KENDARI, bursabisnis.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari mampu menerima pajak daerah tahun 2021 ini melampau target yang diberikan.

Kepala Bapenda Kota Kendari Sri Yusnita menjelaskan, tahun 2021 target Pajak Daerah Bapenda Kota Kendari sebesar Rp 125, 4 miliar, namun hingga hingga tanggal 30 Desember 2021, Bapenda telah berhasil mengumpulkan Pajak Daerah sebesar Rp 143,9 miliar.

Menurutnya pendapatan tertinggi disumbangkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari target Rp 41 miliar, terealisasi Rp 41,2 miliar atau terealisasi 100,59 persen.

Kemudian Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target Rp 26 miliar, berhasil dicapai hingga Rp 36,1 miliar atau terealisasi sebesar 139,23 persen.

Lalu pajak restoran dari target Rp 16 miliar terealisasi Rp 20,9 miliar atau terealisasi 130,9 persen dan pajak hotel dari target Rp 11,3 miliar terealisasi sebesar Rp 14,3 miliar atau terealisasi 126,90 persen.

“Pajak penerangan jalan targetnya sebesar Rp 41 miliar adalah pajak yang paling besar kontribusinya. Dan itu setiap tahun ada peningkatan, realisasinya sebesar Rp 41,2 miliar,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari laman kendarikota.go.id.

Sri Yusnita menambahkan, capaian penerimaan pendapatan pajak Bapenda Kota Kendari tahun 2021 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir, meski dalam kondisi normal tanpa pandemi.

Menurut Sri Yusnita, capaian perolehan pajak yang tinggi ini tak lepas dari dorongan dan dukungan wali kota dan wakil wali kota, serta Sekda Kota Kendari.

Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini menjelaskan, berbagai upaya dilakukan Bapenda sehingga realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan, yakni menghadirkan payment point pad kantor Bapenda, melaksanakan sosialisasi pajak bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari, serta memberikan surat kuasa khusus kepada Kejari Kendari selaku jaksa pengacara negara untuk melakukan penagihan piutang pajak.

“Kami juga melaksanakan program Bapenda Goes To Kelurahan untuk menjemput warga yang hendak membayar PBB. Intensif melaksanakan uji petik, pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi. Serta melaksanakan verifikasi kebenaran transaksi pemohon BPHTB,” jelasnya.

Untuk mendukung program digitalisasi, lanjutnya, Banpenda melakukan perluasan kanal pembayaran pajak degan menghadirkan kanal: QRIS, ATM Bank Sultra serta aplikasi LinkAja.

Laporan : Leesya

KENDARI, bursabisnis.id – Rencana pemerintah mengajukan perubahan kebijakan perpajakan dengan merevisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menimbulkan silang pendapat dikalangan masyarakat Indonesia.

Dalam rencana revisi itu,  ada dua pasal yang menjadi sorotan, yaitu pasal 7 ayat (1) yang tertulis: “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 12% (12 persen).” Dalam aturan yang berlaku saat ini merujuk UU Nomor 42 tahun 2009, PPN adalah 10 persen.

Artinya, dalam RUU KUP yang diusulkan ini, bakal ada kenaikan PPN dari semula 10 persen menjadi 12 persen.

Ketentuan lain yang mendapat sorotan adalah Pasal 4A ayat (2b) yang bertuliskan ‘dihapus’.

Beleid (langkah) ini tak lagi menyebutkan sembako atau kebutuhan pokok termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Padahal, barang-barang itu dikecualikan sebagai kelompok barang yang kena PPN.

Ini diperkuat dengan aturan turunan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017.  Sedangkan dalam draf RUU pasal 4A ayat (2b) yang diusulkan saat ini, kebutuhan pokok dikeluarkan dari kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Dalam aturan baru, pemerintah mengusulkan soal konsep multitarif untuk sembako.  Adapun kebutuhan pokok yang dimaksud seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017 adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Menanggapi rencana tersebut, Hasdar SE Ketua Badan Pengurus Daerah Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia ( BPD Gapensi) Provinsi  Sulawesi Tenggara (Sultra) menjelaskan, dalam perspektif rencana menaikkan tarif PPN perlu dilihat dari dua sisi.

Sisi pertama, kalau pemerintah ingin menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen dapat dilakukan pada pekerjaan proyek pemerintah ataupun industri-industri skala besar.

“Menurut saya pribadi, silahkan pemerintah menaikkan tarif PPN asalkan untuk kegiatan pemerintah atau industri besar, tapi ingat bukan industri skala UKM,” kata Hasdar.

Sisi kedua, kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) yang juga akan dijadikan obyek pungutan PPN 12 persen, disarankan agar pemerintah mengurungkan rencana tersebut.

Di tengah pandemi Covid19 saat ini, masyarakat Indonesia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. “Jadi sangat tidak elok dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, negara menarik pajak dari sembako. Kasihan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Kondisi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini perlu diberikan perhatian khusus, agar dapat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid19.

“Jadi pendapat pribadi saya, janganlah Sembako kita dikenakan PPN. Kasihan sektor UKM kita saat ini,” tutup Hasdar.

Laporan : Ibi

JAKARTA, bursabisnis.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rasio perpajakan pada tahun 2022 bakal lebih besar dari tahun ini. Dia optimistis penerimaan pungutan akan lebih baik. Konsistensi pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap.

“Rasio perpajakan tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 8,37 persen sampai dengan 8,42 persen terhadap PDB [produk domestik bruto] atau lebih tinggi dibandingkan dengan target di APBN 2021 sebesar 8,18 persen,” katanya saat menyampaikan pandangan pemerintah terhadap fraksi terkait kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022, Senin (31/5/2021) sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan untuk menciptakan perpajakan yang lebih sehat dan adil. Hal ini dilakukan melalui reformasi administrasi dan kebijakan. Ada tiga hal yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan 2022.

Pertama, menggali potensi perpajakan melalui kegiatan pengawasan dan pemetaan kepatuhan yang berbasis risiko. Lalu, upaya memperluas basis perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan.

Terakhir, penyesuaian regulasi perpajakan yang sejalan dengan struktur ekonomi dan karakteristik sektor perekonomian.

“Penguatan administrasi perpajakan dalam jangka menengah dilakukan melalui lima pilar yang mencakup sisi organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi,” jelasnya.

Laporan : Leesya