Connect with us

Investasi

BPJS Ketenagakerjaan Jelaskan Perkembangan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id – BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan perkembangan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan program jaminan sosial baru bagi korban PHK.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menuturkan pihaknya tengah mempersiapkan aspek regulasi teknis JKP di level menteri, yang merupakan turunan dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP.

“Kami sedang melakukan koordinasi regulasi dengan K/L untuk mendapatkan aturan operasional yang lebih teknis lagi pada level aturan menteri,” ujarnya dalam konferensi pers Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (Audit) BPJS Ketenagakerjaan 2020, Senin (31/5/2021) sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

Saat ini, aturan teknis yang sudah diselesaikan adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program JKP.

Sementara itu, pihaknya tengah mempersiapkan sinergi regulasi dengan Kementerian keuangan. “Saat ini kami sedang koordinasi intensif dengan Kementerian keuangan untuk membahas mengenai aturan Menteri Keuangan sebagai landasan operasional ini, itu dari sisi regulasi,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mempersiapkan infrastruktur operasional dari sisi internal, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem, maupun regulasi internal. Salah satunya, integrasi data dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

“Integrasi data dengan BPJS Kesehatan untuk program JKN ini pun masih on progress prosesnya. Harapannya nanti di Juni ini kami bisa sama-sama memastikannya, karena salah satu kriteria yang eligible menerima JKP adalah mengikuti program JKN,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengungkapkan ada empat tantangan program JKP. Pertama, meningkatkan jumlah peserta JKP lantaran program anyar ini lahir di tengah tren penurunan kepesertaan akibat pandemi covid-19.

“Tantangannya adalah bagaimana akselerasi jumlah peserta agar banyak orang yang bisa menikmati JKP, karena JKP dilahirkan sebagai satu insentif bagi peserta,” ujarnya.

Kedua, tantangan dari sisi kepatuhan lantaran syarat mendapatkan fasilitas JKP adalah membayar iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan. Mereka juga wajib membayar iuran selama enam bulan berturut-turut sebelum terkena PHK.

Selain itu, untuk pemberi kerja atau perusahaan skala menengah besar wajib mendaftarkan pekerja dalam empat program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, pekerja juga wajib terdaftar sebagai peserta JKN yang yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Sedangkan, pekerja untuk usaha kecil dan mikro wajib diikutsertakan sekurang-kurangnya dalam program JKK, JHT, dan JKM oleh BPJS Ketenagakerjaan serta JKN oleh BPJS Kesehatan.

“Bagi yang patuh nanti otomatis tanpa tambahan iuran, jadi perusahaan akan bayar seperti biasa, tapi oleh pemerintah ditambahkan iuran 0,22 persen dan sebagian iuran JKK dan JKM yang dibayarkan seperti biasanya akan dilakukan rekomposisi iuran,” ujarnya.

Ketiga, integrasi dengan data JKN. Keempat, tantangan hubungan kerja karena sebagian besar pekerja merupakan tenaga kontrak atau outsourcing.

“Itu minimal empat tantangan yang dihadapi JKP, namun kami optimis dengan program baru ini akan men-trigger kepatuhan kepesertaan jaminan sosial, bukan hanya di BPJS Ketenagakerjaan tapi juga JKN, karena yang mau diciptakan JKP ini adalah ekosistem jaminan sosial yang baik,” ujarnya.

Seperti diketahui, iuran JKP sebesar 0,46 persen dari upah pekerja/buruh per bulan. Total iuran itu bersumber dari iuran pemerintah sebesar 0,22 persen dan rekomposisi iuran sebesar 0,24 persen. Detailnya, rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen dan rekomposisi iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10 persen.

Sedangkan, manfaat yang diterima peserta JKP meliputi uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat dalam bentuk uang tunai diberikan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya. Namun, pemerintah membatasi jangka waktu pemberian manfaat uang tunai selama enam bulan.

Laporan : Leesya

Continue Reading
Advertisement

Investasi

Empat Pilar Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia

Published

on

By

OJK luncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun Indonesia.-foto:ojk.go.id-

YOGYAKARTA, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 yang bertujuan untuk semakin mendorong industri dana pensiun menjadi lebih kuat, stabil, dan terpercaya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono di Yogyakarta.

“Ini bukan hanya sekedar dokumen, tapi merupakan komitmen bersama dari seluruh stakeholders di industri dana pensiun yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pensiun Indonesia yang lebih baik lagi,” kata Ogi.

Melalui peluncuran peta jalan ini, OJK bersama seluruh stakeholders bertujuan merespon berbagai isu strategis untuk mewujudkan industri dana pensiun yang sehat dan kredibel, sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 ditopang dengan empat pilar prinsip pengembangan dan penguatan, yaitu:

Pilar penguatan ketahanan dan daya saing industri dana pensiun;

Pilar pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri dana pensiun;

Pilar akselerasi transformasi digital industri dana pensiun; dan

Pilar penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

Keempat pilar tersebut akan dijalankan di dalam tiga fase berbeda dalam kurun waktu 2024 hingga 2028, diawali dengan fase penguatan fondasi (Fase satu), dilanjutkan dengan fase konsolidasi dan menciptakan momentum (Fase dua), dan diakhiri dengan fase penyesuaian dan pertumbuhan (Fase tiga).

Program strategis dalam ketiga fase implementasi di atas menjawab tantangan-tantangan yang ada di industri dana pensiun, antara lain:

Percepatan transformasi digital program pensiun, termasuk saluran distribusi;

Peningkatan program literasi dan inklusi keuangan terkait dana pensiun

Konsolidasi program pensiun sukarela;

Penguatan program pensiun wajib; dan

Pembangunan sistem database kepesertaan program pensiun dana pensiun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia ke-empat, industri dana pensiun Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.

“Dengan adanya arah kebijakan pengembangan dan penguatan dana pensiun, diharapkan industri dana pensiun dapat menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Mahendra.

Pengembangan Dapen

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa secara global, terdapat tiga isu pengembangan dana pensiun yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah mengenai digitalisasi di sektor dana pensiun. Kedua adalah mengenai program pensiun di sektor informal. Dan ketiga adalah pergeseran trend program pensiun manfaat pasti (defined benefit) kepada program pensiun iuran pasti (defined contribution).

“Terdapat tiga usulan principles baru yaitu Implementing the Pension Regulation, Monitoring and Adaptability, dan Assessment and Implementation Process. Selain itu terdapat dua penyesuaian terhadap principles yang sudah ada yaitu Objective and Responsibilities dan Transparency and Communication,” tegas Ogi.

Berdasarkan data OJK, realisasi tingkat densitas industri dana pensiun di Indonesia pada akhir tahun 2023 masih tergolong rendah, yaitu hanya mencapai 18,94 persen dari 147,7 juta total jumlah angkatan kerja (berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2023).

Target yang dicanangkan dalam periode akhir pada peta jalan ini, yaitu pada tahun 2028, tingkat densitas dana pensiun di Indonesia dapat mencapai 20 persen.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada tahun 2022, literasi dana pensiun berada pada tingkat 30,5 persen dan inklusi pada tingkat 5,42 persen. Hal ini masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya, seperti tingkat literasi perbankan 49,93 persen dan inklusi perbankan 74,03 persen. Sedangkan, untuk industri perasuransian, tingkat literasi 31,72 persen dan tingkat inklusi 16,63 persen.

Selain itu, pada industri dana pensiun saat ini masih terdapat beberapa tantangan, antara lain masih terjadinya ketidaksesuaian aset dan liabilitas, keterbatasan SDM terkait dengan pengelolaan investasi dan manajemen risiko, saluran distribusi pemasaran dana pensiun yang masih terbatas, kurangnya dukungan dan komitmen pendiri, dan belum tersedianya data peserta dana pensiun nasional yang terintegrasi.

Sumber : ojk.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Investasi

Kementerian Investasi akan Gelar Rakorda Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara

Published

on

By

Tim Kementerian Investasi/BKPM foto bersama dengan unsur pimpinan DPMPTSP Provinsi Sultra usai menggelar rapat.-foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis.id – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2024 di Kota Kendari pada Jumat, 28 Juni 2024 di salah satu hotel.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai perpanjangan tangan Kementerian Investasi/BKPM, telah melakukan berbagai persiapan bersama dengan tim dari Kementerian Investasi.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra , Parinringi mengatakan, kegiatan Rakorda mengenai penyusunan kajian hilirisasi investasi strategis sektor mineral dan batu bara tahun 2024 dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

“Kegiatan ini sangat penting untuk mendapat informasi tentang perkembangan investasi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujar Parinringi yang juga saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel).

Untuk menggelar Rakorda Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara, Kementerian Investasi telah mengirim surat undangan ke instansi pemerintah maupun perusahaan. Surat dengan nomor 109/B.2/A.11/2024 ditandatangani Direktur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi/BKPM, Muhammad Nasir Udin Latief.

Untuk instansi daerah, Kementerian Investasi/BKPM mengundang Dinas Sosial Provinsi Sultra, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra, DPMPTSP Kabupaten Konawe, DPMPTSP Konawe Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra.

Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sultra, Bappeda Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Konawe, Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan, Dinas PUPR Kota Kendari, Dinas PUPR Kabupaten Buton, DPMPTSP Kabupaten Buton.

Surat undangan Kementerian Investasi

Kementerian Investasi/BKPM juga mengundang pelaku usaha, seperti PT Buton Aspal Nasional, PT Wijaya Karya Bitumen, PT Kartika Prima Abadi, PT Karya Megah Buton, PT Putindo Bintech, PT Dua Tiga Sejahtera, PT Dragon Nickel Industry (VDNI), PT Obsidian Stainless Steel (OSS), PT Bintang Smelter Indonesia.

Lalu Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI, PT Bank BNI (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sultra.

Kegiatan Rakorda ini bekerjasama dengan INDEF dan PT Daya Makara UI.

Karena kegiatan ini sangat penting, Parinringi yang juga pernah menjabat sebagai wakil bupati Konawe berharap, agar seluruh undangan dapat hadir untuk memberikan informasi ataupun masukan, sehingga tim ahli dari Kementerian Investasi/BKPM mendengarkan dan menganalisasi semua informasi yang diperoleh.

Adv

Continue Reading

Investasi

Demi Keamanan Investasi, DPMPTSP Petakan Kawasan Rawan Bencana Alam di Sultra

Published

on

By

Desa Kuratao yang berada di Konawe Utara dilanda banjir. -foto:dokumenter Pemda Konut-

KENDARI, Bursabisnis.id – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra tidak hanya melakukan pemetaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) untuk dilirik investor berinvestasi. Tapi juga memberikan peringatan kepada masyarakat Sultra agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.

“Kita semua tidak ingin terjadi bencana alam. Namun demikian kita tetap harus waspada. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam mengatasi atau menghadapi kemungkinan terjadi bencana harus selalu dilakukan,” kata Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si.

Tentu saja, kata Parinringi yang juga saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel), koordinasi ini dan pemetaan kawasan rawan bencana alam sangat penting, untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Sultra.

“Dan juga rasa aman dan nyaman bagi para investor yang berinvestasi di Sultra,” kata Parinringi yang juga pernah mendapat amanah sebagai Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut).

Berdasarkan data pemetaan yang dilakukan DPMPTSP Sultra tahun 2023, bahwa kawasan rawan bencana di Sultra terbagi menjadi:

a. Kawasan Rawan Bencana Alam, yang terdiri dari:

Kawasan rawan tanah longsor, yaitu di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kecuali wilayah Kabupaten Wakatobi.

Pariringi, SE,M.Si

Kemudian kawasan yang tergolong area rawan gelombang pasang, yaitu:

1. Kabupaten Buton
2. Kabupaten Kolaka
3. Kabupaten Kolaka Utara (Kolut)
4. Kabupaten Buton Utara (Butur)
5. Kabupaten Bombana
6. Kabupaten Muna
7. Kabupaten Konawe Utara (Konut)
8. Kabupaten Wakatobi

b. Kawasan Rawan Banjir, yaitu meliputi wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kecuali wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi.

c. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

1) Kawasan Rawan Gempa Bumi, yaitu meliputi :

1. Kabupaten Konawe Selatan (Konsel)
2. Kabupaten Kolaka
3. Kabupaten Kolaka Timur (Koltim)
4. Kabupaten Buton Utara (Butur)
5. Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep)
6. Dan wilayah laut provinsi bagian timur dan perairan Teluk Bone bagian barat.

Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Wakatobi.-foto:ist-

2) Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu :

– Zona kerentanan tinggi meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara.

– Zona kerentanan menengah meliputi semua wilayah kabupaten/kota se- Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Utara.

– Zona kerentanan rendah meliputi wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi
Tenggara.

– Zona kerentanan saat rendah meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan KabupatenKonawe Kepulauan.

3) Kawasan Rawan Tsunami, terdapat pada kawasan pantai yang dipengaruhi kejadian gempa bawah laut di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari.

4) Kawasan Rawan Abrasi, terdapat pada kawasan pantai diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Timur.

5) Kawasan Rawan Gas Beracun H2S (Hidrogen Sulfida), terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka.

” Selain kawasan rawan bencana, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan intensitas terjadinya perubahan iklim , yang turut berdampak pada semakin tingginya gelombang laut, serta semakin meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu,” tutup Parinringi yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe.

Advetorial/Pariwara

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.