TANGSEL, Bursabisnis.id — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ade Rossi Khoerunnisa, menilai pemberlakuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada Januari 2027 akan menjadi momentum penting bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar Eropa.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan kualitas, sertifikasi, dan pendampingan berkelanjutan agar produk-produk lokal mampu memenuhi standar tinggi yang diberlakukan Uni Eropa.

“Melalui I-EU CEPA, kita memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor ke Uni Eropa. Saya yakin UMKM Indonesia bisa masuk pasar Eropa asalkan kita dampingi dari segi kualitas, sertifikasi, hingga kemasan produk. Ini bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita disiplin dan memenuhi standar,” ujar Ade Rossi sebagaimana dikutip dari laman dpr.gi.id.

Dikatakan, salah satu hal yang paling penting adalah peningkatan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor, termasuk packaging dan sertifikasi halal.

Menurutnya, perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah bisa berperan besar dalam pendampingan UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global.

Ade menyebut bahwa sektor ekspor pangan seperti kopi, bumbu rempah, dan makanan olahan khas Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan di pasar Eropa.

“Kopi dan rempah kita itu punya nilai jual tinggi di Eropa. Kalau kita bantu dari segi sertifikasi dan kemasan, saya yakin produk Indonesia bisa punya tempat tersendiri,” jelasnya.

Meski begitu, Ade tidak menutup mata terhadap tantangan pendanaan dan permodalan yang dihadapi UMKM.

Ia menilai diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pelaku usaha kecil mendapatkan dukungan nyata. “Tantangan utama memang di pembiayaan dan modal kerja. Karena itu, perlu ada sinergi antara BKSAP, kementerian terkait, dan perguruan tinggi agar ada tim teknis yang memberikan masukan konkret dalam implementasi IEU-CEPA,” katanya.

Lebih lanjut, Ade menekankan bahwa BKSAP DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI serta kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menjalankan kesepakatan tersebut.

“IEU-CEPA ini bukan hanya kerja pemerintah atau parlemen, tapi kerja bersama semua pemangku kepentingan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dengan pemberlakuan tarif 0 persen untuk 80 persen produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa, Ade meyakini perjanjian ini dapat memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja baru.

Sumber : dpr.go.id
Laporan : Tam

KENDARI, Bursabisnis. id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) kembali menunjukkan komitmennya, dalam mempermudah masyarakat mengakses layanan hukum.

Pada Senin, 22 September 2025 kemarin, layanan ini diberikan kepada seorang pengusaha dari Kabupaten Kolaka, Hafni Sulyaja.

Hafni mengunjungi Kanwil Kemenkum Sultra untuk mendaftarkan Perseroan Perorangan bagi usahanya, sebuah langkah strategis untuk memperluas jangkauan bisnisnya hingga ke supermarket besar.

Kunjungan Hafni Sulyaja ke Kanwil Kemenkum Sultra disambut oleh Helpdesk Administrasi Hukum Umum.

Dalam pertemuannya, Hafid menjelaskan secara rinci tentang prosedur pendaftaran Perseroan Perorangan, mulai dari persyaratan dokumen hingga manfaat yang akan diperoleh.

“Kami di Kemenkum Sultra berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat.
Pendaftaran Perseroan Perorangan ini merupakan salah satu program unggulan untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) agar dapat berkembang,” ujar Topan Sopuan Sebagai Kepala Kantor Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara.

Hafni Sulyaja, yang selama ini menjalankan usahanya secara mandiri, merasa sangat terbantu dengan adanya layanan ini.

“Saya berencana untuk memasukkan produk-produk saya ke supermarket dan mengikuti tender besar. Namun, selama ini terkendala karena tidak memiliki badan hukum yang jelas. Dengan mendaftarkan Perseroan Perorangan, saya yakin usaha saya akan lebih profesional dan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar,” tutur Hafni.

Ia menambahkan bahwa proses pendaftaran yang ia jalani sangat mudah dan tidak memakan waktu lama, berkat pendampingan dari petugas Kanwil Kemenkum Sultra.

Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana kemudahan akses layanan hukum dapat membuka peluang baru bagi para pelaku usaha kecil untuk naik kelas.

Kakanwil Topan Sopuan juga berharap semakin banyak pengusaha di Sulawesi Tenggara yang memanfaatkan layanan Perseroan Perorangan ini untuk mengembangkan bisnis mereka, sehingga dapat berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Laporan : Tam

KENDARI, Bursabisnis.id – Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan pada Juli 2025 tumbuh sebesar 7,03 persen (year on year/yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juni 2025 sebesar 7,77 persen (yoy).

Dari sisi penawaran, di tengah penurunan suku bunga moneter, pelonggaran likuiditas, dan insentif kebijakan makroprudensial yang ditempuh BI, perilaku perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, antara lain tecermin pada standar penyaluran kredit (lending standard) yang meningkat.

Perbankan lebih memilih menempatkan kelebihan likuiditas pada surat-surat berharga. Longgarnya likuiditas perbankan tersebut juga ditopang oleh pertumbuhan DPK pada Juli 2025 yang meningkat menjadi 7,00 persen (yoy) seiring ekspansi keuangan Pemerintah.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor yang berorientasi ekspor, khususnya pertambangan dan perkebunan, serta sektor transportasi, industri, dan jasa sosial. Secara keseluruhan, perlambatan kredit mencerminkan permintaan dari pelaku usaha yang belum kuat dan cenderung menggunakan pembiayaan internal bagi usahanya.

Berdasarkan penggunaan, pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja belum kuat yang masing-masing tumbuh sebesar 8,11 persen (yoy) dan 3,08 persen (yoy) sedangkan kredit investasi tumbuh tinggi sebesar 12,42 persen (yoy) sejalan dengan tingginya pertumbuhan investasi. Sementara itu, pembiayaan syariah tumbuh sebesar 8,31 persen (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit UMKM masih rendah sebesar 1,82 persen (yoy).

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan, termasuk melalui kebijakan makroprudensial yang longgar dan mempererat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Secara keseluruhan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 berada dalam kisaran 8-11 persen.

Sumber : Indonesia.go.id
Laporan : Ibi
Editor : Tam