Connect with us

Entrepreneur

Gapensi Sultra Akui Kenaikan BBM, Berdampak Terhadap Semua Sektor Jasa

Published

on

Ketua BPD Gapensi Sultra, Hasdar SE

KENDARI, bursabisnis.id – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak 3 September 2022 lalu, sangat dirasakan oleh semua sektor usaha jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Baik itu usaha jasa yang menggunakan BBM harga industri, maupun BBM subsidi, sangat dirasakan dan saling mempengaruhi. “Sangat terasa sekali dampaknya bagi kami pelaku usaha jasa konstruksi,” kata Hasdar SE Ketua Badan Pengurus Daerah Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia ( BPD Gapensi) Provinsi Sultra pada Senin, 19 September 2022.

Sebagaimana diketahui Per 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Solar, Pertalite dan Pertamax.

Masing-masing menjadi Rp 6,800 per liter untuk Solar, Rp 10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp 16,500 per liter untuk Pertamax.

Mengapa bisa saling mempengaruhi antara usaha jasa yang menggunakan BBM harga industri dengan BBM subsidi? Menurut Hasdar banyak faktor yang saling mempengaruhi.

Misalnya, pengusaha jasa konstruksi dalam mengoperasikan alat berat menggunakan BBM industri. Tetapi di lain sisi, material yang dibutuhkan menggunakan jasa angkutan menggunakan BBM subsidi.

“Seperti kita butuh pasokan material pasir, semen atau besi di suatu lokasi. Kadang pasokan material dari toko bahan bangunan membutuhkan dua sampai tiga hari baru didrop. Demikian juga truk pengangkut pasir atau batu, telat mengangkut material,” beber Hasdar.

Penyebab terjadinya keterlambatan pasokan material dari toko ke lokasi proyek, karena mobil toko bahan bangunan antri di SPBU untuk mengisi BBM. Kondisi yang sama juga dialami penyedia material pasir atau batu.

Mantan Ketua BPC Gapensi Kota Kendari ini, menyarankan agar kenaikan BBM tidak terlalu berpengaruh di semua usaha sektor jasa, pemerintah harus menyediakan stok BBM yang memadai di seluruh SPBU.

“Bagi kami, tak mengapa harga dinaikkan asalkan stoknya cukup tersedia di SPBU. Nah persoalannya sekarang, harga BBM sudah naik tapi orang masih antri membeli di SPBU. Nah inilah yang saling mempengaruhi semua sektor usaha jasa,” jelasnya.

Laporan : Leesya

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Entrepreneur

Ketua Kadin Sultra Dapat Penghargaan Sultra Award

Published

on

By

Ketua Kadin Sultra Anton Timbang menerima penghargaan.

KENDARI, bursabisnis.id – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) Anton Timbang dapatkan penghargaan Sultra Award dari salah satu media di Kota Kendari dengan kategori tokoh inovatif akselerasi investasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Ali Mazi disalah satu hotel di Kendari pada Selasa, 4 Oktober 2022.

Perlu diketahui bahwa peran Anton Timbang dalam bersinergi membangun ekonomi Sultra meliputi sektor ekonomi kerakyatan dengan menstimulus atau mengembangkan perekonomian UMKM.

Kemudian, hirilisasi industri aspal buton, dan mendorong industri pertambangan Sultra sebagai masa depan ekonomi Indonesia.

Kemudian Kadin Sultra memiliki agenda kerja dalam percepatan hilirisasi industri aspal Buton dan nikel.

Agenda tersebut telah disampaikan dan diterima dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Bali pada tanggal 2-4 Desember 2021 lalu.

Sementara di sektor pertambangan, hilirisasi industri nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) diyakini sudah on the track.

Saat ini, Kadin Sultra juga sedang melakukan langkah-langkah persiapan pembangunan industri nikel di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) yang tergabung dalam konsorsium PT. Terra Paradisaea.

Smelter ini, untuk menunjang operasi smelter dengan produk Mixed Sulfide Precipitate (MSP). Dengan kadar nikel 0,9 sampai 1,5 sementara cobalt dari 0,04 hingga 0,1.

“Teknologi yang digunakan adalah Hidrometalurgi High Pressure Acid Leaching (HPAL), dengan kapasitas produksi MSP sebesar 144.000 ton per tahun dan membutuhkan input produksi sebesar 4,3 juta ton bijih nikel limonite per tahun,” kata Anton Timbang.

Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi berharap kepada para tokoh yang menerima penghargaan Sultra Award agar menjadikan penghargaan tersebut bagian dari pelecut semangat untuk mempersembahkan kinerja dan dedikasi terbaik dalam membangun Sultra yang lebih maju.

“Semoga ke depan bisa terus bersinergi dan berakselerasi optimal dalam bersinergi memajukan Sultra,” kata Ali Mazi.

Laporan : Leesya

Continue Reading

Entrepreneur

Pelaku Usaha Kehutanan Indonesia Berkomitmen Kelola Hutan Secara Lestari

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Indonesia berharap para member lembaga pengembang sertifikasi pengelolaan hutan Forest Stewardship Council (FSC) bisa menyetujui mosi 37/2021 untuk memberi kesetaraan kepada seluruh pelaku usaha kehutanan di dunia pada semua skala usaha dalam pengembangan hutan lestari.

“Kami berharap mosi 37/2021 bisa disetujui oleh member FSC sehingga ada kesetaraan bagi semua pelaku usaha di Indonesia dan seluruh dunia dalam pengembangan hutan lestari,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Silverius Oscar Unggul pada sebuah diskusi di Jakarta pada Selasa 27 September 2022.

FSC yang merupakan salah satu pengembang sertifikasi pengelolaan hutan terkemuka di dunia berencana untuk membahas mosi 37/2021 pada General Assembly di Bali, 9-14 Oktober 2022.

Salah satu poin penting dalam mosi itu adalah perubahan cut of date yang menjadi batas diperbolehkannya konversi hutan alam dalam pembangunan hutan tanaman dari November 1994 menjadi 31 Desember 2020.

Cut of date November 1994 selama ini dinilai menjadi kendala dalam penerapan sertifikasi FSC untuk hutan tanaman di Indonesia.

Selain soal perubahan cut of date, mosi 37/2021 juga berisi kebijakan soal Remedy Framework yang mewajibkan konversi hutan alam diperbaiki secara lingkungan dan sosial.

Jika mosi ini disetujui bisa mendukung target FSC untuk mensertifikasi hutan 300 juta hektare. Di sisi lain, adanya Remedy Framework juga bisa mendukung ambisi FSC yang mendorong perluasan kegiatan rehabilitasi dan restorasi hutan.

Menurut Onte, panggilan akrab Silverius Oscar, pelaku usaha kehutanan di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk pengelolaan hutan lestari. Di sisi lain, regulasi yang kini diterapkan pemerintah juga sangat kuat untuk mendorong pengelolaan hutan lestari.

Kadin juga memiliki program Net Zero Hub untuk mendorong pelaku usaha di tanah air menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan mencapai net zero emmision.

Onte mengungkapkan, pelaku usaha kehutanan di Indonesia bukan hanya yang berskala besar, tapi juga ada yang berskala menengah bahkan skala rakyat seiring
kebijakan pemerintah yang membuka peluang skema perhutanan sosial.

“Pelaku usaha di Indonesia dari berbagai skala layak mendapat peluang untuk bisa mengikuti skema sertifikasi FSC,” imbuhnya.

Lebih lanjut Onte menjelaskan, dengan memperoleh sertifikat FSC maka ada peluang bagi produk-produk kehutanan Indonesia memasuki pasar-pasar tertentu yang memang mempersyaratkan sertifikat FSC.

Sementara itu Sekjen Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Purwadi Soeprihanto mengatakan komitmen Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari sesungguhnya sudah dibuktikan dengan adanya Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang diterapkan secara mandatory.

SVLK secara internasional juga mendapat pengakuan diantaranya adalah sebagai satu-satunya skema sertifikasi yang disetarakan sebagai lisensi FLEGT oleh Uni Eropa.

“Dengan SVLK ditambah sertifikat voluntary seperti FSC maka rekognisi pasar terhadap produk kehutanan Indonesia bisa semakin luas,” kata dia.

Purwadi mengatakan dengan persetujuan mosi 37/2021 pada General Assembly FSC,  maka diharapkan luas hutan di dunia yang tersertifikasi semakin luas dan memberi kesempatan yang sama untuk perbaikan tata kelola hutan di berbagai belahan dunia.

Sementara itu Peneliti Pusat Studi Kehutanan Internasional (Cifor) Prof. Herry Purnomo mendukung jika batas cut of date FSC menyesuaikan dengan kondisi pada sebuah negara atau wilayah.

“Secara scientific standard seharusnya adaptif sesuai konteks. Tidak ada satu standard yang cocok untuk semua kondisi karena ekosistem atau sosialnya pasti berbeda,” katanya.

Laporan : lina

Continue Reading

Entrepreneur

Lindungi Pengusaha, Kadin Kerjasama Kemenkumham Sultra

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sultra bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sultra, melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan kerjasama tersebut terkait, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan perseroan perorangan, bertempat disalah satu hotel di Kota Kendari, Senin, 8 Agustus 2022.

Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan bahwa kegiatan  tersebut merupakan hal yang membahagiakan baginya, sebab pemerintah melalui Kemenkumham telah mengajak pihaknya untuk lebih memahami dan memfasilitasi layanan hukum pendaftaran hak kekayaan intelektual dan Perseroan Perorangan.

Ia menyampaikan, bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bentuk penghargaan, pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak cipta dan karya masyarakat.

“Yang tanpa disadari, saat ini untuk mengurus izin usaha dengan mencantumkan nama dan logo perusahaan sebagai identitas perusahaan, kita memiliki hak yang tidak dapat digunakan oleh pihak lain untuk mengambil keuntungan diluar kewenangannya,” jelasnya.

Demikian pula dengan produk yang dihasilkan dengan merek yang telah didaftarkan secara resmi, kata dia tentu akan ada mekanisme yang harus dilakukan.

“Sehingga kegiatan ini menjadi sangat penting untuk dipahami,” ucapnya.

Kadin Sultra juga mengapresiasi terobosan Kemenkumham dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, konsep perseorangan, yang memungkinkan UMKM melakukan scale up usaha, akses pembiayaan perbankan dan keringanan pajak dengan pembiayaan dengan waktu tertentu.

Lanjut, ia membeberkan bahwa sejauh ini Kadin Sultra telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan berbagai pihak, meliputi bidang usaha di sektor perbankan, asuransi, pasar modal, media, perhotelan, pelayanan kesehatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

“Kerjasama-kerjasama tersebut telah kami tindaklanjuti dengan berbagai kegiatan konkret,” pungkasnya.

Tempat sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba mengatakan bahwa, penandatanganan naskah nota kesepahaman dengan Kadin Sultra terkait Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan Perseroan Perorangan.

Ia mengungkapkan, bahwa MoU yang dilakukan bukan hanya dengan pihak Kadin Sultra saja, tetapi juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Sultra, tentang layanan hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Yang salah satu lingkupnya tentang kekayaan intelektual,” ucapnya.

Kemudian kepada DPRD tentang pembentukan peraturan daerah. Lalu kepada Pemerintah Provinsi Sultra, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah tentang penyuluhan hukum terpadu.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi berharap giat tersebut dapat memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan ekonomi kreatif di Provinsi Sultra.

“Serta, perlindungan khazanah tradisi budaya masyarakat Provinsi Sultra,” ujarnya.

“Kita patut bersyukur dan berbangga menjadi warga masyarakat Sultra karena kita mewarisi khazanah intelektual dan Sumber Daya Alam yang banyak,” tutupnya.

Laporan : Leesya

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.