KENDARI, Bursabisnis. Id – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sultra mengingatkan seluruh pengelola televisi dan pihak TV kabel di wilayah Sultra, agar tidak menyiarkan program siaran tanpa izin resmi.

Tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat berujung pada sanksi pidana.

Ketua KPID Sultra, Fadli Sardi, menegaskan bahwa setiap lembaga penyiaran, termasuk TV kabel, wajib mematuhi peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurutnya, penyiaran tanpa izin tidak hanya merugikan pemegang hak siar, tetapi juga mengancam ketertiban penyiaran di daerah.

“TV kabel tidak boleh menyiarkan program tanpa memiliki hak siar dari pemilik hak cipta. Penyiaran tanpa izin adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa pidana penjara maupun denda sesuai ketentuan undang-undang,” tegas Fadli.

Ia menjelaskan, pihaknya bersama Polda Sultra akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas lembaga penyiaran, khususnya TV kabel yang beroperasi di berbagai kabupaten dan kota.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh penyelenggara siaran mematuhi ketentuan perizinan dan hak cipta.

“Sudah ada beberapa aduan yang masuk ke Polda Sultra terkait dugaan pelanggaran izin siar. Dari laporan tersebut, ada indikasi beberapa TV kabel menyiarkan konten tanpa hak siar yang sah,” ungkap Fadli.

KPID Sultra juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran penyiaran di wilayahnya.

Menurutnya, partisipasi publik penting untuk menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat, legal, dan menghormati hak kekayaan intelektual.

“Kami berharap seluruh pelaku usaha penyiaran dapat tertib administrasi, menghormati hak cipta, dan beroperasi sesuai regulasi agar tidak berurusan dengan hukum. Kami dan Polda Sultra berkomitmen akan menindak tegas setiap TV kabel nakal yang ilegal,” tutup Fadli.

Laporan : Kas
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.Id –
Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) mendukung partisipasi film Tegar, karya sutradara Anggi Frisca di Silk Road International Film Festival 2025.

Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya mengapresiasi keikutsertaan film itu sebagai bukti film sebagai subsektor ekraf yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

“Partisipasi Tegar menjadi kebanggaan sekaligus bukti nyata bahwa film dapat menjadi the new engine of growth. Melalui penguatan kapasitas ekosistem kreatif, karya Indonesia tidak hanya menghibur tetapi juga membawa pesan kuat bagi dunia,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky di laman ekraf. go. id.

Silk Road Film Festival 2025 sendiri berlangsung di Fuzhou, Tiongkok pada 22–26 September 2025 lalu.

Kehadiran Tegar menjadi bukti kapasitas sineas Indonesia yang mampu bersaing di panggung dunia, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas negara dan ekosistem perfilman nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Film Tegar mengisahkan perjuangan Satria Tegar Kayana, seorang anak dengan keterbatasan fisik yang berjuang meraih hak bersekolah.

Sejak 2022, film sarat pesan inklusi ini telah diputar di 24 negara, menjadikannya salah satu film anak Indonesia dengan jangkauan terluas di dunia.

Sutradara dan produser Anggi Frisca menegaskan bahwa Tegar membawa pesan universal tentang kesempatan yang sama bagi setiap anak.

Produser Dr. Chandra Sembiring menambahkan, film anak memiliki peran strategis dalam membangun generasi masa depan sekaligus mendorong kolaborasi inklusif lintas negara.

Selain pemutaran film, Anggi Frisca juga mempresentasikan proyek co-production Indonesia–Tiongkok bertema impian, teknologi, dan persahabatan melalui simbol Jakarta–Bandung High-Speed Railway—sebuah inisiatif yang diharapkan memperluas jejaring kreatif kedua negara dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kreatif.

Kesuksesan Tegar menjadi pijakan bagi sekuelnya, Teman Tegar: Maira (Whisper from Papua), yang mengangkat persahabatan, keberanian, serta pesan menjaga alam Papua, dan dijadwalkan tayang akhir 2025.

Melalui karya-karya ini, Aksa Bumi Langit—sebagai Movie Laboratory Ecosystem sejak 2014—mendorong film berbasis IP (Intellectual Property) yang berkembang menjadi musik, buku, merchandise, hingga gerakan komunitas, menjadikan film sebagai media pembelajaran dan perubahan sosial.

Sumber : ekraf. go. id
Laporan : Icha
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya menerima audiensi jajaran baru Komisioner dan Pengurus Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Pertemuan itu membahas tentang keberlanjutan ekosistem musik nasional, khususnya dalam aspek perlindungan hak ekonomi pencipta, pemegang hak terkait, serta para pelaku industri kreatif yang menjadi pengguna musik.

“Musik adalah salah satu subsektor strategis dalam ekonomi kreatif Indonesia. Jika ekosistem musik sehat, maka musik dapat menjadi pilar ekonomi kreatif nasional,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky sebagaimana dikutip dari laman ekraf.go.id.

Menteri Ekraf Teuku Riefky menyatakan dukungan kepada LMKN dalam membangun sistem yang lebih efisien, sejalan dengan target pemerintah untuk memperkuat pondasi tata kelola ekonomi kreatif yang berdaya saing global. Selain itu, Kementerian Ekraf juga akan mendorong lebih banyak dialog dengan para pemangku kepentingan musik, baik dari sisi pencipta, label, maupun pengguna musik di sektor usaha.

“Kolaborasi antara pemerintah, LMKN, industri, dan masyarakat harus berjalan selaras. Dengan begitu, kita dapat memastikan musik Indonesia tidak hanya berkembang secara karya, tetapi juga memberikan kesejahteraan yang adil bagi penciptanya,” tambah Menteri Ekraf Teuku Riefky.

LMKN merupakan lembaga independen yang dibentuk negara berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021. LMKN memiliki mandat untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti lagu dan/atau musik kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait secara adil, transparan, dan proporsional.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua LMKN Pencipta, Andi Mulhanan Tombolotutu, menyampaikan perkembangan implementasi mekanisme distribusi royalti terbaru, termasuk rencana digitalisasi pencatatan dan pelaporan, serta peningkatan koordinasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di berbagai daerah.

“Misi kami adalah memastikan seluruh pemilik hak mendapatkan perlindungan, baik itu hak moralnya atau hak ekonominya. Sistem yang kami rencanakan adalah yang berbasis digital dan real time, namun kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan lintas kementerian dan pemangku kepentingan. Kami juga perlu bertemu dengan LMK-LMK di daerah, sejalan dengan misi Kementerian Ekraf, ini memang harus dimulai dari daerah,” ujar Andi.

Lebih lanjut, Ketua LMKN Hak Terkait, Marcell Kirana H. Siahaan, menegaskan bahwa lembaganya berperan penting dalam memastikan tata kelola royalti berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai, penguatan sistem distribusi menjadi kunci agar manfaat ekonomi dari karya musik benar-benar dirasakan oleh para pencipta maupun pemilik hak terkait.

“Tantangan utama kami saat ini adalah terkait pendistribusian hak. Maka dari itu kami berupaya untuk membangun sistem yang transparan dan dapat menguatkan akuntabilitas masing-masing LMK yang melakukan distribusi. Selain itu, perhitungan royalti harus jelas dan user-based, sehingga distribusinya transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak,” jelas Marcell.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk membentuk forum koordinasi berkala yang akan memantau pelaksanaan kebijakan, menyelesaikan isu-isu praktis di lapangan, serta mengembangkan standar layanan berbasis teknologi dalam sistem royalti nasional yang mendorong industri musik Indonesia sebagai salah satu subsektor penggerak ekonomi nasional.

Turut hadir mendampingi Menteri Ekraf Teuku Riefky yaitu Deputi Bidang Pengembangan Strategis Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Agustini Rahayu, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Prof Agus Sardjono, Direktur Pengembangan Fasilitasi Kekayaan Intelektual Muhammad Fauzi, Direktur Kajian dan Manajemen Strategis Agus Syarip Hidayat, Direktur Musik Mohammad Amin.

Dari pihak LMKN, turut hadir Komisioner LMKN Pencipta Aji Mirza Hakim dan LMKN Komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait Suyud Margono.

Sumber : ekraf.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam