Connect with us

Ekonomi Mikro

Menparekraf Terapkan Strategi Pemulihan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19

Published

on

JAKARTA, BursaBisnis.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mulai menerapkan strategi pemulihan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19.

Dalam webinar “Menakar Dampak Vaksinasi Covid-19 bagi UMKM Pariwisata”, Rabu (10/2/2021), Sandiaga mengatakan pihaknya kini tengah bekerja semaksimal mungkin untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Kita totalitas menjalankan fungsi dan tugas termasuk menerapkan strategi antara lain pemberian subsidi, bantuan, dan hibah,” kata Sandiaga sebagaimana dilansir dari laman Kemenparekraf.go.id.

Selain itu, Sandiaga juga menyebutkan ada beberapa program yang dilakukan oleh Kemenparekraf/Baparekraf dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air sebelum menyambut kedatangan kembali wisatawan di destinasi-destinasi wisata. Di antaranya program “Indonesia Care”, pembangunan infrastruktur di lima destinasi super prioritas (DSP), serta peningkatan SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Hal ini bertujuan untuk menjaga rantai supply and demand di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Setelah itu kita menuju pencapaian quick wins di antaranya penerapan protokol kesehatan yang disiplin, akselerasi sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability), serta upaya pengaturan jumlah pengunjung agar tak terjadi kerumunan di destinasi wisata,” katanya.

Sandiaga mengungkapkan Kemenparekraf/Baparekraf juga sudah mempersiapkan sejumlah program untuk menggerakkan kembali roda perekonomian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Program-program tersebut adalah “Bangga Berwisata di Indonesia”, Bedah Desain Kemasan Kuliner Nusantara (Beda’kan), serta program Aksilarasi (Aksi Selaras Sinergi).

Dalam kesempatan itu, Sandiaga juga mengajak agar para pelaku UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi mandiri yang akan diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia dalam waktu dekat. “Vaksinasi ini perlu kolaborasi kita bersama agar dapat berjalan dengan sukses untuk menanggulangi COVID-19,” ucap Sandiaga.

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, R. Kurleni Ukar, menambahkan dalam penyusunan strategi-strategi kebijakan tersebut, perlu ada data yang kuat sebagai patokan dalam penyusunannya. Sehingga, ia mengimbau agar para pelaku UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif segera melengkapi data-data yang diperlukan oleh Kemenparekraf/Baparekraf.

“Selama ini kita belum punya data mikro, baru data agregat. Jadi data-data ini penting untuk kita sinergikan sebagai landasan perumusan kebijakan dan agar kebijakan tersebut tepat sasaran,” kata Kurleni.

Laporan : Rustam

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi Mikro

UMK dan Koperasi Bisa Ikut Pengadaan Pemerintah Hingga Rp 15 Miliar

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Peran usaha mikro, kecil (UMK) dan koperasi semakin ditingkatkan lagi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekarang, batasan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi meningkat menjadi Rp15 miliar atau naik enam kali lipat dari sebelumnya hanya Rp2,5 miliar.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 12 Tahun 2021 berlaku mulai sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.

“Terbitnya Perpres yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja akan memberikan kesempatan bagi UMK dan koperasi untuk berperan lebih besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sabtu (27/2/2021) sebagaimana dilansir dari laman Depkop.go.id.

Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan usaha kecil paling banyak Rp15 miliar.

Menteri Teten mengatakan melalui PP No. 7 Tahun 2021 pemerintah mewajibkan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pengadaan minimum 40 persen untuk UMK dan koperasi. Hal yang sama juga dituangkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021.

“Sesuai amanat PP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan produk dan jasa UMK dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Amanat PP juga mendorong BUMN dan BUMD mengutamakan produksi UMK dan koperasi,” kata Teten.

Untuk memberikan kemudahan bagi, rencana pengadaan harus masuk dalam katalog elektronik Pemerintah menjamin aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMK dan koperasi dikelola dengan transparansi. PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan adanya pengawasan dan realisasi pelaksanaan alokasi pengadaan 40 persen tersebut harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Pengawasan mulai dari pemenuhan kewajiban pengalokasian hingga realisasi yang dilakukan oleh menteri/menteri teknis dan pemda. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan (whistleblowing system) dalam rangka pengawasan.

Laporan : Rus

Continue Reading

Ekonomi Mikro

Kelola Sumberdaya Mineral, Pengusaha Dalam Negeri Harus Jadi Pemain Utama

Published

on

By

KENDARI, BursaBisnis.id – Kebijakan pemerintah terhadap hilirisasi merupakan salah satu solusi terbukanya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Di dirikannya industri di bumi anoa akan menambah nilai pendapatan negara, khususnya pada kesejahteraan masyarakat.

Hal ini di sampaikan Rusmin Abdul Gani (RAG) dalam forum Sultra Lawyers Club bertema Tantangan Sektor Pertambangan Nikel di Era Revolusi Industri 5.0 yang di gelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kendari, di salah satu hotel kendari, pada Selasa (17/02/2021).

Mantan General Manager PT VDNI ini juga menjelaskan, lengusaha domestik atau pelaku usaha dalam negeri harus menjadi pemain utama dalam pengelolaan sumber daya mineral.

Di sisi lain, pemerintah harus memperkuat regulasi terhadap Investasi asing, dengan memberikan transfer keilmuan kepada pekerja lokal.

“Virtue, telah menunjukan kemajuan dengan membuka Politeknik Pertambangan. Harapannya, warga Indonesia terkhusus di daerah bisa di didik oleh tenaga-tenaga asing, sehingga pekerja lokal dapat memiliki kemampuan mengelola industri berteknologi Tinggi. Olehnya itu, stop ekspor mentah nikel, investasi dalam negeri akan berkembang khususnya di Sultra,” tuturnya.

Sebagai pengusaha dalam negeri, Rusmin Abdul Gani berpesan agar pemuda harus lebih mempersiapkan diri menyambut investasi dengan ramah, terlebih kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan diharapkan masyarakat mendukung masuknya investasi dengan tidak melakukan tindakan anarkis terhadap investor.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Ekonomi Mikro

Enam Program Strategis Kementerian Koperasi Tingkatkan Wirausaha

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa pemerintah fokus meningkatkan rasio kewirausahaan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Peningkatan rasio kewirausahaan saat ini 3,47 persen menjadi 3,55 persen,” ulas Menkop dalam acara Konsolidasi Kewirausahaan dengan Universitas Prasetya Mulya, secara daring sebagaimana dilansir dari laman depkop.go.id.

Menurutnya, perlu sinergi peran dan kontribusi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan pihak lain dalam mewujudkan hal tersebut.

“Sejalan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengembangan KUMKM ke depan memiliki enam program strategis,” kata Teten.

Keenam program itu di antaranya mendorong berkembangnya koperasi modern, transformasi usaha mikro dari sektor informal menjadi sektor formal, mendorong pelaku UKM untuk masuk ke pasar ekspor dan transformasi digital serta rantai nilai.

Kemudian, memperkuat penyaluran dana bergulir, yang fokus pada penyaluran koperasi yang menghimpun UKM pada sektor-sektor produktif.

Menteri Teten mengatakan akan mendekatkan akses rantai pasok nasional dan global bagi koperasi dan UKM, melakukan pengembangan kegiatan usaha berbasis klaster, serta digitalisasi Koperasi dan UMKM.

“Dalam mendorong terwujudnya digitalisasi UMKM dan koperasi untuk bersaing secara kompetitif, kami telah melakukan beberapa strategi,” tandas Teten.

Kemenkop tengah berupaya menghadirkan edukukm, penciptaan reseller produk lokal, program
belanja di warung tetangga, mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui laman produk UKM lokal melalui LKPP, Padi, Siplah dan KUKMHub di marketplace.

Teten berharap Universitas Prasetya Mulya menjadi langkah dukungan penumbuhan kewirausahaan di Indonesia, serta menghasilkan wirausaha yang tangguh, inovatif, kreatif, dan berdaya saing.

“Tak lupa juga konsep pendampingan dan pelatihan inovatif sebagai benchmark program nasional,” pungkas Teten.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.