Connect with us

opini

Stop! Pura-pura Bersih

Published

on

Oleh: Mirkas

Penulis merupakan pengurus Karang Taruna Kelurahan Anawai.

 

KENDARI – Pemerintah menjadikan program adipura sebagai instrumen mencapai target kebijakan dan strategi nasional mengurangi 30 persen dan menangani 70 persen sampah sampai 2025.

Semua daerah di Indonesia bernafsu untuk mendapat penghargaan kota terbersih alias Piala Adipura. Sebagian ada yang benar-benar layak mendapatkannya. Namun sebagian lagi menggunakan cara-cara yang “kotor”

Dikutip dari laman mongabay.co.id, Dwi Sawung menilai, penghargaan Adipura ini masih sebagai ‘Adipura-pura.’ Penghargaan ini hanya menghibur kepala daerah dengan memberikan Adipura.

Karena kebanyakan penilaian ini berada di-spot tertentu dan waktu tertentu. Jika penilaian publik sehari-harinya kotor kan hanya jadi lip service

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memboyong dua penghargaan dari pemerintah pusat di tahun 2019 ini. Penghargaan tersebut sudah diterima sejak masa pemerintahan Asrun-Musadar, dan seakan menjadi prestasi maha karya, sehingga sejumlah persiapan penyambutan pun dilakukan, gaungnya mengalahkan ketika seorang putra daerah berhasil memenangkan sebuah ajang pencarian bakat, ataupun kompetisi lainnya yang mengharumkan nama daerah di kanca nasional hingga international.

Sayangnya, peraihan adipura selama beberapa tahun belakangan yang diterima justru dinilai tak seperti fakta di lapangan. Sebab, sampah masi menjadi momok bagi pemerintah yang tak kunjung usai.

Sebagai warga Kota Kendari, tentu saya merasa bangga jika penghargaan yang diterima sesuai dengan faktanya. Akan tetapi, hal tersebut justru menunjukan bahwa ibukota provinsi ini hanya pura-pura bersih. Jika proses penilaiannya objektif, hendaknya tak ada penyambutan saat tim penilai program ini turun ke daerah.

Seharusnya, tim penilai itu turun melakukan penilaian tanpa diketahui Pemkot, sehingga bisa melihat kondisi sebenarnya, tidak terkesan diarahkan pada titik-titik tertentu saja yang akan dikunjungi.

Hal lain yang juga dilakukan pihak Pemkot adalah dengan menggerakan semua ASN lintas OPD, untuk membersihkan sejumlah titik seperti pasar sentral, mall, jalan protokol dan wilayah lainnya. Sayangnya, hal itu tak dilakukan secara berkelanjutan, program tersebut dilaksanakan hanya untuk memuaskan juri penilai Adipura.

Pemerintah jangan hanya memikirkan bagaimana mendapatkan piala Adipura, tapi bagaimana menangani banjir. Kota Kendari ini, hujan 10 menit saja jalan-jalan sudah digenangi air, kalau sampai 30 menit sudah banjir sampai ke pemukiman.

Pemkot Kendari berhenti pura-pura bersih, dan benar-benar mewujudkan Kendari sebagai kota terbersih, sehingga wajar jika diberikan Adipura. Di sisi lain, seluruh pihak juga harus mendukung pemerintah dalam merealisasikan program kebersihan kota. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempat pembuangan sementara dan sesuai dengan jadwal yang telah diatur pemerintah.

Jika melihat pemberitaan di laman detik.com yang dipublish pada 6 November 2012 lalu, suap adalah praktik ilegal pertama yang ditemukan dalam penilaian Adipura. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 menemukan adanya aliran dana tak wajar dari Pemkot Bekasi yang dipimpin oleh Mochtar Muhammad ke panitia Adipura.

Untuk itu, penulis berharap, Slsemoga saja Kota Kendari tidak melakukan hal sekotor itu, hanya untuk mendapatkan Adipura.

Hal lain yang juga menjadi miris, adalah pengelolaan TPA Puwatu, yang menjadi pengelolaan TPA terbaik se Asia Tenggara kala itu. Hal tersebut juga menjadi program inovasi Pemkot untuk meraih Adipura. Tapi, sekarang kondisinya justru seakan tak terawat.

Kemudian, kampung mandiri energi, sebuah kawasan perumahan semi permanen yang diperuntukan bagi para pemulung dan pegawai kontrak kebersihan. Program ini juga dibangun dengan tujuan sebagai inovasi baru, yang juga untuk memenuhi kriteria dari Adipura. Akan tetapi, sebagian perumahan tersebut justru kini dihuni oleh PNS, bahkan masyarakat dari luar Kendari pun memiliki hunian di kawasan tersebut.

Penulis berharap, Pemkot Kendari bisa menyelesaikan sekelumit persoalan tersebut. Dan pada akhirnya, Kota Kendari benar-benar mendapatkan Adipura yang ditunjang dengan kondisi kota yang bersih. (***)

opini

Burhanuddin Bukan Kaleng-kaleng

Published

on

By

BENAR, Burhanuddin bukan kaleng-kalang. Publik terpana karena kinerja selama 15 bulan memimpin Bombana. Dia maju di pilkada karena penerimaan masyarakat begitu signifikan.

Pada survei, tingkat penerimaan disebut akseptabilitas. Bisa juga dimaknai dengan tingkat kesukaaan. Dari semua survei akseptabilitas Burhanuddin jauh di atas lawan-lawannya. Selisih dengan urutan kedua sampai 2 digit.

Dari segi ini, tingkat penerimaan Burhanuddin benar-benar bukan kaleng-kaleng, apalagi klaim-klaim. Di pihak lain, ada klaim raihan suaranya bukan kaleng-kaleng namun ironisnya gagal ke Senayan.

Di tingkat elektabilitas atau keterpilihan, Burhanuddin lagi-lagi bukan kaleng-kaleng. Di banding urutan kedua, mantan Pj bupati di tiga kabupaten berbeda di Sultra ini jauh di atas. Poltracking menyebut Burhanuddin 43,5 persen. Sementara di bawannya 20,3 persen.

Jika head to head dengan dua nama. Misalnya Burhanuddin vs Andi Nirwana, hasilnya, 57,6 persen banding 34,6 persen. Selisih yang cukup signifikan.

Yang bisa menandingi angka Burhanuddin hanyalah tingkat popularitas alias tingkat keterkenalan. Bedanya hanya 2 point lebih sedikit dari Nirwana.

Namun inilah yang ingin saya jelaskan mengapa popularitas Nirwana hanya selisih 2 poin di atas Burhanuddin. Begini, kalau seorang figur yang sudah 10 sampai 14 tahun beredar di Bombana sudah barang tentu sangat dikenal.
Angka Nirwana 75,3 persen.

Bandingkan dengan Burhanuddin yang baru 1 tahun 3 bulan di Bombana meraih 73,2 persen. Kalau ditambah sampai 2 tahun saja, bisa-bisa mantan Pj bupati Bombana ini melampui popularitas anggota DPD RI itu. Bahkan selisihnya bisa 2 digit. Bedakan dua point dengan dua digit ya.

Sepuluh tahun mendampingi suami sebagai bupati sudah cukup jika Nirwana 75 persen dikenal. Namun satu tahun 3 bulan Burhanuddin di Bombana dengan angka popularitasnya 73 persen, jelas bukan kaleng-kaleng. Ini sulit dibantah.

Tingkat popularitas biasanya diikuti dengan tingkat kedisukaan atau akseptabilitas tadi. Cukup dikenal belum tentu disukai. Meski popularitasnya dua poin di bawah, namun tingkat kedisukaan Burhanuddin jauh lebih tinggi dari Nirwana dan calon lainnya.

Mengapa Burhanuddin disukai? Banyak faktor. Kinerja dan program terutama. Hanya dalam 1 tahun 3 bulan, Bombana berubah. Yang paling nyata, spektakuler, dan banyak dibicarakana orang adalah janjinya untuk menerangi Pulau Kabaena selama 24 jam langsung dibuktikan.

Selama 20 tahun Bombana mekar dari Buton, barulah di kepemimpinan Burhanuddin yang mampu melistriki Pulau Kabaena menyala 24 jam. Inilah yang terutama mengangkat tingkat popularitasnya yang luar biasa.

Bukan itu saja. Infrastruktur jalan dan jembatan di Kabaena yang selalu dinomortigakan pemimpin sebelumnya juga diperbaiki. Burhanuddin melobi ke pusat, dapat tambahan 60 miliar, jalan di Kabaena yang penting langsung diaspal. Ratingnya pun naik.

Di Rumbia yang nota bene ibu kota kabupaten apalagi. Betul-betul dibuat menjadi wajah ibukota kabupaten yang sebenar-benarnya. Kalau sebelumnya Rumbia berwajah desa, kini sudah berubah menjadi wajah kota. Ada traffict light, lampu jalan, ada perintisan transportasi umum, dan dibuat alun-alun dengan tugu lampu di tengahnya dengan running teks “Jangan Lupa Bahagia”.

Burhanuddin bukan kaleng-kaleng dalam pengalaman membangun kabupaten. Mantan Kepala Dinas ESDM Sultra itu sudah makan asam garamnya memimpin 3 kabupaten berbeda. Di Konawe Kepulauan, misalnya, Wowonii diubah manjadi daerah sepi menjadi ramai. Saat selesai, tangisan mengiringi lambaian tangan warga saat melepas pulang ke Kendari.

Lalu setahun menjabat bupati di Buton Utara, dan Plt Sekda di sana, kabupaten itu diantarnya berubah cukup pesat. Cerita-cerita mengenai kepemimpinan Burhanuddin yang baik di Butur itu cukup banyak kita dengar.

Sukses memimpin tiga kabupaten berbeda, tentu bukan kaleng-kaleng. Hanya figur kuat yang berpengalaman yang bisa mengimbanginya. Siapa kira-kira? Nirwana? Haekal? Arsyad? Silakan berpendapat.

Oleh: Syahrir Lantoni
(BUR Center)

Continue Reading

opini

Potensi Natuna Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Kelautan

Published

on

By

Salwiyah.S

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau, yang terdiri atas 6 kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai, dan Sarasan serta satu kecamatan pembantu Tebang Ladau.

Pada tahun 2007 Kabupaten Natuna telah memiliki 16 kecamatan. Bila dilihat perkembangannya cukup pesat. Pulau Natuna memiliki letak yang stategis dikaruniai serangkaian potensi sumberdaya alam yang belum dikelola secara memadai yang di antaranya meliputi sumberdaya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36%, dan hanya sekitar 4,3% oleh Kabupaten Natuna, potensi lain adalah pertanian dan perkebunan, objek wisata bahari, serta yang membanggakan adalah memiliki ladang Gas – D – Alpha yang terletak 225 Km disebelah utara PulauNatuna (ZEEI) dengan total cadangan 222 Triliun Cubik Feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT yang merupakan salah satu terbesar di Asia http://id.wikipedia. org/wiki/Kabupaten_Natuna).

Sejak ditemukannya gas alam cair (LNG) tahun 1970 di lepas pantai Natuna, rata-rata 38 juta ton LNG per tahun yang sudah dihasilkan selama dua dekade. Kandungan LNG di lepas pantai Natuna yang mencapai 45 Triliun kaki kubik menjadikan Indonesia produsen dan pengekspor LNG terbesar di dunia.

Belum lagi potensi pertambangan seperti batu granit yang belum dikelola, dan dimanfaatkan secara ekonomis dan komersial. Begitu juga panorama alamnya yang indah dan menawan. Ironisnya kekayaan yang melimpah ruah itu belumlah memberikan kemakmuran kepada rakyat Natuna. Melihat kayanya potensi yang dimiliki Natuna ini, dikhawatirkan dapat menjadi potensi sumber konflik, di antaranya disebabkan oleh klaim perbatasan laut antara 6 negara, yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda penyelesaiannya. Di samping itu juga perairan Natuna merupakan laut internasional bagi kapal-kapal niaga asing.

Kondisi ini mengakibatkan perairan Natuna ini sering timbul berbagai bentuk gangguan keamanan di laut. Untuk itu peran masyarakat perlu ditingkatkan dalam partisipasi mereka menjaga laut dari negara asing yang mencoba mengambil hasil dari perut bumi Indonesia, khususnya di perairan Natuna. Perubahan yang begitu cepat terjadi dapat menyebabkan budaya material begitu cepat berkembang, seperti hasil teknologi berupa mesin, elektronika, instrumen, konstruksi, satelit, teknik kimia, bioteknologi, informatika, robotic dan lain-lain, dipihak lain budaya nonmaterial seperti kemampuan intelektual, motivasi, disiplin, etos kerja, dan mental, dirasakan sangat lambat berkembang-nya. Keterlambatan berkembangnya budaya non material ini membawa dampak dalam kehidupan manusia.

Hal ini dapat dilihat dari kemampuan manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan Polri dalam melaksanakan tugas. Sebenarnya tantangan tidak selalu harus dihindari, tetapi dimanfaatkan karena tantangan ini dapat diubah menjadi suatu peluang. Peluang itu sendiri bila dimanfaatkan sebaik-baiknya akan memberikan dampak positif bagi kinerja aparatur pemerintah dan Polri.

Melalui penelitian ini yang berfokus pada sosial, ekonomi, Kepulauan Natuna berpotensi untuk dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan. Hal tersebut didasarkan karena Natuna memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Selain itu, sudah memiliki infrastruktur penunjang salah satunya Sentra Kelautan dan PeriknanTerpadu yang berlokasi di Selat Lampa.

Kepulauan Natuna memiliki potensi yang besar dalam sub sector perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi tersebut menunjang Natuna untuk dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti budidaya ikan napoleon dan ikan kerapu yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Mengingat kondisi wilayah geografis yang sebagian besarnya merupakan laut menjadikan potensi perikanan Kabupaten Natuna memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

Perikanan tangkap lebih mendominasi baik dari segi jumlah rumah tangga usaha maupun produksi disbanding perikanan budidaya. Jumlah produksi perikanan tangkap di laut tahun 2019 mencapai104.879,81 ton dengan nilai 2.565.475.463 ribu rupiah. Kecamatan dengan produksi perikanan tangkap di laut yang terbesar adalah kecamatan Bunguran Barat, dengan produksi sebanyak 26.019,51 ton, atau sebanyak 24,80 persen dari total produksi di Natuna.

Produksi perkanan budidaya dari kegiatan Budidaya Ikan Laut di Kabupaten Natuna tahun 2019 mencapai 203,34 ton, Kecamatan dengan Budidaya Ikan Laut adalah Kecamatan Bunguran Barat mencapai 70,98 ton, sedangkan Budidaya Ikan Air Payau hanya 0,22 ton cuma ada di KecamatanBunguran Utara. Budidaya rumput laut mencapai 27,1 ton yang berada di Kecamatan PulauTiga dan Serasan mencapai 0,5 dan 26,6 ton. Budiddaya Air Tawar dengan produksi mencapai36,2 ton dan Kecamatan yang membudidaya air tawar adalah Kecamatan Bunguran Batubi, Bunguran Timur dan Bunguran Tengah dengan Produksi mencapai 18 ton, 15,64 ton dan 2,56 ton.

Penulis : Salwiyah.S
Mahasiswa S3 Universitas Halu Oleo

Continue Reading

opini

Rekor MURI Benteng Kotano Wuna : Penguatan Jati Diri dan Tantangan Pelestarian

Published

on

By

TINGGALAN budaya Benteng Kotano Wuna baru saja mendapatkan rekor Museum Rekor – Dunia Indonesia (MURI) pada 22 Mei 2024 di Jakarta. MURI memandatkan Benteng Kotano Wuna sebagai benteng terluas di dunia saat ini dengan luas 8.073 km. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dari dunia bahwa di Kerajaan Muna yang kini menjadi Pulau Muna (Kabupaten Muna – Kabupaten Muna Barat) pernah terjadi peristiwa sejarah budaya dalam bentuk perlawanan terhadap kolonial Hindia Belanda dalam upaya merebut kemerdekaan ditandai dengan sistem pembangunan benteng yang terluas.

Pada dasarnya, benteng terdiri dari dua, yaitu tipe benteng tradisional dan benteng kolonial. Benteng tradisional adalah benteng yang dibangun oleh orang lokal atau orang-orang kerajaan di masa pemerintahannya, serta arsiteknya menyesuaikan dengan letak geografis dan kondisi sosial budaya setempat.

Sedangkan benteng kolonial adalah benteng yang dibangun oleh pemerintah kolonial dengan arsitekturnya menyesuaikan dengan ciri khas kolonial. Sehingga secara tipe bahwa Benteng Kotano Wuna merupakan benteng tradisional yang dibangun oleh Raja Muna ke VII yakni Raja Lakilaponto masa pemerintahan 1570 – 1520 M.

Sebagai situs cagar budaya, Benteng Kotano Wuna menunjukkan keunikan dengan peletakan yang berada pada tebing-tebing tinggi dan sistem pertahanan yang terbilang kuat untuk menghalau musuh yang datang dari luar. Dengan posisinya yang berada pada ketinggian memungkinkan para prajurit kerajaan dapat mengintai musuh dengan mudah dalam mendeteksi serangan.

Selain digunakan untuk pertahanan, benteng tersebut juga digunakan sebagai pusat kerajaan oleh raja-raja Muna saat itu. Hal ini ditandai dengan banyak makam para raja yang berada di dalam benteng yang masih sampai saat ini masih disakralkan dan banyak di ziarah oleh masyarakat Muna.

Penyematan MURI terhadap benteng tersebut patut di apresiasi apalagi statusnya telah menjadi situs cagar budaya yang patut dilestarikan guna kepentingan masyarakat. Selain itu, identitas budaya lokal semakin menguat dan mengartikan jiwa kesatuan dan persatuan masyarakat setempat yang semakin solid. Hal ini pula turut serta mendukung upaya kolaborasi berbagai stakeholder untuk menjaga dan melestarikan benteng tersebut.

Ditinjau dari perspektif Cultural Resource Management atau manajemen sumberdaya budaya situs cagar budaya Benteng Kotano Wuna merupakan aset budaya yang harus dikelola secara bijak. Nilai dari benteng ini telah memenuhi aspek penting seperti nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan agama. Nilai itulah yang menjadi landasan benteng tersebut sehingga ditetapkan sebagai situs cagar budaya tingkat daerah. Meskipun demikian, status dan penghargaan yang telah diperoleh tak cukup sampai disitu, melainkan harus ada upaya-upaya lanjutan untuk terus melestarikannya. Salah satunya adalah dengan kegiatan konservasi atau revitalisasi.

Upaya konservasi perlu dilakukan guna merawat dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan maupun mengantisipasi kerusakan situs. Konservasi dilakukan dengan tidak merubah keotentikan atau keaslian benteng dari segi materialnya. Terdapat tiga metode dalam upaya konservasi, yakni pengamanan, pembersihan, dan perbaikan.

Pengamanan adalah langkah untuk mengamankan material situs yang bersifat sementara, kemudian direkomendasikan kepada pemerintah setempat untuk memperoleh penanganan secara tuntas.

Pembersihan adalah merujuk pada pembersihan secara tradisional maupun secara kimia, namun untuk kasus Benteng Kotano Wuna, lebih tepat pada pembersihan tradisional, dengan cara membersihkan pepohonan dan semak belukar yang berpotensi merusak struktur benteng.

Kemudian untuk perbaikan adalah perekatan, penyambungan, maupun penggantian bahan-bahan material benteng dengan material sejenisnya dan kualitas bahan yang sama. Dalam artian, tidak boleh ditambahkan dengan bahan-bahan baru yang tidak sesuai dengan keotentikan situs yang dapat menghilangkan keaslian benteng.

Disisi lain upaya konservasi diupayakan agar tetap mempertahankan keaslian letak, bentuk, teknik pengerjaan, daya tahan, efektif dan efisien dan aman dari lingkungan sekitarnya, sehingga nilai-nilai arkeologisnya tidak hilang sebagai situs cagar budaya.

Sementara upaya revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali kawasan yang terdapat pada kawasan Benteng Kotano Wuna. Mengingat kawasan benteng tersebut yang dulunya dijadikan sebagai pusat kerajaan sekarang menjadi pemukiman yang sepi dan akses yang belum memadai. Dimana benteng yang terletak di Desa Unit Pemukiman Kotano Wuna tersebut belum memiliki akses jaringan seluler, maupun sarana dan prasarana lain yang mendukung pelestarian, semisal toilet, kebersihan situs maupun sumber air yang masih sulit.

Oleh sebab itu, upaya revitalisasi merupakan alternatif lain untuk menata kembali tentang kawasan tata ruang, nilai sosial budaya dan lanskap nya melalui kajian yang matang. Pada prinsipnya upaya revitalisasi didorong dengan kesiapan yang matang dengan mempertimbangkan hal-hal tadi serta diusahakan agar memberikan manfaat dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 .

Situs cagar budaya Benteng Kotano Wuna adalah bukti dari peradaban masyarakat Muna pada zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa di Pulau Muna terdapat ketangguhan, keberanian, kekuatan dan teknologi yang tergolong bagus dalam sistem pemerintahannya saat itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemegahan benteng dengan tinggi rata-rata 4 meter dan lebar 3 meter tersebut.

Hadirnya Benteng Kotano Wuna sebagai salah satu situs cagar budaya yang ada di Pulau Muna adalah peluang yang harus dilihat sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat identitas jati diri masyarakat dan semakin menumbuhkan kepeduliannya terhadap pelestarian warisan budaya terutama pada kalangan generasi muda saat ini.

Penulis : Saswal Ukba, S.Sos, M. Hum
Alumni Pasca Sarjana Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.