KONKEP, Bursabisnis.id – Pemerintah Desa Laywo Jaya, Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menunjukkan langkah cepat dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdes) di Balai Desa Laywo Jaya yang menghasilkan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pertama di Sultra.

Kegiatan Musdes yang penting ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Konawe Kepulauan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat desa,

KemudiN Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, bidan desa, kader Posyandu, perwakilan nelayan, petani, pendamping desa, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial.

Kepala Desa Laywo Jaya, Sulham, dalam sambutannya menjelaskan landasan hukum pembentukan Kopdes Merah Putih ini.

“Pembentukan Koperasi Merah Putih ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata cara pembentukan koperasi Desa Merah Putih, dan Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis percepatan pelaksanaan pembentukan koperasi merah putih,” ungkap Sulham.

Lebih lanjut, Sulham menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya Musdes yang dipimpin oleh Ketua BPD.

“Alhamdulillah, dengan berpedoman pada Inpres dan dua surat edaran dari Menkop dan Mendes PDT, hari ini Desa Laywo Jaya resmi menjadi yang pertama di Sultra dalam membentuk Kopdes Merah Putih melalui musdes khusus,” ujarnya.

Kades Sulham juga menekankan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih di desa ini didukung oleh perencanaan matang dari pemerintah pusat dan berbagai kementerian/lembaga yang terlibat langsung dalam penanganan, pengelolaan, dan pengawasan.

Tujuan utama pendirian koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, menekan harga di tingkat konsumen, mengendalikan inflasi, memberantas praktik tengkulak, hingga mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem.

“Dengan terbentuknya pengurus Koperasi Desa Merah Putih, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dan mendukung koperasi ini. Semoga dengan adanya Kopdes ini dapat memudahkan akses ekonomi masyarakat, mendorong pendapatan ekonomi desa, dan tentunya membuka lapangan kerja di desa,” harap Sulham.

Hasil dari Musdes pembentukan Kopdes Merah Putih ini menyepakati sejumlah unit usaha yang akan didirikan, meliputi gerai unit simpan pinjam, gerai obat atau apotek desa, klinik desa, gerai sembako, gudang hasil perikanan, gudang hasil pertanian, gerai logistik, kantor Desa Merah Putih, serta pembentukan unit-unit usaha lain yang sesuai dengan potensi desa.

Di akhir sambutannya, Kades Sulham mengucapkan selamat kepada para pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang telah terpilih melalui Musyawarah Desa khusus. “Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan, Dermawan, memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat Kepala Desa Laywo Jaya dalam pembentukan Kopdes Merah Putih ini.

Menurutnya, hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah terhadap instruksi presiden untuk segera melaksanakan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih.

“Kami akan mendukung penuh pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Ini adalah yang pertama kali dibentuk di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan juga yang pertama di Sulawesi Tenggara. Kami akan melaporkan hal ini kepada pimpinan daerah dan diteruskan sebagai laporan kepada Menteri Koperasi RI sebagai bukti nyata gerakan koperasi dari daerah,” ujar Dermawan.

Laporan : Kas
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai Rp75,02 triliun per Oktober 2024. Pun, utang pinjol masyarakat Indonesia tumbuh hingga 29,23 persen year-on-year (yoy).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengusulkan agar pemerintah mempermudah masyarakat untuk memperoleh layanan pinjaman yang ramah bunga. Salah satu opsi yang layanan yang ia utarakan adalah peningkatan opsi inklusi keuangan dengan menggalakkan program-program koperasi kerakyatan.

“Dulu koperasi itu sangat membantu perekonomian masyarakat, tapi sekarang makin lama makin surut. Ini harusnya kembali dibumikan oleh pemerintah agar program koperasi kerakyatan kembali menjadi alternatif keuangan di tengah masyarakat,” tutur Mufti.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun mengingatkan supaya pemerintah beserta lembaga terkait saling berkolaborasi untuk membuat peta jalan (roadmap) bersama guna memberantas dampak negatif dari pinjol.

“Tanpa ada pembatasan yang jelas dan roadmap pinjol, maka pinjol itu mati satu tumbuh seribu. Satu ditutup maka seribu pinjol muncul, artinya sama saja menyediakan banyak pilihan racun ke rakyat,” lanjut Mufti.

Menutup pernyataannya, aparat penegak hukum (APH) terlibat aktif menindak secara tegas setiap kasus terkait pinjol, termasuk para pemilik layanan pinjol harus juga dikenai sanksi jika bermasalah. Dirinya pun mengingatkan pemerintah untuk serius dan menempatkan masalah pinjol sebagai salah satu prioritas utama kerja sektor keuangan.

“Pemerintah harus bisa membatasi pinjol, terapkan aturan yang membatasi jumlah bank dengan aturan kecukupan modal dan lainnya. “Jangan hanya operator dan pegawai kelas bawah saja yang diciduk aparat penegak hukum, yang piramida paling atas yaitu pemilik pinjol juga harus dijerat,” pungkasnya.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengunjungi koperasi KOSARA. Koperasi ini merupakan binaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kadin Sultra.

Koperasi KOSARA diketahui berada di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Koperasi multi pihak ini melibatkan petani, pemerintah dan pelaku UMKM,

“Hari ini kita berkunjung di salah satu koperasi binaan UMKM Kadin Sultra. Tentu hal yang sangat di banggakan. Dengan adanya UMKM ini harapan kita dapat membina kelompok-kelompok usaha, seperti prodak lokal. Selain itu Kosara ini juga bekerja sama dengan petani,” ujar Wakil Ketua Kadin Sultra, Sukarni Ali Madya usai mengunjungi Kosara pada Sabtu, 30 Maret 2024.

Menurutnya bahwa UMKM ini merupakan hal yang sangat positif dan sangat luar biasa.

“Semoga UMKM ini terus dikembangkan di daerah Koltim khususnya dan bisa menjadi contoh di seluruh wilayah Sultra,” ungkapnya.

Dijelaskan, Koperasi KOSARA akan terus didorong dan mengembangkan UMKM lainnya yang bisa membantu ekonomi masyarakat dalam mengurangi pengangguran.

“Karena UMKM ini juga mempekerjakan beberapa tenaga-tenaga yang dapat menghasilkan pendapatan masyarakat Koltim. Jadi harapan kita adanya UMKM dapat mengurangi pengangguran. Sehingga ekonomi di koltim dapat berkembang,” bebernya

Sementara itu, Ketua Koperasi Kosara Hasrul mengatakan, bahwa KOSARA ini merupakan multi pihak pertama di Sultra yang dimana anggotanya dari berbagai pihak seperti UMKM, petani, pejabat.

“Harapannya ke depan kita bisa bersinergi lagi dengan stakeholder termasuk Kadin Itu sendiri. Kerena kita tau Kadin mempunyai peran strategi dalam dunia usaha. Ya itu yang kita inginkan adanya kolaborasi sinergitas yang lebih intim lagi,” katanya.

Kedepan, kata dia, untuk pengembangan selanjutnya, pihaknya akan menambah atau mendirikan outlet baru yang ada di Sultra.

“Kita siap untuk membuka Outlet baru. Mungkin di Kota Kendari juga dengan berbagai mekanisme. Misalnya lagi Kadin Buteng misalnya ingin membuat kita bisa berkolaborasi,” pungkasnya.

Penulis : Mery

Editor : Rustam