Connect with us

Investasi

Indonesia Butuh Investasi Sampai Rp 5,9 Triliun

Published

on

JAKARTA, BursaBisnis.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan Indonesia membutuhkan Rp5.800 triliun hingga Rp5.900 triliun supaya investasi bisa tumbuh 6,4 persen di 2021 mendatang.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan investasi tersebut dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja.

“Seperti yang pernah kami sampaikan kebutuhan investasi sekitar Rp5.800 triliun-Rp5.900 triliun untuk kita bisa mendorong investasi tumbuh sekitar 6,4 persen di 2021,” ujarnya dalam konferensi per akhir tahun Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan pemerintah hanya akan menyumbang kontribusi sebesar 6 persen dan BUMN 7 persen. Sedangkan, mayoritas atau 85 persen hingga 90 persen berasal dari sektor swasta.

Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk menggerakan sektor swasta.

Ia menambahkan pertumbuhan investasi hingga 6,4 persen dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 6 persen hingga 7 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi itu, maka Indonesia baru bisa lolos dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle income trap) sebelum 2045.

Sebab, investasi bisa membuka lapangan kerja baru, sehingga ujungnya adalah menggerakkan perekonomian Indonesia.

“Kalau ekonomi kita tumbuh 5 persen saja kita tidak bisa keluar dari middle income trap sebelum 2045, jadi kalau kita ingin keluar dari middle income trap sebelum 2045 ketika 100 tahun kemerdekaan Indonesia, maka kita harus mendongkrak ekonomi kita dengan produktivitas yang ekstra tinggi,” jelasnya.

Saat ini, Bank Dunia membagi negara-negara di dunia dalam empat kelompok pendapatan, yakni kelompok negara berpendapatan rendah (low income) yaitu negara dengan pendapatan per kapita per tahun sebesar US$995 ke bawah.

Lalu negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income) di kisaran US$996-US$3.895 per kapita, negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income) dengan rentang US$3.896-US$12.055 per kapita, dan negara pendapatan tinggi atau maju (high income) yakni di atas US$12.056.

Indonesia sendiri merupakan negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country). Status itu berlaku per 1 Juli 2020.

Laporan : Rus

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OTOMOTIF

Ana Wonua Grup dan Angkutan Online Kerjasama Layanan Perbengkelan

Published

on

By

KONAWE, BursaBisnis.id – Tepat di hari jadinya, komunitas grab car angkot lama menggelar berbagai kegiatan menarik melalui family gathering di patai toronipa, kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (06/03/2021).

Di Hari Ulang Tahun pertamanya, perkumpulan angkutan online ini bersepakat membangun kemitraan bersama PT Ana Wonua Grup tertuang dalam Memorandum Of Understanding (MOU).

Dalam nota kesepahaman tersebut, driver transportasi daring angkot lama diberikan kemudahan dalam perbengkelan hingga layanan kredit onderdil kendaraan.

CEO Ana Wonua Grup Rusmin Abdul Gani mengatakan, kemitraan tersebut diharapkan dapat membantu dan memudahkan driver online dalam mencari nafkah, mengingat di masa pandemi saat ini pandapatan masyarakat mengalami penurunan.

“Kita memfasilitasi teman-teman melalui Program kerjasama perbengkelan seperti ganti oli, kerusakan ban dan perbaikan Sparepart lainnya dengan pembayaran yang dapat diangsur sesuai kemampuan. Olehnya itu, saya harapkan ini menjadi solusinya,”ujarnya.

Sementara itu, ketua komunitas Angkot Lama Yais Kusuma merasa terbantu dengan program kerjasama tersebut. ” terimakasih kepada PT Ana Wonua Grup yang telah memberikan perhatiannya kepada para driver online,” ungkapnya.

Laporan : Rus

Continue Reading

PROPERTY

Pemerintah Hapus IMB Diganti Jadi PBG

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Pemerintah menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan ketentuan baru yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan kewajiban mencantumkan fungsi bangunan.  Ini tertuang dalam salah satu aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Sebelumnya, aturan terkait IMB tertuang dalam UU nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan aturan pelaksananya yakni PP nomor 36 tahun 2005.

“PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung,” demikian bunyi Pasal 1 PP 16/2021,Sabtu (27/2/2021) sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

PBG sendiri wajib mencantumkan fungsi bangunan yang meliputi meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus.

Pasal 5 ayat (5) PP tersebut menjelaskan, fungsi khusus yang dimaksud mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh menteri, serta memperbolehkan adanya bangunan dengan fungsi campuran atau memiliki lebih dari satu fungsi.

Kendati demikian, bangunan campuran atau multifungsi ini wajib memenuhi standar teknis dari masing-masing fungsi bangunan yang digabungkan tersebut.

“Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (1).

Jika nantinya suatu bangunan gedung mengalami perubahan fungsi gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.

“Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud […] dikenai sanksi administratif,” jelas Pasal 12 PP tersebut.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dan penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

Selanjutnya terdapat pula sanksi administratif berupa pembekuan PBG, pencabutan PBG, pembekuan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, hingga perintah pembongkaran bangunan gedung.

PP 16/2021 juga mengatur soal IMB yang sudah telanjur dikeluarkan pemerintah daerah. Dalam Pasal 347 disebutkan bahwa bangunan gedung yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP ini, IMB-nya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

Sedangkan untuk mengganti IMB menjadi PBG, pemilik gedung wajib mengurus SLF berdasarkan ketentuan PP ini.

Laporan : Rus

Continue Reading

Provider

Telkomsel Tingkatkan Pemerataan Akses Broadband 4G/LTE

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Telkomsel berkomitmen untuk secara konsisten meneruskan pemerataan akses infrastruktur dan kualitas broadband terdepan 4G/LTE di seluruh Indonesia sepanjang 2021 ini.

Fokus pengembangan jaringan yang dilakukan Telkomsel di tahun ini tertuju pada peningkatan pengalaman gaya hidup digital pelanggan, terutama dalam memastikan kenyamanan pelanggan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi yang masih berlanjut di tahun ini.

Tahun lalu, Telkomsel telah menuntaskan pembangunan BTS 4G/LTE, dan melebihi target yang telah dicanangkan di awal tahun 2020.

Direktur Network Telkomsel Nugroho mengatakan, dengan semakin tingginya kebutuhan pengalaman gaya hidup digital masyarakat terutama di masa yang penuh tantangan ini, Telkomsel akan mengarahkan rencana pembangunan pemerataan infrastruktur dan kualitas broadband dengan pemerataan akses 4G/LTE sepanjang 2021 yang juga didampingi dengan penambahan kapasitas dan kecepatan jaringan.

Komitmen ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang dan kesempatan bagi masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan memaksimalkan aktivitas keseharian, melalui pemanfaatan jaringan broadband terdepan dan terluas dari Telkomsel.

Nugroho lebih lanjut menambahkan, pembangunan jaringan yang berlandaskan pada penambahan kapasitas dan kecepatan jaringan juga menjadi wujud pemahaman Telkomsel terhadap kondisi pelanggan yang masih menghadapi pandemi.

Pada 2020 lalu, Telkomsel mencatat terdapat lonjakan trafik payload layanan broadband yang cukup signifikan. Telkomsel juga telah berupaya memenuhi kenyamanan masyarakat dengan optimalisasi pengamanan quality of service (QoS) jaringan di sepanjang 2020 lalu guna menjaga pengalaman pelanggan dalam melakukan aktivitas digitalnya.

Berdasarkan analisis Speedtest®️ Global Index yang disusun Ookla®️, selama periode semester dua tahun 2020, Telkomsel memiliki kecepatan akses broadband tertinggi dengan capaian Speed ScoreTM sebesar 22,22 Mbps.

Telkomsel juga paling unggul dalam menghadirkan latensi paling rendah, yaitu 33 ms. Catatan tersebut semakin lengkap lantaran Telkomsel mampu menghadirkan performa jaringan paling konsisten, dengan Consistency Score sebesar 83,6%.

“Mengacu pada pencapaian selama 2020, Telkomsel menatap optimis untuk tetap dapat menghadirkan pengalaman akses broadband yang prima bagi pelanggan di 2021 ini. Pada tahun ini, secara keseluruhan Telkomsel memprediksi akan terjadi pertumbuhan trafik akses broadband yang masih sangat tinggi. Memahami hal tersebut, Telkomsel juga akan melanjutkan fokus pada pengembangan cakupan layanan VoLTE serta mengkaji penerapan teknologi pendukung terbaru seperti Open RAN di Indonesia guna memastikan kesetaraan pengalaman broadband masyarakat terpenuhi,” tambah Nugroho.

Untuk pemerataan akses jaringan broadband 4G/LTE di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hingga saat ini, Telkomsel telah menggelar lebih dari 2000 BTS di seluruh wilayah 3T hingga perbatasan negara yang merupakan bagian dari proyek BTS Universal Service Obligation (USO), yaitu upaya kolaboratif bersama Badan Aksesibilitas dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) dalam mewujudkan pemerataan dan kesetaraan akses broadband di seluruh Indonesia. Upaya tersebut juga menjadi kontribusi nyata Telkomsel dalam mendukung usaha pemerintah untuk menyediakan jaringan 4G/LTE di seluruh desa pada 2022.

Selain itu, untuk mendukung kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menghadirkan jaringan broaband di wilayah non-3T yang belum mendapatkan akses internet cepat. Telkomsel telah berkomitmen untuk menggelar 1500 BTS 4G/LTE sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

“Telkomsel memastikan berbagai upaya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jaringan, serta pengembangan layanan dijalankan secara customer-centric, karena seluruh kegiatan ini semata-mata untuk menjawab kebutuhan gaya hidup digital pelanggan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Upaya peningkatan pengalaman gaya hidup digital ini pun sejalan dengan komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco company yang juga akan menguatkan ekosistem pendukung seperti penyediaan produk dan layanan broadband yang affordable serta kolaborasi bersama mitra penyedia device dan para pengembang platform aplikasi digital,” pungkas Nugroho.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.