demam’ aset kripto tidak akan berhenti di sini saja. Ia menyebut aset kripto bakal menjadi salah satu bagian penting dari hilirisasi perkembangan ekonomi digital yang tidak terhindarkan. Terutama, saat teknologi penopang seperti jaringan 5G, internet of things (IOT), cloud computing, dan Artificial Intelligent (AI) sudah berfungsi maksimal.

Dia memproyeksikan pada 2030 mendatang perdagangan ekonomi digital akan tumbuh pesat 8 kali lipat dari sekarang atau dari Rp632 triliun saat ini menjadi Rp4.531 triliun pada 2030. Angka itu sebesar 18 persen dari total PDB Nasional.

“Oleh sebab itu peran perdagangan di hilirisasi ekonomi digital menjadi sangat penting dan mesti diatur karena kalau tidak kita akan diuber-uber oleh sesuatu yang sudah menjadi kenyataan dunia, terutama dunia digital ekonomi,” imbuhnya.

Melihat masa depan aset kripto yang berpotensi tumbuh pesat, Lutfi menilai perlu bagi badan pemerintah untuk meregulasi transaksi aset kripto, dalam hal ini kewenangan ada pada Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyebut sejak 2018 silam aset kripto sudah diakui sebagai komoditas berjangka yang memiliki potensi besar menumbuhkan start up berbasis kripto seperti platform jual beli aset kripto dalam negeri.
Baca juga: China Larang Uang Kripto, Bitcoin Anjlok ke Bawah US$30 Ribu

Pasalnya, bila potensi tak mampu dibendung pemerintah, investor dalam negeri terancam mencari platform di luar dan memicu arus modal keluar (outflow).

Indra menambahkan alasan lainnya Bappebti meregulasi aset kripto ialah untuk memberikan kepastian usaha, melindungi masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan perdagangan aset kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

Salah satu langkah serius yang dilakukan Bappebti dalam meregulasi transaksi aset kripto di Indonesia ialah dengan segera meluncurkan bursa kripto. Bursa kripto RI bakal berjalan pada akhir 2021 ini.

Selain itu, dia juga mengusulkan nantinya pajak yang dikenakan sama dengan investasi di bursa saham alias dikenakan PPh final. Terkait nominal, Indra mengaku belum bisa menyebutkan karena belum disepakati.

Laporan : Leesya

JAKARTA, bursabisnis.id – Bank Indonesia (BI) resmi menutup penukaran uang peringatan kemerdekaan (UPK) pecahan Rp75 ribu. Penutupan diumumkan lewat situs resmi penukaran https://pintar.bi.go.id/.

“Terima kasih atas antusiasme dan dukungan Anda yang tinggi terhadap UPK 75 Tahun RI. Pemesanan dan penukaran UPK 75 tahun RI di BI baik secara individu maupun kolektif, serta penukaran secara langsung pada H+0 di Bank Indonesia telah ditutup,” demikian tulis BI seperti dikutip, Senin (21/6/2021) sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

Sebagai informasi, UPK 75 RI merupakan uang peringatan yang dikeluarkan pada tahun lalu untuk memperingati HUT RI ke-75. UPK diterbitkan tepat pada hari jadi RI ke-75 pada 17 Agustus 2020 lalu.

BI mencetak 75 juta lembar UPK untuk ditukarkan setara nilai nominal, yakni Rp75 ribu. Kini, UPK disahkan menjadi alat pembayaran sah (legal tender) di seluruh wilayah Indonesia.

Awalnya, UPK hanya dapat ditukar satu KTP per lembar. Namun, karena belum habis BI memperbolehkan penukaran hingga 100 lembar per KTP.

Berbagai fenomena mewarnai perjalanan penukaran UPK, dari penjualan kembali sebagai ladang bisnis hingga viralnya UPK yang bisa bernyanyi di berbagai media sosial.

Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengungkapkan fenomena uang bernyanyi tersebut diciptakan melalui augmented reality (AR). Dia menegaskan bank sentral tak membuat konten AR tersebut.

“Teknologi AR dapat menggunakan obyek apapun, apakah itu gambar uang atau gambar apapun menjadi semacam coding untuk mengaktivasi video, text, atau audio yang sudah dipasang dalam aplikasi yang dibuat pengembang,” ungkap Onny kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Ia menyatakan BI akan mempelajari lebih lanjut mengenai penggunaan AR di Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI). Onny mengingatkan agar masyarakat hati-hati dalam memperlakukan uang.

“Uang rupiah dilindungi oleh undang-undang (uu). Masyarakat juga dilarang untuk merusak atau merendahkan sesuai pasal 25, merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara,” pungkas Onny.

Laporan : Leesya