KENDARI, bursabisnis.id – Rencana pemerintah mengajukan perubahan kebijakan perpajakan dengan merevisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menimbulkan silang pendapat dikalangan masyarakat Indonesia.

Dalam rencana revisi itu,  ada dua pasal yang menjadi sorotan, yaitu pasal 7 ayat (1) yang tertulis: “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 12% (12 persen).” Dalam aturan yang berlaku saat ini merujuk UU Nomor 42 tahun 2009, PPN adalah 10 persen.

Artinya, dalam RUU KUP yang diusulkan ini, bakal ada kenaikan PPN dari semula 10 persen menjadi 12 persen.

Ketentuan lain yang mendapat sorotan adalah Pasal 4A ayat (2b) yang bertuliskan ‘dihapus’.

Beleid (langkah) ini tak lagi menyebutkan sembako atau kebutuhan pokok termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Padahal, barang-barang itu dikecualikan sebagai kelompok barang yang kena PPN.

Ini diperkuat dengan aturan turunan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017.  Sedangkan dalam draf RUU pasal 4A ayat (2b) yang diusulkan saat ini, kebutuhan pokok dikeluarkan dari kelompok barang yang tak dikenai PPN.

Dalam aturan baru, pemerintah mengusulkan soal konsep multitarif untuk sembako.  Adapun kebutuhan pokok yang dimaksud seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017 adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Menanggapi rencana tersebut, Hasdar SE Ketua Badan Pengurus Daerah Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia ( BPD Gapensi) Provinsi  Sulawesi Tenggara (Sultra) menjelaskan, dalam perspektif rencana menaikkan tarif PPN perlu dilihat dari dua sisi.

Sisi pertama, kalau pemerintah ingin menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen dapat dilakukan pada pekerjaan proyek pemerintah ataupun industri-industri skala besar.

“Menurut saya pribadi, silahkan pemerintah menaikkan tarif PPN asalkan untuk kegiatan pemerintah atau industri besar, tapi ingat bukan industri skala UKM,” kata Hasdar.

Sisi kedua, kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) yang juga akan dijadikan obyek pungutan PPN 12 persen, disarankan agar pemerintah mengurungkan rencana tersebut.

Di tengah pandemi Covid19 saat ini, masyarakat Indonesia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. “Jadi sangat tidak elok dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, negara menarik pajak dari sembako. Kasihan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Kondisi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini perlu diberikan perhatian khusus, agar dapat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid19.

“Jadi pendapat pribadi saya, janganlah Sembako kita dikenakan PPN. Kasihan sektor UKM kita saat ini,” tutup Hasdar.

Laporan : Ibi

JAKARTA, bursabisnis.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rasio perpajakan pada tahun 2022 bakal lebih besar dari tahun ini. Dia optimistis penerimaan pungutan akan lebih baik. Konsistensi pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap.

“Rasio perpajakan tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 8,37 persen sampai dengan 8,42 persen terhadap PDB [produk domestik bruto] atau lebih tinggi dibandingkan dengan target di APBN 2021 sebesar 8,18 persen,” katanya saat menyampaikan pandangan pemerintah terhadap fraksi terkait kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022, Senin (31/5/2021) sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan untuk menciptakan perpajakan yang lebih sehat dan adil. Hal ini dilakukan melalui reformasi administrasi dan kebijakan. Ada tiga hal yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan 2022.

Pertama, menggali potensi perpajakan melalui kegiatan pengawasan dan pemetaan kepatuhan yang berbasis risiko. Lalu, upaya memperluas basis perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan.

Terakhir, penyesuaian regulasi perpajakan yang sejalan dengan struktur ekonomi dan karakteristik sektor perekonomian.

“Penguatan administrasi perpajakan dalam jangka menengah dilakukan melalui lima pilar yang mencakup sisi organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi,” jelasnya.

Laporan : Leesya

JAKARTA, BursaBisnis.id– Telkomsel memperkuat dedikasinya dalam melayani negeri dengan kembali menjadi penyumbang pajak terbesar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat pada 2020.

Atas kontribusinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Telkomsel yang ditandai dengan penyerahan piagam oleh Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, Budi Prasetya kepada Direktur Keuangan Telkomsel, Leonardus WW Mihardjo pada 30 Maret 2021 di Telkomsel Smart Office, Jakarta.

Direktur Keuangan Telkomsel Leonardus WW Mihardjo mengatakan, Telkomsel mengucapkan terima kasih kepada DJP dan KPP Wajib Pajak Besar Empat atas apresiasi yang telah diberikan.

Kami bersyukur bahwa Telkomsel masih mampu memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia, secara khusus dalam mendukung perekonomian negara, di tengah situasi penuh tantangan ini.

Telkomsel  memaknai apresiasi ini sebagai dorongan lebih untuk memperkuat perannya dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa di setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, Budi Prasetya mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan sinergi dari Telkomsel yang luar biasa selama 2020. Kami pun mengapresiasi bagaimana upaya Telkomsel, dan Telkom Group secara keseluruhan, dalam meningkatkan kontribusi pajaknya di tahun lalu walau industri sedang diterpa tantangan besar akibat dari pandemi COVID-19. Kami berharap, Telkomsel dapat terus meningkatkan sumbangsihnya bagi negara di tahun-tahun berikutnya.

Laporan pajak Telkomsel hingga akhir tahun lalu menunjukkan total kontribusi pajak secara nasional yang diberikan kepada negara tumbuh 1,3% dibandingkan dengan kontribusi pajak pada 2019. Mayoritas pajak disetorkan melalui KPP Wajib Pajak Besar Empat yang mengemban tanggung jawab penerimaan dari wajib pajak BUMN yang bergerak di sektor jasa dan wajib pajak orang pribadi prominen yang berdomisili di DKI Jakarta.

Sedangkan untuk di lingkungan KPP Wajib Pajak Besar Empat sendiri Telkomsel kembali melanjutkan kontribusi menjadi penyumbang pajak terbesar dengan kontribusi pertumbuhan mencapai sekitar 2,6% dibandingkan dengan 2019.

Pencapaian tersebut membuat Telkomsel berkomitmen terus bergerak maju memperkuat perannya sebagai wajib pajak yang taat terhadap seluruh regulasi yang berlaku. Hal tersebut pun didukung dengan upaya aktif Telkomsel dalam mendorong penerapan aturan perpajakan di lingkungan perusahaan.

Inisiatif Kontribusi Telkomsel untuk Indonesia Sepanjang 2020

Pencapaian Telkomsel sebagai penyumbang pajak terbesar di KPP Wajib Pajak Besar Empat tidak terlepas dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan perusahaan sepanjang 2020. Telkomsel mengarungi tahun lalu dengan melakukan serangkaian optimalisasi penyelenggaraan jaringan, pengembangan transformasi digital, hingga penguatan upaya kolaboratif, yang seluruhnya dilakukan semata-mata untuk menjawab berbagai kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam mendorong pemerataan akses dan kualitas broadband terdepan di Indonesia, sejak awal 2020 lalu Telkomsel telah memastikan seluruh pembangunan jaringan baru akan terfokus dalam penerapan teknologi 4G LTE, terutama di wilayah yang memiliki pertumbuhan trafik layanan broadband yang cukup tinggi, seperti area residensial, wilayah padat populasi hingga kawasan industri.

Total, hingga November 2020 terdapat lebih dari 233.000 unit BTS yang dioperasikan oleh Telkomsel, dengan sebagian besar di antaranya merupakan BTS broadband (3G/4G).

Selain itu, pada Kuartal III 2020, Telkomsel juga telah menjadikan seluruh BTS USO yang dikembangkan melalui kolaborasi bersama BAKTI Kominfo mendukung jaringan 4G/LTE. Hal tersebut menjadi salah satu upaya nyata perusahaan dalam mendukung pemerintah untuk menghadirkan konektivitas 4G/LTE di seluruh desa/kelurahan di Indonesia pada 2022.

Kemudian, Telkomsel juga konsisten dalam menguatkan transformasi perusahaan sebagai leading digital telco company dengan menghadirkan lebih banyak inovasi berbasis teknologi digital terdepan bagi pelanggan.

Beberapa inovasi yang dihadirkan Telkomsel pada 2020 meliputi Telkomsel Orbit, VoLTE, hingga pengembangan teknologi Open RAN yang diharapkan dapat mengakselerasi implementasi 5G di Indonesia. Tidak hanya itu, Telkomsel juga menghadirkan inisiatif #DiRumahTerusMaju yang menyediakan solusi komprehensif bagi pelanggan untuk memperkuat gaya hidup digitalnya, khususnya dalam beradaptasi menghadapi kenormalan baru di Indonesia.

Berbagai upaya di atas diperkuat dengan rangkaian upaya kolaboratif yang dijalin Telkomsel selama 2020. Salah satunya adalah dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lebih banyak solusi digital yang dapat mendampingi masyarakat dalam menghadapi tatanan hidup yang baru di masa penuh tantangan akibat pandemi COVID-19.

Pada 2020 lalu Telkomsel melakukan pengembangkan portofolio bisnis dengan melakukan sejumlah langkah strategis untuk memantapkan peran sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan. Pada Oktober 2020, Telkomsel melakukan pengalihan kepemilikan 6.050 menara kepada Mitratel, sebagai salah satu langkah untuk keseriusan perusahaan memperdalam lini bisnis layanan digital. Selain itu, Telkomsel juga melakukan strategic investment, dengan berkolaborasi bersama sejumlah startup yang sedang berkembang seperti Roambee dan Kredivo, serta startup decacorn Indonesia yaitu Gojek, untuk membuka lebih banyak peluang bagi berbagai lapisan masyarakat dalam menikmati pemanfaatan teknologi digital yang lebih beragam di kehidupan mereka sehari-hari.

“Ke depan, Telkomsel akan terus bergerak maju memperkuat perannya sebagai leading digital telco company dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati solusi digital yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan customer-centric dalam menjawab berbagai kebutuhannya, hingga ke hal yang paling sederhana sekalipun. Dengan begitu, Telkomsel dapat mendorong kontribusinya dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa,” kata Leonardus menutup.

Laporan : Rustam