KOMODITI
Dilema, Beli Mobil Diberi Insetif Pajak, Beli Sembako Terancam Kena PPN 12 Persen
JAKARTA, bursabisnis.id – Seminggu terakhir, media sosial dan situs berita online ramai membahas pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan terhadap bahan pangan atau sembako dari sektor dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
Hal ini terungkap dari rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang bocor ke publik. Dilansir dari laman Bisnis.com, sembako yang akan dikenakan PPN 12 persen antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, telur dan susu. Sontak masyarakat ‘Negeri +62’ bereaksi.
Dalam rapat dengan Kementerian Keuangan, Kamis (11/6/2021), anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad memberikan kritik pedas kepada pemerintah terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan barang pokok yang tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
“Kemarin pemerintah membebaskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM) terhadap kendaraan bermotor. Saat ini, rakyat akan dipajaki, sembako akan dikenakan PPN,” ujar Kamrussamad. Dia menilai wacana ini sangat ironis.
“Hal-hal seperti ini sangat tidak tepat untuk diwacanakan, apalagi menjadi sebuah usulan pemerintah. Diwacanakan saja tidak tepat, apalagi menjadi usulan,” tegasnya.
Komentar soal PPN ini juga dilempar oleh anggota parlemen yang lain. Anggota Komisi Keuangan DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan bahwa dirinya dihujani pertanyaan baik telepon maupun pesan instan dari warga daerah pemilihannya.
Mereka meminta keterangan dari legislatif terkait salah satu isu yang menjadi perbicaraan publik, yaitu rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako.
“Saya katakan sampai saat ini kami belum terima draf dari pemerintah. Oleh karena itu, kita meminta klarifikasi [kepada Menkeu],” katanya.
Andreas mengacu dirinya dan anggota lain terpojok karena belum pernah sekalipun membahas soal RUU KUP. Ini harus jadi perhatian karena pajak menyangkut orang banyak. “Oleh karena itu, komunikasi publik menjadi sangat penting. Dan saat ini banyak denyut negatifnya,” jelasnya.
Anggota Komisi Keuangan lainnya Putri Anetta Komarudin menilai Kemenkeu harusnya melakukan optimalisasi penerimaan negara dari barang nonkebutuhan pokok.
“Semestinya kita bisa menyisir anggaran yang tidak urgent untuk bisa mengoptimalisasi anggaran yang kita pakai untuk Covid-19 dari sektor kesehatan dan ekonomi,” jelasnya.
Sri Mulyani pun angkat bicara terkait dengan sindiran memberikan relaksasi pajak kendaraan, tetapi menaikkan pajak sembako.
“Ini tidak benar kalau dibentur-benturin seolah-olah PPnBM mobil diberikan, lalu sembako dipajakin, ini teknik hoaks yang bagus banget,” ungkap Sri Mulyani.
Dia juga menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang bakal mengubah rezim pungutan sampai saat ini belum bisa dia paparkan lebih jauh karena kurang tepat secara etika politik.
Seperti diketahui draf ini harus melewati Sidang Paripurna sebelum dibahas lebih lanjut di DPR. “Kami dari sisi etika politik tentu belum bisa menjelaskan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden,” ujar wanita yang akrab dipanggil Ani tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah mengirim surat kepada DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Menurut DPR, surat presiden (supres) tersebut juga menyinggung soal tax amnesty jilid II. Kembali mengenai pajak sembako, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai penerapan PPN untuk kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan bantuan sosial bakal meningkatkan angka kemiskinan. Pasalnya, bahan makanan menyumbang 73,8 persen dari total komponen garis kemiskinan.
“Sensitivitas harga makanan ke jumlah orang miskin perlu dicermati. Daya beli bisa langsung turun dan kontraproduktif dengan upaya mengurangi angka kemiskinan selama pandemi,” katanya.
Di sisi lain, Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengingatkan pengenaan PPN 12 persen untuk sembako, serta pengenaan PPN untuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan, akan berkaitan langsung dengan laju inflasi tahun ini dan tahun depan.
Menurutnya, potensi kenaikan inflasi 2021-nya berkisar naik 1 sampai 2.5 persen sehingga inflasi 2021 bisa mencapai 2.18 persen sampai 4.68 persen.
Laporan : Leesya
JAKARTA, Bursabisnis.id – Dalam beberapa tahun mendatang, Tiongkok akan memainkan peran sentral dalam pengembangan industri minyak sawit berkelanjutan. Sejumlah kebijakan baru yang telah diimplementasikan menunjukkan komitmen serius untuk mengelola dampak lingkungan dan meningkatkan tata kelola di sektor ini.
Diungkapkan Lin Hui, Associate Professor, Institute of Science and Development Chinese Academy of Sciences, salah satu poin utama yang perlu dicatat adalah dampak besar Tiongkok dalam pasar internasional,khususnya sebagai salah satu pembuang sampah terbesar di dunia.
Konsumsi berbagai produk, termasuk minyak sawit, telah menjadi aspek utama dalam keseharian masyarakat Tiongkok. Seiring dengan peningkatan kesadaran akan isu-isu lingkungan, Tiongkok semakin fokus pada transformasi pasar kelapa sawit dan produk serupa untuk mendukung perdagangan global yang berkelanjutan.
“Upaya ini mencerminkan komitmen Tiongkok untuk berpartisipasi dalam aksi global terkait iklim, dan komoditas tropis, termasuk minyak sawit, memainkan peran sentral dalam agenda ini,” kata Lin Hui sebagaimana dilansir dari laman infosawit.com pada Sabtu, 13 April 2024.
Lebih lanjut tutur Lin Hui, penting untuk mencatat bahwa kebijakan-kebijakan ini telah memunculkan konsekuensi positif dalam hal penggunaan minyak sawit berkelanjutan di Tiongkok. Sejak berdirinya kantor perwakilan sekretariat RSPO di Tiongkok pada tahun 2015 silam, jumlah anggota RSPO di negara ini telah meningkat secara signifikan.
Pada tahun 2023, lebih dari 300 anggota RSPO aktif di pasar Tiongkok, mengkonsumsi hampir 500 ton minyak sawit berkelanjutan, yang mencakup hampir delapan persen dari total volume impor.
Menghadapi masa depan pembangunan berkelanjutan, tantangan dan peluang harus diperhatikan dengan cermat. Langkah-langkah seperti membangun kerangka tata kelola kolaboratif untuk produsen dan konsumen, serta investasi dalam produksi berkelanjutan, menjadi langkah-langkah kunci.
“Kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada ketahanan lingkungan dan trade-off antara berbagai tujuan, terutama di Malaysia dan wilayah-wilayah lain di dunia, memerlukan perhatian khusus,” katanya.
Penting untuk mencapai keseimbangan yang baik antara produksi dan lingkungan hidup. Implementasi teknologi digital dalam rantai pasokan dan penggunaan data ilmiah yang akurat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pelatihan minyak sawit dan meminimalkan dampak negatif.
Sumber : infosawit.com
Penulis : Rustam
JAKARTA, Bursabisnis.id – Industri kelapa sawit di Indonesia menghadapi tantangan baru dengan munculnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun dan maraknya PKS brondolan.
Meskipun Ditjen Perkebunan telah mengeluarkan surat edaran kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk melakukan pemantauan terhadap PKS di wilayahnya. Banyak PKS tanpa kebun yang masih belum mendapat pengawasan dan pembinaan yang memadai.
PKS tanpa kebun ini seringkali berdiri di dekat PKS yang bermitra dengan petani plasma atau pekebun swadaya. Kehadirannya mengganggu PKS bermitra karena mengambil TBS (Tandan Buah Segar) dari plasma dan pekebun bermitra, tanpa memenuhi syarat memiliki bahan baku minimal 20% dari kebun sendiri seperti yang diatur dalam standar ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan EUDR (European Union Delegated Regulation).
Posma Sinurat, Ketua Bidang Pabrik Kelapa Sawit P3PI, menyoroti masalah lain yang dihadapi oleh industri sawit, yaitu PKS brondolan. PKS brondolan berdiri dekat pabrik yang sudah ada dan menyebabkan pemindahan brondolan, yang berpotensi mempengaruhi produksi CPO (Crude Palm Oil) dan harga TBS pekebun.
“PKS brondolan juga dapat menghasilkan CPO dengan kadar asam tinggi, yang dianggap sebagai limbah dan bukan sebagai produk utama. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi CPO secara keseluruhan dan memunculkan masalah baru di masa depan,”
Koordinator Industri Kelapa Sawit dari Ditjen Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian, Lila Harsya Bachtiar mengungkapkan, bahwa Kemenperin telah menyiapkan regulasi baru untuk mengubah standar CPO menjadi food grade. Regulasi baru tersebut akan menetapkan standar kualifikasi CPO yang lebih ketat, sehingga mencampurkan CPO dengan bahan lain seperti POME (Palm Oil Mill Effluent) atau residu tidak akan diperbolehkan.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi industri kelapa sawit, Kemenperin juga berusaha meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar industri tersebut tidak tergantung pada impor mesin dan peralatan dari luar negeri.
Melalui program-program seperti TPOMI (Technology Palm Oil Mill), yang akan diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-19 Juli, diharapkan industri kelapa sawit Indonesia dapat mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Dengan menghadapi tantangan seperti PKS tanpa kebun, PKS brondolan, dan ketergantungan pada impor mesin, industri kelapa sawit Indonesia perlu terus berinovasi dan berkolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan efisien.
Sumber : infosawit.com
Penulis : Rustam
JAMBI, Bursabisnis.id – Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 22-28 Maret 2024, telah menyepakati harga TBS sawit Jambi umur 10 – 20 tahun naik Rp 72,78/Kg menjadi Rp 2.840,90/Kg.
Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun Rp 2.240,69/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 2.370,30/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 2.481,08/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 2.586,06/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 2.651,58/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 2.705,99/Kg.
Sementara sawit umur 9 tahun Rp 2.760,53/Kg dan sawit umur 10-20 tahun Rp 2.840,90/Kg, sawit umur 21-24 tahun Rp 2.752,07/Kg, dan sawit umur 25 tahun Rp 2.619,65/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 12.671,51/Kg dan harga Kernel Rp 6.198,90/Kg dengan indeks K 91,70%.
Sementara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), kisaran harga mulai Rp 2.100 sampai Rp 2.180/Kg, tanpa memperhatikan usia tanaman sawit.
Adanya perbedaan harga, ini terjadi karena faktor para penimbang (pembeli) sawit di masing-masing perusahaan.
Dinas Perkebunan Provinsi Sultra diharapkan untuk turun melihat kondisi petani sawit, agar bisa memperoleh harga jual TBS sawit yang selayaknya.
Sumber : infosawit.com
Penulis : Rustam
Sejak Pj Asmawa Tosepu Sampai Pj Muhammad Yusup, Utang Pemkot Belum Dibayar
Politisi Hanura Wa Ode Nurhayati Maju Calon Gubernur Sultra, Daftar di Partai Nasdem
Produk UMKM Binaan PT GKP Sudah Masuk Pasar Toko Oleh-oleh
Talkshow Pekan Produk Unggulan Sultra, DPMPTSP Jelaskan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS
314 Personil Gabungan Polri, TNI Kawal Festival Kande-Kandea Tolandona Buteng
Perjalanan Senyap Politik H. Hamiruddin Menelusuri Negeri Batu Wakatobi Penuh Rahasia dan Kejutan
Jembatan Penghubung Desa Maperaha-Nihi Telan Korban Jiwa
Visi Dr Rasman Manafi Menjadikan Kota Baubau Sebagai Poros Maritim Indonesia Timur
Konsumsi Pertalite Naik 37 Persen, Pertamax 99 Persen
Serahkan SK PPPK, Dr Rasman : Jangan Minta THR, Ini Hadiah Lebaran
-
ENTERTAINMENT5 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa5 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR5 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur5 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus5 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE5 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Ekonomi Makro4 years agoAset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati
-
PASAR4 years agoPD Pasar Kota Kendari Segel Puluhan Lapak di Pasar Baruga