JAKARTA, Bursabisnis. id – Kinerja industri manufaktur Indonesia kembali menguat seiring naiknya angka Indeks Kepercayaan Industri (IKI).

Perkembangan ini mencerminkan semangat optimisme serta kemampuan adaptif sektor industri dalam menjaga keberlanjutan produksi, meskipun dibayangi oleh sejumlah tantangan global maupun domestik.

Pada bulan Agustus 2025, IKI mencapai angka 53,55, meningkat 0,66 poin dibandingkan bulan Juli 2025 sebesar 52,89. Capaian ini juga lebih tinggi 1,15 poin dibandingkan Agustus tahun 2024 sebesar 52,40.

“Penguatan IKI bulan ini didukung oleh peningkatan dua dari tiga variabel pembentuknya, yaitu indeks pesanan naik 2,98 poin ke 57,38 dan persediaan produk meningkat 2,05 poin ke 57,04,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman kemenperin. go.id.

Sementara, variabel indeks produksi tercatat 44,84, turun 4,15 poin dibanding bulan Juli 2025 sebesar 48,9.

“Penurunan variabel produksi ini dipengaruhi oleh sikap sejumlah perusahaan di beberapa subsektor industri yang menahan proses produksi (wait and see), menunda pembelian bahan baku impor atau dalam negeri dan menggunakan stok bahan baku yang dibeli pada bulan-bulan sebelumnya. Pembatasan pasokan gas bagi industri pada bulan Agustus ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi pelaku industri,” ungkapnya.

Febri menekankan, salah satu isu krusial yang sempat memengaruhi kinerja industri pada bulan Agustus adalah permasalahan pasokan gas industri yang tergolong HGBT.

Menurutnya, harga gas terbukti menjadi salah satu instrumen vital untuk menjaga daya saing industri nasional. Kepastian HGBT yang kompetitif tidak hanya memengaruhi biaya produksi, tetapi juga keputusan investasi jangka panjang di sektor padat energi seperti pupuk, petrokimia, baja, dan kaca.

“Pada industri oleokimia yang kami kunjungi pekan lalu, terungkap bahwa setoran pajak mereka meningkat enam kali lipat setelah mereka mendapatkan pasokan gas HGBT,” jelasnya.

Oleh karena itu, Jubir Kemenperin menyampaikan apresiasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang telah merespons cepat keluhan para pelaku industri terdampak pembatasan suplai gas, dengan memastikan jaminan stabilitas pasokan gas, terutama gas HGBT untuk industri.

“Kami juga sudah mendapat laporan dari pelaku industri bahwa pasokan gas kini stabil dan harga sesuai dengan regulasi yang ada. Kami berharap, dengan terpenuhinya kebutuhan energi tersebut, produktivitas sektor industri dapat segera pulih sehingga produksi terus meningkat dan daya saing industri nasional tetap terjaga,” kata Febri.

Kemenperin mencatat, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, 21 di antaranya menunjukkan ekspansi dengan kontribusi 95,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan – II 2025. Dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi yaitu Industri Alat Angkutan Lainnya dan Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman (KBLI 18), didorong oleh pesanan ekspor dan permintaan domestik.

Sementara itu, dua subsektor yang mengalami kontraksi adalah Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (KBLI 25) serta Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan (KBLI 33).

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Sri Bimo Pratomo menyampaikan, pada Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, variabel produksi dan persediaan mengalami kontraksi dikarenakan masih adanya stok persediaan produk. Sehingga, para pelaku industri mengurangi kapasitas produksi, meskipun pesanan meningkat.

Adapun subsektor Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan mengalami kontraksi karena aktivitas usahanya sangat bergantung pada periode pemeliharaan mesin dari industri-industri utama, yang pada bulan tersebut cenderung menurun. Hal tersebut tercermin dari variabel pesanan yang mengalami kontraksi.

Dari sisi pasar, IKI berorientasi ekspor pada Agustus 2025 mencapai 54,11, naik 0,76 poin dari Juli 2025 sebesar 53,35, didukung oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 12,56 persen (yoy) pada Triwulan – II 2025. Kenaikan ini menunjukkan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar global tetap terjaga, di tengah perluasan tarif resiprokal AS ke beberapa negara. Sementara itu, IKI domestik naik 0,48 poin menjadi 52,64, mencerminkan permintaan dalam negeri yang kuat, sejalan dengan inflasi terkendali di 2,37 persen (yoy).

Peningkatan IKI di bulan Agustus 2025 juga didukung oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik pada bulan Juli 2025 menjadi 118,1, serta penjualan eceran yang diperkirakan naik menjadi 159,3 pada bulan Agustus 2025, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 145,8.

Sebanyak 79,8 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya meningkat dan stabil. Sebesar 32,9 persen di antaranya pelaku industri melaporkan kondisi usaha membaik (naik dari 31,2 persen persen di bulan Juli 2025) dan 46,9 persen menyatakan stabil (meningkat dari 45,9 persen pada bulan Juli 2025).

Tingkat optimisme pelaku usaha untuk 6 (enam) bulan ke depan juga meningkat dari 67,6 persen pada Juli 2025 menjadi 68,1 persen pada Agustus 2025, sementara tingkat pesimisme menurun dari 7,1 persen menjadi 5,6 persen. Secara keseluruhan, Jubir Kemenperin memandang optimisme pelaku usaha relatif terjaga untuk enam bulan kedepan, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan kebijakan pro-industri.

Selain itu, Febri juga menekankan pentingnya membaca kinerja sektor manufaktur melalui indikator yang akurat. Selama ini, publik sering membandingkan IKI dengan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia. Perbedaannya, IKI memiliki koresponden jauh lebih banyak, yakni sekitar 2.500–3.000 perusahaan industri dari 23 subsektor manufaktur, sehingga mampu merepresentasikan kondisi riil industri nasional secara lebih komprehensif. Sedangkan, PMI hanya mengambil sampel sekitar 500 perusahaan, sehingga cenderung kurang luas cakupannya.

“Hasil IKI pun terbukti sejalan dengan data pertumbuhan industri yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga dapat menjadi acuan valid dalam menilai kondisi aktual sektor manufaktur nasional,” pungkasnya.

Sumber : kemenperin.go.id

Laporan : Icha

Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merilis kajian terbaru yang kali ini berfokus pada pemetaan peluang, hambatan, serta tantangan dalam memanfaatkan berbagai momentum libur nasional sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Martini Mohamad Paham, mengatakan kajian berjudul “Dampak Libur Nasional terhadap Sektor Pariwisata” ini disusun sebagai respons terhadap pentingnya pemahaman yang lebih mendalam terkait pengaruh berbagai momentum libur nasional pada pergerakan wisatawan dan aktivitas kepariwisataan secara keseluruhan pada berbagai daerah di Indonesia.

Momentum libur nasional mencakup libur Tahun Baru, libur Isra Mikraj, libur Tahun Baru Imlek, libur Lebaran, libur sekolah, dan libur Natal.

“Momentum libur nasional kerap menjadi pendorong utama pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara. Namun, pemanfaatan periode ini belum sepenuhnya optimal dan merata. Berbagai destinasi menghadapi tantangan yang berbeda-beda, mulai dari lonjakan kunjungan secara tiba-tiba, keterbatasan kapasitas layanan, hingga belum terintegrasinya strategi promosi dengan kalender libur nasional,” ujar Martini Paham dikutip dari laman kemenpar.go.id.

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat identitas budaya, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan memahami dampak libur nasional terhadap sektor ini, para pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih adaptif, berbasis waktu, serta sesuai dengan karakteristik wisatawan dan destinasi.

Data BPS pada 2024 menyebutkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 1,02 miliar perjalanan atau meningkat tajam dari 839,7 juta di tahun 2023. Sepanjang periode tersebut, BPS mencatat bahwa libur sekolah, cuti bersama, dan hari raya nasional secara konsisten menjadi pendorong utama kenaikan mobilitas wisatawan nusantara pada Juni 2024 hingga pertengahan tahun.

Peningkatan mobilitas wisatawan selama momen-momen libur tersebut juga berdampak langsung pada kenaikan okupansi hotel, pendapatan restoran, penjualan tiket atraksi dan sektor transportasi wisata, serta memberikan multiplier effect pada UMKM lokal dan jasa penunjang pariwisata lainnya.

Meski demikian, tantangan seperti kemacetan, keterbatasan fasilitas umum, dan kebersihan lingkungan masih menjadi kendala utama yang perlu penanganan sistemik. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan daya saing destinasi.

“Kajian ini menjadi penting untuk memetakan peluang, hambatan, serta tantangan dalam memanfaatkan momentum libur sebagai instrumen penggerak pertumbuhan sektor pariwisata,” ujar Diah

Asisten Deputi Manajemen Strategis Kemenpar, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, menjelaskan penelitian dalam kajian ini difokuskan pada analisis dampak libur sekolah terhadap sektor pariwisata seperti pemerintah daerah, wisatawan, industri perhotelan, dan destinasi wisata. Penelitian dilakukan selama periode liburan sekolah pada 2025 di tiga provinsi tujuan wisata domestik utama yaitu Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat.

Hasilnya menunjukkan bahwa liburan sekolah memberikan peningkatan okupansi hotel hingga 60 persen dan lonjakan kunjungan destinasi sebesar 73,1 persen, disertai dengan peningkatan pendapatan hotel dan destinasi masing-masing hingga 40 persen dan 80,7 persen.

Dari sisi sosial, momen libur sekolah menjadi ajang rekreasi sekaligus penguatan relasi keluarga. Tercermin dari 58,9 persen wisatawan yang berwisata bersama keluarga dan 99,3 persen yang merasa puas atau sangat puas dengan pengalaman wisatanya.

“Kajian ini menyampaikan rekomendasi kebijakan yang bersifat jangka pendek hingga menengah, antara lain penguatan promosi berbasis kalender libur nasional, manajemen kapasitas destinasi, peningkatan kualitas layanan pada saat high season. Serta perlunya sinergi lintas sektor dalam perencanaan dan pengelolaan momentum libur nasional,” ujar Dewi.

Dewi berharap hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan intervensi kebijakan yang efektif dan tepat guna dalam memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pariwisata Indonesia.

“Rekomendasi utama dari penelitian ini menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan pariwisata sebagai sektor strategis dengan multiplier effect bagi sektor lain seperti UMKM, transportasi, dan kuliner. Dengan pendekatan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan, momen libur nasional tidak hanya menjadi momentum wisata tahunan, tetapi juga instrumen penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan memperkuat ekosistem pariwisata nasional,” kata Dewi.

Sumber : kemenpar.go.id

Laporan : Icha
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis. id – Rencana pembangunan Jeety Storage Tank di kawasan perairan Wisata Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kini mencuat kembali.

Mencuatnya kembali masalah ini setalah pihak PT. Wisan Petro Energi  melakukan sosialisasi didampingi Kepala Desa Waworaha, Ketua BPD Desa Waworaha dan Camat Soropia pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Saat dihubungi untuk mengkonfirmasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan, Kepala Desa Waworaha Samsidin tidak merespon pertanyaan yang diajukan awak media melalui sambungan telpon maupun pesan watssapp.

Terkait hal ini salah satu Praktisi Pariwisata Sultra, Ahmad Nizar saat dihubungi menegaskan bahwa jika terwujud pendirian Jetty Storage Tank di Kawasan Waworaha, maka aktifitas pariwisata perairan di kawasan itu otomatis terganggu bahkan bisa gulung tikar.

” Kalau sudah ada aktifitas Jetty Storage Tank di kawasan perairan wisata Waworaha, maka siap-siap saja prospek pengembangan wisata disitu akan redup. Tapi dikasus ini, publik harus tahu untuk peruntukan kawasan itu banyak tinjauan legal standing harus dilewati. Mungkin publik dan rekan-rekan media bisa menelusuri banyak hal, diantaranya seperti apa RTRW Kabupaten Konawe terkait peruntukan kawasan Desa Waworaha, kemudian bagaimana dengan kawasan mangrove yang ada disitu, jika status kawasan mengrove adalah APL maka dimungkinkan kawasan mangrove dikeluarkan SKT untuk penguasaan lahan, karena saya dengar ada SKT diterbitkan tapi ini bisa di kroscek kembali benar atau tidak jika statusnya sudah APL. “ujar Nizar.

Lanjut Nizar yang perlu dikroscek juga adalah bagaimana status pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) oleh PT. Wisan Petro Energi.

” Yng saya tahu dokumen itu ditolak kalau tidak salah sampai 2 kali, karena masih ada penolakan atas kehadiran aktifitas Jeety Storage Tank di kawasan itu. Seharusnya memang pihak pemerintah desa mengundang terbuka masyarakat yang mewakili kepentingan dan dampak langsung kedepannya. Baik itu nelayan yang masih aktif, pengelola wisata, pemerhati lingkungan dan unsur lain di masyarakat, jangan menghubungi warga door to door karena itu meragukan juga, ini dianggap perlu agar penerimaan atau penolakan terjadi betul-betul murni dari aspirasi setiap elemen masyarakat di kawasan itu dengan kepentingan masing-masing ” tutupnya.

Diketahui kawasan perairan Desa Waworaha saat ini khususnya kegiatan kepariwisataan sedang bangkit-bangkitnya, bagaimana pemanfaatan kawasan perairan dikelola langsung masyarakat setempat, selain nelayan dan aktifitas perikanan lainnya.

Bahkan sejumlah kegiatan kemahasiswaan yang bersentuhan dengan dunia bawah laut sudah terjadi sejak beberapa tahun silam dari berbagai kampus, jauh sebelum ada rencana penggunaan kawasan sebagai area jetty strorage tank.

Tentu sangat disayangkan jika kemudian kawasan ini berubah peruntukan yang bisa mengancam keberlangsungan ekosistem dan dunia pariwisata tentunya.

Laporan : Kas

Editor : Tam