Connect with us

Rupa-rupa

Tenaga Didik di MTsN 1 Kendari Soroti Aktifitas Mega Proyek The Park Mall

Published

on

Kendari, bursabisnis.id-Kehadiran The Park Mall Kendari belakangan ini memantik kritik dari tenaga didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kendari. Pusat perbelanjaan yang baru saja diresmikan di kota Kendari ini dianggap menimbulkan berbagai efek negatif, terutama bagi siswa-siswi di sekolah ini.

Kepala Sekolah (KS) MTsN 1 Kendari, Mappataliang mengatakan, The Park Mall Kendari menjadi salah satu pusat keramaian sekaligus salah satu destinasi yang menawarkan ‘surga perbelanjaan’.

Namun dibalik kemegahan itu, The Park Mall Kendari dianggap mengabaikan fakta bahwa kehadirannya yang berada persis bersebelahan dengan  kawasan pendidikan yakni sekolah MTSN 1 Kendari, sangat mengusik proses belajar-mengajar, dan akses lalu lintas bagi siswa-siswi.

Mappataliang menambahkan bahwa sejak awal dibangun, aktifitas The Park Mall Kendari mulai memicu kekhawatiran di kalangan tenaga didik dan siswa-siswinya.

Benar saja, setelah rampung, pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Jalan Antero Hamra ini menimbulkan sederet efek negatif mulai dari kemacetan, gangguan suara bising, drainase terhambat karena tumpukan sampah, dan multi efek lainnya.

“Mengenai adanya The Park disamping Madrasah Tsanawiah Negeri 1 Kendari, iya agak sedikit mengalami kendala, dalam hal ini akses jalan untuk peserta didik kami. Terutama saat jam pulang sekolah,”kata Mappataliang, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 18 Januari 2023.

Mappataliang juga menyinggung saluran air yang terhambat karena oknum tak bertanggungjawab membuang sampah sembarangan di dalam drainase.

“Kemudian yang kedua adalah saluran air didepan madrasah ini. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab buang sampah ke saluran air. Sehingg saat hujan, air tergenang dan meluap sehingga terjadi banjir,”tambahnya.

Pihak Madrasah kata dia, berencana untuk mencari solusi mengurai kemacetan saat jam pulang sekolah dengan membangun pintu gerbang lainnya.

“Kemudian ketergangguan arus lalu lintas didepan madrasah kemudian dengan didepan ini agak mengganggu karena kemacetan.  pihak Madrasah perlu mencari pintu gerbang kembali yang berada disamping, kemungkinan didepan kita akan batasi,”ujarnya.

Mapataliang juga berharap kepada Pemerintah Kota Kendari agar tak mengabaikan efek lingkungan yang bersumber dari aktifitas mega Mall ini.

“Harapannya kepada Pemda saya ingin saluran-saluran air disamping Madrasah itu dibersihkan,saluran-saluran itu harus lancar. Sehingga bisa mengatasi banjir ketika air pasang bersamaan dengan curah hujan,”pungkasnya.

“Mengenai adanya The Park disamping Madrasah Tsanawiah Negeri 1 Kendari, eeeee iya agak sedikit mengalami kendala,dalam hal ini peserta didik eeee akses jalan,terutama pada saat pulang karena eee lalu lintas kendaraan didepan,sehingga menyebabkan siswa juga kelancaran balik itu agak terganggu,”ujarnya.

 

 

 

Penulis: Meri Oktavia

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rupa-rupa

Laporan Kinerja Tahun 2022, KI Sultra Tuntaskan Sederet Program Stategis

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id- Komisi Informasi (KI) Sulawesi Tenggara (Sultra), mencatat laporan kinerja tahun 2022. Ada sederet program strategis yang telah dituntaskan

Ketua KI Sultra, Hasmansyah Umar mengatakan, sepanjang 2022, pihaknya telah menuntaskan 7 sengketa informasi.

“Kami juga telah melaksanakan program peningkatan kapasitas komisioner yaitu sertifikasi mediator,” kata Hasmansyah Umar, Kamis 2 Februari 2023.

Lalu KI juga melaporkan telah merealisasikan sinergisitas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sultra, terutama yang berkaitan dengan  sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Dan tahun ini juga akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev), yang nanti akan di apresiasi dalam bentuk hadiah,” kata Umar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdurrahman Shaleh (ARS), mengapresiasi kinerja KI.

Ia berharap sinergisitas tetap terwujud antarpihak terkait di masa depan.

“Kedepan kita bisa lebih bersinergi dalam hal keterbukaan informasi, nanti kita bisa berjalan bersama disaat kami pimpinan dan anggota melakukan reses,”ujarnya.

 

 

Penulis: Merry Oktavia

Continue Reading

Rupa-rupa

Kinerja PDAM Tak Maksimal, Air Bersih Kerap Jadi Keluhan Warga, Legislator DPRD Sultra ini Alokasikan 300 Sumur Bor

Published

on

By

Kendari, bursabisnis.id – Anggota DPRD Sultra, Sudirman mengunjungi 40 kelurahan di Kota Kendari melalui agenda reses.

Dalam setiap kunjungannya, warga kerap mengeluhkan layanan air bersih dari PDAM Tirta Anoa yang tak maksimal.

Sehingga, kata politisi PKS ini, masyarakat meminta agar dibangunkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka.

Olehnya itu, bakal calon Wali Kota Kendari ini melakukan pemetaan lokasi bantuan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor.

Sudirman mengatakan, bahwa di tahun 2020 lalu, dirinya telah membangun 20 titik sumur bor di Kota Kendari.

Selain itu, di tahun 2021, Ia juga kembali mengalokasikan sumur bor sebanyak 30 titik yang kini telah dinikmati masyarakat.

Ditambahkannya, sedangkan pada 2022 lalu, Ia juga mengerahkan bantuan yang sama (sumur bor) di 54 titik.

“Sedangkan di tahun 2023 ini, rencananya akan kembali dibangun sumur bor sebanyak 53 titik,” ujar Sudirman kepada awak media, Kamis 2 Februari 2023.

Selanjutnya, pria yang akrab disapa Imenk ini juga masih akan mengalokasikan pembuatan sumur bor di 2024 mendatang sebanyak 300 sumur bor.

“Jika digabungkan dari tahun 2020 sampai 2022, jumlah sumur bor yang dibangun sudah sebanyak 157 titik di Kota Kendari, yang tersebar di beberapa kelurahan seperti Kelurahan Korumba, Lahundape,  Watu-watu,  Tipulu, Bende, Anawai, Watubangga, Lepo-lepo, Punggolaka dan yang terakhir Kelurahan Tobuha,” ungkapnya.

“Yang jelas target kami satu sumur bor itu minimal bisa dinikmati enam Kepala Keluarga (KK),” pungkasnya.

 

 

Penulis: Merry Oktavia

 

Continue Reading

Rupa-rupa

Pemkab Mubar Dapat Penghargaan Dari BPJS Ketenagakerjaan RI

Published

on

By

BURSABISNIS : MUBAR – Setelah mendaftarkan 13 ribu warganya, Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan penghargaan dari PBJS Ketenagakerjaan RI.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Pj. Bupati Muna Barat, DR Bahri juga secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan serta santunan kepada pekerja di Muna Barat. Rabu, 1 Februari 2023.

Dalam keterangannya usai kegiatan yang dilangsungkan di Kantor Bupati Muna Barat tersebut, Pj. Bupati Bahri menyampaikan bahwa apa yang pihaknya lakukan saat ini merupakan respon dalam melaksanakan Inpres No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Hari ini kami Kabupaten Muna Barat melaksanakan amanat Inpres No 2 tahun 2021 tentang optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan, kami juga dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem, dimana kalau kita bicara pengentasan kemiskinan ekstrem, kita melakukan 3 strategi, pertama kita membatasi pengeluaran belanjanya masyarakat, menaikan pendapatan dan mengurangi kantong- kantong kemiskinan, maka dalam konteks membatasi pengeluaran masyarakat, hari ini kita hadir memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak 10.424 jiwa. Pada 2023 ini kita daftarkan lagi tidak hanya di APBD tetapi termasuk di desa, desa juga mendaftarkan 100 orang per desa,” jelas Bahri.

Tidak hanya itu, Pj. Bupati yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah- Kemendagri sekaligus tokoh yang berasal dari Muna Barat juga mendorong kepala desa di wilayahnya untuk memiliki jaminan saat telah purna dari masa baktinya.

“Kita akan mempersiapkan dan mendorong kepala desa ini untuk mengikuti program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, apalagi kepala desa rata-rata masih 1 periode, karena jika kepala desa sudah berakhir, mereka akan mendapatkan manfaat hari tua dan pensiun,” tambah Bahri.

Bahri sangat mendukung optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sejalan dengan amanah Inpres 02/2021, Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2022 yang di dalamnya mewajibkan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai Non ASN, Penyelenggara Pemilu dan pekerja bukan penerima upah atau pekerja rentan.

Selanjutnya La Ode Muhamad Talib selaku Koordinator Kelompok Asuransi Sosial Kemenko PMK yang merupakan putra daerah dari Muna turut hadir dalam kunjungan tersebut mengatakan, komitmen yang diperlihatkan Pemkab Muna Barat ini sejalan dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Jaminan sosial ini bukan menjadi tanggung jawab 1 kementerian saja, termasuk pemerintah daerah, oleh sebab itu Presiden memerintahkan di Inpres 2 tahun 2021 untuk berkolaborasi bersama, dan kehadiran saya di sini untuk memastikan Pemerintah Kabupaten Muna Barat sudah melaksanakan Instruksi Presiden itu. Sehingga ini menjadi bagian dalam laporan kami, tentu Muna Barat ini menjadi bagian dari laporan kami yang sudah berkomitmen dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian jaminan sosial bagi seluruh masyarakatnya terutama yang miskin,” jelas Talib.

Selanjutnya Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengapresiasi langkah hebat dan juga inspiratif yang dilakukan oleh Pemkab Muna Barat. Di tengah keterbatasan yang ada, pemkab Muna Barat memiliki inovasi besar yang bisa dilakukan karena didorong semangat dan komitmen tinggi untuk melindungi pekerja.

“Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bahri, untuk sebuah kabupaten yang tidak besar, untuk melindungi 10 ribuan itu angka yang besar, jadi patut kita apresiasi. seluruh honorernya 2.270 sudah semuanya terlindungi,” ucap Zainudin.

Zainudin menyampaikan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan memfokuskan untuk melindungi segmen pekerja informal atau bukan penerima upah. Keberagaman dan jumlah pekerja yang banyak membuat pihaknya harus mengambil langkah pendekatan khusus agar pekerja segmen informal akan dengan mudah memahami makna pentingnya jaminan sosial dan juga segera sadar untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta, pendekatan tersebut bernama kampanye “Kerja Keras Bebas Cemas”.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan manfaat jaminan kematian pertama yang terjadi di Kabupaten Muna Barat, yaitu santunan sebesar Rp42 juta rupiah yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris dari pekerja yang berprofesi sebagai tukang kayu.

“Masih terdapat beberapa profesi pekerja yang ke depan akan segera terlindungi, kami harapkan dukungan yang diberikan Pemkab Muna Barat ke depan akan semakin kuat lagi, dan atas apa yang sudah dilakukan di sini, kami harap dapat dicontoh oleh kabupaten kota yang lain, agar apa yang kita cita-citakan bersama, cita-cita Bapak Presiden, yakni pekerja Indonesia yang sejahtera Insya Allah akan terwujud,” tutup Zainudin.

 

Laporan : Hasan Jufri

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.