WAKATOBI, Bursabisnis. Id – PT. Wakatobi Dive Resort (WDR) baru-baru ini mendapat protes dari masyarakat, karena dinilai merusak lingkungan laut dengan cara melakukan pengerukan pasir tanpa izin.

Hal tersebut memicu banyak komentar dan tanggapan publik, baik dari kelompok masyarakat, tokoh lrovinsi dan para aktifis diberbagai kalangan.

Bahkan mereka meminta untuk dilakukan penegakan hukum atas dugaan pengrusakan lingkungan yang di lakukan pihak WDR di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia  Timur.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Arman Alini mengungkapkan, sebagai investor yang hadir di Kabupaten Wakatobi PT. WDR patut di support, namun harus juga disadari bahwa persoalan lingkungan dan manajemen perusahaan harus berpihak kepada masyarakat setempat.

” Kita Support dalam rangka pelestarian dan pengelolaan lingkungan laut yang lestari, tapi kalau patroli yang dilakukan swasta secara sepihak atas nama WDR kita tidak sepakat seperti itu, apalagi dengan nelayan lokal yang mereka juga mencari kehidupan di laut artinya harapan kita WDR lebih kooperatif menjalankan bisnis pariwisata di Pulau Tomia, ” ujarnya.

Selain itu, Ia Juga mendapat banyak laporan adanya pembatasan nelayan melakukan aktifitas memancing ikan diseputaran wilayah penyelaman WDR.

Pembatasan itu menurutnya, tidak perlu sebab para nelayan lokal sangat paham ketika ada aktifitas tamu WDR yang menyelam, mereka memilih menghindar.

” Kita juga ini membela hak-hak nelayan kita karena mereka juga mencari kehidupan di laut itu dengan ramah lingkungan, harapan kita pihak WDR ini tidak mengusik nelayan kita selagi mereka melakukan aktifitas dengan ramah lingkungan, ” ujar Arman anggota DPRD dua periode itu.

Selain itu Arman Alini juga menilai kontribusi PT. WDR perlu di tinjau ulang, sebab selama ini PT. WDR hanya membayar pajak botel dan restoran ke pemerintah daerah, sementara disinyalir sudah banyak tambahan bangunan di dalamnya.

” Dia dalam bentuk pajak hotel dan restoran yang penagihannya itu kalau saya tidak salah konfirmasi dengan Bappeda itu dibayarnya setiap tahun kisaran angkanya itu Rp 800 juta sampai Rp 1 Milyar  pertahunnya, tapi mestinya juga kita harus review ulang, harus dihitung ulang secara transparan agar PAD nya sesuai dengan ketentuan yang ada, ” jelasnya.

Lanjutnya, tentu kita bersyukur ada juga feedbaknya dari perusahaan asing tapi di sisi lain kita butuh transparansi, karena di situ ada pemanfaatan bandara kemudian penambahan villa baru, sehingga kita berharap kepada pemerintah daerah untuk menghitung ulang apakah semua kewajiban WDR itu sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh aturan atau tidak.

Lantas, juga ada dugaan kuat penggunaan pembangunan fasilitas di PT. WDR menggunakan material lokal, hal itu dinilai perlu ada pengawasan dari semua stakeholder kalau memang lingkungan  harus dijaga, jangan disatu sisi ada pelarangan disisi lainya pihak swasta dibiarkan merusak lingkungan.

” Apa lagi kita ini taman nasional setiap aktifitas pembangunan di laut dan pesisir dlharus dilengkapi dengan dokumen lingkungan, ” imbuhnya.

Laporan : Ful

Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan wisatawan adalah prioritas utama dalam pengelolaan destinasi nasional, termasuk Raja Ampat.

Meskipun terdapat dinamika di lapangan, termasuk penutupan akses sementara di Pulau Wayag dan Manyaifun Batangpele, serta pro-kontra terkait isu tambang nikel, pemerintah memastikan bahwa aktivitas pariwisata di Raja Ampat tetap berlangsung dengan aman dan terkendali.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat lokal untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan keselamatan destinasi. Dalam koordinasi ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan arahan langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk menjamin sinergi penuh antarlembaga dan masyarakat dalam melindungi wisatawan dari potensi gangguan.

Raja Ampat merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Nasional Prioritas sekaligus bagian dari UNESCO Global Geoparks (UGGp). Pemerintah tengah menyiapkan arah kebijakan jangka panjang melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Rancangan Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat, di mana kawasan ini ditetapkan sebagai model High Quality Sustainable Tourism yang dikembangkan secara berkelanjutan dan terintegrasi, dengan menyeimbangkan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial budaya.

“Kementerian Pariwisata terus memantau perkembangan situasi secara saksama dan siap mengambil langkah-langkah adaptif untuk mendukung masyarakat lokal, agar tetap menjadi pilar utama dalam pembangunan pariwisata yang berdaya tahan dan inklusif. Jadi, wisatawan tetap aman berkunjung ke Raja Ampat,” kata Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.

Di luar Wayag dan Batangpele, masih ada pulau dan spot diving seperti Manta Point, Cross Wreck, Cape Kri, dan Blue Magic, yang dapat dieksplor keindahannya oleh wisatawan, tambah Widiyanti.

Terakhir, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, untuk bersama-sama menjaga kelestarian dan reputasi Raja Ampat sebagai salah satu ikon pariwisata unggulan Indonesia. Kami ingin menghadirkan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia, serta memperkuat posisi Raja Ampat di mata wisatawan global.

Sumber : kemenpar.go.id

Laporan : Tam

WAKATOBI, Bursabisnis.id – Perusahaan asing PT. Wakatobi Dive Resort (WDR) diduga melakukan aktivitas ilegal pengerukan laut yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang di Wilayah Taman Nasional Wakatobi.

Akibatnya Warga setempat dan sekitarnya melakukan aksi unjuk rasa di lokasi PT. WDR, Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia Timur.

Menindaklanjuti kejadian tersebut Taman Nasional Wakatobi dengan segera menghentikan aktifitas penggalian alur dimaksud, kemudian memanggil terduga pelaku untuk dimintai keterangan.

” Hasil pengumpulan bahan dan keterangan, diketahui bahwa terduga pelaku tidak mengetahui bahwa aktivitas penggalian yang dilakukan merupakan aktivitas yang dilarang sehingga terduga pelaku menutup kembali hasil galian tersebut, ” kata Humas Balai Taman Nasional Wakatobi Hendrawan pada Rabu, 11 Juni 2025.

Diungkapkan pada tanggal 9 Juni 2025 dilakukan pertemuan antara peserta aksi demonstrasi dengan pihak PT. Wakatobi Dive Resort yang disaksikan oleh Kapolsek Tomia, Kapolsek Tomia Timur, Danramil 1413-08 Tomia dan Balai Taman Nasional Wakatobi diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Tercapainya kesepakatan antara massa aksi dan pihak PT. Wakatobi Dive Resort mengenai pemberhentian sementara patroler WDR (Terlampir).

b. Dalam isi berita acara kesepakatan pada tanggal 9 Juni 2025 bertempat di Ruang pertemuan PT. Wakatobi Dive Resort bahwa:

* Dihentikan sementara waktu aktivitas patroli yang menjadi suport oleh PIHAK PT. Wakatobi Dive Resort;

* Kesepakatan itu akan dilakukan evaluasi oleh seluruh pihak terkait agar memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaanya;

* Hasil evaluasi akan di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Pulau Tomia.

Sementara itu, Korlap LSM-Central Aspirasi Dan Koordinasi Masyarakat Wakatobi Rozik yang berada di Kota Baubau, menuntut agar Pihak PT. WDR diproses secara hukum.

Apalagi menurutnya, sering terjadi pengusiran nelayan lokal yang mencari ikan di sekitaran PT. WDR itu.

” Mengutuk keras aksi pengusiran atau pelarangan yang diduga dilakukan oleh pihak patroli/securyti perusahaan PT. Wakatobi Dive Resort terhadap masyarakat nelayan lokal Pulau Tomia yang mencari nafkah seperti memancing, memasang bubu, memanah ikan saat air laut pasang maupun surut di beberapa titik, ” tulisnya. Rabu, 11 Juni 2025.

Ia juga meminta ada keterbukaan mengenai hasil pengawasan Taman Nasional Wakatobi terhadap aktivitas ilegal di Perairan Laut Wakatobi.

Laporan : Pul
Editor : Tam