Fokus
Soal Polemik PAW Anggota DPRD Mubar, Bram: Mungkin Bupati Mubar Panik

KENDARI – Aktivis muda Sultra, Bram Barakatino menyayangkan polemik rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Muna Barat (Mubar), yang diduga syarat akan permainan. Menurut dia, Bupati Mubar, Rajiun Tumada diduga turut serta menyelipkan kepentingannya terhadap polemik tersebut.
Terkait hal itu, Bram mengatakan, bahwa dimungkinkan Bupati Mubar sebagai pimpinan tertinggi di daerah tersebut sedang panik.
“Dengan kondisi tersebut, sulit mengatakan bahwa Bupati Mubar tidak turut serta menyelipkan kepentingan pribadinya yang menurut saya sangat prematur. Apa coba yang Ia khawatirkan? Atau bisa jadi, persoalan ini erat kaitanya dengan isi dokumen RAPBD Perubahan yang hendak disahkan. Sebab, opini yang kini berhembus, proyek jalan ringroad itu terindikasi banyak sekali masalahnya. Belum beberapa bulan diserahterimakan pengerjaannya, kini Pemda berinisiatif untuk menganggarkanya lagi. Jika hal itu terjadi, tentu bukan masalah kecil,” beber Bram Barakatino, Kamis 18 Oktober 2018.
Diterangkannya, berdasarkan Surat KPU muna Barat Bernomor 155/PY.04.1-SD/7413/kpu-kab/X/2018 Sifat:Segera, Perihal: Pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Mubar dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem ditujukan kepada Ketua DPRD Muna Barat. Surat tersebut diteruskan oleh Plt. Ketua DPRD Mubar kepada bupati untuk di sampaikan ke Gubernur Propinsi Sultra.
Bram mengatakan, masih dengan lampiran surat KPU yang sama dan nomor yang sama, namun dengan jumlah Partai yang berbeda, bupati terindikasi merubah surat tersebut dan diajukan ke Gubernur Sultra.
“Saya baca langsung, bahkan saya ambil dalam bentuk soft kopi di Biro Pemerintahan Propinsi Sultra, disana jelas tertulis, surat dari Bupati Muna barat itu dengan nomor :171/1771, Perihal: Pengantar Penyampaian nama calon PAW Anggota DPRD Kabupate Muna Barat sisa masa jabatan 2014 – 2019 dari Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera. Lalu Parta Amanat Nasional dihilangkanya. Menurut Saya ini benar-benar ketololan, jika seandainya Bupati Mubar itu sengaja menghilangkanya. Hanya saja, Saya yakin, sekelas Bupati Muna Barat yang cukup banyak protokoler itu tentu tidak akan berbuat bodoh, mungkin dia sekedar khilaf,” ungkap Mantan Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Kendari itu.
Ia menambahkan, sekiranya Plt. Ketua DPRD Mubar segera mengirim surat dan daftar nama anggota dari semua Parpol yang telah diplenokan KPU ke Gubernur Sultra secepat mungkin.
“Suratnya menurut saya cacat, karena salah satu partai dihilangkan, yakni Partai Amanat Nasional dan itu tidak sesuai hasil Pleno KPU,” tambahnya
Bram menyayangkan persoalan tersebut. Menurutnya lagi, Sampai detik ini APBD Perubahan Mubar belum mencapai vonis yang diakibatkan tidak kuorumnya Aleg di daerah tersebut.
“Tinggal kita lihat saja ke depan, kalau Bupati Mubar itu kelak bermanufer menghalang-halangi surat baru dari Ketua DPRD ke Gubernur Sultra, artinya penghilangan tersebut Ia sengaja lakukan, dan jika hal itu benar adanya, itu penyalahgunaan wewenang atau bisa jadi pemalsuan dokumen,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bram menjelaskan, jika Bupati Mubar berniat menghalang-halangi, berarti orang nomor satu di Mubar itu menghendaki pembahasan RAPBD Perubahan itu terkendala.
“Kalau terus-terus RAPBD Perubahan itu tidak dikukuhkan, maka impeknya sangat besar, kepentingan masyarakat Mubar tentu kian terkendala. Di sisi lain, Ia harus paham, tidak ada payung hukum satupun yang bisa menjadi acuan buatnya untuk masuk mengurusi itu, dia akan terlihat amat konyol jika hal itu terjadi,” jelasnya.
Bram juga menyampaikan, Ia akan mengaduhkan persoalan tersebut ke Polda Sultra jika Rajiun Tumada sebagai Bupati Mubar terus-terusan khilaf. Olehnya itu, Ia mengharapkan, agar segenap Pemda Mubar bisa objektif menanggapi persoalan ini.
“Saran saya, mereka kembali fokuslah pada tupoksinya masing – masing,” pungkasnya.
Dan perlu diketahui, bahwa jumlah calon legislatif yang diajukan dalam surat terusan Bupati Mubar hanya 3 orang. Atau hanya satu orang untuk tiap partainya. Sementara, PPP sejatinya dua calon anggota yang masuk PAW versi pleno KPU Mubar. Dari PAN sendiri yang tidak di ajukan yakni Latarifu, Hamsa dan Andriani Umar. (Guntur)
Fokus
Semangat Kartini di Balaikota Kendari: Wali Kota Ajak ASN Lawan Diskriminasi, Wujudkan Perempuan

KENDARI, Bursabisnis.id – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini di Lapangan Upacara Balaikota Kendari pada Senin, 21 April 2025.
Dalam amanatnya, Siska menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan Indonesia.
“Hari ini, kita tidak hanya mengenang sosok Kartini sebagai pahlawan, tetapi juga memaknai ulang gagasannya tentang keadilan, pendidikan, dan kebebasan perempuan dalam menentukan masa depan,” kata Siska di hadapan ratusan peserta apel.
Menurutnya, perjuangan Kartini belum benar-benar usai. Masih banyak perempuan di Indonesia, termasuk di Kendari, yang menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan, perlindungan hukum, hingga posisi dalam pengambilan keputusan.
Namun, ia menegaskan bahwa api perjuangan Kartini tidak pernah padam. Semangat itu, kata dia, hidup dalam setiap perempua, di ruang kelas, tempat kerja, rumah tangga, hingga pusat-pusat kekuasaan.
“Semangat Kartini ada pada pelajar yang gigih menuntut ilmu, pada perempuan pekerja yang berkarya tanpa kenal lelah, dan pada ibu rumah tangga yang dengan cinta membentuk generasi masa depan,” ujarnya.
Siska juga menyerukan kepada seluruh ASN untuk membuka ruang partisipasi lebih luas bagi perempuan, menolak segala bentuk diskriminasi, dan menjadi pelopor perubahan dalam lingkungan kerja maupun masyarakat.
“Tak ada peran yang terlalu kecil untuk menciptakan perubahan. Tak ada usia yang terlalu muda atau tua untuk menyalakan semangat Kartini,” tegas Wali Kota perempuan pertama Kendari itu.
Ia menutup sambutannya dengan seruan kolektif menuju Indonesia Emas 2045.
“Perempuan berdaya, anak terlindung, itulah jalan kita menuju masa depan bangsa yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.
Laporan : Man
Editor : Tam
Fokus
Wagub Sultra Ir Hugua Sidak Kantor Penghubung di Jakarta

JAKARTA, Bursabisnis.id – Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir Hugua melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada di kawasan Jakarta pusat.
Wakil Gubernur Hugua tiba di kantor Penghubung pukul 09:10 WIB.
Kedatangan tidak terjadwal 02 Sultra di Kantor Badan Penghubung hanya melihat 5 orang pegawai dari sekitar 30 orang jumlah pegawai di kantor tersebut.
Diantaranya adalah petugas kebersihan, sopir, petugas dapur serta resepsionis Badan Penghubung. Tak lama setelah itu pukul 09.45 WIB baru hadir Kepala Kasubag Kerja Sama Antar Lembaga sedangkan pejabat lainnya termasuk Kepala Badan Penghubung belum terlihat kehadirannya.
Hal ini disayangkan Wakil Gubernur Hugua karena sejatinya kantor perwakilan memerankan diri sebagai jembatan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Pusat dengan cepat dan efisien.
Selain memerankan fungsi koordinasi antara Pemprov Sultra dengan Pemerintah Pusat, juga kantor Penghuhung dapat membangun jaringan dengan pihak-pihak lain, yakni pelaku usaha atau investor.
Seharusnya Badan Penghubung ini menjadi tim cepat tanggap segala urusan Pemprov Sultra yang ada di Jakarta. Jakarta ini waktu sangat berharga per detik saja kita lambat maka kesempatan itu bisa hilang.
“Jadi bagaimana kita mau maju kalau dari sisi SDM di sini tidak mampu mengikuti pola kerja di ibukota. Bagaimana mau membawa provinsi kita maju kalau SDM yang kita tempatkan di sini juga tidak punya etos kerja tinggi. Ya kalau memang tidak mampu kembali ke kampung,” ujarnya dengan nada kesal.
Wagub juga menyampaikan pesan Gubernur Sultra kepada staf dan pejabat yang hadir agar Badan Penghubung ini menjadi kawah candradimuka-nya Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan diplomasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan provinsi lain di Indonesia.
Laporan : Tam
Fokus
Birokrasi Kendari Dirotasi, Siska Karina Imran Ingatkan Netralitas dan Loyalitas ASN

KENDARI, Bursabisnis.id – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, melakukan langkah strategis dalam penyegaran birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah 61 pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Kota Kendari pada Jumat, 11 April 2025.
Pelantikan ini mencakup sejumlah jabatan penting seperti kepala bagian sekretariat, camat, sekretaris dinas, hingga kepala bidang di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Siska menegaskan bahwa rotasi ini telah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
“Bekerjalah dengan ikhlas tanpa tekanan dan tanpa paksaan, ingat tanggung jawab ada dipundak kita, sumpah kita yang jalani dan kita yang bertanggung jawab,” tegas Siska Karina Imran di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Menurutnya, mutasi dan promosi merupakan bagian dari dinamika dalam sistem pemerintahan yang sehat. Selain untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, rotasi ini juga ditujukan sebagai bentuk regenerasi dalam tubuh birokrasi.
“Ada di antara kita yang telah menjabat lebih dari tiga tahun, dan ada pula yang harus naik jabatan karena kebutuhan organisasi. Tidak boleh egois dalam birokrasi. Kita juga harus menyiapkan regenerasi, karena beberapa kepala OPD akan segera memasuki masa pensiun,” jelasnya.
Tak hanya soal penyegaran jabatan, Wali Kota juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya menjelang tahun politik.
Ia menyampaikan agar para pejabat yang sebelumnya sempat terseret dalam politik praktis dapat kembali ke jalur profesionalisme.
“Kalau sesuai aturan harusnya dikenai sanksi administratif, tapi sebagai manusia kita harus beri ruang untuk berubah. Yang penting, niatnya kembali bekerja secara profesional,” Pungkasnya.
Beberapa nama yang dilantik dalam prosesi tersebut antara lain Camat Kadia Hasman Dani, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Satriawan Abu Yasid, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan M. Azhar, serta Kepala Bidang Tata Lingkungan DLHK Adi Irfan.
Juga dilantik Munafri sebagai Kepala Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah Bapenda, Bahdar Letehina sebagai Sekretaris Badan Kesbangpol, Hariani sebagai Sekretaris Dinas Sosial, Jayadi sebagai Sekretaris Dinas PUPR, Ahriawandy sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, serta Dasril Yamin sebagai Kabag Umum DPRD Kota Kendari.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya konkret Pemkot Kendari untuk menghadirkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan siap menjawab tantangan pelayanan publik. Siska berharap, seluruh pejabat yang baru dilantik dapat bekerja cepat, responsif, dan loyal terhadap amanah yang diemban.
Laporan : Man
Editor : Tam
-
ENTERTAINMENT5 years ago
Inul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years ago
Dihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR5 years ago
Jelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur5 years ago
Rumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years ago
Tenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years ago
OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Ekonomi Makro5 years ago
Aset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati
-
Entrepreneur6 years ago
Mengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha