Connect with us

KOMODITI

POPSI Minta Presiden Joko Widodo Moratorium Sawit

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id — Asosiasi petani sawit yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) meminta Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang Inpres No. 8/2018 tentang evaluasi izin dan peningkatan produktivitas atau moratorium sawit.

Asosiasi yang terdiri atas Serikat Petani kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR), dan Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (JaPSBI) menilai moratorium sawit masih sangat diperlukan untuk memperbaiki rantai pasokan, penyelesaian masalah sawit dalam kawasan hutan, dan perbaikan produktivitas, sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Moraturium juga dinilai perlu untuk percepatan penyelesaian legalitas petani, pemetaan dan pendataan petani swadaya baik dalam area penggunaan lain (APL) maupun dalam kawasan, mendorong kepatuhan perusahaan dalam alokasi 20 persen untuk masyarakat yang belum direalisasikan, dan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea menjelaskan bahwa dengan total luasan perkebunan sawit Indonesia yang mencapai 16,38 juta hektare saat ini, produksi CPO setiap tahun mengalami surplus di kisaran 4,5 juta sampai 5 juta ton. Oleh karena itu, moratorium sawit dia nilai harus dilanjutkan guna meredam pembukaan lahan baru perkebunan sawit.

“Pemerintah harusnya fokus saja pada peningkatan produktivitas petani sawit salah satunya melalui program PSR [peremajaan sawit rakyat] sehingga produktivitas bisa naik menjadi 20 sampai 25 ton TBS [tandan buah segar] per hektare,” kata Pahala dalam pernyataan asosiasi yang dikutip Sabtu (26/6/2021).

Pahala mengatakan ketiadaan moraturium bisa meningkatkan surplus pasokan sampai dua kali lipat dari situasi sekarang. Pasokan yang berlebih bakal memicu turunnya harga TBS di tingkat petani. Sementara itu Sekjen SPKS Mansuetus Darto mengatakan selama moratorium sawit tiga tahun terakhir, belum ada akselerasi penyelesaian legalitas petani sawit baik terkait surat tanda daftar budidaya (STDB) maupun sertifikat tanah milik petani pada APL.

“Bahkan pengurusan STDB sangat sulit padahal secara regulasi STDB merupakan kewajiban pemerintah,” kata Darto.

Ketua Umum JaPSBI Heri Susanto mengatakan peremajaan sawit rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari moratorium sawit. Program tersebut erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas. Dia mengatakan PSR harus menjadi pintu masuk pembinaan perusahaan kepada petani di sekitarnya.

Instruksi Presiden Nomor 8/2018 yang berisi mandat penundaan, evaluasi perizinan, dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit berlaku selama tiga tahun. Inpres tersebut memasuki tahun terakhirnya pada 2021.

Berikut sejumlah tuntutan asosiasi petani terkait harapan perpanjangan moraturium:

1.Secara bersama berhenti melakukan deforestasi dan optimalkan kerja sama dengan petani swadaya melalui peningkatan

produktivitas petani dan pembelian langsung ke petani

2.Melakukan penanganan rendahanya harga jual dengan menghilangkan biaya ekonomi tinggi di lapangan dan menjadikan

petani swadaya menjadi salah satu sumber pasokan program pemerintah seperti B30 secara transparan dan berkelanjutan.

3.Membantu petani kelapa sawit swadaya untuk pemetaan, revitalisasi kelembagaan, dan legalisasi lahan. Dengan upaya ini,

petani akan memperoleh ISPO dan sawit rakyat Indonesia ada kepastian legalitas untuk menjadi bagian sustainable palm oil.

4.Kejelasan dan kepastian data, kelembagaan dan legalitas akan memudahkan petani mengakses pendanaan baik dari lembaga

keuangan dan BPDP-KS.

5.Meminta semua stakeholder memberikan dukungan untuk berkolaborasi bersama petani swadaya Indonesia dengan prinsip

kemitraan yang adil dan berkelanjutan serta menyejahterakan petani.

6.Mempertimbangkan ulang besaran pungutan sawit yang diregulasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan

dikelola oleh BPDP-KS agar tidak menggerus harga TBS di tingkat petani plasma maupun petani swadaya.

7.Pendanaan peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan harus didukung 100 persen

pembiayaannya dari BPDP-KS dengan prosedur birokrasi pendanaan yang mudah dan transparan.

Laporan : Ibi

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KOMODITI

Harga Pangan Dunia Turun

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Harga pangan global turun untuk pertama kalinya dalam setahun, berpotensi menawarkan beberapa bantuan bagi konsumen dan mengurangi tekanan inflasi. Indeks harga pangan PBB turun 2,5 persen pada Juni dari level tertinggi sembilan tahun, menandai penurunan pertama sejak Mei 2020.

Sebagaimana dikutip dari laman Bisnis.com, harga biji-bijian, daging, hingga minyak nabati meningkat tahun ini karena impor besar China, pembukaan kembali ekonomi, dan risiko cuaca terhadap tanaman.

Penurunan bulan lalu dapat mengurangi risiko inflasi, baik bagi bank sentral yang menghadapi tekanan untuk memperketat langkah-langkah stimulus maupun negara-negara miskin yang sangat bergantung pada impor untuk memberi makan penduduknya.

Namun, harga pangan dunia secara historis masih tetap tinggi, naik sekitar 34 persen dari periode yang sama tahun lalu. Harga tanaman bergantung pada cuaca di bulan-bulan mendatang untuk menentukan apakah panen di Eropa dan Amerika Utara akan cukup besar untuk mengisi kembali persediaan yang tegang.

Banyak yang juga akan bergantung pada impor China pada bulan-bulan mendatang. Kehilangan pendapatan selama pandemi juga memperburuk kerawanan pangan, menambah tantangan dari harga tinggi “Kita sudah memiliki konflik, iklim, dan Covid-19 yang mendorong lebih banyak orang ke dalam kelaparan dan kesengsaraan.

Sekarang, harga pangan telah bergabung dengan trio yang mematikan itu,” kata Kepala Ekonom Program Pangan Dunia (WFP) Arif Husain, dilansir Bloomberg, Rabu (14/7/2021).

Biaya pengiriman juga melonjak, memperumit perdagangan produk seperti gula. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bulan lalu memperkirakan tagihan impor pangan global akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2021.

“Saya tidak berpikir bahwa kita akan melihat dampak penurunan ringan ini dirasakan oleh konsumen mengingat semua faktor lain yang kita tahu masih ada,” kata Abdolreza Abbassian, ekonom senior di FAO. Mungkin ada lebih banyak bantuan untuk konsumen dalam jangka menengah hingga panjang.

Pandangan baru-baru ini dari PBB dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan permintaan akan melambat dan produksi meningkat untuk meredam harga pangan di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, meningkatnya kelaparan dan kerentanan pangan global karena pandemi juga mendesak upaya pengentasan dunia dari krisis ini.

Menurut laporan PBB, antara 720 juta dan 811 juta penduduk dunia mengalami kekurangan gizi sepanjang tahun lalu. “Ini adalah panggilan untuk membangunkan seluruh dunia. Kita menuju ke arah yang salah untuk berpikir bahwa kita akan mengakhiri kelaparan pada 2030,” kata David Beasley, Direktur Eksekutif WFP.

Laporan : Leesya

Continue Reading

KOMODITI

Selama PPKM Darurat, Bulog Siapkan 200 Ribu Ton Beras Bansos

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Perum Bulog kembali memperoleh penugasan dari pemerintah untuk penyaluran beras bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM) selama implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Perum Bulog menyiapkan beras hingga 200 ribu ton untuk tambahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini sesuai instruksi Presiden pada masa PPKM darurat.

“Bulog siap melaksanakan penugasan menyalurkan tambahan beras untuk bantuan sosial kepada 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai dan 10 juta Program Keluarga Harapan. Masing-masing nanti akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kilogram,” kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso sebagaimana dilansir dari laman Katadata.co.id.

Presiden menggelar rapat internal yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Moh. Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso.

Rapat tersebut secara khusus membahas tentang mekanisme pengaturan cadangan beras pemerintah. Presiden memerintahkan pencairan bansos seiring dengan penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali sejak tanggal 3 – 20 Juli 2021 untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Bulog berkomitmen untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan untuk program ini adalah yang terbaik. Menurut Budi, stok beras yang dipegang Bulog saat ini sebanyak 1,4 juta ton. Stok ini tersebar di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia dan semuanya dalam kondisi bagus.

Dengan adanya tambahan bansos beras ini, maka tidak hanya masyarakat penerima bansos saja yang merasakan manfaatnya. Para petani yang juga merupakan kelompok masyarakat terdampak Covid-19, juga merasakan.

“Karena beras Bulog ini berasal dari beras petani yang dibeli saat panen raya sesuai amanah dari Inpres No.5 Tahun 2015”, kata dia. Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan akan segera mengirimkan data penerima BST dan PKH ke Bulog. Kemensos akan menyalurkan beras itu melalui jaringannya di seluruh Indonesia.

“Penerima BST dan PKH akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg yang disalurkan oleh pihak Bulog,” kata Risma.

Ini bukan kali pertama Perum Bulog mendapat penugasan menyalurkan beras bansos. Pada 2020, Bulog juga diamanatkan pemerintah untuk menyalurkan beras sebanyak 450 ribu ton kepada 10 juta KPM. Setiap KPM menerima 15 kilogram beras.

Laporan : Leesya

Continue Reading

KOMODITI

Dilema, Beli Mobil Diberi Insetif Pajak, Beli Sembako Terancam Kena PPN 12 Persen

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Seminggu terakhir, media sosial dan situs berita online ramai membahas pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan terhadap bahan pangan atau sembako dari sektor dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Hal ini terungkap dari rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang bocor ke publik. Dilansir dari laman Bisnis.com, sembako yang akan dikenakan PPN 12 persen antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, telur dan susu. Sontak masyarakat ‘Negeri +62’ bereaksi.

Dalam rapat dengan Kementerian Keuangan, Kamis (11/6/2021), anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad memberikan kritik pedas kepada pemerintah terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan barang pokok yang tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Kemarin pemerintah membebaskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM) terhadap kendaraan bermotor. Saat ini, rakyat akan dipajaki, sembako akan dikenakan PPN,” ujar Kamrussamad. Dia menilai wacana ini sangat ironis.

“Hal-hal seperti ini sangat tidak tepat untuk diwacanakan, apalagi menjadi sebuah usulan pemerintah. Diwacanakan saja tidak tepat, apalagi menjadi usulan,” tegasnya.

Komentar soal PPN ini juga dilempar oleh anggota parlemen yang lain. Anggota Komisi Keuangan DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan bahwa dirinya dihujani pertanyaan baik telepon maupun pesan instan dari warga daerah pemilihannya.

Mereka meminta keterangan dari legislatif terkait salah satu isu yang menjadi perbicaraan publik, yaitu rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako.

“Saya katakan sampai saat ini kami belum terima draf dari pemerintah. Oleh karena itu, kita meminta klarifikasi [kepada Menkeu],” katanya.

Andreas mengacu dirinya dan anggota lain terpojok karena belum pernah sekalipun membahas soal RUU KUP. Ini harus jadi  perhatian karena pajak menyangkut orang banyak. “Oleh karena itu, komunikasi publik menjadi sangat penting. Dan saat ini banyak denyut negatifnya,” jelasnya.

Anggota Komisi Keuangan lainnya Putri Anetta Komarudin menilai Kemenkeu harusnya melakukan optimalisasi penerimaan negara dari barang nonkebutuhan pokok.

“Semestinya kita bisa menyisir anggaran yang tidak urgent untuk bisa mengoptimalisasi anggaran yang kita pakai untuk Covid-19 dari sektor kesehatan dan ekonomi,” jelasnya.

Sri Mulyani pun angkat bicara terkait dengan sindiran memberikan relaksasi pajak kendaraan, tetapi menaikkan pajak sembako.
“Ini tidak benar kalau dibentur-benturin seolah-olah PPnBM mobil diberikan, lalu sembako dipajakin, ini teknik hoaks yang bagus banget,” ungkap Sri Mulyani.

Dia juga menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang bakal mengubah rezim pungutan sampai saat ini belum bisa dia paparkan lebih jauh karena kurang tepat secara etika politik.

Seperti diketahui draf ini harus melewati Sidang Paripurna sebelum dibahas lebih lanjut di DPR. “Kami dari sisi etika politik tentu belum bisa menjelaskan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden,” ujar wanita yang akrab dipanggil Ani tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah mengirim surat kepada DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Menurut DPR, surat presiden (supres) tersebut juga menyinggung soal tax amnesty jilid II. Kembali mengenai pajak sembako, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai penerapan PPN untuk kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan bantuan sosial bakal meningkatkan angka kemiskinan. Pasalnya, bahan makanan menyumbang 73,8 persen dari total komponen garis kemiskinan.

“Sensitivitas harga makanan ke jumlah orang miskin perlu dicermati. Daya beli bisa langsung turun dan kontraproduktif dengan upaya mengurangi angka kemiskinan selama pandemi,” katanya.

Di sisi lain, Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengingatkan pengenaan PPN 12 persen untuk sembako, serta pengenaan PPN untuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan, akan berkaitan langsung dengan laju inflasi tahun ini dan tahun depan.

Menurutnya, potensi kenaikan inflasi 2021-nya berkisar naik 1 sampai 2.5 persen sehingga inflasi 2021 bisa mencapai 2.18 persen sampai 4.68 persen.

Laporan : Leesya

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.