Connect with us

Entrepreneur

Pelaku Usaha Kehutanan Indonesia Berkomitmen Kelola Hutan Secara Lestari

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id – Indonesia berharap para member lembaga pengembang sertifikasi pengelolaan hutan Forest Stewardship Council (FSC) bisa menyetujui mosi 37/2021 untuk memberi kesetaraan kepada seluruh pelaku usaha kehutanan di dunia pada semua skala usaha dalam pengembangan hutan lestari.

“Kami berharap mosi 37/2021 bisa disetujui oleh member FSC sehingga ada kesetaraan bagi semua pelaku usaha di Indonesia dan seluruh dunia dalam pengembangan hutan lestari,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Silverius Oscar Unggul pada sebuah diskusi di Jakarta pada Selasa 27 September 2022.

FSC yang merupakan salah satu pengembang sertifikasi pengelolaan hutan terkemuka di dunia berencana untuk membahas mosi 37/2021 pada General Assembly di Bali, 9-14 Oktober 2022.

Salah satu poin penting dalam mosi itu adalah perubahan cut of date yang menjadi batas diperbolehkannya konversi hutan alam dalam pembangunan hutan tanaman dari November 1994 menjadi 31 Desember 2020.

Cut of date November 1994 selama ini dinilai menjadi kendala dalam penerapan sertifikasi FSC untuk hutan tanaman di Indonesia.

Selain soal perubahan cut of date, mosi 37/2021 juga berisi kebijakan soal Remedy Framework yang mewajibkan konversi hutan alam diperbaiki secara lingkungan dan sosial.

Jika mosi ini disetujui bisa mendukung target FSC untuk mensertifikasi hutan 300 juta hektare. Di sisi lain, adanya Remedy Framework juga bisa mendukung ambisi FSC yang mendorong perluasan kegiatan rehabilitasi dan restorasi hutan.

Menurut Onte, panggilan akrab Silverius Oscar, pelaku usaha kehutanan di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk pengelolaan hutan lestari. Di sisi lain, regulasi yang kini diterapkan pemerintah juga sangat kuat untuk mendorong pengelolaan hutan lestari.

Kadin juga memiliki program Net Zero Hub untuk mendorong pelaku usaha di tanah air menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan mencapai net zero emmision.

Onte mengungkapkan, pelaku usaha kehutanan di Indonesia bukan hanya yang berskala besar, tapi juga ada yang berskala menengah bahkan skala rakyat seiring
kebijakan pemerintah yang membuka peluang skema perhutanan sosial.

“Pelaku usaha di Indonesia dari berbagai skala layak mendapat peluang untuk bisa mengikuti skema sertifikasi FSC,” imbuhnya.

Lebih lanjut Onte menjelaskan, dengan memperoleh sertifikat FSC maka ada peluang bagi produk-produk kehutanan Indonesia memasuki pasar-pasar tertentu yang memang mempersyaratkan sertifikat FSC.

Sementara itu Sekjen Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Purwadi Soeprihanto mengatakan komitmen Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari sesungguhnya sudah dibuktikan dengan adanya Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang diterapkan secara mandatory.

SVLK secara internasional juga mendapat pengakuan diantaranya adalah sebagai satu-satunya skema sertifikasi yang disetarakan sebagai lisensi FLEGT oleh Uni Eropa.

“Dengan SVLK ditambah sertifikat voluntary seperti FSC maka rekognisi pasar terhadap produk kehutanan Indonesia bisa semakin luas,” kata dia.

Purwadi mengatakan dengan persetujuan mosi 37/2021 pada General Assembly FSC,  maka diharapkan luas hutan di dunia yang tersertifikasi semakin luas dan memberi kesempatan yang sama untuk perbaikan tata kelola hutan di berbagai belahan dunia.

Sementara itu Peneliti Pusat Studi Kehutanan Internasional (Cifor) Prof. Herry Purnomo mendukung jika batas cut of date FSC menyesuaikan dengan kondisi pada sebuah negara atau wilayah.

“Secara scientific standard seharusnya adaptif sesuai konteks. Tidak ada satu standard yang cocok untuk semua kondisi karena ekosistem atau sosialnya pasti berbeda,” katanya.

Laporan : lina

Continue Reading

Entrepreneur

Rayakan Ultah Ke 52, HIPMI Dapat Kado Hari Kewirausahaan

Published

on

By

Presiden Joko Widodo

JAKARTA, Bursabisnis.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres), terkait penetapan 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional.

Penetapan tanggal tersebut ternyata bertepatan dengan hari terbentuknya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke 52 tahun 2024.

“Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar HIPMI yang hari ini merayakan ulang tahun,” kata Jokowi saat memberikan sambutan yang disiarkan langsung Metro TV.

“Sebagai kado ulang tahun tadi sudah didahului Ketum. Sebetulnya tadi tak usah saya bisiki, timing yang begitu sangat sempit dari mobil ke sini saya tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional dalam bentuk Keppres,” lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan usulan tersebut sudah diajukan oleh para pendiri hingga Ketum Hipmi.

Penulis : Tam

Continue Reading

Entrepreneur

Dunia Cepat Berubah, Pelaku Ekonomi Kreatif Harus Lakukan Inovasi

Published

on

By

Kemenparekraf mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi. -foto:kemenparekraf.go.id-

BANTEN, Bursabisnis.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Banten untuk selalu meningkatkan inovasi dan adaptasi di segala situasi melalui program Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI).

“Dunia cepat sekali berubah, oleh karena itu kalian jangan berhenti di sini, harus lakukan inovasi. Cari sesuatu yang baru dan challenge yourself,” kata Menparekraf Sandiaga dalam sambutannya dalam Pameran AKI 2024 di Summarecon Mall Serpong sebagaimana dilansir dari laman Kemenparekraf.go.id pada Minggu, 9 Juni 2024.

Sandiaga juga mendorong 38 UMKM peserta AKI 2024 Banten agar tidak sungkan bertanya kepada para super mentor yang hadir dalam pameran ini.

Selain itu, Menparekraf Sandiaga berpesan kepada para peserta agar selalu adaptif terhadap situasi di sekitar dan sigap mengambil peluang usaha.

“Saat ini kita terus bergerak dari satu titik ke titik lain, jadi kalian juga tidak boleh tinggal diam di satu titik. Kalian harus adaptif dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sosial yang ada di depan,” katanya.

Tidak hanya itu, Menparekraf Sandiaga mengatakan pentingnya menjaga silaturahim antara pelaku ekraf dangan berbagai pihak agar peluang-peluang usaha baru dapat terbuka lebar.

“Kita harus membangun relasi dan networking serta kita ciptakan kolaborasi yang seluas-luasnya. Karena setiap silaturahim bisa memperpanjang umur dan melapangkan rezeki,” ujar Sandiaga.

Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Muhammad Neil El Himam; Direktur Kuliner, Kriya, Desain, dan Fesyen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Yuke Sri Rahayu; serta CEO Mindblowon Studio, Rahman Azhari.

Sumber : Kemenparekraf.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Entrepreneur

Menteri PUPR Ingatkan GAPENSI, Gunakan Produk Impor Pasti Dibongkar

Published

on

By

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuka Munas GAPENSI.-foto:pu.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, berpesan agar Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) sebagai salah satu mitra strategis Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur nasional, dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan kinerja industri konstruksi.

Ini disampaikan Basuki saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) GAPENSI XV Tahun 2024 dengan tema “Sinergi dan Inovasi GAPENSI Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman pu.go.id pada Jumat, 7 Juni 2024.

“Pertama dalam memberdayakan usaha kecil di sektor jasa konstruksi. Dengan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Air Minum dan Sanitasi, semua kita peruntukan untuk pengusaha-pengusaha daerah dengan menggunakan e-katalog. Kita rasakan dengan e-katalog hasilnya jauh lebih baik karena yang terpilih adalah yang benar-benar mempunyai kemampuan yang real,” katanya.

Menteri Basuki juga mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) yang telah dikembangkan Kementerian PUPR, antara lain registrasi pengalaman badan usaha melalui aplikasi Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) serta registrasi peralatan yang dimiliki melalui Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

“Kemudian memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Kalau saya mendapati di lapangan ada produk-produk impor yang menggunakan APBN pasti saya bongkar, karena saya punya tanggung jawab memanfaatkan APBN untuk produk dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, GAPENSI juga diharapkan dapat menginisiasi kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi on-site, khususnya untuk jenjang 1 s/d 6.

“Saya sangat berharap GAPENSI tetap tumbuh lebih kuat. Mudah-mudahan Munas ini dapat memilih pemimpin yang mempunyai niat mengabdi untuk negeri,” tutupnya.

Rangkaian acara Munas GAPENSI XV Tahun 2024 berlangsung selama 3 hari pada 5-7 Juni 2024 dan dihadiri oleh 50 orang undangan, 60 orang peserta biasa, 175 peserta penuh, dan 215 peserta peninjau. Agenda utama Munas ini yaitu pemilihan serta pelantikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) GAPENSI masa bakti tahun 2024-2029.

“Acara ini merupakan momen penting bagi kita untuk berdiskusi dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya kita membangun masa depan jasa konstruksi di Indonesia yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menjadikan Munas GAPENSI ini sebagai momentum untuk bersinergi dan berinovasi menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ketua Penyelenggara Munas GAPENSI XV Bambang Rahmadi.

Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Taufik Wijoyono, dan Ketua Umum BPP GAPENSI Iskandar Z. Hartawi.

Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Bisnis Media Sentosa - Bursabisnis.ID