Connect with us

Rupa-rupa

Tenaga Didik di MTsN 1 Kendari Soroti Aktifitas Mega Proyek The Park Mall

Published

on

Kendari, bursabisnis.id-Kehadiran The Park Mall Kendari belakangan ini memantik kritik dari tenaga didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kendari. Pusat perbelanjaan yang baru saja diresmikan di kota Kendari ini dianggap menimbulkan berbagai efek negatif, terutama bagi siswa-siswi di sekolah ini.

Kepala Sekolah (KS) MTsN 1 Kendari, Mappataliang mengatakan, The Park Mall Kendari menjadi salah satu pusat keramaian sekaligus salah satu destinasi yang menawarkan ‘surga perbelanjaan’.

Namun dibalik kemegahan itu, The Park Mall Kendari dianggap mengabaikan fakta bahwa kehadirannya yang berada persis bersebelahan dengan  kawasan pendidikan yakni sekolah MTSN 1 Kendari, sangat mengusik proses belajar-mengajar, dan akses lalu lintas bagi siswa-siswi.

Mappataliang menambahkan bahwa sejak awal dibangun, aktifitas The Park Mall Kendari mulai memicu kekhawatiran di kalangan tenaga didik dan siswa-siswinya.

Benar saja, setelah rampung, pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Jalan Antero Hamra ini menimbulkan sederet efek negatif mulai dari kemacetan, gangguan suara bising, drainase terhambat karena tumpukan sampah, dan multi efek lainnya.

“Mengenai adanya The Park disamping Madrasah Tsanawiah Negeri 1 Kendari, iya agak sedikit mengalami kendala, dalam hal ini akses jalan untuk peserta didik kami. Terutama saat jam pulang sekolah,”kata Mappataliang, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 18 Januari 2023.

Mappataliang juga menyinggung saluran air yang terhambat karena oknum tak bertanggungjawab membuang sampah sembarangan di dalam drainase.

“Kemudian yang kedua adalah saluran air didepan madrasah ini. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab buang sampah ke saluran air. Sehingg saat hujan, air tergenang dan meluap sehingga terjadi banjir,”tambahnya.

Pihak Madrasah kata dia, berencana untuk mencari solusi mengurai kemacetan saat jam pulang sekolah dengan membangun pintu gerbang lainnya.

“Kemudian ketergangguan arus lalu lintas didepan madrasah kemudian dengan didepan ini agak mengganggu karena kemacetan.  pihak Madrasah perlu mencari pintu gerbang kembali yang berada disamping, kemungkinan didepan kita akan batasi,”ujarnya.

Mapataliang juga berharap kepada Pemerintah Kota Kendari agar tak mengabaikan efek lingkungan yang bersumber dari aktifitas mega Mall ini.

“Harapannya kepada Pemda saya ingin saluran-saluran air disamping Madrasah itu dibersihkan,saluran-saluran itu harus lancar. Sehingga bisa mengatasi banjir ketika air pasang bersamaan dengan curah hujan,”pungkasnya.

“Mengenai adanya The Park disamping Madrasah Tsanawiah Negeri 1 Kendari, eeeee iya agak sedikit mengalami kendala,dalam hal ini peserta didik eeee akses jalan,terutama pada saat pulang karena eee lalu lintas kendaraan didepan,sehingga menyebabkan siswa juga kelancaran balik itu agak terganggu,”ujarnya.

 

 

 

Penulis: Meri Oktavia

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rupa-rupa

Cita-Cita Besar Ridwan Bae Jika Terpilih Kembali Jadi Anggota DPR RI

Published

on

By

Wakil komisi V DPR RI, Ridwan Bae bersama jurnalis Muna dan Muna Barat/Foto : Phoyo/BursaBisnis.id

MUNA : BURSABISNIS – Ridwan Bae memiliki cita-cita yang besar dan  patut diacungi jempol jika terpilih kembali menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Cita-cita mantan Bupati Muna dua periode itu adalah menghubungkan daratan pulau Muna dan  daratan Sulawesi atau jembatan penghubung Tampo – Toli-toli juga jalan penghubung Muna-Buton.

“Insya Allah kalau saya terpilih kembali menjadi anggota DPR RI saya akan terus memperjuangkan jalan penghubung tersebut terlebih jika kelak menjadi gubernur Sultra,”ungkap Ridwan Bae disela pertemuannya dengan jurnalis Muna dan Muna Barat di salah satu café yang ada di Kota Raha, Minggu 21 Januari 2024.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu menyampaikan, jalan penghubung tersebut sampai saat ini belum terwujud disebabkan beberapa faktor yang masih menjadi kendala diantaranya membutuhkan teknologi canggih dan biaya yang besar.

“Pembuatan jalan penghubung tidak seperti membuat deuker atau jembatan kecil tapi memerlukan teknologi canggih dan biaya yang tidak sedikit. Saya sampaikan bahwa untuk anggaran jalan penghubung Muna-Buton saja memerlukan biaya kurang lebih 15 trilyun,”jelasnya.

Kata Ridwan bahwa  perencanaan jalan penghubung sebenarnya telah rampung hanya saja kata dia, pengajuan menggunakan anggaran APBN tahun 2024 terkendala  dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

“Kendala kita saat ini presiden RI, Joko Widodo  masih kosentrasi terhadap pembangunan IKN. Pembangunan jalan penghubung Muna –Buton kita juga masih mencari pembiayaan lain seperti  Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)”katanya.

Lanjutnya, untuk merealisasikan pembangunan IKN tersebut saat ini  pemerintah lagi mencari bantuan pinjaman lunak luar negeri  termasuk untuk biaya jalan penghubung daratan Muna dan Sulawesi.

“Impian terbesar saya adalah merealisasikan jalan penghubung yang ada di Sultra. Ini bukan kampanye politik tapi bagian dari cita-cita terbesar saya,”pungkasnya.***(Py)

 

Continue Reading

Rupa-rupa

Pemprov Sultra Gandeng Pemda Mubar Gelar Pasar Murah, Sembilan Komoditas Pangan Dijual Murah

Published

on

By

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto (kiri) dan Pj Bupati Mubar, La Ode Butolo (Kanan)/Foto : Hasan Jufri/BURSABISNIS.ID

MUBAR : BURSABISNIS.ID – Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggelar Gerakan Pangan Murah.

Dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) tersebut disediakan sembilan komoditas bahan pokok diantaranya gula pasir, minyak goreng, beras, bawang merah, bawang putih, telur, cabai rawit, cabai besar dan cabai kriting.

Dimana gula pasir dijual dengan harga 16 ribu perkilo gram, minyak goreng merek sedaap 18 ribu perliter, minyak goreng merek Bimoli 21 ribu perliter, minyak goreng merek Kita 14 ribu perliter, telur ayam ras 48 ribu per/rak.

Lalu bawang merah 40 ribu perkilo gram, bawang putih 40 ribu perkilo gram, beras premium 13 ribu perkilo gram, beras SPHP 10.600 perkilo gram, cabai rawit 60 ribu perkilo gram, cabai keriting 60 ribu perkilo gram dan cabai besar 60 ribu perkilo gram.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto mengatakan, dalam upaya mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga bahan pokok, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muna Barat melakukan GPM yang akan dilakukan selama dua hari.

“Mudah-mudahan dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini masyarakat dapat menutupi kebutuhan pangan pokok,” ungkap Ari Sismanto saat ditemui diLapangan Desa Lapolea, Kecamatan Barangka. Rabu, 17 Januari 2024.

GPM ini juga kata Sismanto, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjangkau harga bahan pokok. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi makro bisa bergerak yang pada akhirnya inflasi dapat dikendalikan.

“Silahkan berbelanja sesuai kebutuhan, tidak usah terlalu banyak menampung bahan pokok dirumah,”imbuhnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, La Ode Butolo mengatakan pihaknya akan fokus mengendalikan inflasi, setiap hari akan melakukan operasi pasar murah dengan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Alhamdulillah inflasi di Muna Barat sudah terkendali, Minggu pertama Januari inflasi kita tertinggi menembus angka 9,23 persen dan hari ini sudah turun menjadi 3,94 persen,” ungkapnya.

Agar inflasi dapat terus ditekan kata Butolo, pihaknya meminta agar para distributor pangan diawasi dengan ketat, stok pangan harus terus disuport dimana saat ini pemerintah daerah telah membentuk 13 lumbung pangan.

“Sudah ada 13 lumbung pangan yang dibentuk, ini akan terus disuport serta penyalurannya harus diawasi ketat,” tambahnya.

Saat ini kata Butolo, pihaknya akan terus melakukan inspeksi mendadak (Sidak) disetiap pasar untuk memastikan pasokan bahan pokok serta harganya.

 

Laporan : Hasan Jufri

Publisher : Phoyo

Continue Reading

Rupa-rupa

Ketua Komisi I Dukung Langkah La Ode Butolo Wajibkan Pejabat Tinggal Di Muna Barat

Published

on

By

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat, La Ode Sariba/Foto : Istimewa

MUBAR : BURSABISNIS.ID – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat, La Ode Sariba memberikan dukungan atas sikap yang dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, La Ode Butolo Ikhwal mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya pejabat eselon II untuk tinggal dan memiliki rumah di Bumi Praja Laworo.

Politisi Partai Nasdem itu mengaku, sebagai anggota perwakilan rakyat pihaknya sangat memberikan dukungan atas kebijakan tersebut yang selama ini ia gaungkan namun belum diindahkan.

“Tentu kebijakan itu sangat kami dukung, sudah lama kami gaungkan namun belum diindahkan,” ungkap La Ode Sariba. Selasa, 16 Januari 2024.

Sariba menambahkan, sebaiknya sebagai ASN yang ditugaskan di Muna Barat memiliki kesadaran masing-masing terutama yang memegang jabatan strategis.

“Seharusnya tanpa ada perintah sudah berdomisili di Kabupaten Muna Barat, sebab ada banyak manfaat kalau tinggal di Muna Barat,” kata Sariba.

Manfaat yang dimaksud kata Ketua DPC Pemuda Pancasila Muna Barat itu antara lain dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat baik sebagai ASN maupun sebagai masyarakat sosial.

“Sebab bukan hanya urusan kantor tapi juga ada banyak urusan sosial kemasyarakatan yang meski mereka terlibat kepada lingkungan dimana mereka berdomisili,” bebernya.

Selanjutnya kata Sariba, dapat mendongkrak perekonomian daerah, sebab ketika mereka berdomisili di Muna Barat, maka secara otomatis segala urusan terpusat di Muna Barat termasuk aktivitas belanja konsumsi rumah tangga yang bermuara pada peningkatan perputaran uang dan UMKM dapat berkembang.

Dengan demikian pinta Sariba, ketika Pj Bupati Muna Barat memerintahkan ASN untuk tinggal di Muna Barat maka pihaknya sangat mendukung dan berjanji bakal mengawal kebijakan tersebut.

“Bentuk pengawasan diantaranya adalah memastikan seluruh ASN agar segera berdomisili di Muna Barat, baik secara fisik maupun domisili dokumen kependudukan dan bila perlu melibatkan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan,” katanya pula.

Selain itu mantan Ketua DPD KNPI Muna Barat itu juga mendukung kebijakan Pj Bupati Muna Barat soal penertiban aset seperti kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4. Sudah seharusnya ditertibkan untuk menghindari penyalahgunaan kendaraan dinas.

“Data yang dimiliki oleh Pemda harus lebih detail jenis kendaraan dan siapa yang menggunakanya, karena ada banyak ASN pada level eselon III mengeluh tidak punya kendaraan dinas sama sekali sementara informasi jumlah randis di Muna Barat sudah cukup memadai,” pungkasnya.

Seperti diketahui, semenjak dilantik menjadi Pj Bupati Muna Barat, La Ode Butolo berkomitmen untuk menjaga marwah Muna Barat dengan memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara  lingkup Pemerintah Daerah untuk berdomisili dan tinggal di Muna Barat.

 

Laporan : Hasan Jufri

Publisher : Phoyo

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.