METRO KENDARI
Mulai 2026 Wali Kota Kendari Siapkan Dana Rp100 Juta per RT, Diharapkan Jadi Motor Pemerintahan Partisipatif di Kendari

KENDARI, Bursabisnis. id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menyiapkan jurus baru dalam memperkuat pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Mulai 2026, setiap Rukun Tetangga (RT) bakal digelontorkan dana segar Rp100 juta. Skema ini diumumkan langsung Wali Kota Kendari dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah yang diikuti 65 lurah dan seluruh camat pada Kamis, 4 September 2025.
Bagi Wali Kota, RT dan lurah bukan sekadar perangkat birokrasi. Mereka adalah ujung tombak pemerintahan yang memastikan kebijakan pembangunan tak berhenti di kertas.
“Dana ini harus direncanakan melalui musyawarah bersama masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga RT/RW. Jangan sampai program hanya disusun sepihak oleh lurah tanpa menyerap kebutuhan riil warga. Kita ingin setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut kebijakan Rp100 juta per RT sebagai terobosan. Selama ini, anggaran kelurahan terbilang kecil, jauh dari sebanding dengan banyaknya kebutuhan. Dengan model baru itu, setiap RT diberi ruang menginisiasi program sesuai kebutuhan lingkungannya.
Namun, tambahan anggaran ini datang bersama kewajiban. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci. Wali Kota meminta agar seluruh aparatur membuka informasi anggaran seluas-luasnya, baik kepada masyarakat maupun DPRD.
“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua anggaran bisa diakses publik, karena kita ingin membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Soal disiplin aparatur sipil negara (ASN) tak luput dari sorotan. Wali Kota mengingatkan lurah agar menjadi teladan. Mulai tahun ini, absensi pegawai bakal diperketat lewat sistem biometrik retina.
“Tidak adil kalau ada pegawai yang rajin dan bekerja keras sama-sama menerima TPP dengan yang jarang masuk kantor. Saya minta lurah mengawasi langsung pegawainya,” katanya.
Ia juga memperingatkan lurah soal integritas. Setiap dokumen yang ditandatangani, kata dia, punya konsekuensi hukum.
“Setiap tanda tangan punya konsekuensi hukum. Jangan asal tanda tangan tanpa membaca dokumen secara detail,” tegasnya.
Lebih jauh, lurah diminta tak hanya mengurus administrasi, tapi juga hadir di tengah masyarakat. Mereka dituntut menjaga kondusifitas wilayah, mendengarkan keluhan warga, sekaligus menjadi perekat persatuan.
“Apapun yang terjadi di wilayah, sekecil apapun masalahnya, lurah harus tahu dan hadir memberikan solusi. Pelayanan cepat, tepat, dan ramah adalah wajah pemerintah kota di mata masyarakat,” ungkapnya.
Bimtek ini digelar bukan sekadar forum pelatihan teknis, tapi sebagai panggung penegasan arah baru pemerintahan kota. Pemkot Kendari berharap camat dan lurah mampu meningkatkan kapasitas manajerial, administratif, sekaligus kepemimpinan.
Target akhirnya jelas, program dana kelurahan dan Rp100 juta per RT berjalan efektif, mengantar Kendari menjadi kota layak huni dan berkelanjutan.
Laporan : Man
Editor : Tam
METRO KENDARI
Pemkot Kendari Buktikan Komitmennya Tekan Laju Inflasi Melalui Gerakan Pangan Murah Bersama Pemprov Sultra di GOR Apriyani

KENDARI, Bursabisnis. id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).
Kegiatan GPM digelar secara serentak secara terpisah dengan 8 pemerintah kabupaten (Pemkab) lainnya di Sultra pada Jumat, 5 September 2025.
Untuk GPM yang digelar Pemkot Kendari bersama Pemprov Sultra dipusatkan di Gelanggang Olahraga (GOR) Apriyani yang terletak di Jalan Sao-sao, Kelurahan Korumba, Kecamatan Kadia.
Dengan digelarnya GPM ini, masyarakat Kota Kendari kembali merasakan manfaat nyata dari langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi.
Dari hasil pantauan, GOR Apriyani dipadati warga yang antusias membeli bahan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka memberikan keterangan pers. -foto:ist-
Tidak hanya menjadi ajang distribusi pangan murah, kegiatan ini juga menjadi bukti bagaimana sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan berbagai pihak mampu menghadirkan solusi nyata di tengah dinamika harga pangan yang kerap memengaruhi daya beli masyarakat.
Wali Kota Kendari, dr. Siska Karina Imran, menyampaikan bahwa capaian inflasi Kota Kendari saat ini merupakan yang terendah di Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, pencapaian itu adalah hasil kerja bersama, terutama lewat keberlanjutan GPM yang sudah menjadi program rutin Pemkot Kendari.
“Untuk inflasi month to month, Kota Kendari berada di angka minus 0,22%, terendah di Sultra. Sementara year on year, kita mencatat 2,89%, juga yang paling rendah di wilayah ini,” jelasnya.
Siska menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Kendari demi menjaga stabilitas harga. Sepanjang Februari hingga September 2025, pemerintah kota sudah menggelar 66 kali GPM di seluruh kecamatan.
Kapolda Sultra Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko bersama Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah di GOR Apriyani. -foto:ist-
Selain itu, Pemkot juga menghadirkan 111 kios pangan digital di tingkat kelurahan yang berfungsi sebagai pusat distribusi bahan pokok murah.
“Alhamdulillah, kondisi harga pangan di Kendari relatif stabil. Hanya ada kenaikan pada ikan dan udang sekitar Rp5.000 per kilogram. Untuk komoditas lain masih normal,” tambahnya.
Langkah-langkah ini menjadi faktor penting mengapa inflasi di Kendari tetap terkendali. GPM bukan sekadar operasi pasar biasa, tetapi juga instrumen strategis dalam memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga wajar.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka saat membuka GPM menegaskan pentingnya memperluas jangkauan GPM ke seluruh lapisan masyarakat.
“Kita tahu tantangan inflasi bisa berdampak pada daya beli masyarakat. Karena itu, gerakan pangan murah harus terus diperluas, bukan hanya di kabupaten, tetapi juga menjangkau desa dan kecamatan,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa stok pangan di Sultra masih cukup aman, termasuk cadangan beras SPHP dari Bulog yang mencapai 1,3 juta ton dan siap disalurkan kepada masyarakat.
Gerakan Pangan Murah mendapatkan harga kebutuhan pokok yang lebih murah. -foto:ist-
“Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting agar harga tetap stabil dan akses pangan terjamin,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ari Sismanto, menjelaskan tiga tujuan utama dari pelaksanaan GPM.
“Pertama, menyediakan bahan pangan pokok dengan harga lebih murah dari pasar. Kedua, menjembatani produsen langsung ke konsumen. Ketiga, menekan laju inflasi daerah akibat fluktuasi harga pangan,” jelas Ari.
Selain di Kendari, kegiatan GPM kali ini juga digelar di Kolaka, Bombana, Konawe Selatan, Muna, Buton Utara, Buton Selatan, dan Wakatobi.
Di Kendari sendiri, pelaksanaan GPM melibatkan berbagai dinas terkait seperti Disperindag, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan. Tidak ketinggalan, ada 15 pelaku usaha dan distributor pangan yang ikut berpartisipasi.
Keberhasilan Kendari dalam menjaga inflasi terendah di Sulawesi Tenggara sekaligus menjadi bukti nyata bagaimana peran aktif pemerintah kota mampu menghadirkan solusi di tengah gejolak harga pangan. Lebih dari sekadar angka statistik, capaian ini menunjukkan komitmen Pemkot Kendari dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Program GPM dan kios pangan digital bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga wujud keberpihakan Pemkot Kendari terhadap kesejahteraan warga. Dengan kerja sama yang terus diperkuat, Kendari diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai kota dengan inflasi paling terkendali di Sulawesi Tenggara.
Dalam area GPM, harga beras SPHP Rp58 ribu per 5 Kg, Minyak Kita Rp15 ribu per liter, gula pasir Rp17. 500 per kilogram, cabe rawit Rp25 ribu per kilogram, tomat Rp9 ribu per kilogram. Kemudian telur ayam Rp50 ribu per rak.
Sementara itu, Ny Aryani warga asal Kelurahan Bende mengaku sangat bersyukur bisa membeli kebutuhan keluarga dengan harga yang sangat terjangkau.
“Alhamdulillah, pemerintah bisa memfasilitasi kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah, ” ujarnya.
Hal senada dikatakan Ibu Wahyuni dari Kecamatan Mandonga. ” Sangat senang sekali ada pasar murah semacam ini. Sebagai masyarakat kecil, kami sangat terbantu, ” kata Wahyuni. (Adv)
METRO KENDARI
Kota Kendari Jadi Titik Koordinasi Gerakan Pangan Murah seSultra

KENDARI, Bursa bisnis. id – Kota Kendari menjadi titik koordinasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dari 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan digelar secara serentak besok Jumat 5 September 2025.
Sebagai tuan rumah koordinasi GPM, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari langsung melakukan berbagai persiapan teknis.
Kota Kendari dipercaya menjadi tuan rumah sekaligus titik koordinasi utama pelaksanaan program ini, dengan lokasi kegiatan dipusatkan di depan GOR Apriyani yang berada di Jalan Sao-Sao, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadis.
Bagi Pemkot Kendari, pelaksanaan GPM bukan hanya rutinitas tahunan atau seremoni belaka, melainkan sebuah intervensi nyata untuk menekan inflasi pangan yang kerap menjadi faktor dominan dalam gejolak harga di daerah.
Peserta rapat koordinasi GPM Kota Kendari. -foto:ist-
Hal ini sejalan dengan upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau, sehingga masyarakat tetap dapat menjaga pola konsumsi normal di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik.
Untuk mempersiapkan kegiatan GPM, Pemkot Kendari menggelar rapat koordinasi persiapan GPM yang berlangsung pada Rabu, 3 September 2025 di Ruang Rapat Wali Kota Kendari.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan.
Dalam arahannya, Amir Hasan menegaskan bahwa kegiatan ini harus menjadi solusi nyata, bukan sekadar formalitas.
“Gerakan ini bukan hanya simbolis, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau,” tegas Amir Hasan.
Rapat koordinasi pelaksanaan GPM di Kota Kendari dihadiri unsur Pemprov Sultra. -foto:ist-
Pernyataan ini memperlihatkan keseriusan Pemkot Kendari dalam menempatkan isu inflasi sebagai prioritas bersama. Inflasi, khususnya yang bersumber dari sektor pangan, tidak hanya berdampak pada angka statistik, melainkan juga langsung menyentuh kehidupan sehari-hari warga.
Oleh karena itu, melalui GPM, masyarakat diharapkan dapat mengakses sejumlah komoditas pokok dengan harga yang lebih ringan karena adanya subsidi pemerintah.
Adapun beberapa komoditas utama yang akan dipasarkan dalam program ini antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, telur, dan bawang merah.
Semua barang tersebut telah melalui mekanisme penyesuaian harga, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, program ini menjadi oase di tengah fluktuasi harga pasar yang kerap tidak menentu.
Selain itu, Pemkot Kendari juga mengambil langkah antisipatif dengan melibatkan Bulog, pelaku usaha lokal, serta jajaran pengamanan distribusi.
Peserta rapat koordinasi GPM dihadiri dari beberapa OPD yang tergabung dalam TPID. -foto:ist-
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan maupun praktik penimbunan yang dapat merugikan konsumen.
Sekda Kendari menekankan bahwa keberhasilan GPM tidak hanya terletak pada aspek ketersediaan barang, melainkan juga pada kejelasan informasi publik.
Pemerintah daerah diminta aktif menyampaikan jadwal, lokasi, dan tata cara pemanfaatan pasar murah agar masyarakat benar-benar terjangkau oleh manfaat program ini.
“Dengan komunikasi publik yang baik, masyarakat dapat bersiap dan memanfaatkan program ini seoptimal mungkin,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, GPM akan melibatkan berbagai instansi lintas sektor, mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, hingga Dinas Pertanian, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pengendalian inflasi bukan tugas satu instansi saja, melainkan kerja bersama yang membutuhkan sinergi kuat antar-lembaga.
Secara lebih luas, program ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menempatkan stabilisasi harga pangan sebagai agenda prioritas nasional. Sebagai ibukota provinsi, Kota Kendari menjadi etalase dalam menjaga kredibilitas daerah dalam menekan angka inflasi agar tetap terkendali.
Melalui pendekatan yang komprehensif, Pemerintah Kota Kendari optimis Gerakan Pangan Murah tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dalam setiap tantangan ekonomi yang mereka hadapi. Dukungan penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat akan menjadi penentu suksesnya langkah strategis ini.
Dengan demikian, GPM bukan hanya sekadar agenda musiman, melainkan instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat stabilitas harga, dan mendukung upaya bersama dalam mengendalikan inflasi daerah.
Kendari yang menjadi tuan rumah kini memikul tanggung jawab besar, sekaligus peluang untuk menunjukkan kepemimpinan dalam mengawal kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran. (Adv)
METRO KENDARI
Apresiasi Pusat Jadi Bukti, Pemkot Kendari Serius Kendalikan Inflasi Lewat Gerakan Pangan Murah

KENDARI, Bursa bisnis. id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mendapat apresiasi khusus dari pemerintah pusat, karena dinilai konsisten dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, secara virtual pada Selasa, 2 September 2025.
Dalam forum nasional yang diikuti seluruh kepala daerah tersebut, Kota Kendari disebut aktif melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 46 kali sepanjang tahun ini.
Jumlah ini menjadi salah satu yang terbanyak di Indonesia dan menunjukkan keseriusan Pemkot Kendari dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau, meski harga sejumlah komoditas pangan terus bergejolak.
Mendagri Tito Karnavian memimpin Rakornas penanganan inflasi melalui daring. -foto:ist-
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan bahwa apresiasi pemerintah pusat menjadi dorongan moral bagi jajaran Pemkot Kendari untuk semakin giat melaksanakan program-program pengendalian inflasi.
“Kami termotivasi dengan apresiasi dari pemerintah pusat untuk terus menggelar Gerakan Pangan Murah demi membantu masyarakat Kendari mendapatkan pangan dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Bagi Pemkot Kendari, apresiasi dari pemerintah pusat bukan sekadar penghargaan formal, melainkan pengakuan nyata atas kerja konsisten yang dilakukan di lapangan. Di tengah kondisi nasional di mana inflasi Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen, Kota Kendari menunjukkan keseriusan dengan menghadirkan solusi langsung bagi warganya.
Gerakan Pangan Murah yang digelar rutin tidak hanya menekan harga pangan, tetapi juga memberi akses lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga wajar.
Peserta Rakornas penanganan inflasi dari Pemkot Kendari. -foto:ist-
Hal ini semakin penting karena data BPS menunjukkan komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, beras, ikan segar, hingga cabai merah dan komoditas yang setiap hari dibutuhkan rumah tangga.
Apresiasi yang diberikan pemerintah pusat sejalan dengan instruksi Mendagri agar kepala daerah menaruh perhatian penuh pada pengendalian inflasi.
Mendagri bahkan menekankan perlunya kepala daerah berkoordinasi erat dengan Forkopimda serta tokoh masyarakat dan agama untuk menjaga stabilitas daerah.
“Kepala daerah harus terus berkoordinasi dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah. Kita harus fokus pada program pro-rakyat dan menunda kegiatan seremonial yang tidak mendesak agar upaya pengendalian inflasi berjalan optimal,” Kata Mendagri, Tito Karnavian
Instruksi ini semakin menegaskan bahwa apresiasi yang diterima Kota Kendari bukan datang begitu saja, melainkan karena pemerintah daerah benar-benar fokus pada program pro-rakyat.
Selain GPM, Pemkot Kendari juga aktif berkolaborasi dengan Bulog dalam menyalurkan beras subsidi (SPHP) yang menjadi bagian dari strategi nasional menjaga ketersediaan pangan.
Penanganan inflasi menjadi perhatian serius peserta Rakornas. -foto:ist-
Bulog melaporkan stok beras nasional hingga Agustus 2025 mencapai 3,93 juta ton dengan realisasi penyaluran 307.909 ton atau 20,53 persen dari target. Kendari menjadi salah satu daerah yang memanfaatkan program tersebut untuk menekan harga beras di pasaran.
Kehadiran Pemkot Kendari di garda depan pengendalian inflasi membuktikan bahwa apresiasi dari pemerintah pusat bukan sekadar simbol, melainkan hasil dari kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan jumlah pelaksanaan GPM yang terbilang masif, Kendari semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang tanggap terhadap dinamika ekonomi dan serius dalam melindungi daya beli warga.
Pemkot Kendari menegaskan bahwa apresiasi dari pusat akan menjadi pemacu semangat untuk memperluas cakupan program GPM, memperkuat operasi pasar, dan memastikan distribusi pangan berjalan lebih merata.
Selain itu, Pemkot juga akan mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan konsumsi pangan lokal, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah. (Adv)
-
ENTERTAINMENT6 years ago
Inul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years ago
Dihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years ago
Jelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years ago
Rumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years ago
Tenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years ago
OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Fokus3 months ago
Usai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
Entrepreneur6 years ago
Mengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha