Connect with us

opini

Stop! Pura-pura Bersih

Published

on

Oleh: Mirkas

Penulis merupakan pengurus Karang Taruna Kelurahan Anawai.

 

KENDARI – Pemerintah menjadikan program adipura sebagai instrumen mencapai target kebijakan dan strategi nasional mengurangi 30 persen dan menangani 70 persen sampah sampai 2025.

Semua daerah di Indonesia bernafsu untuk mendapat penghargaan kota terbersih alias Piala Adipura. Sebagian ada yang benar-benar layak mendapatkannya. Namun sebagian lagi menggunakan cara-cara yang “kotor”

Dikutip dari laman mongabay.co.id, Dwi Sawung menilai, penghargaan Adipura ini masih sebagai ‘Adipura-pura.’ Penghargaan ini hanya menghibur kepala daerah dengan memberikan Adipura.

Karena kebanyakan penilaian ini berada di-spot tertentu dan waktu tertentu. Jika penilaian publik sehari-harinya kotor kan hanya jadi lip service

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memboyong dua penghargaan dari pemerintah pusat di tahun 2019 ini. Penghargaan tersebut sudah diterima sejak masa pemerintahan Asrun-Musadar, dan seakan menjadi prestasi maha karya, sehingga sejumlah persiapan penyambutan pun dilakukan, gaungnya mengalahkan ketika seorang putra daerah berhasil memenangkan sebuah ajang pencarian bakat, ataupun kompetisi lainnya yang mengharumkan nama daerah di kanca nasional hingga international.

Sayangnya, peraihan adipura selama beberapa tahun belakangan yang diterima justru dinilai tak seperti fakta di lapangan. Sebab, sampah masi menjadi momok bagi pemerintah yang tak kunjung usai.

Sebagai warga Kota Kendari, tentu saya merasa bangga jika penghargaan yang diterima sesuai dengan faktanya. Akan tetapi, hal tersebut justru menunjukan bahwa ibukota provinsi ini hanya pura-pura bersih. Jika proses penilaiannya objektif, hendaknya tak ada penyambutan saat tim penilai program ini turun ke daerah.

Seharusnya, tim penilai itu turun melakukan penilaian tanpa diketahui Pemkot, sehingga bisa melihat kondisi sebenarnya, tidak terkesan diarahkan pada titik-titik tertentu saja yang akan dikunjungi.

Hal lain yang juga dilakukan pihak Pemkot adalah dengan menggerakan semua ASN lintas OPD, untuk membersihkan sejumlah titik seperti pasar sentral, mall, jalan protokol dan wilayah lainnya. Sayangnya, hal itu tak dilakukan secara berkelanjutan, program tersebut dilaksanakan hanya untuk memuaskan juri penilai Adipura.

Pemerintah jangan hanya memikirkan bagaimana mendapatkan piala Adipura, tapi bagaimana menangani banjir. Kota Kendari ini, hujan 10 menit saja jalan-jalan sudah digenangi air, kalau sampai 30 menit sudah banjir sampai ke pemukiman.

Pemkot Kendari berhenti pura-pura bersih, dan benar-benar mewujudkan Kendari sebagai kota terbersih, sehingga wajar jika diberikan Adipura. Di sisi lain, seluruh pihak juga harus mendukung pemerintah dalam merealisasikan program kebersihan kota. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempat pembuangan sementara dan sesuai dengan jadwal yang telah diatur pemerintah.

Jika melihat pemberitaan di laman detik.com yang dipublish pada 6 November 2012 lalu, suap adalah praktik ilegal pertama yang ditemukan dalam penilaian Adipura. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 menemukan adanya aliran dana tak wajar dari Pemkot Bekasi yang dipimpin oleh Mochtar Muhammad ke panitia Adipura.

Untuk itu, penulis berharap, Slsemoga saja Kota Kendari tidak melakukan hal sekotor itu, hanya untuk mendapatkan Adipura.

Hal lain yang juga menjadi miris, adalah pengelolaan TPA Puwatu, yang menjadi pengelolaan TPA terbaik se Asia Tenggara kala itu. Hal tersebut juga menjadi program inovasi Pemkot untuk meraih Adipura. Tapi, sekarang kondisinya justru seakan tak terawat.

Kemudian, kampung mandiri energi, sebuah kawasan perumahan semi permanen yang diperuntukan bagi para pemulung dan pegawai kontrak kebersihan. Program ini juga dibangun dengan tujuan sebagai inovasi baru, yang juga untuk memenuhi kriteria dari Adipura. Akan tetapi, sebagian perumahan tersebut justru kini dihuni oleh PNS, bahkan masyarakat dari luar Kendari pun memiliki hunian di kawasan tersebut.

Penulis berharap, Pemkot Kendari bisa menyelesaikan sekelumit persoalan tersebut. Dan pada akhirnya, Kota Kendari benar-benar mendapatkan Adipura yang ditunjang dengan kondisi kota yang bersih. (***)

opini

Rapa Dara Masuk Istana

Published

on

By

ADA Rapa Dara masuk Istana Kepresidenan. Rapa Dara adalah bahasa Moronene untuk menyebut kepala kuda. Bukan kepala kudanya yang masuk istana. Tapi kain tenun bermotif kepala kuda atau Rapa Dara itu.

Rapa Dara masuk Istana pada 20 Februari 2025 di acara pelantikan 481 kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. Motif Rapa Dara itu dikenakan istri Bupati Bombana Ir H Burhanuddin M.Si, Hj Fatmawati Kasim Marewa S.Sos, dan istri wakil bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd, M.Si, Heny R Rahman.

Ya keduanya kompak mengenakan kain tenun motif kepala kuda itu. Warna kebayanya biru muda dan motif Rapa Dara-nya berwarna biru.

Ada yang menduga keduanya mengenakan motif Rapa Dara untuk mencuri perhatian Presiden Prabowo Subianto yang gemar naik kuda. Ternyata dugaan itu salah. Motif kepala kuda itu ingin menunjukkan sebagai karya otentik Hj Fatmawati Kasim Marewa untuk Kabupaten Bombana.

Karya otentik? Bagaimana ceritanya? Begini. Pada medio 2023 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Bombana mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM RI untuk motif kepala kuda itu.

Pencetus desain Rapa Dara itu adalah Ketua Dekranasda Bombana waktu itu Hj Fatmawati Kasim Marewa S.Sos. Dialah dinobatkan sebagai pemilik HAKI itu. Sebagai Ketua Dekranasda sekaligus Ketua PKK, Fatmawati Kasim Marewa menyerahkan sertifikat itu kepada Pemerintah Kabupaten Bombana untuk dipatenkan.

Namun Fatmawati sedih. Sejak suami Ir H Burhanuddin M.Si berhenti sebagai Penjabat (pj) Bupati Bombana pada 27 November 2023, karya otentik motif Rapa Dara itu tak pernah lagi menjadi brand Kabupaten Bombana. Padahal tenun motif kepala kuda khas Bombana itu kini memiliki HAKI.

Barulah ketika sang suami terpilih bupati dan dilantik di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025, motif Rapa Dara kembali diangkat oleh penciptanya: Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos.

Menurut Hj. Fatmawati Kasim Marewa tenun motif Rapa Dara menggambarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat Bombana, khususnya Kabaena. Kepala kuda dalam budaya Bombana melambangkan kekuatan, ketahanan, dan semangat untuk menghadapi tantangan.

Selain itu, motif tersebut mencerminkan semangat masyarakat setempat untuk terus maju dan berkembang.

Dengan lebel HAKI itu, maka sektor usaha dan penenun industri di Bombana sudah terjamin oleh undang- undang.

Fatmawati dalam usahanya mendaftar untuk mendapat HAKI bertujuan meningkatkan daya kompetisi dan rasa aman bagi para pengrajin yang ada di daerahnya.

“Alhamdulillah kain tenun Rapa Dara telah memiliki HAKI atas nama Pemkab Bombana, yang berlaku selama 50 tahun,” kata Hj Fatmawati Kasim Marewa.

Selain telah memperoleh HAKI, tenun Rapa Dara juga telah mendapat pengakuan tingkat nasional, dan mendapat penghargaan dari Dekranas atas karya kriya potensial dalam ajang Dekranas Award 2023.

Mengapa harus kepala kuda yang menjadi dasar untuk menginspirasi desainnya? Padahal first lady Bombana ini sangat menyukai kucing dan motif macan. Hampir semua aksesorinya adalah motif macan. Kucing peliharaannya pun belang-belang macan.

Sekali lagi, kenapa kepala kuda yang menginspirasi desainnya? Ketika ditanya dia mengatakan dirinya tidak ego, kesenangan pribadinya tak bisa diintegrasikan ke dalam pemerintahan Bombana.

Menurutnya, simbol kuda adalah filosofis yang sengat kuat di Bombana. Budaya kerja, kekuatan, dan etos kemajuan ada pada filosofi kuda. Nilai-nilai inilah yang menginspirasi untuk berjuang mendapatkan HAKI.

Tak banyak yang tahu kain tenun motif Rapa Dara yang dipakai di Istana semangatnya adalah mengirim pesan kepada semua bahwa ini lho motif kultur masyarakat Bombana.

Fatmawati dan Heny tentu sangat percaya diri mengenakan kebaya dengan bawahan kain tenun motif Rapa Dara. Istri bupati dan wakil bupati Bombana itu terlihat anggun di acara pelantikan di Istana. Istri kepala daerah lain seperti cemburu melihat keanggunannya.

Saat foto-foto di taman Monas, keduanya mencuri perhatian yang ada di sekitar. Tak sedikit juga merasa aneh. Bukan simbol feminim, misalnya bunga, yang menjadi motif, melainkan kepala kuda yang maskulin itu.

Namun Hj Fatmawati Kasim Marewa punya jawabannya: Kita membawa nama daerah untuk rakyat Bombana.

Dan Simbol Rapa Dara itu pun melekat di empat pilar rumah jabatan Bupati Bombana. Salut dengan Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos.

Perjalanan Kendari-Bombana, 3 Maret 2025
Oleh: Syahrir Lantoni
(BUR Center)

Continue Reading

opini

Pemimpin Muda Mahasiswa UHO, Menjawab Tantangan Kekinian

Published

on

By

TRANSFORMASI regenerasi kepemimpin dalam setiap lembaga kemahasiswaan selalu menjadi hal yang paling penting untuk mendongkrak kuatnya sumber daya manusia yang semakin maju, sinergi daan berdaya saing.

Kuatnya lembaga kemahasiswaan karena anggota yang solid yang memahami setiap posisi, peran daan tanggung jawab dalam menjalankan tupoksinya. Kepeloporan pemimpin sangat dibutuhkan guna menjawab tantangan zaman di era society 5.0 sekaligus mengakomodir secara menyeluruh kepentingan mahasiswa dan mulai menyasar isu-isu strategis dan krusial kekinian.

Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya, begitulah bagi kebanyakan mahasiswa menyebutnya. Tetapi seiring perjalannya waktu tantantannya semakin dinamis dengan era keterbukaan di mana wacana, opini dan isu-isu semakin terbuka untuk menjadi perdebatan di ruang publik.

Sebagai pemimpin lembaga kemahasiswaan harus lebih jelih, aktual dan pro aktif menjemput aspirasi itu. Hadirnya pemimpin yang berkualitas dan punya kapasitas yang mumpuni harus mampu menjawab kecenderungan kepemimpinan sebelumnya, dimana kebanyakan dari kita atau mahasiswa merasa antipati serta hilangnya kepercayaan terhadap kelembagaan itu sendiri, sebab tak mampu menjawab persoalan atas keluhan mahasiswa. Misalnya terkait dengan mahalnya uang kuliah tunggal, fasilitas yang memadai dan lain sebagainya.

Membangun kepercayaan dan integritas diri dikalangan mahasiswa sangat penting. Dengan kekuatan brending dan sosial media menjadikan kita lebih luas berinteraksi dengan siapapun. Sehingga posisi dan legitimasi yang didukung oleh kekuatan mahasiswa akan lebih muda menggerakan seluruh intrumen dan memobilisasi ketika persoalan itu ada.

Kerja-kerja konsolidasi sangat di butuhkan mengingat sekarang hadirnya pemimpin baru di pemerintahan menjadikan tantangan tersendiri untuk gerakan mahasiswa.

Menyambut Pemira UHO

Kampus merupakan ladang kepemimpinan masa depan yang sangat subur. Kuncup pemimpin itu bernama pemuda dan mahasiswa. Maka biarkanlah kuncup dan bibit itu mekar menjadi bunga dan pada saatnya menjadi buah yang bermanfaat dan berguna untuk semesta alam yang membutuhkan disegala lini sektor.

Itulah saatnya ketika negeri ini panen raya para pemimpin yang akan memandu bangsa besar ini menuju kejayaannya sebagai guru peradaban. Itulah apa yang menjadi harapan dan cita -cita founding father kita dahulu.

Mahasiswa harus selalu menjadi jembatan nurani dan aspirasi masyarakat, mahasiswa sendiri merupakan kelas sosial menengah yang mudah masuk langsung ke masyarakat, maka mereka sering dipercaya untuk menjadi konseptor dan eksekutor harapan dan aspirasi-aspirasi rakyat yang bisa menggerakkan setiap perubahan di bangsa ini.

Para aktivis pergerakan mahasiswa hari ini hendaknya memikirkan konsep regenerasi kepemimpinan pergerakan mahasiswa ke depan guna melanjutkan apa yang menjadi visi-misi menuju tatanan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.

Keberhasilan sebuah gerakan kepemimpinan pada hakikatnya tidak diukur hanya pada satu periode saja, tapi juga dilihat dari daya tahan pergerakan pada masa-masa selanjutnya apakah terjadi kemunduran atau kemajuan supaya terus menjadi evaluasi dan pembelajaran generasi berikutnya.

Diantara faktor yang menentukan kelanggengan pergerakan adalah kepemimpinan gerakan itu sendiri olehnya itu sangat dibutuhkan penggemblengan di dalam organisasi dan kaderisasi yang matang.

Itulah dengan krisisnya kepercayaan mahasiswa dari masyarakat hari ini menjadi imbas dari pada lemahnya organisasi internal maupun eksternal untuk membawa kontribusi lebih besar di tengah-tengah masyarakat sebagai orientasi dari pada tangung jawab, peran dan fungsi sebagai mahasiswa, apa lagi masalah bangsa yang begitu banyak dari tataran nasional maupun lokal.

Olehnya itu perlu disusun alur kaderisasi yang baik dan matang untuk kepemimpinan pergerakan mahasiswa di kampus yang integral dan komprehensif.

Kaderisasi ini dilakukan secara terus menerus sehingga ia menjadi kawah candradimuka yang melahirkan para pemimpin pergerakan yang tangguh dan mempunyai idealisme tinggi. Idealnya para pemimpin lembaga kampus dan pergerakan mahasiswa muncul melalui sebuah proses yang panjang yang banyak benturan-benturan hingga sampai terbentuk dan bukan pemimpin karbitan pragmatis yang muncul tiba-tiba tanpa penguasaan konsep, tempaan masalah dan pengalaman yang mumpuni.

Olehnya itu penting nya kaderisasi dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan membentuk karakter kepemimpinan yang berkepribadian sangat di butuhkan di tengah degradasi kepemimpinan saat ini.

Pimpinan pergerakan mahasiswa harus menjadi icon dalam percaturan bangsa ini baik dari kelompok kelembagaan mahasiswa intra maupun ektra kampus.

Ia merupakan pengambil keputusan dan leader tertinggi di lembaganya yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan lembaga tersebut kepada mahasiswa lainnya, karena dia mewakili seluruh mahasiswa yang dia pimpinnya.

Seorang pimpinan pergerakan mahasiswa idealnya memang seorang pemimpin mahasiswa yang memiliki tugas dan wewenang contohnya: Mengkomunikasikan wacana pergerakan mahasiswa dan strategi umumnya kepada tim intinya dengan diskusi yang mendalam, melakukan rencana penggalangan dan koordinasi untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, tetapi faktanya sangat minim dan krisis sekali untuk melakukan penyatuan gerakan.

Pengurus lembaga kemahasiswaan fakultas sampai himpunan perlu membangun kordinasi yang baik, sebagai jantung pergerakan untuk menggalang kekuatan massa sebanyak – banyaknya dan tak hanya itu organ internal kampus juga harus mampus menggandeng lembaga pergerakan mahasiswa lainnya, untuk membentuk sebuah aliansi dalam perjuangan sehingga wacana pergerakan mahasiswa yang digulirkan dapat menjadi konsumsi dan sorotan publik untuk menarik simpati dan empati, mengelola dan mengendalikan pengurus lembaga kemahasiswaan sebagai bentuk konsolidasi institusional.

Bersama pengurus yang lain melakukan upaya penguasaan opini dengan melakukan propaganda dan agitasi di dalam kampus, maupun di luar kampus melalui berbagai sarana dan instrumen komunikasi pergerakan yang ada.

Itu salah satu alternatif cara dan strategi merespon isu lokal dan nasional dengan cepat dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang simpang siur dan tidak pro terhadap rakyat.

Dalam kondisi seperti itu, maka mekanisme regenerasi kepemimpinan pergerakan ini bisa melalui dua proses, yaitu proses internal komunitas aktifis pergerakan dan proses eksternal aktifis pergerakan.

Peran dan strategi kelompok mahasiswa sangat dibutuhkan dan solusi di tengah kekeroposan yang menggerogoti tubuh bangsa ini, korupsi kolusi nepotisme, kemiskinan, kurangnya akses dan biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Pergerakan mahasiswa merupakan instrumen yang dapat melakukan advokasi masyarakat dan bangsa yang masih seringkali menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Partisipasi rakyat dalam pergerakan mahasiswa ini dilakukan dalam rangka mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi Mahasiswa

Partisipasi mahasiswa ini pun sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran juga bagi kader-kader pergerakan, sekaligus sarana penyebaran pemikiran ideologi, nilai-nilai perjuangan, wacana, ide dan gagasan pergerakan mahasiswa dan menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa ke depannya.

Pesta demokrasi mahasiswa adalah event yang sangat bergengsi dan momentum tertinggi dalam kelembagaan internal kampus sebagai upaya menyalurkan hak pilih suara mahasiswa. Mengukur kualitas demokrasi dilihat seberapa besar partisipasi dan keikutsertaan dalam mengawal pemilu raya kampus serta mencegah berbagai potensi kecurangan, campur tangan birokrasi apa lagi.

Bagaimana tidak pemilu raya kampus merupakan sarana dan arena untuk menampilkan kader-kader terbaik serta berkompetisi dalam memperebutkan suara mahasiswa untuk menjadi orang nomor 1 satu dalam kelembagaan internal itu sendiri. Disisi lain ruang ini akan mampu mencetak pemimpin masa depan dan meningkatkan SDM yang berkualitas dan potensi sebagai bekal di masa depan.

Menurut penulis semua figur mesti mempunyai iktikad baik dan harapan panjang melebihi tarikan nafas tentang tata kelola lembaga mahasiswa yang baik, akuntabilitas dan transparan. Semua itu demi terciptanya pimpinan kelembagaan yang handal di kemudian hari.

Maka dengan demikian biarkanlah semua mahasiswa berkompetisi dengan hak politik dan demokrasi yang sama tanpa menggunakan tangan birokrasi untuk menekan atau mengintimidasi keikutsertaan mahasiswa. Pemira ini juga melatih budaya demokrasi dan cara berpolitik yang untuk menunjukan pengaruh serta kondisi politik lokal dan nasional dalam kran demokrasi sekarang saat ini.

Perbaikan Dan Penguatan Lembaga Kemahasiswaan

Dalam pesta demokrasi atau pemilu raya kampus setiap mahasiswa harus berkompetisi dan bertarung menawarkan ide dan gagasan untuk perbaikan lembaga kemahasiswaan dan mengembalikan marwah mahasiswa itu di internal kampus.

Bagaimana tidak, citra kelembagaan kampus seakan akan hilang dengan akibat tindakan pragmatis di sisi lain terjadi krisis legitimasi di mana lembaga kampus tidak lagi menjadi jembatan dan solusi dalam merespon segala masalah dan isu yang di hadapi bangsa ini.

Menurut penulis seharusnya melalui Pemira dan pesta demokrasi UHO yang akan digelar pada Desember 2024 kali ini, dapat mendorong kebebasan mahasiswa dalam menentukan sikap politik dalam membangun jejaring kerja-kerja konsolidasi dan mobilisasi seperti apa yang kita harapkan, sehingga kualitas demokrasi kampus itu bisa terus meningkat seiring dengan partisipasi mahasiswa dalam mengawal isu-isu yang krusial. Pengebirian mahasiswa dari watak konfrontatifnya adalah melalui pembentukan mahasiswa sebagai penanda pasif sebagaimana yang diharapkan penguasa.

Ada degredasi wacana, dimana kampus lebih sering mengadakan diskusi motivasi dibanding diskusi idiologis gerakan. Tradisi intelektual hidup karena ada perdebatan, konfrontasi dan wacana, sedangkan birokrasi kampus berupaya untuk menghilangkan tradisi tersebut, karena jika tradisi itu hidup maka akan menjadi ancaman bagi oligarki kekuasaan. Sistem pendidikan yang tidak membebaskan dan bias kelas.

Melihat keadaan tersebut, berharap bahwa semua mahasiswa memiliki tradisi intelektual yang mengarah ke pembebasan sosial yang memiliki partisipasi dan antusias yang besar. Seharusnya dengan iklim kebebasan dan demokrasi kita menjadikan lembaga-lembaga semakin baik, kuat dan mampu menjadi solusi di tengah banyaknya persoalan.

Pengetahuan dan intelektualisme bisa menjadikan pisau analisis untuk membeda untuk melihat segala peta persoalan hingga tradisi intelektual organik bisa membawa perjuangan emansipasi membuat imajinasi perlawanan mereka bersifat progresif dan revolusioner.

Tradisi Tahunan dan Momentum Berharga

Menjadi salah satu momen yang penuh makna dan keistimewaan bagi para calon mahasiswa. Tradisi tahunan ini tidak hanya sekadar acara seremonial, tetapi juga menjadi awal bagi mahasiswa untuk menyelami kehidupan akademik, ruang kawah candradimuka dan peran mereka dalam perubahan sosial.

Mahasiswa adalah tulang punggung masa depan bangsa, daerah, dan negara. Mereka memikul tanggung jawab besar sebagai estafet kepemimpinan yang akan memperbaiki tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia. Posisi mahasiswa sebagai intelektual yang tercerahkan memberikan mereka peran strategis dalam menggerakkan perubahan.

Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa memiliki kekuatan besar untuk mengubah perjalanan bangsa. Perubahan itu tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses panjang, perjuangan, dan konsistensi yang tinggi.

Jika kalian adalah generasi baru yang akan menjadi bagian dari sejarah, ciptakanlah sesuatu yang berbeda dari sekitar kalian. Kehadiran mahasiswa tidak hanya untuk berdiri di menara gading, tetapi harus mampu berkontribusi langsung kepada masyarakat.

Tuntunlah dirimu menjadi satu kesatuan yang akan menjadi kekuatan pengubah. Tantangan yang dihadapi mahasiswa saat ini, seperti disorientasi dan krisis legitimasi dalam peran kontrol sosial mereka. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa.

Menjadi pemimpin mahasiswa berarti membangun harapan dan visi yang jauh ke depan melampaui generasi, sesuai dengan cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mulailah dengan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, seperti membaca, diskusi, menulis, dan aksi.

Tradisi intelektual harus tetap hidup, karena ini yang akan menghidupkan wacana kritis di kampus.Pentingnya kaderisasi yang matang untuk memastikan keberlangsungan gerakan mahasiswa di kampus. Proses kaderisasi yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, bertanggung jawab, dan memiliki idealisme tinggi.

Selamat Berpesta Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO)

Penulis : Rasmin Jaya
* Ketua DPC GMNI Kendari periode 2023-2025

* Mantan Pengurus BEM UHO periode 2020-2021

Continue Reading

opini

Perilaku Politik Transaksional dan Keterlibatan Masyarakat

Published

on

By

L.M Ihsan Thamrin.S.Psi.,M.Psi

SIAPA yang banyak uangnya itu yang kita pilih, pernyataan ini hampir setiap hari kita dengar dalam masyarakat dan program kerja tidak menjadi pembahasan. Perilaku Politik transaksional ini entah bermula dan berakhir dimana yang pasti masyarakat sudah melekat pemikiran bahwa PILKADA akan datang reziki yang seolah-olah turun dari langit, kira-kira seperti itu.

Masa pemilu, politik transaksional masih menjadi momok yang tak terhapuskan dalam kehidupan demokrasi. Situasi ini menimbulkan tantangan serius terhadap integritas sistem pemilu. Demokrasi harus menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan harapannya. Menyediakan uang untuk mendistribusikan kebutuhan pokok, pemilu yang seharusnya menyuarakan kehendak rakyat seringkali berubah menjadi transaksi jual beli suara.

Politik Transaksional

Politik transaksional mengacu pada aktivitas politik di mana dukungan elektoral atau politik diperjualbelikan dalam bentuk transaksi melibatkan uang dan barang. Fenomena ini semakin banyak muncul di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Politik ini sering terjadi dalam kampanye PILKADA, kandidat atau partai politik menawarkan imbalan materi kepada pemilih dengan harapan memperoleh dukungan dalam pemilu.

Praktik ini tumbuh subur karena beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat literasi politik masyarakat, pendidikan politik, ketidakpercayaan terhadap integritas sistem politik dan dominasi elit politik yang cenderung memanfaatkan ketimpangan ekonomi untuk mendapatkan suara. Politik transaksional tidak hanya melemahkan hakikat demokrasi, idealnya mengutamakan pemilu berdasarkan ide dan agenda, namun juga melemahkan legitimasi pejabat terpilih.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Politik Transaksional

Partisipasi masyarakat merupakan fenomena yang mempunyai dampak besar terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Politik transaksional terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan kekuasaan dan sumber daya untuk mencapai tujuan pribadi, seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik.

Hal ini terlihat dari banyaknya kasus pejabat publik yang terlibat dalam praktik korupsi dan menerima suap atau imbalan lainnya untuk menguntungkan pihak tertentu.

Memahami pendorong, dampak dan solusi politik transaksional sangat penting untuk menciptakan proses politik yang lebih adil, transparan dan diarahkan pada kesejahteraan kolektif. Salah satu motivasi utama terlibat dalam politik transaksional adalah ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang ada. Masyarakat merasa suaranya tidak didengar cenderung mencari cara lain untuk menarik perhatian dan mendapatkan keuntungan.

Dampak Politik Transaksional terhadap Demokrasi

Politik transaksional mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan proses pemilu hanya sekedar transaksi ekonomi, namun juga melemahkan fondasi demokrasi, partisipasi politik yang bebas dan adil berdasarkan pilihan yang sah. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah menurunnya kualitas kepemimpinan dan kebijakan akibat proses politik yang tidak sehat.

Politik cara ini melemahkan legitimasi pemimpin yang terpilih, politik transaksional memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, praktik ini juga menghambat munculnya kandidat yang kompeten dan berintegritas. Sistem yang diwarnai oleh politik transaksional membuat kandidat dengan modal finansial besar cenderung lebih diuntungkan, terlepas dari kualitas dan program kerja mereka.

Mengakibatkan marginalisasi terhadap kandidat yang memiliki integritas tinggi dan visi jangka panjang, tetapi tidak mampu bersaing secara finansial.

Politik Transaksional dan Psikologi Positif

Berpijak pada politik transaksional dan psikologi positif merepresentasikan dua pendekatan yang sangat berbeda dalam melihat interaksi manusia. Politik transaksional, yang sering kali diartikan sebagai pendekatan yang berfokus pada keuntungan dan pertukaran material, menyoroti bagaimana individu berinteraksi satu sama lain berdasarkan kepentingan pribadi dan keuntungan yang dapat diperoleh.

Menjadikan hubungan antara individu sering kali bersifat sementara dan didorong oleh kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu.

Psikologi positif menyoroti pentingnya hubungan sosial yang bermakna dan kepercayaan. Melihat sudut pandang politik, kepercayaan antara pemilih dan pemimpin sangat penting untuk menciptakan partisipasi yang sehat. Ketika politik transaksional menguasai, hubungan ini menjadi terdistorsi oleh insentif material.

Namun, dengan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tujuan bersama, keterlibatan masyarakat dapat diperkuat, menghasilkan hubungan yang lebih positif dan sehat antara pemimpin dan rakyat.

Kesimpulan

Sudut pandang psikologi positif, politik transaksional dan keterlibatan masyarakat memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Politik transaksional, yang sering kali ditandai dengan pertukaran barang material dengan suara dan kepentingan jangka pendek, dapat merusak kepercayaan, hubungan sosial, dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Individu merasa bahwa partisipasi politik kurang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan apatis, hilangnya harapan dan rendahnya keterlibatan dalam proses demokrasi.

Sebaliknya, pendekatan psikologi positif dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Menekankan pentingnya makna, keterhubungan, dan optimisme, psikologi positif mendorong masyarakat untuk melihat partisipasi politik sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kualitas hidup. Edukasi politik yang berbasis pada prinsip-prinsip psikologi positif dapat membantu individu memahami nilai kontribusi mereka, bukan hanya secara materiil, tetapi juga dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Penulis : L.M Ihsan Thamrin.S.Psi.,M.Psi

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Bisnis Media Sentosa - Bursabisnis.ID