Connect with us

Wisata

Presentasi Ayu Berliner Hugua Pukau Menteri Pembangunan Usahawan Malasyia

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id- Rombongan Pengurus BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sultra mempromosikan potensi pariwisata bumi anoa di negeri Jiran. Hal tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja sama bisnis pariwisata dan dagang di Malaysia, yang dilakukan selama 4 hari, yakni mulai tanggal 13 – 17 Agustus 2019.

Salah Satu obyek kunjungan kehormatan para penguris BPD Hipmi Sultra, di bawah nahkoda Sucianti Suaib Saenong adalah Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia.

Ketua Bidang Pariwisata BPD Hipmi Sultra, Ayu Berliner Hugua mengaku, dalam kesempatan tersebut dirinya mempresentasekan potensi pariwisata Sultra dihadapan Menteri Pembangunan Usahawan Malasyia, YB. Datuk Seri Mohd. Redzuan Yusof dan pejabat tinggi kementerian, di diruang pertemuan khusus kementerian di Kuala Lumpur.

Putri Sulung Ir. Hugua ini awalnya mengaku grogi saat presentase di hadapan YB. Datuk Seri Mohd. Redzuan Yusof dan pejabat tinggi kemeterian, namun seiring dengan berjalanya waktu, dirinya dapat mempresentasekan potensi pariwisata Sultra dengan prima.

Menurut gadis lulusan Bussines Marketing Univerisitas Curtin Perth Australia 2017 ini, bahwa orang Malaysia belum punya informasi yang cukup mengenai potensi pariwisata Sultra.

“Mereka haus informasi mengenai potensi pariwisata dan potensi tambang yang ada di Sultra,” ujar wanita yang popular disapa Ayu.

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Asita pusat ini berharap, agar gubernur dan para bupati/walikota di Sultra melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Malaysia, guna meningkatkan hubungan dagang dan investasi terhadap dua komoditas tersebut.

Sebaiknya, lanjut Ayu, Dinas Pariwisata Sultra juga intens melakukan promosi pariwisata ke Malaysia , karena jumlah kunjungan wisatawan Malaysia yang tertinggi ke Indonesia yaitu 2,50 Juta orang, atau 15,8 persen pada tahun 2018.lalu.

Kemudian, disusul wisatawan Tiongkok 2,14 juta orang alias 13,5 persen, dan Singapore 1,77 juta orang 11,1 persen.

“Jangan promosi ke Eropa terus karena jumlah kunjungan ASEAN ke Indonesia menduduki posisi tertinggi, yaitu 20,60 persen dari total kunjungan ke Indonesia,” ucap Ayu.

Jadi, promosi ke Eropa itu boros dan hasilnya tidak memuaskan, karena ekonomi mereka dan dunia barat lainya lagi apes.

Sementara itu, YB. Datuk Seri Mohd. Redzuan Yusof dan para pejabat tinggi Malasyia nampak terpukan mennyaksikan paparan Ayu.

“Hebat juga potensi pariwisata Sultra yah “ puji pak menteri terhadap kedahsayatan potensi pariwisata Sultra, setelah Ayu sukses meyakinkan audiens.

Usai presentase Ayu yang juga anggota GIPI sultra ini sibuk melayani pertanyaan minor dari pejabat tinggi kementerian, antara lain cara berkunjung ke Sultra khususnya ke Air Panas Wawolesea Konut, Liang Kabori Muna dan Surga Bawah Laut Wakatobi yang sangat diminati orang Malaysia.

Kunjungan Kerja Sama Bisnis tersebut dipimpin oleh Ketua BPD HIPMI Sultra, Sucianti Suaib Saenong . Tujuan kunjungan Kerja sama ini adalah membangun koneksi bisnis dan promosi bisnis pariwisata dan dagang dengan para pihak di Malaysia, diantaranya kunjungan ke KJRI, Kelompok UKM Malaysia dan Kementrian Pembangunan Usahawan tersebut.

 

 

 

Laporan: Azka Fausan

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi Mikro

Ekspor Plywood Ke AS Mengalami Kenaikan

Published

on

By

SAMARINDA, bursabisnis.id – Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Samarinda kembali memfasilitasi ekspor plywood asal Kalimantan Timur (Kaltim) sebanyak 77,952 meter kubik dengan nilai ekonomis Rp. 752,4 juta dengan tujuan negara Amerika Serikat.

“Dukungan pemerintah daerah dan kerjasama petani dan pelaku usaha yang sinergis, sehingga produk berkualitas dan pasar dapat terus berkelanjutan, ” ungkap Agus Sugiyono, Kepala Karantina Pertanian Samarinda saat menyerahkan surat kesehatan tumbuhan atau phytosanitary certificate (PC) kepada PT. KARP sebagaimana dilansir di situs pertanian.go.id.

Menurut Agus dalam kondisi ekonomi yang melemah akibat wabah pandemi global, Plywood tetap rutin diekspor ke Amerika Serikat, karena permintaan negara tersebut akan produk olahan asal sub sektor kehutanan ini tidak pernah surut malahan meningkat.

Fasilitasi ekspor berupa jaminan keamanan dan kesehatan sesuai standar internasional ini merupakan persyaratan negara tujuan ekspor. Serangkaian tindakan karantina berupa perlakukan fumigasi guna memastikan kayu maupun produk olahan kayu tersebut sehat, aman dan diterima negara tujuan.

Agus juga menyampaikan, data ekspor Plywood yang difasilitasi pihaknya ke USA selama kuartal pertama tahun 2020 sebanyak 596,56 meter kubik dengan nilai ekonomis Rp 5,56 miliar. Hal ini  meningkat sebanyak 8 % dibanding periode sama tahun 2019 yang hanya berhasil mencatat sebanyak 550,48 ton dengan perolehan nilai ekonomi Rp. 5,13 miliar.

Sementara untuk tujuan ekspor Cina, India, Philipina, Singapura dan Thailand pada periode masa pandemi atau Januari hingga April 2020’sebanyak 4.914,62 meter kubik atau setara dengan nilai ekonomi Rp 49,89 milyar.

Penguatan Sistem Perkarantinaan

Dari tempat terpisah Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Ali Jamil, menjelaskan selain menjalankan perannya sebagai fasilitator pertanian di perdagangan internasional, pihaknya juga memfasilitasi ekspor produk dari sektor kehutanan dan perikanan.

Hal ini tentunya disesuaikan dengan persyaratan negara tujuan. “selain kayu asal kehutanan, ada madu, juga rumput laut asal sektor perikanan juga kami fasilitasi,” tuturnya.

Untuk itu, kelengkapan sarana, prasarana serta SDM yang menunjang telah disiapkan.”Laborarorium uji yang terakreditasi dan SDM pejabat karantina pertanian dengan penguasaan teknis yang mumpuni menjadi ujung tombak layanan perkarantinaan,” jelas Jamil.

Selain itu, penguatan kesisteman lain yang disiapkan adalah digitalisasi layanan, penguatan fungsi pengawasan dan penindakan serta peningkatan kerjasama dalam sinkronisasi aturan dan protokol ekspor dengan negara tujuan baru.

“Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo, red) yakni untuk melakukan pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pangan juga pakan asal produk pertanian sekaligus mendorong peningkatan ekspornya,” tutup Jamil.

Laporan : Rustam

 

Continue Reading

BAHARI

Pasca Pandemi, Diprediksi Produk Ekowisata Indonesia Sangat Diminati

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), memprediksi produk ekowisata di Indonesia akan sangat diminati pascapandemi COVID-19.

Terlebih dengan hadirnya kondisi “new normal” atau tren baru dalam berwisata, dimana wisatawan akan
lebih memperhatikan protokol-protokol wisata, terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, dan
kenyamanan.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Event) Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki
Handayani saat Webinar Ekowisata, Rabu 20 Mei 2020 menjelaskan, pandemi ini mengubah jenis atau
tipe dan pengelolaan destinasi termasuk di dalamnya kegiatan ekowisata. Untuk itu perlu evaluasi dan
penataan ulang pola perjalanan ekowisata yang disesuaikan dengan kondisi new normal.

“Kami prediksikan kegiatan wisata berbasis alam atau outdoor paling cepat rebound karena ecoturism
bukan mass tourism tetapi wisata minat khusus. Kita mendukung akan kembalinya atau malah
berkembangnya ekowisata di Indonesia. Ke depannya, kami akan konsentrasi di wisata Ecotourism dan
Wellness Tourism,” kata Rizki Handayani sebagaimana dikutip dari laman www.kemenparekraf.go.id.

Dalam Webinar Ekowisata hadir sebagai panelis Direktur Indonesia Ecotourism Network (INDECON) Ary
S. Suhandi, Direktur Via Via Tour & Travel Sry Mujianti, dan dipandu oleh Direktur Wisata Alam, Budaya,
dan Buatan Kemenparekraf/Baparekraf Alexander Reyaan sebagai moderator.

Dalam kesempatan yang sama, Ary S. Suhandi menjelaskan Ecotourism, Adventure Tourism, dan
Wellness Tourism diperkirakan memang akan menjadi produk-produk yang paling diminati
pascapandemi. Khususnya untuk kegiatan dengan grup kecil dan aktif seperti interaksi di luar ruangan,
kegiatan edukasi alam untuk keluarga, hingga aktivitas yang berkontribusi pada konservasi alam.

“Adventure juga berpeluang besar, khususnya kegiatan dalam grup kecil dan aktivitasnya dinamis,
seperti trekking, snorkeling, dan diving. Wellness Tourism juga diprediksi cepat rebound. Banyak orang
membutuhkan kebugaran pascakerja rutin yang tinggi dengan marketnya adalah orang dari kota,”
ujarnya.

Ary menjelaskan, ekowisata merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian wisatawan
pada pentingnya menjaga kualitas lingkungan kawasan tempat mereka berwisata, hanya dalam konteks
ekowisata perlu penyempurnaan, dimana keuntungan devisa bukanlah kiblat satu-satunya, namun juga
memikirkan kelestarian dan pelibatan masyarakat lokal.

“COVID-19 mengajarkan kita banyak hal, selain mitigasi risiko juga salah satunya tentang pentingnya
manajemen pengunjung, mengatur kuota, hingga membagi kelompok besar ke dalam kelompok kecil
pada saat kegiatan wisata,” katanya.

Sementara itu, Direktur Via Via Tour & Travel Sry Mujianti mengatakan, pascapandemi akan terjadi pola
perjalanan wisata baru. Kombinasi alam dan budaya biasanya menjadi pilihan utama wisatawan. Hal ini
akan semakin lengkap apabila didukung dengan interpretasi yang kuat di setiap destinasi.

“Sebagai contoh, untuk klaster Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar) biasanya menghubungkan kota-
desa kemudian ada klaster Jawa Timur, mulai dari Malang hingga Banyuwangi. Wisatawan akan lebih
memilih untuk melakukan perjalanan dengan jarak yang relatif dekat atau menempuh waktu lebih
singkat,” ujarnya.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

Rupa-rupa

Internasional Maritim LGN Telaah RUU Omnibus Law

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Indonesia memiliki kawasan The Coral Triangle yang juga kaya dengan keanekaragaman hayati. Namun, kekayaan terancam seiring dengan rencana pemerintah menerapkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas di DPR.

Atas dasar itu, organisasi internasional Maritim Local Government Network (LGN) mengadakan Webinar yang bertajuk “RUU Omnibus Law: Peluang dan Tantangan Pada Sektor Perikanan” pada Rabu, 20 Mei 2020. Seminar online ini diadakan guna memberikan sumbang saran kepada pemerintah dan DPR terkait masalah kelautan dan perikanan pada rancangan RUU Omnibus Law.

Ketua Maritime Local Government Network, Hugua mengatakan yang menjadi konsen Maritim LGN adalah konservasi, perlindungan dan sustainable atau keberlanjutan sumber daya pesisir dan sumber daya kelautan.

“Inti dari Omnibus Law adalah menyederhanakan banyak undang-undang, oleh karena itu di dalamnya memiliki spirit simplifikasi, pemangkasan hukum dan kemudahan-kemudahan untuk mengekstraksi sumber daya alam menjadi sumber daya ekonomi,” kata Hugua.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini mengakui disatu sisi, RUU Omnibus Law ini baik, tapi disisi lain berpotensi menimbulkan masalah. Misalkan tidak ada lagi definisi nelayan kecil dan nelayan besar, ini artinya tidak ada perlindungan hukum bagi orang-orang yang lemah.

Selanjutnya masalah kewenangan daerah, berdasarkan RUU Omnibus Law, daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan, semuanya ditarik ke pusat. Selain itu, ada penghapusan sanksi pidana dan perdata menjadi sanksi administrasi dan ada ancaman terhadap ekosistem bahari dalam RUU Omnibus Law ini.

“Oleh karena itu ancaman keanekaragaman hayati pasti sangat tinggi dengan UU Omnibus Law ini, juga dapat menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan pemda (gubernur dan bupati) karena
semua kewenangan ditarik ke pusat. Keadaan akan semakin parah karena dengan resentralisasi, maka pemda bersikap masa bodoh terhadap kerusakan lingkungan di daerah karena menjadi wewenang pusat. Dipihak lain pemerintah pusat mempunyai keterbatasan khususnya tenaga dalam kegiatan konservasi dan perlindungan sumber daya pesisir dan kelautan,” jelas Hugua.

Lebih lanjut Hugua menambahkan pasti akan terjadi ketegangan antara nelayan kecil dan nelayan besar, karena tidak ada perlindungan bagi nelayan-nelayan kecil.

Masalah-masalah tersebut juga diamini oleh para narasumber dalam Webinar ini, salah satunya dari Independent Consultants for Coastal Managament at World Bank Jakarta, Dr. Abdul Halim yang mengatakan nelayan kecil merupakan subjek yang sangat penting, namun tidak bahas dengan
baik dan benar.

“Hal ini terbukti, definisi nelayan kecil dalam RUU Omnibus Law menjadi kabur, tidak ada satu atribut pun yang dipakai yang bisa memandu pelaksanaan di lapangan untuk menentukan nelayan kecil ini sebenarnya siapa. Dalam RUU Omnibus Law nelayan kecil disuruh tarung bebas dengan nelayan
besar, hal ini sangat amat tidak adil,” ungkap Abdul Halim.

Selanjutnya Dewan Profesi dan Pakar Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia, Prof. La Ode M. Aslan mengatakan dalam rancangan Omnibus Law peran daerah sangat minim, spirit orde reformasi atau otonomi daerah semakin berkurang. Selain itu, ada peluang UU ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu khususnya pebisnis, serta penerapan sanksi yang hanya bersifat administratif.

“Melalui RUU Omnibus Law ini saya melihat ini bukan cipta lapangan kerja melainkan cipta investasi besar-besaran dan ini sangat memarginalkan nelayan kecil,” kata Prof. Aslan.

Seharusnya, lanjut Prof. Aslan, Omnibus Law ini menjadi motor penggerak cipta lapangan kerja, peningkatan pendapatan, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin dan pengembangan kawasan.

Lebih lanjut narasumber dari Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan, Husni Mubarak menjelaskan secara normatif tentang urgensi RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam sektor kelautan dan
perikanan.

Husni Mubarak mengungkapkan tidak semua materi Omnibus Law akan mencabut materi 4 Undang-Undang, seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pesisir, Undang-Undang 7/2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Undang-Undang Kelautan.

Namun begitu, Husni Mubarak mengakui terdapat tantangan-tantangan dalam Omnibus Law seperti keberlanjutan wilayah pesisir laut, definisi nelayan kecil yang tidak ada pembedaan ukuran kapal dengan nelayan besar.

Kemudian resentralisasi atau kewenangan bupati dan gubernur yang ditarik
kembali ke pemerintah pusat. Husni mengingatkan bahwa masih ada PP yang dapat memberikan kewenangan pusat ke daerah . Jadi UU Omnibus law tidak serta merta menghapus UU yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan lainya tegasnya

Selain narasumber di atas, Webinar ini juga menghadirkan beberapa Pembahas diantaranya: Bupati Sangihe, Jabes Ezar Gaghana; Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Setjen Kemendagri, Nelson Simanjuntak; Ketua Forum Kahedupa Toudani (Forkani), La Beloro; dan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Sultra, Askabul Kijo. Webinar Maritim LGN ini di moderatori oleh WWF Coral Triangle Program, Veda Santiaji.

 

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.