Connect with us

KEUANGAN

OJK Minta PUJK Tingkatkan Perlindungan Konsumen Lewat Pengawasan Perilaku Pasar

Published

on

OJK menggelar kegiatan Penerapan Market Conduct di Jakarta

KENDARI, bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) terus meningkatkan perlindungan konsumen melalui penguatan pengawasan market conduct (perilaku pasar).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, bahwa pihaknya baru saja menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai implementasi market conduct yaitu Peraturan OJK nomor 6 Tahun 2022, tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

“Dalam rangka memperkuat implementasi market conduct di sektor jasa keuangan, dan mendorong keterbukaan serta transparansi informasi kepada konsumen sektor jasa keuangan, OJK baru saja menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai implementasi market conduct yaitu Peraturan OJK nomor 6 Tahun 2022,” kata Wimboh Santoso, dalam kegiatan tatap muka dengan pimpinan di sektor jasa keuangan di Jakarta, Kamis 7 Juli 2022.

Lebih lanjut, Wimboh menjelaskan, POJK nomor 6 tahun 2022 merupakan penyempurnaan regulasi terkait market conduct yang mengikat para pelaku jasa keuangan, diantaranya melalui kewajiban perancangan atau pengujian produk dan layanan keuangan untuk menilai potensi risiko kepada konsumen, serta pelaksanaan tahapan product life cycle sebelum suatu produk dan layanan keuangan diluncurkan kepada masyarakat.

Menurutnya, penerapan ketentuan ini tidak hanya berpihak kepada konsumen, namun juga menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan cost and benefit analysis.

Ditambahkannya, hasil yang diharapkan adalah jumlah pengaduan masyarakat atas produk dan layanan keuangan dapat berangsur-angsur menurun seiring dengan implementasinya.

“Oleh karena itu, market conduct menjadi penting agar lembaga jasa keuangan memiliki tanggung jawab atas instrumen keuangan atau investasi yang ditawarkan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko yang akan muncul di kemudian hari,” jelas Wimboh.

Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto dan para pimpinan dan Asosiasi Pelaku Industri Jasa Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kinerja OJK yang berperan besar dalam membantu pemerintah memulihkan perekonomian dari krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19.

“Komunikasi dan hubungan yang erat antara BI, OJK dan pemerintah kami apresiasi, karena hari ini kita bisa keluar dari situasi tersebut,” kata Airlangga.

Selain itu, Ia juga mengapresiasi kinerja OJK yang berhasil menjaga industri jasa keuangan tetap stabil, dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi seperti indeks harga saham yang sudah di atas 7.000 dan kredit perbankan yang sudah tumbuh 9,03 persen (yoy) pada Mei lalu.

“Ini membuktikan ekonomi sudah bergerak dan terimakasih kepada seluruh jajaran OJK yang akan berganti. Terima kasih Pak Wimboh dan seluruh jajaran komisioner OJK,” ucapnya.

Airlangga juga mengingatkan momentum pemulihan ekonomi harus terus dijaga, antara lain dengan terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat.

“Penerbitan POJK nomor 6 tahun 2022 diharapkan dapat memberikan kepastian dan keyakinan masyarakat untuk berkontribusi pada perekonomian nasional. Penekanan pengaturan ini mengenai edukasi, transparansi, perlakukan adil, pelaku bisnis yang bertanggung jawab, penyelesaian sengketa harus benar ditegakkan,” harapnya.

Laporan : Ikas

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KEUANGAN

Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan, OJK dan BI Sultra Gelar Seminar Edukasi Keuangan

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Tenggara (Sultra), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) Sultra menggelaar Seminar Edukasi Keuangan, Kamis 4 Agustus 2022.

Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Claro Kendari ini mengusung tema ‘Peran Digitalisasi Dalam Mendorong Peningkatan
Inklusi Keuangan’.

Dibuka oleh Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, seminat edukasi keuangan ini menghadirkan sejumlah pemateri, diantaranya Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Fitria Irmi Triswati dan R An An Andri Hikmat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Kantor OJK Sultra, Arjaya Dwi Raya menyampaikan, seminar edukasi keuangan itu dilaksanakan dalam rangka implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

Arjaya Dwi Raya, menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi OJK dan BI Sultra, untuk memberikan
pemahaman mengenai kebijakan regulator dalam mendukung inklusi keuangan, meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk memperluas akses masyarakat dan meningkatkan perlindungan konsumen pada layanan keuangan digital.

“Tranksaksi digitialitasi ini dapat dipakai oleh siapa saja, dan kami akan  melakukan edukasi untuk mengajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) untuk bertransaksi secara digitial,” ujarnya.

Tak hanya UMKM, OJK Sultra juga akan membantu rumah ibadah di Kota Kendari agar dapat memanfaatkan digitialitasi dalam melakukan transaksi.

“Kami akan mengajak para pelajar, sekolah, rumah ibadah, dan UMKM untuk bertransaksi digitial,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Kepala BI Sultra, Doni Septadijaya mengatakan, bertransaksi digitialitasi, ” ujarnya

Selain itu kepala Bank Indonesia (BI) Doni Septadijaya  mengatakan, masyarakat diuntungkan dengan adanya program transaksi digitial, karena memberikan kemudahan.

“Program transaksi digitialitasi adalah cara yang terbaik dan menguntungkan, dengan mempermudah kegiatan masyarakat kota kendari, masyarakat tidak usah repot-repot lagi dengan bolak balik pergi ke ATM untuk melakukan pembayaran atau yang lainnya,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Kendari, Sulakrnain Kadir menyampaikan kesiapan ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambut gelombang digitalisasi.

“Kendari siap menyambut gelombang digitalisasi yang akan datang dan tak dapat dihindari,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Lebih lanjut, Sulkarnain Kadir mengajak semua pihak untuk bersama-sama dan bahu membahu dan memastikan kesiapan dalam menghadapi gelombang digitalisasi.

“Mari kita sama-sama satukan potensi dan berkolaborasi dalam menyambut perubahan aktivitas ke digitalisasi,” katanya.

Sulkarnain juga menyampaikan harapannya, Kendari bisa menjadi daerah yang pertama di Sultra sebagai bagian dari perubahan aktivitas transaksi keuangan ke digitalisasi.

“Sehingga bisa menginspirasi daerah lain, ataupu  kelompok-kelompok masyarakat kita untuk siap menghadapi kemajuan teknologi,” harapnya.

Menurutnya, dengan konsep digitalisasi, banyak hal yang lebih bisa dilakukan dan bisa memperluas cakupan pelayanan.

Kini, Pemkot Kendari menyasar tiga segmen dalam penerapan digitialitasi keuangan yakni pelajar, rumah ibadah dan UMKM.

“Semakin mudah mempertanggungjawabkan apa yang dilaksanakan di pemerintahan. Karena semua sudah terekam baik melalui digital,” pungkasnya.

Liputan : Ikas

Continue Reading

KEUANGAN

Indonesia – Islamic Development Bank Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Bangun Jalan

Published

on

By

Indonesia melalui Kementerian Keuangan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Islamic Development Bank untuk membangun infrastruktur jalan Trans South-South Tahap 2

JAKARTA, bursabisnis.id – Dalam rangkaian Sidang Tahunan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank – IsDB), Pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan Trans South-South tahap 2 (TRSS-2) dengan IsDB.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, dengan Vice President (Operation) IsDB, Mr. Mansur Muhtar dan disaksikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati beserta Presiden IsDB, Dr. Muhammad Sulaiman Al Jaseer. Melalui perjanjian ini, IsDB akan memberi pembiayaan sebesar USD150 juta dari total biaya pembangunan TRSS-2 sebesar USD450 juta dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah islam.

Tujuan dari pembangunan infrastruktur jalan TRSS-2 tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di seluruh Jawa bagian Selatan. Disamping itu, dengan adanya jalan TRSS-2 ini dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan transportasi jalan melalui pengembangan/pembangunan ruas jalan baru sepanjang Pantai Selatan Pulau Jawa. Ruas jalan yang akan dibangun berlokasi di propinsi Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Jalan tol dengan estimasi panjang sekitar 67.78 km (termasuk jembatan sepanjang 443.1 m) akan meliputi wilayah kabupaten Tulungagung, Blitar, Malang, dan Bantul. Selain dengan IsDB, pembiayaan infrastruktur ini juga bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), dengan modalitas pendanaan terpisah. Selanjutnya implementasi pembangunan jalan dan jembatan tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebelumnya, IsDB juga berpartisipasi dalam pembiayaan proyek TRSS-1 sebesar USD 250 juta (Service Ijarah USD 15 juta dan Istisnaa USD 235 juta), dimana perjanjian pembiayaan ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2017 dan akan closed pada tahun 2023. Pembangunan infrastruktur TRSS-1 sepanjang 100 km dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah menyambung koridor selatan pulau Jawa sepanjang 1400 km.

Harapannya, pada saat keseluruhan pembangunan infastruktur diselesaikan maka waktu tempuh perjalanan dapat dipotong hingga setengahnya. Dengan kondisi transportasi yang semakin lancar dan singkat, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut diharapkan akan semakin meningkat dan dapat mendorong kenaikan pendapatan masyarakat.

Pembiayaan TRSS ini merupakan bagian dari keseluruhan komitmen kerja sama Pemerintah Indonesia dan IsDB untuk terus mengembangkan kemitraan pembangunan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara anggota dan ekonomi terbesar IsDB. Saat ini Indonesia sedang melaksanakan lima proyek kegiatan yang dibiayai oleh IsDB di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pertanian dan perhubungan dengan total nilai lebih dari USD 1 milyar.

Dalam kerangka kerja sama tersebut, Indonesia dan IsDB sedang merumuskan Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk periode 2022 – 2025. MCPS tersebut akan mendorong pelaksanaan pembangunan melalui dua pillar, yaitu: pilar I, pembangunan infrastruktur yang hijau dan berkelanjutan yang difokuskan kepada sektor energi bersih dan terbarukan, transportasi multimoda, pertanian dan pembangunan pendesaan, pengembangan sektor urban dan sanitasi, serta sektor ICT dan digitalisasi. Sedangkan pilar II, pengembangan sumber daya manusia diharapkan mencakup sektor-sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, UKM, dan penciptaan lapangan kerja.

Indonesia dan IsDB berkomitmen untuk membangun kemitraan yang sejajar (equal partnership), dengan saling membantu termasuk melalui pengembangan kerja sama pengetahuan dan pengalaman terbaik.

Laporan : Leesya

Continue Reading

KEUANGAN

Hingga April 2022, BI Sultra Temukan Peredaran 227 Lembar Uang Palsu

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Hingga April 2022, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan 227 lembar lembar uang palsu yang beredar di bumi anoa.

Kepala Perwakilan BI Sultra, Aryo Wibowo T Prasetyo mengatakan, bahwa pihaknya menemukan peredaran 227 lembar uang palsu.

Lebih lanjut, Aryo menambahkan, ratusan lembar uang palsu yang ditemukan dalam kurun waktu empat bulan terakhir ini rata-rata uang pecahan  Rp100 ribu.

“Meningkat jika dibandingkan temuan tahun sebelumnya yang tercatat 211 lembar,” ujar Aryo Wibowo T, Selasa 31 Mei 2022.

Disebutkannya, bahwa temuan uang palsu pada 2018 dan 2019 sudah dimusnahkan awal Januari 2020.

“Sedangkan temuan uang palsu tahun 2020-2021 sudah diserahkan ke Polda Sultra,” tambahnya.

Aryo menegaskan, bahwa peredaran uang palsu itu dapat ditekan jika masyarakat terus menggunakan transaksi secara digital, salah satunya dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran non tunai.

Liputan : Ikas

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.