JAKARTA, Bursabisnis.id – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) sepakat bekerja sama mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif melalui program Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (AKSI) 2025.

Program AKSI 2025 bertujuan untuk mempercepat ekspor produk kreatif berbasis UKM sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui diplomasi ekonomi kreatif.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat memberikan sambutan pada acara launching AKSI 2025, menegaskan ekonomi kreatif dan UMKM adalah dua wajah dari satu semangat, yakni kemandirian dan inovasi.

Ia menyampaikan, produk kreatif Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global karena kekuatan budaya dan keunikan lokal, namun membutuhkan dukungan menyeluruh agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

“Para pengusaha kreatif memerlukan ekosistem pendukung, mulai dari kurasi jenama, peningkatan kapasitas ekspor, akses pembiayaan, hingga jejaring global. Kolaborasi AKSI ini adalah bentuk konkret dari sinergi pemerintah dalam mendukung UMKM kreatif naik kelas,” kata Menteri UMKM sebagaimana dilansir dari laman UMKM.go.id pada Selasa, 27 Mei 2025.

Program AKSI ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dan Kemenekraf, yang menjadi tonggak penting dalam upaya diplomasi ekonomi berbasis produk kreatif dan UKM.

“Melalui kerja sama ini, diharapkan tidak hanya ada fasilitator ekspor, tetapi juga memberikan motivasi bahwa ekspor bisa dimulai bahkan dari skala usaha mikro dan kecil, dan kami siap mendukung dari sisi pelatihan, akses pasar, hingga penguatan ekosistem digital,” kata Menteri UMKM.

Dengan semangat kolaborasi lintas kementerian, kata Menteri Maman, Indonesia kini melangkah lebih tegas menuju visi sebagai pusat ekonomi kreatif global, yang inklusif, berbasis budaya, dan ditopang oleh kekuatan UKM nasional.

Menteri UMKM juga menyoroti pentingnya diversifikasi pasar. Menurutnya, meskipun ekspor penting, pasar domestik yang besar juga harus dimanfaatkan secara optimal.

“Indonesia bisa jadi double gardan sebagai produsen sekaligus pasar. Dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa, kita harus memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik tanpa meninggalkan peluang ekspor,” katanya.

Selain itu, Menteri Maman mengatakan salah satu terobosan dalam hal akses pembiayaan bagi pegiat ekonomi kreatif berbasis UMKM adalah mendorong penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, juga sebagai upaya konkret mengakui nilai ekonomi dari ide dan kreativitas.

“Konsep yang bagus, ide yang brillian, itu harus dilihat sebagai aset. Di negara kita, pendekatan ini masih belum maksimal. Padahal, seperti contoh karakter Minion, nilainya baru tampak saat berhasil dikembangkan dan diterima pasar global. Ini yang ingin kita dorong bersama,” kata Menteri UMKM.

Laporan : Ica

WAKATOBI, Bursabisnis.id – Proses pembentukan pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, dinilai tabrak aturan.

Pasalnya, saat pelaksanaan musyawarah sudah tersusun nama-nama pengurus yang dihadiri langung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Wakatobi, Haswan Rahim.

Konfirmasi, awak media ini Hasan Rahim bilang pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Peropa sudah sesuai dengan aturan.

” Sudah sesuai mekanismenya, kebetulan saya yang hadiri, ” kata Haswan Rahim, Senin, 25 Mei 2025.

Saat ditanyai lebih jauh, Ia mengatakan kepada wartawan untuk datang langsung ke kantor supaya lebih jelas.

” Makanya ke kantor supaya diliat langsung apakah ada nama-nama yang ada hubungan keluargan atau tidak, ” ujarnya.

Menurutnya, pengurus Koperasi di desa Peropa itu tidak ada yang ditunjuk langsung, akan tetapi melalui pemilihan.

Sedangkan dari narasumber Warga yang mengikuti rapat tersebut, Valton seorang sarjana ekonomi Koperasi menceritakan oada saat masyarakat setempat menghadiri musyawarah pembentukan Koperasi sudah terbentuk pengurus mulai dari ketua sampai anggota berjumlah lima orang.

Sehingga pada saat musyawarah yang digelar di kantor desa Peropa itu menuai protes dari warga, apalagi katanya dari nama-nama yang ditunjuk lansung itu ada pengurus yang punya hubungan keluarga dekat sepupu.

” kami bertanya aturan koperasi merah putih ini, mana yang menjadi rujukan kita, nah mereka mengatakan UU Koperasi Merah Putih ini beda maka terjadi perdebatan panjang, saya sampaikan jangan di kasih bodoh-bodoh masyarakat, disitu kemudian diambil alih oleh Kadis Koperasi dan UMKM,” kata Valton.

Lanjutnya, diantara pengurus yang ditunjuk ada yang hubungan sepupu satu kali, kemudian ada juga istri perangkat desa yang dimasukan menjadi pengurus Koperasi dan antara satu orang yang ditunjuk sebagai Pengawas itu sepupu dengan kepala dusun.

” Pengurus kan 5 orang itu ada yang sepupu satu kali, kemudian ada juga istrinya kepala kampung yang jadi pengurus, kemudian lagi diantara dewan pengawas juga sepupu dengan kepala Kampung, ini kan Sudah jadi koperasi keluarga,” imbuh Valton.

Selain itu Valton juga mengungkapkan, Ketua Koperasi Merah Putih  Desa Peropa yang ditunjuk merupakan mantan Koruptor Anggaran Dana Desa (ADD) dan Raskin yang pernah ditetapkan oleh pengadilan.

Menindak lanjuti konfirmasi Kadis Koperasi dan UMKM Wakatobi di kantornya mengenai pembentukan Kopdes Merah Putih didesa Peropa itu, pada saat didatangi di Kantornya ia tidak ada, dan setelah dikonfirmasi kembali ia tidak lagi menanggapi.

Laporan : Ful
Editor ; Tam

KENDARI, Bursabisnis.id – Wakil Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI, Ir. Ahmad Riza Patria berkunjung ke Koperasi Merah Putih yang terletak di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Kunjungan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, disambut Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman. Sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra juga turut mendampingi kedatangan Wamen Riza Patria pada Minggu, 25 Mei 2025. Diantaranya Ir Hugua Wakil Gubernur Sultra.

Kunjungan politisi Gerindra itu merupakan bagian dari agenda nasional, untuk melakukan monitoring dan evaluasi program percepatan pembentukan koperasi di kelurahan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Pemerintah menargetkan seluruh kelurahan di Indonesia, memiliki koperasi aktif sebelum Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

Saat menerima kunjungan Wamen PDTT, Siska menegaskan komitmen Pemkot Kendari dalam memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan.

“Kehadiran Bapak Wakil Menteri menjadi kehormatan sekaligus motivasi besar bagi kami. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap penguatan ekonomi komunitas di daerah,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga memaparkan langkah konkret Pemkot Kendari melalui peluncuran Kartu UMKM Maju, kartu multifungsi yang dapat digunakan di mesin EDC untuk memudahkan akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan dan program pembinaan.

Sementara itu, Riza Patria menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Kota Kendari.

Ia menyebut bahwa Koperasi Merah Putih Kadia telah ditetapkan sebagai percontohan nasional koperasi kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Koperasi ini menjadi model penting yang mengedepankan inklusivitas dan partisipasi masyarakat. Saya akan menyampaikan langsung kepada Presiden agar inisiatif seperti ini direplikasi di daerah lain,” kata Ahmad Riza Patria.

Laporan : Man
Editor : Tam