Ekonomi Makro
Ekonomi Syariah Kian Menguat, Sulawesi Tenggara Jadi Episentrum di Kawasan Timur Indonesia
KENDARI, bursabisnis.id – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan, merata, dan inklusif.
Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, BI berupaya mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.
Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya, berdasarkan hukum dan prinsip syariah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat (maslahah).
Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sosial.
Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), ekonomi syariah kian menguat, bukan semata dari kebijakan di atas kertas, melainkan dari kerja-kerja lapangan yang semakin tampak.
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Syariah Terus Dilakukan KPw BI Sulawesi Tenggara
Pada 20-22 Juni 2025, KPw BI Sultra menggelar “Sultra Maimo 2025”. Agenda tersebut bertujuan untuk mendorong pengembangan ekosistem halal di daerah.
Ajang ini bukan sekadar panggung showcase UMKM, melainkan ruang pertemuan pelaku usaha, perbankan, asosiasi, serta pemerintah lintas level agar rantai nilai halal benar-benar menyambung.
Pada tanggal 23–25 Juli 2025, KPw Bank Indonesia Sultra juga memfasilitasi pelaku usaha syariah berpartisipasi dalam pameran dan sesi business matching, yang mempertemukan mereka dengan pembeli domestik dan global dan berkesempatan untuk menguji daya saing produk, mengasah kemampuan negosiasi, sekaligus membuka kanal pemasaran yang lebih pasti.
Rangkaian penguatan kapasitas berlanjut pada kegiatan booth camp IKRA (Industri Kreatif Syariah) 7-10 Agustus 2025 yang memfasilitasi peserta pelaku usaha ikut serta pada pelatihan, seminar, talkshow, dan pagelaran karya kreatif. Kurasi mutu dan pengemasan menjadi fokus agar produk lokal tidak hanya enak dilihat, tetapi juga siap uji di pasar modern.
Perbaikan hulu-hilir dalam upaya mendorong pertumbuhan ekosistem halal juga dilakukan pada 26-28 Agustus 2025, melalui showcasing produk UMKM anggota IKRA di forum koordinasi kebijakan daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk halal lokal pada para pengambil kebijakan, sehingga dukungan bisa lebih terarah. Selanjutnya, pada 29 Agustus-1 September 2025, UMKM wastra dan makan minum olahan binaan BI Sultra ikut ambil bagian dalam sejumlah kompetisi pada Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI).
Memasuki kuartal terakhir, agenda edukasi dan jejaring meluas. Pada 8-12 Oktober 2025, Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-12 menjadi panggung besar untuk literasi dan pengembangan ekosistem syariah.
Bagi pelaku di daerah, ISEF bukan sekadar acara tingkat nasional, event ini merupakan kompas ekonomi syariah dari pembiayaan, teknologi, hingga tren yang bisa diadaptasi di Sulawesi Tenggara.
Sinergi geliat ekonomi syariah guna mengakselerasi ekosistem pariwisata halal dilakukan melalui Kick Off Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) yang diselaraskan dengan ajang Kharisma Event Nusantara “Wakatobi Wave 2025”.
Hadirnya Zona KHAS akan meningkatkan pengalaman para wisatawan dan bagian dari penguatan quality tourism berbasis ekonomi syariah.
Penguatan edukasi dan literasi ekonomi syariah juga diwujudkan dalam sinergi dan kontribusi Kantor Perwakilan BI Sultra pada kegiatan STQH XXVIII pada 9-19 Oktober 2025.
Tidak sampai di situ, pada periode yang sama 14 Oktober 2025, dilakukan edukasi ekonomi dan keuangan syariah digelar khusus untuk mahasiswa di Kendari, memastikan generasi muda memahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya istilah, melainkan cara bertransaksi yang adil, bersih, dan menumbuhkan usaha secara berkelanjutan.
Sinkronisasi sisi sosial dan komersial terlihat pada 21 Oktober 2025 melalui penyelenggaraan akad massal KUR kepada 800 ribu UMKM secara luring dan daring di seluruh provinsi.
Skala ini bukan hanya angka yang mengesankan, menandakan keberpihakan pada pelaku kecil yang membutuhkan modal kerja dengan ketentuan yang lebih masuk akal dan transparan. Dua hari kemudian, 23 Oktober 2025, dicatat rekor dunia dan MURI untuk investor saham serta reksa dana syariah, sekaligus rekor literasi keuangan syariah kepada mahasiswa terbanyak.
Rekor tentu bukan tujuan akhir, tetapi menjadi penanda bahwa minat dan partisipasi publik terhadap instrumen keuangan syariah tumbuh pesat aset paling berharga untuk mendorong pasar yang lebih dalam dan inklusif.
Provinsi Sulawesi Tenggara punya bekal untuk menjadi episentrum ekonomi syariah di Kawasan Timur Indonesia. Potensi Sultra dari pelaku UMKM yang adaptif, destinasi wisata yang kuat, jejaring pendidikan dan komunitas yang hidup, serta kanal digital yang kian ramah pengguna.
Langkah berikutnya adalah menjaga ketersinambungan hulu hilir dalam satu peta ekonmi syariah. Pada titik itu, ekonomi syariah hadir bukan sebagai alternatif yang eksklusif, melainkan arus utama yang menyeimbangkan nilai dan nilai tambah. Pertumbuhan ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara perlahan mengubah wajah daerah, lebih rapi, lebih adil, dan lebih percaya diri menyambut peluang baru.
Ada tiga aspek utama pendorong ekonomi syariah, diantaranya akses pembiayaan yang lebih adil bagi pelaku usaha, peneguhan standar halal dari hulu ke hilir, serta perbaikan layanan destinasi ramah muslim.
Sinergi antarlembaga pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan syariah, lembaga sertifikasi, kampus, dan komunitas membuat arah kebijakan lebih terasa hingga dapur usaha kecil hingga etalase wisata.
Di lapangan, kemajuan itu mungkin tidak begitu terlihat namun konsisten merubah UMKM semakin memahami pembukuan keuangan, konsumen makin percaya pada mutu dan label halal, dan kesadaran pelaku destinasi wisata menyediakan fasilitas dengan standar yang makin jelas.
Peran BI Sultra dalam Mendorong Ekonomi Syariah Daerah
Sebagai bagian dari komitmen nasional, KPw BI Sultra turut berperan aktif dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya, melalui berbagai inisiatif strategis.
1. Mendorong Business Matching UMKM dan Perbankan Syariah
Dalam ajang flagship event Sultra Maimo 2025, BI Sultra memfasilitasi business matching antara pelaku UMKM dan perbankan syariah yang berhasil menyalurkan pembiayaan senilai lebih dari Rp7,2 miliar. Capaian ini menjadi langkah nyata dalam memperluas akses pembiayaan syariah dan memperkuat sektor riil daerah.
2. Mengembangkan Pariwisata Halal di Sulawesi Tenggara
Bersinergi dengan KDEKS, Dinas Kesehatan, dan BPJPH, BI Sultra mendorong pembentukan zona khas halal di tiga daerah unggulan: Kendari, Wakatobi, dan Kolaka Timur.
Inisiatif ini diharapkan memperkuat daya tarik wisata halal Sultra yang berdaya saing nasional dan internasional.
3. Mendorong Halal Value Chain melalui
Sertifikasi Halal UMKM BI Sultra memfasilitasi sertifikasi halal bagi 3 Rumah Potong Hewan/Unit (RPH/U), 20 juru sembelih halal (Juleha), dan lebih dari 50 UMKM, bekerja sama dengan BPJPH.
Program ini memperluas rantai nilai halal daerah (halal value chain) dan meningkatkan daya saing produk lokal.
4. Capacity Building untuk Pelaku Usaha Syariah
Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, BI Sultra meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelaku usaha syariah, agar lebih kompetitif di pasar halal global.
5. Pemberdayaan Pondok Pesantren melalui HEBITREN
BI Sultra juga memperkuat kemandirian ekonomi pesantren melalui dukungan terhadap Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN), mendorong pesantren menjadi pusat kegiatan ekonomi berbasis syariah di daerah.
Kolaborasi Menuju Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan
Melalui berbagai inisiatif tersebut, Bank Indonesia berkomitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang adil, merata, dan inklusif.
Sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu mengakselerasi visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
Sumber: Makmur T. Hasudungan Panjaitan
Editor: Mirkas
PERTAMBANGAN
Inovasi Kesehatan PT SCM : Layanan Kesehatan Keliling yang Menjangkau Masyarakat Terpencil di Konawe
Inovasi Kesehatan PT SCM :
KONAWE, Bursabisnis. Id – PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM) menginisiasi program Mobile Health Clinic sebagai bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), guna memberikan layanan kesehatan keliling bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area lingkar tambang PT SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Program ini melibatkan satu unit ambulans yang dilengkapi dengan tim medis yang terdiri dari dokter dan perawat berpengalaman, yang berkeliling ke desa-desa dan kelurahan di sekitar site PT SCM.
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi mereka yang tinggal di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan tetap seperti Puskesmas.
Peluncuran perdana program Mobile Health Clinic ini diadakan pada awal April 2026 di Desa Lalomerui, yang merupakan salah satu desa di sekitar lingkar tambang PT SCM.
Dalam acara peluncuran tersebut, lebih dari 60 warga setempat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan oleh tim medis.
Acara ini berlangsung di Kantor Desa Lalomerui, di mana warga langsung mendapatkan layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan umum serta pengobatan penyakit ringan.
Tim medis yang melayani warga terdiri dari satu dokter dan dua perawat yang memiliki pengalaman dalam memberikan layanan kesehatan di lapangan.
Kegiatan dimulai dengan pendaftaran dan pemeriksaan awal oleh perawat, diikuti dengan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter sesuai dengan nomor urut yang telah diberikan.
Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum dan pengobatan penyakit ringan.
Selama kegiatan di Desa Lalomerui, antusiasme warga sangat terlihat, terutama karena mereka merasakan manfaat besar dari layanan kesehatan yang dijangkau langsung di desa mereka.
Jarak yang jauh dari Puskesmas terdekat, sekitar dua jam perjalanan, selama ini menjadi kendala utama bagi mereka dalam mengakses layanan kesehatan.
Ita Purnamasari, salah satu warga Desa Lalomerui, menyatakan, sangat terbantu dengan adanya layanan kesehatan yang diadakan di Lalomerui.
“Semoga ke depannya pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat terus menjangkau lebih banyak masyarakat di sekitar desa lingkar tambang,” ujarnya.
Selain warga Desa Lalomerui, puluhan warga yang bermukim di perumahan karyawan perusahaan kelapa sawit yang terletak di pinggiran Desa Lalomerui juga turut mendapatkan manfaat dari program ini.
Bahkan, puluhan ibu-ibu di perumahan tersebut dijemput oleh tim Community Affairs PT SCM untuk mengikuti layanan kesehatan yang diadakan di Kantor Desa Lalomerui, yang berjarak cukup jauh dari tempat tinggal mereka.
Kepala Desa Lalomerui, Taksir Unggahi, mengungkapkan dukungannya terhadap program ini.
“Layanan kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat kami, terutama mengingat jarak yang cukup jauh dari fasilitas kesehatan dasar. Kehadiran layanan kesehatan ini sangat berarti bagi warga kami,” ujar Taksir Unggahi.
Syamsuri, staf Kecamatan Routa, yang mewakili Camat Routa, juga mengapresiasi program ini.
“Kami sangat mengapresiasi program PPM PT SCM, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan keliling. Keberadaan perusahaan ini juga telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, terutama dalam hal jalan. Dulu, perjalanan ke Routa memakan waktu berhari-hari, namun kini dapat ditempuh hanya dalam beberapa jam,” ungkap Syamsuri.
Syamsuri berharap agar kehadiran investasi, termasuk PT SCM, dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat di masa depan.
“Kami mengimbau agar semua pihak terbuka terhadap kehadiran investasi dan memberikan informasi yang seimbang. Kami juga berharap PT SCM dapat lebih maksimal dalam menjalankan program PPM sehingga warga di lingkar tambang dapat merasakan manfaat yang lebih besar,” tambahnya.
Setelah Desa Lalomerui, program Mobile Health Clinic ini akan terus berlanjut ke desa-desa lainnya di wilayah lingkar tambang PT SCM.
Desa yang akan dikunjungi selanjutnya secara bergilir adalah Desa Walandawe, Puuwiwirano, Tanggola, Tirawonua, Parudongka, hingga Kelurahan Routa.
Selain itu, Desa Pondoa yang terletak di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, juga akan menjadi salah satu tujuan.
Setiap hari, tim medis akan memberikan layanan kesehatan dasar mulai pukul 08.00 hingga sekitar pukul 14.00, tergantung pada jumlah pasien yang memerlukan layanan.
Program ini juga menyediakan layanan kesehatan darurat 24 jam di Kantor Sierra Bravo (SB) di Desa Lalomerui, yang bekerja sama dengan klinik di Site PT SCM, untuk menangani situasi kesehatan darurat.
Dari pemeriksaan yang dilakukan di beberapa desa, tim medis keliling umumnya menangani keluhan warga yang berupa penyakit ringan seperti sakit kepala, demam, atau batuk.
Namun, saat kunjungan ke Desa Puuwiwirano pada 3 April 2026, tim medis harus merawat seorang warga yang mengalami luka dan pendarahan setelah terjatuh dan tertusuk kayu di bagian kaki saat bekerja di kebunnya.
Korban yang bernama Muhammad Aisa, yang sudah berusia lanjut, langsung dibawa ke kantor Community Affairs untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Setelah lukanya dijahit dan mendapat perawatan intensif selama beberapa jam, korban akhirnya bisa dibawa kembali ke Desa Puuwiwirano.
Selain memberikan layanan kesehatan dasar, program Mobile Health Clinic PT SCM ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini penyakit serta pencegahan melalui pemeriksaan kesehatan rutin.
Layanan ini juga memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan pencegahan berbagai penyakit, seperti perbaikan gizi untuk mencegah stunting, tuberkulosis, hepatitis B, dan pencegahan HIV.
Layanan kesehatan keliling ini juga merupakan bukti nyata dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT SCM yang tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis, tetapi juga berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah lingkar tambang Routa.
Laporan : Tam
PERTANIAN
OJK Sultra Bersinergi Dengan Pemkab Konsel Edukasi Keuangan Petani Kakao
KONSEL, Bursabisnis. Id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi
Tenggara (Sultra) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan ( Konsel) dalam kegiatan edukasi keuangan dan survei akses keuangan bagi petani kakao.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 9–10 April 2026 bertempat di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konsel.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Konsel, serta 86 petani kakao yang berperan sebagai peserta sekaligus responden survei.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan OJK dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya pada sektor pertanian kakao yang menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Konsel.
Melalui kegiatan edukasi, para petani diberikan pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan formal, pengelolaan keuangan usaha tani, serta
berbagai alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung
pengembangan usaha secara berkelanjutan.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Manajer Madya
Pelindungan Konsumen, Edukasi, dan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa
Keuangan (PEPK dan LMSt), Desiyani Patra Rapang, menyampaikan bahwa
Kabupaten Konawe Selatan memiliki peran strategis sebagai salah satu sentra
pengembangan kakao di wilayah Sulawesi Tenggara.
Ia menegaskan bahwa penguatan literasi dan inklusi keuangan merupakan langkah
penting, dalam mendorong petani agar lebih memahami serta memanfaatkan
layanan keuangan formal secara bijak dan bertanggung jawab.
Sinergi antara OJK dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan petani kakao secara berkelanjutan.
Selain kegiatan edukasi, OJK Provinsi Sulawesi Tenggara juga melaksanakan survei akses keuangan kepada para petani kakao. Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan petani, profil kebutuhan pembiayaan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam
mengakses layanan keuangan formal.
Hasil survei tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program penguatan akses pembiayaan yang lebih tepat sasaran, adaptif, serta sesuai dengan karakteristik kebutuhan petani di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan, Samsul, menyampaikan apresiasi atas
pelaksanaan kegiatan ini.
Ia menekankan bahwa sektor kakao memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan bahwa diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara
pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan agar petani dapat memperoleh akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan usaha tani.
Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta daya saing komoditas kakao di tingkat daerah maupun nasional.
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga menyatakan komitmen untuk terus
mendukung berbagai inisiatif yang mendorong peningkatan kapasitas petani serta penguatan ekosistem sektor pertanian, termasuk melalui perluasan akses terhadap layanan keuangan formal. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih produktif, inklusif, dan
berkelanjutan.
Melalui sinergi yang erat antara OJK, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku
kepentingan terkait, diharapkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Konawe Selatan dapat terus meningkat. Hal ini akan mendorong petani kakao untuk memanfaatkan layanan keuangan secara optimal, memperkuat ketahanan usaha, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Laporan : Kas
Editor : Tam
PERTAMBANGAN
Barang Bukti Belum Lengkap, Kejari Konawe Tunda Tahap Dua Perkara Dugaan Pidana Pertambangan
KONAWE, Bursabisnis. Id – Proses penanganan perkara dugaan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Konawe Utara yang ditangani penyidik Bareskrim Polri masih belum dapat berlanjut ke tahap pelimpahan kedua (tahap II). Hal ini ditegaskan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe yang menyatakan bahwa kelengkapan barang bukti hingga kini belum terpenuhi.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Konawe, M. Anhar L. Bharadaksa, SH, MH, menegaskan bahwa pihaknya belum bisa menerima pelimpahan tahap dua sebelum seluruh barang bukti dan tersangka diserahkan secara lengkap oleh penyidik.
“Selama barang bukti belum lengkap, kami belum bisa melakukan tahap dua,” tegas Bhara saat dikonfirmasipafa Rabu, 8 April 2026.
Ia menjelaskan, dalam mekanisme penanganan perkara pidana, kelengkapan barang bukti merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum jaksa menerima pelimpahan dari penyidik.
Karena itu, Kejari Konawe tetap berpegang pada prosedur hukum yang berlaku.
“Kami menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti secara utuh. Jika belum lengkap, tentu kami tidak akan menerima tahap dua,” ujarnya.
Bhara juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum secara resmi menerima tersangka maupun barang bukti. Meski demikian, terdapat sejumlah barang bukti yang telah dititipkan sementara oleh penyidik Bareskrim Polri di Kantor Kejari Konawe.
Barang bukti yang dititipkan tersebut antara lain empat unit dump truck (DT), dua unit excavator PC 200, serta satu unit excavator PC 300.
“Barang bukti itu masih bersifat titipan, belum kami terima secara resmi sebagai bagian dari tahap dua,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bhara menyebut masih ada barang bukti penting yang belum diserahkan oleh penyidik, yakni dua unit kapal tongkang yang diduga digunakan untuk mengangkut ore nikel.
Dua tongkang tersebut masing-masing beridentitas TB. Bukit Emas 1601 / BG. Bukit Emas 300 serta TB. Anugerah Bersama 2352 / BG. HMH 300 2.
“Sampai hari ini dua unit tongkang itu belum bisa ditunjukkan atau diserahkan oleh penyidik,” bebernya.
Dengan belum terpenuhinya kelengkapan barang bukti tersebut, proses pelimpahan perkara ke tahap berikutnya pun masih tertunda. Kejari Konawe menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penegakan hukum.
Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kelanjutan perkara sangat bergantung pada keseriusan penyidik dalam melengkapi seluruh unsur pembuktian yang dibutuhkan.
Laporan: Kas
Editor : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
Fokus10 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PERTAMBANGAN7 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
