KOLAKA UTARA, BursaBisnis.id – Tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turun langsung melakukan penyegelan alat berat di lokasi penambangan nikel di Dusun IV Labuandala, Desa Pitulua Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Informasi yang diperoleh, ada 10 orang tim dari Bareskrim Polri terjun langsung ke Kolut melakukan penyegelan. Penyegelan dilakukan pada Selasa, 20 April 2021. Ada 17 alat berat yang disegel dengan menggunakan police line.

Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara, IPTU Alamsyah membenarkan penyegelan tersebut. “Iya itu Bareskrim yang police line bukan kita. Jadi kami tidak bisa komentar lebih panjang,” tutur Alamsyah.

Informasi yang diperoleh, ada 17 alat berat yang dipasangi garis polisi itu beroperasi di lokasi zin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tiar Daya Sembada (TDS).

Ada sepuluh orang penyidik ​​yang diterjunkan ke Kolut guna menyelidiki sejumlah lokasi yang diduga menjadi aktifitas penambangan ilegal baik di Lasusua maupun Batu Putih.

Diketahui, sebelumnya di lokasi IUP PT TDS tersebut terjadi sengketa perebutan lahan antar kelompok warga dan dugaan penyerobotan lahan oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di sana.

Hal ini berlanjut pada upaya pelaporan ke meja hijau dan tersiar ke sejumlah media massa. IUP PT TDS sendiri terbagi atas 18,17 Ha berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan 28,82 Ha merupakan Hutan Lindung (HL).

Hal itu berdasarkan peta indikatif penghentian pemberian izin baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tahun 2020 periode I sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup tertanggal 26 Februari 2020 Nomor SK.851 / MENLHK-PKTL / IPSDH / PLA.1 / 2/2020.

Aktifitas penambangan di lokasi itu diduga tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan, dan kuat dugaan aktifitas penamabangan di lokasi itu juga merambah kawasan hutan lindung.

Laporan : Ibi

KONAWE SELATAN, BursaBisnis.id – Perusahaan PT Asera Mineral Indonesia (Asmindo) melakukan sosialisasi dibeberapa kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sosialisasi tersebut terkait rencana menggunakan jalan umum sebagai hauling (mengangkut) ore nikel dari Desa Sonai, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe menuju jembatan titian (Jeti) milik PT Tiple Eight yang terletak di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konsel.

Terkait rencana penggunaan jalan umum oleh perusahaan yang dipimpin Muhmmad Amir Sahid itu mendapat dukungan dan penolakan dari masyarakat umum di Konsel. Penolakan penggunaan jalan itu dikarenakan, jika jalan tersebut dilintasi truk dumping sarat muatan nikel, maka dipastikan jalan akan mengalami kerusakan. Sementara yang menyetujuinya, bila perusahaan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan aturan, termasuk mendepositokan dana untuk biaya perbaikan jalan yang ditimbulkan dari usaha dimaksud.

“Perusahaan tidak salah dalam melaksanakan kegiatannya sebab dalam pasal 91 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Perusahaan di berikan hak untuk menggunakan jalan umum sebagai jalan produksi, Namun pemerintah harus mengkaji juga dalam pemberian izin lintas dengan memperhatikan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Ankutan Jalan” ujar Ketua HAMI Konsel Samsuddin SH CIL kepada awak media ini, Senin (19/04/2021) sebagaimana dilansir dari laman Beritarakyat.id.

Syamsuddin yang juga advokad ini mengaku, dalam pemberian izin lintas, pemerintah jangan menutup mata bahwa ruas jalan Motaha – Andoolo Dan Ruas Jalan Palangga – Palangga Selatan pada saat ini mengalami kerusakan jalan. Termasuk pemerintah juga harus melihat dari aspek sosial masyarakatnya. Apabila perusahaan tersebut jadi menggunakan jalan umum dalam melaksanakan aktifitas Pertambangannya maka perlu memperhatikan aspek sosial masyarakatnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

“Kalau sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang undang, maka perusahaan pertambangan boleh menggunakan jalan umum sebagai jalan produksi,”pungkasnya.

Begitu juga yang disampaikan anggota Komisi III DPRD Sultra Sudirman, penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang termasuk PT Asmindo itu boleh dilakukan. Hanya saja syarat syarat harus dipenuhi agar dalam pelaksanaannya tidak ilegal. Pertama harus mengantongi izin dari Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten.

“Karena jalan yang akan dilintasi itu ada tiga kewenangan, yakni pusat, provinsi dan Kabupaten, maka semua itu harus ada izin terkait penggunaan jalan umum,”ujarnya saat ditemui di DPRD Sultra.

Politisi PKS ini menyebutkan selain izin penggunaan jalan, syarat lain yang harus dipenuhi itu adalah dana simpanan untuk perbaikan jalan, CSR untuk warga setempat, jembatan timbang dan tonase muatan ore nikel yang harus terpenuhi.

“Jembatan timbang untuk pengangkut ore nikel itu sangat penting. Hal itu untuk mengetahui beban tonase angkutan yang dibolehkan untuk melintasi jalan yang akan dilalui. Karena bila melebihi tonase, maka jalan dimaksud akan rusak,”tegasnya.

Laporan : Ibi