Connect with us

Fokus

Soal Polemik PAW Anggota DPRD Mubar, Bram: Mungkin Bupati Mubar Panik

Published

on

KENDARI – Aktivis muda Sultra, Bram Barakatino menyayangkan polemik rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Muna Barat (Mubar), yang diduga syarat akan permainan. Menurut dia, Bupati Mubar, Rajiun Tumada diduga turut serta menyelipkan kepentingannya terhadap polemik tersebut.

Terkait hal itu, Bram mengatakan, bahwa dimungkinkan Bupati Mubar sebagai pimpinan tertinggi di daerah tersebut sedang panik.

“Dengan kondisi tersebut, sulit mengatakan bahwa Bupati Mubar tidak turut serta menyelipkan kepentingan pribadinya yang menurut saya sangat prematur. Apa coba yang Ia khawatirkan? Atau bisa jadi, persoalan ini erat kaitanya dengan isi dokumen RAPBD Perubahan yang hendak disahkan. Sebab, opini yang kini berhembus, proyek jalan ringroad itu terindikasi banyak sekali masalahnya. Belum beberapa bulan diserahterimakan pengerjaannya, kini Pemda berinisiatif untuk menganggarkanya lagi. Jika hal itu terjadi, tentu bukan masalah kecil,” beber Bram Barakatino, Kamis 18 Oktober 2018.

Diterangkannya, berdasarkan Surat KPU muna Barat Bernomor 155/PY.04.1-SD/7413/kpu-kab/X/2018 Sifat:Segera, Perihal: Pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Mubar dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem ditujukan kepada Ketua DPRD Muna Barat. Surat tersebut diteruskan oleh Plt. Ketua DPRD Mubar kepada bupati untuk di sampaikan ke Gubernur Propinsi Sultra.

Bram mengatakan, masih dengan lampiran surat KPU yang sama dan nomor yang sama, namun dengan jumlah Partai yang berbeda, bupati terindikasi merubah surat tersebut dan diajukan ke Gubernur Sultra.

“Saya baca langsung, bahkan saya ambil dalam bentuk soft kopi di Biro Pemerintahan Propinsi Sultra, disana jelas tertulis, surat dari Bupati Muna barat itu dengan nomor :171/1771, Perihal: Pengantar Penyampaian nama calon PAW Anggota DPRD Kabupate Muna Barat sisa masa jabatan 2014 – 2019 dari Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera. Lalu Parta Amanat Nasional dihilangkanya. Menurut Saya ini benar-benar ketololan, jika seandainya Bupati Mubar itu sengaja menghilangkanya. Hanya saja, Saya yakin, sekelas Bupati Muna Barat yang cukup banyak protokoler itu tentu tidak akan berbuat bodoh, mungkin dia sekedar khilaf,” ungkap Mantan Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Kendari itu.

Ia menambahkan, sekiranya Plt. Ketua DPRD Mubar segera mengirim surat dan daftar nama anggota dari semua Parpol yang telah diplenokan KPU ke Gubernur Sultra secepat mungkin.

“Suratnya menurut saya cacat, karena salah satu partai dihilangkan, yakni Partai Amanat Nasional dan itu tidak sesuai hasil Pleno KPU,” tambahnya

Bram menyayangkan persoalan tersebut. Menurutnya lagi, Sampai detik ini APBD Perubahan Mubar belum mencapai vonis yang diakibatkan tidak kuorumnya Aleg di daerah tersebut.

“Tinggal kita lihat saja ke depan, kalau Bupati Mubar itu kelak bermanufer menghalang-halangi surat baru dari Ketua DPRD ke Gubernur Sultra, artinya penghilangan tersebut Ia sengaja lakukan, dan jika hal itu benar adanya, itu penyalahgunaan wewenang atau bisa jadi pemalsuan dokumen,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bram menjelaskan, jika Bupati Mubar berniat menghalang-halangi, berarti orang nomor satu di Mubar itu menghendaki pembahasan RAPBD Perubahan itu terkendala.

“Kalau terus-terus RAPBD Perubahan itu tidak dikukuhkan, maka impeknya sangat besar, kepentingan masyarakat Mubar tentu kian terkendala. Di sisi lain, Ia harus paham, tidak ada payung hukum satupun yang bisa menjadi acuan buatnya untuk masuk mengurusi itu, dia akan terlihat amat konyol jika hal itu terjadi,” jelasnya.

Bram juga menyampaikan, Ia akan mengaduhkan persoalan tersebut ke Polda Sultra jika Rajiun Tumada sebagai Bupati Mubar terus-terusan khilaf. Olehnya itu, Ia mengharapkan, agar segenap Pemda Mubar bisa objektif menanggapi persoalan ini.

“Saran saya, mereka kembali fokuslah pada tupoksinya masing – masing,” pungkasnya.

Dan perlu diketahui, bahwa jumlah calon legislatif yang diajukan dalam surat terusan Bupati Mubar hanya 3 orang. Atau hanya satu orang untuk tiap partainya. Sementara, PPP sejatinya dua calon anggota yang masuk PAW versi pleno KPU Mubar. Dari PAN sendiri yang tidak di ajukan yakni Latarifu, Hamsa dan Andriani Umar. (Guntur)

Fokus

DPR Desak OJK Segera Bertindak Usut Penyalahgunaan Data Pribadi Buka Rekening

Published

on

By

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin

JAKARTA, Bursabisnis.id – Akhir-akhir ini marak terjadi penyalahgunaan data pribadi dari calon pelamar kerja oleh oknum yang bekerja pada tempat korban melamar pekerjaan.

Bahkan, ternyata data tersebut dimanfaatkan pelaku untuk membuka rekening hingga melakukan transaksi pada aplikasi pinjaman online (pinjol).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera bertindak.

“Kasus pencurian data pribadi semakin marak. Padahal kita tahu prosedur pembukaan rekening di bank memerlukan berbagai persyaratan administratif yang harus dilengkapi. Tapi ternyata masih bisa disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Puteri sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Minggu, 14 Juli 2024.

Selain kejadian ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya juga menemukan praktik jual beli rekening yang dilakukan oleh oknum pengepul yang kemudian digunakan untuk transaksi judi online. Para pengepul ini melakukan aksinya dengan mendatangi rumah warga dan menawarkan uang tunai hingga sembako untuk pembukaan rekening tersebut.

“Saat ini proses pembukaan rekening bank memang semakin mudah. Tapi, kemudahan ini jangan sampai menjadi celah bagi oknum tertentu”

“Saat ini proses pembukaan rekening bank memang semakin mudah. Tapi, kemudahan ini jangan sampai menjadi celah bagi oknum tertentu. Termasuk dari internal bank yang bersangkutan. Untuk itu, OJK perlu diinvestigasi lebih lanjut supaya mendalami apakah terdapat keterlibatan oknum dari pihak bank dalam kasus-kasus tersebut,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Puteri mendesak OJK untuk mengevaluasi mekanisme penerbitan rekening oleh pihak bank yang bersangkutan. Hal ini didasari prinsip Know Your Customer dan Customer Due Diligence yang semestinya diterapkan pihak perbankan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023 dan pihak bank wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023.

“Menurut POJK ini, bank diwajibkan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi nasabah serta menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal. Untuk itu, setiap calon nasabah harus diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online maupun pinjol, ” jelas Puteri

Menutup keterangannya, Puteri mengingatkan bahwa tindakan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

“Saya mengimbau dan mengajak masyarakat untuk ikut ambil peran dalam mencegah terjadinya kasus serupa dengan cara lebih cermat dan hati-hati dalam memberikan data pribadi seperti NIK, KTP, nama ibu, dan foto wajah kepada pihak lain yang tidak dikenal. “ tutup Puteri.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Bing
Editor : Tam

Continue Reading

Fokus

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Syaraswati Samiun – Rasyid Mangura Sudah Lolos Verifikasi Faktual

Published

on

By

BUTON, Bursabisnis.id – KPU Kabupaten Buton sudah menggelar rapat pleno atas pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Buton Syaraswati Samiun dan Rasyid Mangura (SYARA) dan dinyatakan lulus verifikasi faktual (Verfak).

Pasangan yang kini dikenal dengan akronim SYARA ini akan maju bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buton tanggal 27 November 2024 mendatang, melalui jalur perseorang/independen.

Dalam rapat pleno KPU Buton yang digelar beberapa hari lalu, jumlah dukungan pasangan SYARA sebanyak 8.612. Jumlah dukungan tersebut melebihi dari yang dipersyaratkan KPU Buton, yakni 10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buton yakni 7.910 dukungan.

Untuk mengenal lebih dekat pasangan SYARA yang akan bertarung pada Pilkada Kabupaten Buton pada tanggal 27 November 2024, berikut profilnya.

Syaraswati Samiun Calon Bupati Buton

Sosok Syaraswati Samiun memiliki latar belakang birokrasi tulen di Kabupaten Buton.
Sebelum pensiun dari Aparatur Negeri Sipil (ASN). Syaraswati Samiun pernah menjabat sebagai Kabag Umum di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.

Tempat tanggal lahir: Baubau, 19 Juni 1964

Riwayat Pendidikan:
SD Negeri 4 Baubau
SMP Negeri 1 Baubau
SMA Negeri 1 Baubau

Pengalaman Pekerjaan:
Awal jadi PNS tahun 1984 di Departemen Penerangan (Deppen) Kabupaten Buton

Riwayat jabatan :
Kasubag PDE dan Arsip Pemda Kabupaten Buton
Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Buton
Kasubag Program dan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perdagangan Kabupaten Buton
Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton
Kasubag Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kabupaten Buton
Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Buton hingga pensiun pada 1 Juli 2022.

Rasyid Mangura Calon Wakil Bupati Buton

Tempat tanggal lahir: Laburunci, 1 Juli 1965

Nama Orang Tua:
Ayah: H. Lamangura
Ibu: Hj. Wanganti

Riwayat Pendidikan:
SD Negeri 165 Pasarwajo
SMP Negeri Pasarwajo
SMA Negeri pasarwajo,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ujung Pandang, Berijazah S1 Tahun 1991
Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Berijazah S2 Tahun 2010

Pengalaman Pekerjaan:
Anggota DPRD Kabupaten Buton, Periode Tahun 1999 – 2004
Anggota DPRD Kabupaten Buton, Periode 2004 – 2009
Dosen Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) Kampus II, Tahun 2012 – 2020
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Buton, Periode 2017– 2027

Pengalaman Organisasi:
Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Bulan Bintang Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Tahun 1989 –2000
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Buton, Tahun 2000 – 2009
Ketua Kerukunan Cia-Cia Laporo (KCL) Kabupaten Buton, Tahun 2002 – 2010
Ketua Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI), Periode Tahun 2013 – 2018
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buton, Tahun 2008 – 2027
Ketua Persatuan Lawn Tenis Indonesia (PELTI) Kabupaten Buton, Tahun 2023 – 2027

Penulis : Rustam

Continue Reading

Fokus

Mobil Mewah Masih Banyak Gunakan BBM Subsidi

Published

on

By

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto

JAKARTA, Bursabisnis.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meragukan pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Pemerintah akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Mulyanto tidak yakin dengan kebenaran pernyataan itu. Hal itu karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025.

Karena itu, Mulyanto menilai ucapan Luhut sekedar pemanasan isu dan tidak serius.

Politisi Fraksi PKS itu minta Luhut jangan asal bicara kebijakan yang bukan wewenangnya. Karena akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari keadaan yang sulit ini.

“Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi, di mana orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Jumat, 12 Juli 2024.

Padahal, lanjut Mulyanto, BBM bersubsidi ini kan ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah mengambil sikap pembiaran.

“Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya,” lanjutnya.

Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, di mana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata di lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.

“Jadi Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi Perpres terkait agar semakin berkeadilan,” tegasnya.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.