KENDARI, Bursabisnis.id – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sultra, Muh Endang SA, menyarankan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Andap Budhi Revianto, agar melakukan pembenahan pasca kepemimpinan  Gubernur Ali Mazi bersama Wakil Gubernur Lukman Abunawas sudah berakhir.

Diketahui bahwa Komjen Andap Budhi  pernah menjabat sebagai Kapolda Sultra pada tahun 2016 lalu,  dilantik sebagai Pj gubernur Sultra oleh Mendagri Tito Karnavian pada Selasa, 5 September 2023 di Jakarta.

“Selamat atas pelantikan Bapak Komjen Andap Budhi sebagai penjabat gubernur Sultra,” kata Muh  Endang.

Menurut Endang langkah pertama yang harus dilakukan Andap adalah segera mengevaluasi dan menghentikan pembangunan Kantor Gubernur Sultra.

Karena pembangunan tersebut mubazir dan bukan merupakan prioritas.

“Itu proyek bodoh, boros, dan tidak bermanfaat buat rakyat Sultra” tegas Endang.

Menurut politisi Demokrat ini, proyek pembangunan kantor gubernur 21 lantai yang menelan anggaran Rp 400 Milyar itu dibuat serampangan dan akan membebani APBD Sulawesi Tenggara.

Dia berpendapat, akan lebih bermanfaat bila anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak.

“Ada kurang lebih lima ribu kilo meter jalan yang rusak di Sultra. Lihat saja dimana-mana rakyat blokir jalan, tapi Gubernur Ali Mazi memang bebal tidak mau dengarkan rakyat,” jelas Endang.

Selain kantor Gubernur Caleg DPR RI ini juga menyarankan Pj. Gubernur Andap mengevaluasi pembangunan rujab gubernur.

Menurut informasi, pembangunan rujab Gubernur Sultra sudah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 300 Milyar.

. “Selain menghabiskan anggaran, rehab rujab Gubernur itu juga merusak bangunan gedung rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra, sehingga rapat-rapat DPRD sekarang kebanyakan digelar di hotel dan di kantor gubernur,” ungkap Endang.

Selain merusak ruang rapat DPRD, diduga akibat ulah Ali Mazi menimbun kolam didalam rujab saat ini kalau hujan sedikit saja area seputaran MTQ banjir karena tidak ada lagi area yang bisa menahan air.

Mantan Ketua KNPI Sultra ini juga mengingatkan Andap selain kebutuhan anggaran untuk perbaikkan jalan dan jembatan yang lebih berguna dan dibutuhkan rakyat, tahun depan Sultra juga akan melaksanakan Pilgub.

“Saya perkirakan Pilgub akan menelan biaya sekitar Rp 500 milyar. Jadi kalau proyek-proyek gila Ali Mazi tidak dievaluasi, maka rakyat tetap akan menderita dengan infrastruktur yang rusak,” ujarnya.

Selanjutnya mantan Wakil Ketua DPRD Sultra juga ini meminta Andap mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi.

Menurutnya penempatan ASN dijaman Ali Mazi kacau balau. Tidak sesuai aturan serta mekanisme kepegawaian.

Untuk itu Endang meminta Andap segera menata ulang dan mengembalikan penataan/penempatan kepegawaian sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

” Coba bayangkan ada PNS yang jadi Pj. Kepala Dinas selama 4 tahun, dan kemarin pun Ali Mazi sudah mau berakhir masih melantik. Lucunya lagi ada yang siang non-job, malam dilantik lagi, inikan gila” urai Endang sambil tertawa.

Selain soal APBD dan tata kelola pemerintahan Endang juga menyarankan Andap mengevaluasi pengelolaan KONI Sultra.

Menurutnya banyak info yang berseliweran bahwa pengelolaan KONI kurang baik dan profesional.

Selain KONI Ia juga menyarankan Andap untuk mengevaluasi dan menghentikan pengalokasian anggaran untuk KNPI.

Penulis : Rustam

Kendari, Bursabisnis.id – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan pengguna QRIS Sebanyak 90 ribu.

Seperti diketahui, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sultra, Aryo Wibowo T Prasetyo mengatakan, dalam triwulan pertama ini, pengguna QRIS mencapai 30 ribu.

“Atau kurang lebih 25 persen, artinya kita perlu sinergi,” katanya.

Lebih lanjut, Aryo mengatakan, sinergisitas pemanfaatan QRIS juga harus melibatkan Pemerintah Daerah dan komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau masyarakat agar masyarakat dapat menggunakan QRIS dengan maksimal.

“Karena untuk mendukung ekosistem digital, karena targetnya kedepan makin berat karena masih ada 75 persen untuk mencapai 90 ribu,” ujarnya.

Menurut Aryo Wibowo, populasi penduduk Sultra saat ini berkisar 2.6 juta. 66 persen diantaranya merupakan usia produktif.

Untuk memaksimalkan penggunaan QRIS di kategori usia produktif, BI Sultra berharap dukungan pemerintah setempat.

BI sendiri telah merumuskan langkah solutif dengan  melakukan pendekatan strategis di beberapa pasar tradisional, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, mahasiswa, dan UMKM.

“Kami juga menargetkan 125 ribu pegawai negeri menggunakan QRIS,” ujarnya.

“Mengenai program pasar siap QRIS,  kita kerjasama dengan Perumda dengan Kadin mendorong  pasar siap QRIA, Pojok QRIS untuk pendampingan termasuk pasar murah melalui Qris,” katanya.

Aryo Wibowo Berharap tahun 2023 ini menjadi momentum kelahiran pemda digital yang sekaligus berperan dalam pendampingan dan pelatihan penerapan QRIS di tengah masyarakat.

Penulis: Mery Oktavia

Editor: Alivia

Kendari, Bursabisnis.id-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mendorong pengusaha di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengembangkan bisnis karbon.

Wakil Ketua Umum Bidang LHK Kadin Indonesia, Silverius Oscar Unggul, mengatakan, bisnis karbon menjanjikan potensi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

“Satu izin di sektor kehutanan bisa semua bisnis. Kalau dulu kan hanya satu, misalnya izin kayu ya kayu aja kan. Nah sekarang bisa semua bisnis, jadi termasuk di dalamnya kayu agroforestri (tanaman pertanian) terus instrumental service. Itu bisa air bisa karbon, walaupun bisnis karbon saat ini memang regulasinya masih bergulir dan disusun oleh pemerintah,” kata Silverius, usai mengikuti diskusi potensi komoditas hutan dan multi usaha kehutanan, di aula Kadin Sultra, Kota Kendari, Jumat, 9 Juni 2023.

“Jadi dalam diskusi tadi kita coba diskusikan dan membahas apa sih ciri-cirinya bisnis karbon itu. Bagaimana sih bisnis karbon itu, apa sih yang dilihat dari bisnis karbon, dan apa kira-kira Sultra dapatkan kalau regulasi bisnis karbon telah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah itu semua kita sudah diskusikan tadi,” imbuhnya.

Meski menjanjikan peluang keuntungan dari sisi perekonomian,  Silverius lebih jauh menyebutkan bahwa bisnis karbon membutuhkan kajian yang panjang dan tidak asal-asalan, sehingga ia  berharap kepada Presiden Jokowi agar secepatnya mengeluarkan regulasi paten.

“Disini kita juga membahas masalah regeneratif produk mengingat semua brand-brand besar di dunia ingin dapat bahan baku yang baik, yang non kimia dan lainnya,” katanya.

Penulis: Mery Oktavia

Editor: Alivia