JAKARTA, Bursabisnis.id – Dalam beberapa tahun mendatang, Tiongkok akan memainkan peran sentral dalam pengembangan industri minyak sawit berkelanjutan. Sejumlah kebijakan baru yang telah diimplementasikan menunjukkan komitmen serius untuk mengelola dampak lingkungan dan meningkatkan tata kelola di sektor ini.

Diungkapkan Lin Hui, Associate Professor, Institute of Science and Development Chinese Academy of Sciences, salah satu poin utama yang perlu dicatat adalah dampak besar Tiongkok dalam pasar internasional,khususnya sebagai salah satu pembuang sampah terbesar di dunia.

Konsumsi berbagai produk, termasuk minyak sawit, telah menjadi aspek utama dalam keseharian masyarakat Tiongkok. Seiring dengan peningkatan kesadaran akan isu-isu lingkungan, Tiongkok semakin fokus pada transformasi pasar kelapa sawit dan produk serupa untuk mendukung perdagangan global yang berkelanjutan.

“Upaya ini mencerminkan komitmen Tiongkok untuk berpartisipasi dalam aksi global terkait iklim, dan komoditas tropis, termasuk minyak sawit, memainkan peran sentral dalam agenda ini,” kata Lin Hui sebagaimana dilansir dari laman infosawit.com pada Sabtu, 13 April 2024.

Lebih lanjut tutur Lin Hui, penting untuk mencatat bahwa kebijakan-kebijakan ini telah memunculkan konsekuensi positif dalam hal penggunaan minyak sawit berkelanjutan di Tiongkok. Sejak berdirinya kantor perwakilan sekretariat RSPO di Tiongkok pada tahun 2015 silam, jumlah anggota RSPO di negara ini telah meningkat secara signifikan.

Pada tahun 2023, lebih dari 300 anggota RSPO aktif di pasar Tiongkok, mengkonsumsi hampir 500 ton minyak sawit berkelanjutan, yang mencakup hampir delapan persen dari total volume impor.

Menghadapi masa depan pembangunan berkelanjutan, tantangan dan peluang harus diperhatikan dengan cermat. Langkah-langkah seperti membangun kerangka tata kelola kolaboratif untuk produsen dan konsumen, serta investasi dalam produksi berkelanjutan, menjadi langkah-langkah kunci.

“Kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada ketahanan lingkungan dan trade-off antara berbagai tujuan, terutama di Malaysia dan wilayah-wilayah lain di dunia, memerlukan perhatian khusus,” katanya.

Penting untuk mencapai keseimbangan yang baik antara produksi dan lingkungan hidup. Implementasi teknologi digital dalam rantai pasokan dan penggunaan data ilmiah yang akurat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pelatihan minyak sawit dan meminimalkan dampak negatif.

Sumber : infosawit.com

Penulis : Rustam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Industri kelapa sawit di Indonesia menghadapi tantangan baru dengan munculnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun dan maraknya PKS brondolan.

Meskipun Ditjen Perkebunan telah mengeluarkan surat edaran kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk melakukan pemantauan terhadap PKS di wilayahnya. Banyak PKS tanpa kebun yang masih belum mendapat pengawasan dan pembinaan yang memadai.

PKS tanpa kebun ini seringkali berdiri di dekat PKS yang bermitra dengan petani plasma atau pekebun swadaya. Kehadirannya mengganggu PKS bermitra karena mengambil TBS (Tandan Buah Segar) dari plasma dan pekebun bermitra, tanpa memenuhi syarat memiliki bahan baku minimal 20% dari kebun sendiri seperti yang diatur dalam standar ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan EUDR (European Union Delegated Regulation).

Posma Sinurat, Ketua Bidang Pabrik Kelapa Sawit P3PI, menyoroti masalah lain yang dihadapi oleh industri sawit, yaitu PKS brondolan. PKS brondolan berdiri dekat pabrik yang sudah ada dan menyebabkan pemindahan brondolan, yang berpotensi mempengaruhi produksi CPO (Crude Palm Oil) dan harga TBS pekebun.

“PKS brondolan juga dapat menghasilkan CPO dengan kadar asam tinggi, yang dianggap sebagai limbah dan bukan sebagai produk utama. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi CPO secara keseluruhan dan memunculkan masalah baru di masa depan,”

Koordinator Industri Kelapa Sawit dari Ditjen Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian, Lila Harsya Bachtiar mengungkapkan, bahwa Kemenperin telah menyiapkan regulasi baru untuk mengubah standar CPO menjadi food grade. Regulasi baru tersebut akan menetapkan standar kualifikasi CPO yang lebih ketat, sehingga mencampurkan CPO dengan bahan lain seperti POME (Palm Oil Mill Effluent) atau residu tidak akan diperbolehkan.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi industri kelapa sawit, Kemenperin juga berusaha meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar industri tersebut tidak tergantung pada impor mesin dan peralatan dari luar negeri.

Melalui program-program seperti TPOMI (Technology Palm Oil Mill), yang akan diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-19 Juli, diharapkan industri kelapa sawit Indonesia dapat mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Dengan menghadapi tantangan seperti PKS tanpa kebun, PKS brondolan, dan ketergantungan pada impor mesin, industri kelapa sawit Indonesia perlu terus berinovasi dan berkolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan efisien.

Sumber : infosawit.com

Penulis : Rustam

JAMBI, Bursabisnis.id – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 22-28 Maret 2024, telah menyepakati harga TBS sawit Jambi umur 10 – 20 tahun naik Rp 72,78/Kg menjadi Rp 2.840,90/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun Rp 2.240,69/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 2.370,30/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 2.481,08/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.586,06/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.651,58/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 2.705,99/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 2.760,53/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 2.840,90/Kg, sawit umur 21-24 tahun Rp 2.752,07/Kg, dan sawit umur 25 tahun Rp 2.619,65/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 12.671,51/Kg dan harga Kernel Rp 6.198,90/Kg dengan indeks K 91,70%.

Sementara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), kisaran harga mulai Rp 2.100  sampai Rp 2.180/Kg, tanpa memperhatikan usia tanaman sawit.

Adanya perbedaan harga, ini terjadi karena faktor para penimbang (pembeli) sawit di masing-masing perusahaan.

Dinas Perkebunan Provinsi Sultra diharapkan untuk turun melihat kondisi petani sawit, agar bisa memperoleh harga jual TBS sawit yang selayaknya.

Sumber : infosawit.com
Penulis : Rustam