Kendari – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari Rasmin Jaya, menyoroti pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di tengah efisiensi dan banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat Sultra saat ini.
‎
‎Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya menegaskan harusnya anggota DPRD Provinsi Sultra lebih melihat dan memprioritaskan masalah-masalah mendasar yang terjadi di beberapa daerah di Sultra, seperti jalan rusak, jembatan dan berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya.

Serta bagaimana mereka lebih menjaga perasaan masyarakat di tengah banyaknya problem kerakyatan, pertambangan dan lingkungan yang menjadikan masyarakat sebagai korban dari kebijakan pemerintah.
‎
‎”Saya pikir itu akan lebih kongkret sebab jalan, jembatan akan memperlancar perekonomian dari distribusi hasil produksi masyarakat petani, nelayan dan sebagainya. Bukan malah mengadakan fasilitas hanya untuk kenyamanan diri pribadi,” bebernya
‎
‎Ia menambahkan, mandulnya elit politik  menjadikan posisi mereka tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, yang seyogyanya sebagai instrumen aspirasi rakyat tetapi sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di tengah persoalan dan ketimpangan sosial masyarakat.
‎
‎”Faktanya mereka hanya sibuk mencari kenyamanan dan kepentingan diri mereka sendiri di banding  memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski kita tahu, sekarang ini kan segala kebijakan investasi dan pertambangan terlalu sentralisasi dan terpusat, tetapi harapannya DPRD Sulawesi Tenggara yang kita percayakan sebagai representasi rakyat tidak boleh berdiam diri dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara tegas,” harap Rasmin.
‎
‎Rasmin Jaya menilai program-program yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat menjelang sosialisasi dan kampanye, hanyalah sebagai pemanis untuk menarik simpati dan meraup suara pada saat pemilihan, sehingga tidak ada pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat setelah terpilih atau pun menjalankan fungsinya sebagai mana amanat UU.
‎
‎”Kami melihat yang ada hanyalah kepentingan golongan dan partai politik itu sendiri. Masyarakat hanya menjadi korban dari kepentingan yang sibuk dengan jabatan, harta dan tahta,” tegasnya.
‎
‎Ia berharap, elit politik Sulawesi Tenggara bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi perpanjangan tangan dari aspirasi masyarakat.

Menurutnya, ini adalah babak baru untuk menjalankan kepercayaan rakyat dan rasa tanggung jawab dalam mengawal setiap aspirasi masyarakat.
‎
‎”Itu yang kami harapkan, kita butuh alternatif baru, partai politik yang berani dan wakil rakyat yang betul-betul memahami kondisi masyarakat dan menuntaskannya dengan segala wewenang yang di percayakan oleh UU,” tegasnya lagi.
‎
‎Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya menginginkan wakil rakyat bisa betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan regulasi yang berlaku, fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi.
‎
‎Ia menilai kebijakan dan program pemerintah selama ini banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sehingga sangat dibutuhkan wakil rakyat yang tegas dan melakukan pengawasan kepada eksekutif agar betul-betul produk kebijakan yang di hasilkan bisa mengakomodir seluruh elemen masyarakat di masing-masing dapilnya.
‎
‎”Kita menitipkan pesan, agar wakil rakyat bisa memperjuangkan potensi berbagai sektor, apalagi Sulawesi Tenggara adalah daerah yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah dan bisa mendorong pembangunan, perekonomian masyarakat bisa lebih berkembang, maju dan berdaya siang,” bebernya.
‎
‎Ia mendorong, wakil rakyat yang ada di Sulawesi Tenggara jangan hanya berleha-leha menikmati segala fasilitas yang di alokasikan dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi harus bisa di maksimalisasi untuk kebutuhan mendasar yang diharapkan oleh masyarakat.
‎
‎Ia meyakini bahwa lembaga legislatif adalah lembaga yang terhormat. Sehingga harus di manfaatkan secara maksimal sebagai mitra pemerintah guna melakukan check and balance.
‎
‎”Kami juga akan tetap berperan penting sebagai mitra kritis dan strategis dalam merekomendasikan setiap gagasan dan program yang berdampak pada rakyat serta mengawasi setiap apa yang di lakukan oleh DPRD Sulawesi Tenggara serta memastikan kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” Harapnya.
‎
‎Ia meyakini politik adalah panggilan nurani dan sebagai jalan pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa fenomena elit politik yang dicopot akibat salah menyalahgunakan wewenang dan fungsinya sebagai representasi rakyat adalah pelajaran, refleksi dan evaluasi untuk anggota legislatif agar tidak menyakiti hati rakyat, apa lagi menikmati kemewahan ditengah jeritan rakyat.
‎

Laporan : Icha
Editor : Tam
‎
‎

RAHA, Bursabisnis. id – Bupati Muna Bachrun Labuta ancam akan mengusir Kapal Cepat milik PT Dharma Indah, karena  terkesan ingin melakukan monopoli terhadap pengusaha pelayaran lainnya.

Aroma persaingan tidak sehat mulai diperlihatkan manajemen PT Dharma Indah, saat akan beroperasinya salah satu kapal cepat MV Indomas I rute Raha-Maligano-Kendari.

Selain menempatkan satu unit kapal cepat dipelabuhan Nusantara Raha, yakni KM Ekspres Prisilia yang sebelumnya tidak pernah berlabuh di pelabuhan Nusantara, juga secara tiba-tiba menurunkan harga tiket dari Rp140 ribu menjadi Rp90 ribu.

Padahal tarif normal sesuai Pergub nomor 90 tahun 2022 sebesar Rp140 ribu.

Apa yang dilakukan oleh PT Dharma Indah saat ini pernah terjadi sebelumnya, saat ada kompetitor lainnya yaitu kapal cepat Anggraeni. Akibatnya, kapal tersebut kini hengkang dari Bumi Sowite dan memilih kembali di kota Batam.

Bupati Muna, Bachrun Labuta melihat hal ini mengaku geram, pemilik kapal PT Dharma Indah terkesan ingin melakukan monopoli, demi menyingkirkan pengusaha-pengusaha pelayaran lainnya.

Bachrun mengaku menemukan langsung pekan lalu harga tiket Raha-Kendari dibanderol dengan harga Rp 90 ribu.

Padahal sebelumnya diatas seratus ribuan.

Ia mengingatkan bila pemilik kapal melakukan persaingan tidak sehat, ia tidak segan-segan akan mengusirnya dari Pelabuhan Nusantara Raha.

“Bersainglah dengan sehat, persaingan tidak sehat tentu memiliki tujuan dengan mematikan usaha orang lain. Jika ini terus dilakukan, maka saya akan bersurat ke gubernur dan saya tidak segan-segan akan mengusir kapal tersebut dari wilayah Muna bila melakukan monopoli,”tegas Bachrun pada Selasa 23 September 2025.

Kata Bachrun, Pemerintah daerah kabupaten Muna siap memfasilitasi pengusaha-pengusaha pelayaran yang ingin berinvestasi di Bumi Sowite.

Dengan adanya tambahan kapal tentu makin banyak pilihan bagi pengguna transportasi laut.

“Yang kita inginkan di Muna ini ada perbaikan pelayanan dalam pelayaran, jangan ada persaingan yang tidak sehat dan merugikan pihak lain,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Jalil Alfin Razak, memastikan harga tiket tidak sesuai dengan Pergub merupakan suatu pelanggaran. Begitu juga bila harga tiket kelas ekonomi dinaikkan dari Rp 140 ribu menjadi Rp 165 ribu.

“Menurunkan dan menaikan harga tiket itu pelanggaran. Masyarakat bisa mengadukan itu,”pungkasnya.

Laporan : Phoyo

Editor : Tam

WAKATOBI, Bursabisnis. id – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi berkomitmen dalam rumusan RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mengembangkan pariwisata berbasis laut.

Hal tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Wakatobi pada rapat jwaban Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang rencana akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Wakatobi tahun 2025-2029.

” Pemerintah sepenuhnya mendukung Wakatobi sebagai destinasi wisata unggulan nasional dan internasional. Strategi pengembangan pariwisata berbasis konservasi laut, peningkatan SDM pariwisata, dan infrastruktur pendukung akan diperjelas dalam RPJMD, ” kata Sekda Wakatobi Nadar dalam pidatonya di Kantor DPRD, Rabu 6 Agustus 2025.

Pemerintah daerah meyakini bahwa RPJMD bukanlah sekedar dokumen normatif, melainkan sebuah kontrak pembangunan jangka menengah yang harus disusun secara terukur responsif dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam 5 tahun mendatang.

Selain itu, isu kepulauan dan wilayah terpencil juga menjadi perhatian penting sebab, konektivitas dan akses layanan dasar akan menjadi prioritas pembangunan.

Lanjutnya, RPJMD akan menggarisbawahi pembangunan wilayah terluar dan penguatan aksesibilitas antar wilayah.

Pemda Wakatobi menilai pandangan fraksi DPRD yang telah disampaikan menunjukkan adanya semangat kolektif dalam membangun perencanaan yang lebih terarah, partisipatif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.

Sebab, masukkan dari fraksi tidak hanya mencerminkan fungsi kontrol dan legislasi DPRD namun juga menunjukkan kepedulian dan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan kabupaten wakatobiyang inklusif dan berkelanjutan.

Laporan : Ful

Editor : Tam

Sekda Wakatobi Nadar saat menyampaikan pidato di  DPRD. -foto:ful-