Connect with us

KOMODITI

Dilema, Beli Mobil Diberi Insetif Pajak, Beli Sembako Terancam Kena PPN 12 Persen

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id – Seminggu terakhir, media sosial dan situs berita online ramai membahas pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan terhadap bahan pangan atau sembako dari sektor dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Hal ini terungkap dari rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang bocor ke publik. Dilansir dari laman Bisnis.com, sembako yang akan dikenakan PPN 12 persen antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, telur dan susu. Sontak masyarakat ‘Negeri +62’ bereaksi.

Dalam rapat dengan Kementerian Keuangan, Kamis (11/6/2021), anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad memberikan kritik pedas kepada pemerintah terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan barang pokok yang tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Kemarin pemerintah membebaskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM) terhadap kendaraan bermotor. Saat ini, rakyat akan dipajaki, sembako akan dikenakan PPN,” ujar Kamrussamad. Dia menilai wacana ini sangat ironis.

“Hal-hal seperti ini sangat tidak tepat untuk diwacanakan, apalagi menjadi sebuah usulan pemerintah. Diwacanakan saja tidak tepat, apalagi menjadi usulan,” tegasnya.

Komentar soal PPN ini juga dilempar oleh anggota parlemen yang lain. Anggota Komisi Keuangan DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan bahwa dirinya dihujani pertanyaan baik telepon maupun pesan instan dari warga daerah pemilihannya.

Mereka meminta keterangan dari legislatif terkait salah satu isu yang menjadi perbicaraan publik, yaitu rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako.

“Saya katakan sampai saat ini kami belum terima draf dari pemerintah. Oleh karena itu, kita meminta klarifikasi [kepada Menkeu],” katanya.

Andreas mengacu dirinya dan anggota lain terpojok karena belum pernah sekalipun membahas soal RUU KUP. Ini harus jadi  perhatian karena pajak menyangkut orang banyak. “Oleh karena itu, komunikasi publik menjadi sangat penting. Dan saat ini banyak denyut negatifnya,” jelasnya.

Anggota Komisi Keuangan lainnya Putri Anetta Komarudin menilai Kemenkeu harusnya melakukan optimalisasi penerimaan negara dari barang nonkebutuhan pokok.

“Semestinya kita bisa menyisir anggaran yang tidak urgent untuk bisa mengoptimalisasi anggaran yang kita pakai untuk Covid-19 dari sektor kesehatan dan ekonomi,” jelasnya.

Sri Mulyani pun angkat bicara terkait dengan sindiran memberikan relaksasi pajak kendaraan, tetapi menaikkan pajak sembako.
“Ini tidak benar kalau dibentur-benturin seolah-olah PPnBM mobil diberikan, lalu sembako dipajakin, ini teknik hoaks yang bagus banget,” ungkap Sri Mulyani.

Dia juga menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang bakal mengubah rezim pungutan sampai saat ini belum bisa dia paparkan lebih jauh karena kurang tepat secara etika politik.

Seperti diketahui draf ini harus melewati Sidang Paripurna sebelum dibahas lebih lanjut di DPR. “Kami dari sisi etika politik tentu belum bisa menjelaskan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden,” ujar wanita yang akrab dipanggil Ani tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah mengirim surat kepada DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Menurut DPR, surat presiden (supres) tersebut juga menyinggung soal tax amnesty jilid II. Kembali mengenai pajak sembako, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai penerapan PPN untuk kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan bantuan sosial bakal meningkatkan angka kemiskinan. Pasalnya, bahan makanan menyumbang 73,8 persen dari total komponen garis kemiskinan.

“Sensitivitas harga makanan ke jumlah orang miskin perlu dicermati. Daya beli bisa langsung turun dan kontraproduktif dengan upaya mengurangi angka kemiskinan selama pandemi,” katanya.

Di sisi lain, Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengingatkan pengenaan PPN 12 persen untuk sembako, serta pengenaan PPN untuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan, akan berkaitan langsung dengan laju inflasi tahun ini dan tahun depan.

Menurutnya, potensi kenaikan inflasi 2021-nya berkisar naik 1 sampai 2.5 persen sehingga inflasi 2021 bisa mencapai 2.18 persen sampai 4.68 persen.

Laporan : Leesya

Continue Reading
Advertisement

KOMODITI

Badan Pangan Nasional Tetap HET Beras Medium dan Premium

Published

on

By

Harga beras di Sulawesi di kisaran Rp 12.500 sampai Rp 14.900 per Kilogram.-foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) resmi menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium.

Melalui Perbadan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras, harga beras medium, dan beras premium diatur berdasarkan wilayah.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, penetapan regulasi ini menguatkan kebijakan relaksasi yang telah diberlakukan melalui Keputusan Kepala NFA sebelumnya.

Arief menegaskan, penyesuaian HET beras tidak terpisahkan dari upaya stabilisasi pasokan dan harga beras.

Sebagai informasi, di dalam Perbadan ini, Pemerintah mengatur HET beras berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, HET beras medium Rp 12.500 per kilogram (Kg) dan HET beras premium Rp 14.900 per Kg.

Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, HET beras medium Rp 13.100 per Kg dan HET beras premium Rp 15.400 per Kg.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, HET beras medium Rp 12.500 per Kg dan HET beras premium Rp 14.900 per Kg.

Wilayah Nusa Tenggara Timur, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg.

Untuk wilayah Sulawesi, HET beras medium Rp 12.500 per Kg dan HET beras premium Rp 14.900 per Kg.

Selanjutnya, wilayah Kalimantan, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per Kg.

Wilayah Maluku, HET beras medium Rp 13.500 per Kg dan HET beras premium Rp 15.800 per Kg, dan yang terakhir wilayah Papua, HET beras medium Rp 13.500 per Kg dan HET beras premium Rp15.800 per Kg.

Laporan : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

KOMODITI

Indonesia Berpotensi Besar Kembangkan Minyak Nabati dari Kelapa Sawit

Published

on

By

Buah sawit milik petani mandiri di Kabupaten Konawe Selatan. -foto:rustam-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pakar biodiesel dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tatang Hernas Soerawidjaja, mengungkapkan potensi besar Indonesia dalam pengembangan minyak nabati, utamanya bersumber dari kelapa sawit.

Menurutnya, minyak sawit memiliki keseimbangan lemak jenuh dan tak jenuh, menjadi keutamaan minyak sawit, serta penggunaan teknologi dalam pengolahan minyak sawit.

Indonesia, sebagai pemimpin dunia dalam produksi minyak sawit, memiliki kesempatan besar untuk memajukan industri minyak nabati. Namun, Tatang Hernas menekankan perlunya kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan potensi ini.

Kata Tatang, kesadaran dunia akan pentingnya asam lemak sebagai alternatif untuk minyak bumi dalam industri bahan bakar, serta potensi bahan bakar nabati dari pohon lain seperti biji karet.

Ia menyimpulkan bahwa dengan pemanfaatan potensi dari sawit dan sumber minyak nabati lainnya, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemimpin dalam produksi sumber energi berbasis minyak nabati sebagai subtitusi untuk minyak bumi.

Mengatasi Kenaikan Oil Losses tanpa Miko

Sementara, Konsultan Kelapa Sawit, Bonar Saragih mengungkapkan, saat ini industri pengolahan utamanya di pabrik kelapa sawit menghadapi tantangan yang kompleks dalam upaya meningkatkan Oil Extraction Rate (OER). Meskipun tidak mudah juga untuk membicarakan tentang munculnya oil losses, Bonar Saragih mengungkapkan bahwa hal itu tampak simpel namun sulit dilaksanakan.

Tercatat 70 persen dari pendapatan pabrik berasal dari produksi minyak, lantas pendapatan lain bisa dari cangkang hanya saja angkanya tidak banyak. Kata Bonar, rata-rata oil losses yang terjadi berkisar antara 1,3 hingga 1,7 persen.

“Memantau oil losses bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan Key Performance Indicator (KPI) bagi para manajer pabrik,” katanya saat acara Diskusi dan Konferensi Pers, acara TPOMI ke 2 bertajuk “Updating Technology Palm Oil Mill Indonesia” sebagaimana dilansir dari laman InfoSAWIT.com pada Senin, 3 Juni 2024.

Ungkap Bonar Saragih di pabrik kelapa sawit biasanya menemukan bahwa data rata-rata oil losses tersebut tidak selalu akurat, ini merujuk dari 125 pabrik yang ia pantau, yang mana 35 persen di antaranya adalah pabrik milik perusahaan negara dan sisanya dimiliki oleh swasta.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang apakah prosedur pengambilan sampel dan pelaporan yang dilakukan sudah benar atau tidak. Namun demikian hampir semua pabrik memiliki metodenya sendiri, tetapi Bonar Saragih mengingatkan bahwa keberadaan Miko dapat menjadi risiko jika kadar oil contentnya melebihi 1 persen.

Sumber :InfoSAWIT.com
Penulis:tam

Continue Reading

KOMODITI

Harga Referensi CPO Menurun Sebesar US$ 98,46

Published

on

By

Pelabuhan khusus ekspor CPO. -foto:InfoSAWIT.com

JAKARTA, Bursabisnis.id – Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), untuk periode Juni 2024 sebesar US$ 778,82/MT. Nilai ini menurun sebesar US$ 98,46 atau 11,22 persen dari periode Mei 2024 yang tercatat sebesar US$ 877,28/MT.

“Saat ini, HR CPO mengalami penurunan yang mendekati ambang batas sebesar US$ 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar US$ 18/MT dan Pungutan Ekspor CPO sebesar US$ 75/MT untuk periode Juni 2024,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso sebagaimana dilansir dari laman InfoSAWIT.com pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Dengan demikian patokan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar mencapai US$ 93/ton, atau terdapat penurunan sekitar US$ 49 per ton, dibanding BK dan PE pada Mei 2024 yang mencapai US$ 142 per ton.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 662 tahun 2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan BLU BPD-PKS Periode Juni 2024. Penetapan HR CPO bersumber dari rata-rata harga selama periode 25 April—24 Mei 2024 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar US$ 735,03/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar US$ 822,61/MT, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam sebesar US$ 923,53/MT.

Berdasarkan Permendag Nomor 46 Tahun 2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari US$ 40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median. Berdasarkan ketentuan tersebut, HR bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Sesuai dengan perhitungan tersebut ditetapkan HR CPO sebesar US$ 778,82/MT.

Selain itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg dikenakan BK US$ 0/MT dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 663 Tahun 2024 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25Kg.

BK CPO periode 1 Juni 2024—30 Juni 2024 merujuk pada Kolom Angka 3 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 71 Tahun 2023 sebesar US$ 18/MT. Sementara itu, Pungutan Ekspor CPO periode Juni 2024 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar US$ 75/MT.

“Penurunan HR CPO ini dipengaruhi oleh adanya penurunan harga minyak kedelai dan harga minyak mentah dunia, serta peningkatan produksi yang tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan,” kata Budi Santoso.

Sumber : InfoSAWIT.com
Penulis : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.