Connect with us

PERTAMBANGAN

Eksistensi PT. Tiran Indonesia, Diduga Beraktivitas di Luar WIUP dan Tak Kantongi Amdal

Published

on

Selain dugaan melakukan aktivitas penambangan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), PT. Tiran Indonesia juga berkativitas tanpa disertai kelengkapan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingungan (Amdal).

Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, bahwa PT. Tiran Indonesia sudah menunjukan boroknya, terkait adanya dugaan ilegal mining yang dilakukan di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Hal itu terungkap dengan jelas, pasca Humas PT. Tiran Group, H. La Pili memberikan pernyataan ke publik melalui pemberitaan di salah satu media online, belum lama ini.

Aktivis asal Kabupaten Konut ini menjelaskan, bahwa dalam pernyataannya di salah satu media online, La Pili menyebutkan bahwa aktivitas perusahaan milik mantan Menteri Pertanian itu didasari persetujuan izin lokasi bernomor 503, rekomendasi percepatan kegiatan investasi nomor 353, IUP dan penjualan nomor 255, serta perjanjian pembangunan pabrik dan infrastruktur dasar lainnya.

Disamping itu pula, sedang berproses dan akan selesai dalam waktu dekat Amdal, FS, beserta master plannya.

Hendro mengapresiasi Humas PT. Tiran Indonesia, La Pili yang telah menyampaikan kebenaran di ruang publik. Aktivis yang populer dengan sapaan Don HN ini menyakini, bahwa serapat apa pun kebohongan itu ditutup-tutupi, pasti akan terungkap juga.

Lebih lanjut, Don HN mengatakan, bahwa dari pernyataan La Pili, diketahui juga bahwa selama ini PT. Tiran Indonesia melakukan aktivitas pertambangan sebelum mengantongi dokumen Amdal serta master plan.

Sehingga, Don HN menegaskan, jika aktivitas eksplorasi PT. Tiran Indonesia yang tak disertai dengan dokumen Amdal merupakan bagian ilegal mining, dan harus segera ditindaki secara tegas.

“Ini informasi yang sangat bermanfaat, khususnya bagi instansi terkait serta penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh Humas PT. Tiran Group itu sendiri,” tegasnya, Jumat (16/4).

Ia juga menyebutkan, bahwa dalam UU No.32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa setiap kegiatan wajib Amdal harus terlebih dulu mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk mendapatkan izin lingkungan, sebagai dasar penerbitan IUP.

Anehnya, lanjut Don HN, dari keterangan Humas PT. Tiran Group, justru IUP perusahaan tersebut telah diterbitkan tetapi Amdalnya masih dalam proses.

“Jadi dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan, setiap perusahaan wajib Amdal wajib mengantongi Izin Lingkungan, itu di terbitkan setelah Amdalnya clear, kemudian izin lingkungan ini lah yang menjadi dasar penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Tapi, justru aneh dengan PT. Tiran Indonesia ini, terbalik. IUP-nya sudah terbit tapi Amdalnya masih dalam proses pengurusan,” ungkap Don HN dengan wajah keheranan.

Menurut dia, apa yang di sampaikan oleh Humas PT. Tiran Group, La Pili bisa jadi sebuah kebenaran yang hakiki, bahwa PT. Tiran Indonesia telah terlebih dahulu melakukan aktivitas pertambangan sebelum memiliki dokumen Amdal.

Sedangkan untuk aturan yang sebenarnya, perusahaan terlebih dulu diwajibkan mengurus dan mengantongi dokumen Amdal, baru kemudian bisa melakukan kegiatan operasi produksi.

“Pengakuannya sudah ada yah, bahwa IUP-nya sudah ada sedangkan Amdalnya masih dalam proses, tentunya ini bertentangan dengan UU 32 Tahun 2009, tinggal bagaimana pengembangan yang akan di lakukan oleh Penegak Hukum,” ujarnya.

Olehnya itu, Hendro berharab kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun ke lokasi yang diduga tempat PT. Tiran Indonesia melakukan aktivitas ilegal mining. Serta mengembangkan informasi yang telah diberikan oleh Humas PT. Tiran Group, La Pili terkait adanya aktivitas PT. Tiran Indonesia tanpa dokumen Amdal dan master plan.

“Ini jelas suatu pelanggaran yang harus di tindak secara tegas,” pungkasnya.

 

Liputan: Ikas

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERTAMBANGAN

Kehadiran Smelter di Konut, Angka Pengangguran Berkurang dan PAD Meningkat

Published

on

By

KONAWE UTARA, BursaBisnis.id – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut), minta kepada seluruh aparat pemerintah daerah dan masyarakat Konawe Utara agar memberikan dukungan kepada pihak perusahaan dalam negeri yang akan membangun pabrik pemurnian biji nikel atau smelter di wilayah Konawe Utara.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Konut, Abu Haera, S.Sos.M.Si, saat memberikan ceramah  di Masjid Raya As-Salam yang terletak di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada saat shalat Tarawih, Minggu 2 Mei 2021 lalu.

Dampak ekonomi yang diberikan dengan adanya pabrik pengolahan biji nikel di Konut, akan memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengurangi angka pengangguran khususnya di Konawe Utara. Dan masih banyak dampak lain yang memberikan asas manfaat bagi daerah.

” Dengan adanya smelter, ini  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten  Konawe Utara, pengangguran akan berkurang, TPP pegawai akan bertambah lebih besar, dan infrastruktur akan terbangun untuk masyarakat dengan peningkatan PAD,”  ujar Abu Haera di hadapan jamaah tarawih.

Terima Kasih Dukungan Terhadap PT Tiran Group

Menanggapi penegasan Wakil Bupati Konut, Hubungan Masyarakat (Humas) PT. Tiran Group, H. La Pili,S.Pd menyampaikan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan pemerintah daerah dan masyarakat Konut.

“Alhamdulillah PT Tiran Mineral  sebagai salah satu perusahaan yang mulai merintis pembangunan smelter, tepatnya di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan,” kata La Pili.

Saat ini segala aktifitas dimaksimalkan semua, fokus pada kegiatan  pembangunan smelter.

“Semoga dengan dukungan dari semua pihak,  maka impian akan adanya smellter atau pabrik Nikel di daerah Konawe Utara bisa segera terwujud,” tutupnya.

Laporan : Ibi

 

 

Penghitungan Potensi Penurunan Emisi dan NEK Pada Areal Konsesi Hutan

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Bareskrim Segel Alat Berat di Lokasi IUP PT Tiar Daya Sembada

Published

on

By

KOLAKA UTARA, BursaBisnis.id – Tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri turun langsung melakukan penyegelan alat berat di lokasi penambangan nikel di Dusun IV Labuandala, Desa Pitulua Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Informasi yang diperoleh, ada 10 orang tim dari Bareskrim Polri terjun langsung ke Kolut melakukan penyegelan. Penyegelan dilakukan pada Selasa, 20 April 2021. Ada 17 alat berat yang disegel dengan menggunakan police line.

Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara, IPTU Alamsyah membenarkan penyegelan tersebut. “Iya itu Bareskrim yang police line bukan kita. Jadi kami tidak bisa komentar lebih panjang,” tutur Alamsyah.

Informasi yang diperoleh, ada 17 alat berat yang dipasangi garis polisi itu beroperasi di lokasi zin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tiar Daya Sembada (TDS).

Ada sepuluh orang penyidik ​​yang diterjunkan ke Kolut guna menyelidiki sejumlah lokasi yang diduga menjadi aktifitas penambangan ilegal baik di Lasusua maupun Batu Putih.

Diketahui, sebelumnya di lokasi IUP PT TDS tersebut terjadi sengketa perebutan lahan antar kelompok warga dan dugaan penyerobotan lahan oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di sana.

Hal ini berlanjut pada upaya pelaporan ke meja hijau dan tersiar ke sejumlah media massa. IUP PT TDS sendiri terbagi atas 18,17 Ha berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan 28,82 Ha merupakan Hutan Lindung (HL).

Hal itu berdasarkan peta indikatif penghentian pemberian izin baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tahun 2020 periode I sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup tertanggal 26 Februari 2020 Nomor SK.851 / MENLHK-PKTL / IPSDH / PLA.1 / 2/2020.

Aktifitas penambangan di lokasi itu diduga tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan, dan kuat dugaan aktifitas penamabangan di lokasi itu juga merambah kawasan hutan lindung.

Laporan : Ibi

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Perusahaan Tambang Asmindo akan Gunakan Jalan Umum Untuk Hauling Ore Nikel

Published

on

By

KONAWE SELATAN, BursaBisnis.id – Perusahaan PT Asera Mineral Indonesia (Asmindo) melakukan sosialisasi dibeberapa kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sosialisasi tersebut terkait rencana menggunakan jalan umum sebagai hauling (mengangkut) ore nikel dari Desa Sonai, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe menuju jembatan titian (Jeti) milik PT Tiple Eight yang terletak di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konsel.

Terkait rencana penggunaan jalan umum oleh perusahaan yang dipimpin Muhmmad Amir Sahid itu mendapat dukungan dan penolakan dari masyarakat umum di Konsel. Penolakan penggunaan jalan itu dikarenakan, jika jalan tersebut dilintasi truk dumping sarat muatan nikel, maka dipastikan jalan akan mengalami kerusakan. Sementara yang menyetujuinya, bila perusahaan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan aturan, termasuk mendepositokan dana untuk biaya perbaikan jalan yang ditimbulkan dari usaha dimaksud.

“Perusahaan tidak salah dalam melaksanakan kegiatannya sebab dalam pasal 91 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Perusahaan di berikan hak untuk menggunakan jalan umum sebagai jalan produksi, Namun pemerintah harus mengkaji juga dalam pemberian izin lintas dengan memperhatikan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Ankutan Jalan” ujar Ketua HAMI Konsel Samsuddin SH CIL kepada awak media ini, Senin (19/04/2021) sebagaimana dilansir dari laman Beritarakyat.id.

Syamsuddin yang juga advokad ini mengaku, dalam pemberian izin lintas, pemerintah jangan menutup mata bahwa ruas jalan Motaha – Andoolo Dan Ruas Jalan Palangga – Palangga Selatan pada saat ini mengalami kerusakan jalan. Termasuk pemerintah juga harus melihat dari aspek sosial masyarakatnya. Apabila perusahaan tersebut jadi menggunakan jalan umum dalam melaksanakan aktifitas Pertambangannya maka perlu memperhatikan aspek sosial masyarakatnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

“Kalau sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang undang, maka perusahaan pertambangan boleh menggunakan jalan umum sebagai jalan produksi,”pungkasnya.

Begitu juga yang disampaikan anggota Komisi III DPRD Sultra Sudirman, penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang termasuk PT Asmindo itu boleh dilakukan. Hanya saja syarat syarat harus dipenuhi agar dalam pelaksanaannya tidak ilegal. Pertama harus mengantongi izin dari Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten.

“Karena jalan yang akan dilintasi itu ada tiga kewenangan, yakni pusat, provinsi dan Kabupaten, maka semua itu harus ada izin terkait penggunaan jalan umum,”ujarnya saat ditemui di DPRD Sultra.

Politisi PKS ini menyebutkan selain izin penggunaan jalan, syarat lain yang harus dipenuhi itu adalah dana simpanan untuk perbaikan jalan, CSR untuk warga setempat, jembatan timbang dan tonase muatan ore nikel yang harus terpenuhi.

“Jembatan timbang untuk pengangkut ore nikel itu sangat penting. Hal itu untuk mengetahui beban tonase angkutan yang dibolehkan untuk melintasi jalan yang akan dilalui. Karena bila melebihi tonase, maka jalan dimaksud akan rusak,”tegasnya.

Laporan : Ibi

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.