Connect with us

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Komisi IV Dukung Ekspor Perdana Arwana Super Red di Kalbar

Published

on

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto saat menghadiri kunjungan spesifik di Kalimantan Barat. -foto:ist-

PONTIANAK, Bursabisnis. id – Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menunjukkan perannya sebagai daerah strategis dalam pengembangan sektor perikanan, khususnya ikan hias.

Provinsi ini dikenal sebagai produsen utama arwana Indonesia, di mana sekitar 70 persen arwana yang diekspor berasal dari Kalbar.

Jenis Arwana Super Red menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus simbol kekayaan alam dan budaya masyarakat, terutama di kawasan perbatasan dan Danau Sentarum yang sudah lama dikenal sebagai habitat alami spesies bernilai tinggi ini.

Sebagai bentuk dukungan, rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI menggelar kegiatan pelepasan ekspor perdana kratom dan arwana yang dilaksanakan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalbar, Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id.

Dalam momen tersebut, sebanyak 150 ekor Arwana Super Red dilepas menuju Taiwan dengan nilai transaksi mencapai Rp108,7 juta.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan bahwa arwana merupakan aset berharga yang hanya tumbuh di Kalimantan.

Potensi ini, menurutnya, harus terus dijaga dan dikembangkan agar bisa memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat maupun negara.

“Arwana juga adanya cuma di sini ya, di Kalimantan utamanya. Ini cukup besar ekspornya ke luar negeri, dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi untuk bisa menambah pendapatan dari devisa negara,” ujar Titiek.

Indonesia sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu pemain kuat di pasar ekspor ikan hias dunia. Dari sekian banyak jenis, Arwana Super Red asal Kalbar menjadi primadona karena keunikan warna serta nilai eksotis yang tinggi di mata kolektor mancanegara. Tingginya permintaan global membuat arwana tidak hanya bernilai sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi identitas daerah dan kebanggaan nasional.

Selain itu, keberadaan arwana juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Banyak pembudidaya dan pelaku usaha mikro di Kalbar yang menggantungkan hidup dari budidaya ikan hias bernilai tinggi ini.

“Dengan semakin terbuka akses pasar ekspor, diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa ikut meningkat,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Pelepasan ekspor perdana ini juga menjadi momentum untuk memperkuat posisi Kalbar dalam peta perdagangan internasional, khususnya sektor perikanan hias. Pemerintah pusat bersama DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan regulasi, infrastruktur, hingga akses pasar, agar komoditas unggulan seperti Arwana Super Red dapat semakin berdaya saing di tingkat global.

Laporan : Tam

Continue Reading

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Potensi Perikanan Sultra Menarik Perhatian Investor Untuk Investasi di PPS Kendari

Published

on

By

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis. id – Potensi sektor perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dapat menarik investor untuk berinvestasi.

“Sebelum saya mendatangkan investor, saya harus meninjau kesiapan infrastruktur maupun lahan kosong yang tersedia,” kata Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat melihat Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari pada Selasa, 16 September 2025.

Dari hasil kunjungan di PPS Kendari, gubernue melihat lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pabrik pengeringan ikan.

“Disini juga sudah tersedia nelayan, dermaga serta lahan yang akan menjadi nilai tambah untuk pengembangan investasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Asep Saefulloh mengungkapkan kehadiran gubernur membawa harapan baru bagi pengembangan sektor perikanan.

“Kunjungan ini menjadi harapan baru. Di PPS Kendari sendiri terdapat fasilitas yang mendukung, termasuk pengalengan ikan. Kami akan melakukan komunikasi dengan gubernur agar investor dapat tertarik berinvestasi disini,” jelasnya.

Dikatakan, PPS Kendari memiliki total lahan seluas 42 hektar dengan lahan yang sudah termanfaatkan seluas 32 hektar.

“Sisanya 10 hektar dapat digunakan untuk lokasi investasi baru untuk perusahaan yang berminat untuk melakukan investasi,” lanjutnya.

Sementara itu, tangkapan ikan di Kendari dinilai cukup melimpah dengan hasil tangkapa per harinya mencapai 80 hingga 100 ton ikan tangkap.

“Ikan tangkap yang diperoleh dari jenis layang, tongkol, cakalang, dan tuna,” jelasnya,

Beberapa hasil tangkapan bahkan diekspor, seperti rajungan ke Amerika Serikat, serta ikan layang dan tongkol ke Tiongkok.

“Saat ini ada 69 investor yang beroperasi, 20 di antaranya merupakan perusahaan besar. Sisanya merupakan pendukung yang juga berperan penting dalam rantai industri perikanan,” ungkapnya.

Laporan : Tam

Continue Reading

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kementerian KKP Jaring Masukan Terkait Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Published

on

By

Kementerian KKP mendengarkan masukan soal pupuk bersubsidi untuk perikanan. -foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis. Id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, terkait tata kelola pupuk bersubsidi sektor perikanan melalui kegiatan konsultasi publik yang digelar di Surabaya, Jawa Timur.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, PT Pupuk Indonesia Holding Company, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan tujuh Kabupaten di sekitarnya.

“Penetapan pupuk bersubsidi tidak hanya diberikan kepada sektor pertanian, tetapi juga menyasar pembudidaya ikan skala kecil. Pemerintah menunjukkan keberpihakannya melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang menjamin kepastian alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan,” ujar  Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu  sebagaimana dikutip dari laman kkp. go. id.

Konsultasi publik ini merupakan langkah strategis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan.

Melalui sinergi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, diatur pelaksanaan teknis atas Perpres tersebut.

KKP kini tengah melakukan finalisasi peraturan teknis pelaksanaan tata kelola pupuk bersubsidi di sektor perikanan untuk mendukung efektivitasnya.

Dirjen Tebe menegaskan bahwa tata kelola pupuk bersubsidi mencakup proses mulai dari perencanaan, pengadaan, penyaluran, penebusan, pengawasan, evaluasi hingga pelaporan.

Tujuannya untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi guna menunjang ketahanan pangan nasional.

“Distribusi pupuk bersubsidi harus memenuhi prinsip 7T : tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan tepat penerima,” tambahnya.

Sasaran Penerima Pupuk Subsidi

Sasaran penerima pupuk bersubsidi sektor perikanan meliputi pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembenihan dan/atau pembesaran menggunakan teknologi sederhana, dengan batasan luasan lahan tertentu.

Beberapa diantaranya untuk pembenihan ikan air tawar paling luas 0,75 hektare dan pembesaran ikan air tawar paling luas 2 hektare.

Sementara untuk pembenihan ikan air payau paling luas 0,5 hektare dan pembesaran ikan air payau paling luas 5 hektare.

Syarat lainnya termasuk kepemilikan KUSUKA elektronik, terdaftar di portal data kelautan dan perikanan, tergabung dalam Pokdakan berbadan hukum atau terdaftar di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, serta terdaftar dalam e-RDKK Perikanan. Lokasi usaha bukan di laut atau di perairan darat dan bukan budidaya minapadi.

Laporan : Icha

Editor : Tam

Continue Reading

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Menteri Koordinator Bidang Pangan Tunjuk Muh Rasman Jadi Asisten Deputi

Published

on

By

Dr Muh Rasman Manafi foto bersama usai disumpah. -foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri koordinator Bidang Pangan Dr (H.C) Zulkifli Hasan, SE, MM menunjuk Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Pj Wali Kota Baubau sebagai Asisten Deputi (Asdep) pengelolaan kelautan dan ruang laut Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Penunjukkan Dr Muh Rasman bersama 28 pejabat lainnya tertuang dalam petikan keputusan menteri koordinator bidang pangan republik indonesia nomor 02/M.Pangan/Kep/11/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesi yang ditetapkan tanggal 8 November 2024.

Pada kesempatan tersebut, Zulkfili Hasan memimpin langsung pelaksanaan sumpah jabatan yang diikuti oleh 29 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilaksanakan di ruang Ballroom lantai 1 gedung graha mandiri jalan imam bonjol nomor 61 Thamrin Jakarta pada Senin, 11 November 2024.

“Sebelum mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara bersedia di sumpah. Ikuti kata-kata saya, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan dan perundang-undangan dengan selurus lurusnya demi dharma bakhti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab, bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri perbuatan tercela,” kata Zulkifli Hasan saat membacakan teks sumpah yang diikuti seluruh pejabat yang diambil sumpahnya.

Pelantikan Dr H Muh Rasman adalah dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan untuk mengisi kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengajak kepada pejabat yang baru dilantik untuk bekerja keras dan memulai dari baru untuk mewujudkan program Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

Penulis : Tam

Continue Reading

Trending