Connect with us

Rupa-rupa

Kuota Haji Indonesia 2023 Normal Kembali, Kemenag: Di Sultra Kita Masih Proses Estimasi

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Kuota  haji di Indonesia normal kembali, menyusul pemberian kuota keberangkatan haji sebanyak 221 ribu orang yang ditetapkan kerajaan Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHO) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Marni.

Menurut Marni, estimasi kuota haji di Sultra belum ditetapkan. Namun berdasarkan kuota haji di Indonesia yang ditetapkan mulai normal kembali,  Marni memberikan gambaran bahwa kuota keberangkatan haji di sultra tahun ini juga mulai normal kembali .

“Begini kalau untuk kebijakan Arab Saudi, untuk Indonesia porsinya 221 ribu yah untuk seluruh Indonesia. Berarti otomastis 100 persen kuota nasional kembali normal dari 80 persen. Untuk Sultra sendiri belum ada kuota pasti, tetapi kami mengestimasi,” kata Marni, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 17 Januari 2023.

Marni mengatakan, pada tahun sebelumnya, kuota jamaah haji untuk Sultra sebanyak 1.994 ribu jamaah termasuk petugas.

Untuk estimasi kuoata haji Sultra, Kanwil Kemenag Sultra saat ini tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Jadi di Indonesia sudah normal. Kalau di tahun 2022 ada pembatasan usia 65 tahun ke bawah dan adanya pembatasan jumlah itu yang berangkat hanya 80 persen. Tapi sekarang kan kuotanya  normal jadi yang berangkat 100 persen,” katanya.

Marni mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah pusat, tak ada lagi pembatasan usia bagi jamaah haji, sehingga kata dia, jamaah tunda kategori usia 65 tahun ke atas bisa diberangkatkan tahun ini.

“Prioritas jamaah yang ditunda yang lansia sekarang bisa berangkat,” ujarnya.

Kemenag Sultra diketahui masih menyelenggarakan manasik haji tiap tahun khusus bagi jamaah haji lansia yang tertunda keberangkatannya.

“Kami mengumpulkan mereka di beberapa zona, kita menguatkan mereka, menyemangati mereka kita memberikan lagi manasik istilahnya manasik sepanjang tahun,” kata Marni.

 

 

Penulis : Mery Oktavia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rupa-rupa

Laporan Kinerja Tahun 2022, KI Sultra Tuntaskan Sederet Program Stategis

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id- Komisi Informasi (KI) Sulawesi Tenggara (Sultra), mencatat laporan kinerja tahun 2022. Ada sederet program strategis yang telah dituntaskan

Ketua KI Sultra, Hasmansyah Umar mengatakan, sepanjang 2022, pihaknya telah menuntaskan 7 sengketa informasi.

“Kami juga telah melaksanakan program peningkatan kapasitas komisioner yaitu sertifikasi mediator,” kata Hasmansyah Umar, Kamis 2 Februari 2023.

Lalu KI juga melaporkan telah merealisasikan sinergisitas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sultra, terutama yang berkaitan dengan  sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Dan tahun ini juga akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev), yang nanti akan di apresiasi dalam bentuk hadiah,” kata Umar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdurrahman Shaleh (ARS), mengapresiasi kinerja KI.

Ia berharap sinergisitas tetap terwujud antarpihak terkait di masa depan.

“Kedepan kita bisa lebih bersinergi dalam hal keterbukaan informasi, nanti kita bisa berjalan bersama disaat kami pimpinan dan anggota melakukan reses,”ujarnya.

 

 

Penulis: Merry Oktavia

Continue Reading

Rupa-rupa

Kinerja PDAM Tak Maksimal, Air Bersih Kerap Jadi Keluhan Warga, Legislator DPRD Sultra ini Alokasikan 300 Sumur Bor

Published

on

By

Kendari, bursabisnis.id – Anggota DPRD Sultra, Sudirman mengunjungi 40 kelurahan di Kota Kendari melalui agenda reses.

Dalam setiap kunjungannya, warga kerap mengeluhkan layanan air bersih dari PDAM Tirta Anoa yang tak maksimal.

Sehingga, kata politisi PKS ini, masyarakat meminta agar dibangunkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka.

Olehnya itu, bakal calon Wali Kota Kendari ini melakukan pemetaan lokasi bantuan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor.

Sudirman mengatakan, bahwa di tahun 2020 lalu, dirinya telah membangun 20 titik sumur bor di Kota Kendari.

Selain itu, di tahun 2021, Ia juga kembali mengalokasikan sumur bor sebanyak 30 titik yang kini telah dinikmati masyarakat.

Ditambahkannya, sedangkan pada 2022 lalu, Ia juga mengerahkan bantuan yang sama (sumur bor) di 54 titik.

“Sedangkan di tahun 2023 ini, rencananya akan kembali dibangun sumur bor sebanyak 53 titik,” ujar Sudirman kepada awak media, Kamis 2 Februari 2023.

Selanjutnya, pria yang akrab disapa Imenk ini juga masih akan mengalokasikan pembuatan sumur bor di 2024 mendatang sebanyak 300 sumur bor.

“Jika digabungkan dari tahun 2020 sampai 2022, jumlah sumur bor yang dibangun sudah sebanyak 157 titik di Kota Kendari, yang tersebar di beberapa kelurahan seperti Kelurahan Korumba, Lahundape,  Watu-watu,  Tipulu, Bende, Anawai, Watubangga, Lepo-lepo, Punggolaka dan yang terakhir Kelurahan Tobuha,” ungkapnya.

“Yang jelas target kami satu sumur bor itu minimal bisa dinikmati enam Kepala Keluarga (KK),” pungkasnya.

 

 

Penulis: Merry Oktavia

 

Continue Reading

Rupa-rupa

Pemkab Mubar Dapat Penghargaan Dari BPJS Ketenagakerjaan RI

Published

on

By

BURSABISNIS : MUBAR – Setelah mendaftarkan 13 ribu warganya, Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan penghargaan dari PBJS Ketenagakerjaan RI.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Pj. Bupati Muna Barat, DR Bahri juga secara simbolis menyerahkan kartu kepesertaan serta santunan kepada pekerja di Muna Barat. Rabu, 1 Februari 2023.

Dalam keterangannya usai kegiatan yang dilangsungkan di Kantor Bupati Muna Barat tersebut, Pj. Bupati Bahri menyampaikan bahwa apa yang pihaknya lakukan saat ini merupakan respon dalam melaksanakan Inpres No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Hari ini kami Kabupaten Muna Barat melaksanakan amanat Inpres No 2 tahun 2021 tentang optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan, kami juga dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem, dimana kalau kita bicara pengentasan kemiskinan ekstrem, kita melakukan 3 strategi, pertama kita membatasi pengeluaran belanjanya masyarakat, menaikan pendapatan dan mengurangi kantong- kantong kemiskinan, maka dalam konteks membatasi pengeluaran masyarakat, hari ini kita hadir memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak 10.424 jiwa. Pada 2023 ini kita daftarkan lagi tidak hanya di APBD tetapi termasuk di desa, desa juga mendaftarkan 100 orang per desa,” jelas Bahri.

Tidak hanya itu, Pj. Bupati yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah- Kemendagri sekaligus tokoh yang berasal dari Muna Barat juga mendorong kepala desa di wilayahnya untuk memiliki jaminan saat telah purna dari masa baktinya.

“Kita akan mempersiapkan dan mendorong kepala desa ini untuk mengikuti program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, apalagi kepala desa rata-rata masih 1 periode, karena jika kepala desa sudah berakhir, mereka akan mendapatkan manfaat hari tua dan pensiun,” tambah Bahri.

Bahri sangat mendukung optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sejalan dengan amanah Inpres 02/2021, Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2022 yang di dalamnya mewajibkan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai Non ASN, Penyelenggara Pemilu dan pekerja bukan penerima upah atau pekerja rentan.

Selanjutnya La Ode Muhamad Talib selaku Koordinator Kelompok Asuransi Sosial Kemenko PMK yang merupakan putra daerah dari Muna turut hadir dalam kunjungan tersebut mengatakan, komitmen yang diperlihatkan Pemkab Muna Barat ini sejalan dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Jaminan sosial ini bukan menjadi tanggung jawab 1 kementerian saja, termasuk pemerintah daerah, oleh sebab itu Presiden memerintahkan di Inpres 2 tahun 2021 untuk berkolaborasi bersama, dan kehadiran saya di sini untuk memastikan Pemerintah Kabupaten Muna Barat sudah melaksanakan Instruksi Presiden itu. Sehingga ini menjadi bagian dalam laporan kami, tentu Muna Barat ini menjadi bagian dari laporan kami yang sudah berkomitmen dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian jaminan sosial bagi seluruh masyarakatnya terutama yang miskin,” jelas Talib.

Selanjutnya Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengapresiasi langkah hebat dan juga inspiratif yang dilakukan oleh Pemkab Muna Barat. Di tengah keterbatasan yang ada, pemkab Muna Barat memiliki inovasi besar yang bisa dilakukan karena didorong semangat dan komitmen tinggi untuk melindungi pekerja.

“Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bahri, untuk sebuah kabupaten yang tidak besar, untuk melindungi 10 ribuan itu angka yang besar, jadi patut kita apresiasi. seluruh honorernya 2.270 sudah semuanya terlindungi,” ucap Zainudin.

Zainudin menyampaikan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan memfokuskan untuk melindungi segmen pekerja informal atau bukan penerima upah. Keberagaman dan jumlah pekerja yang banyak membuat pihaknya harus mengambil langkah pendekatan khusus agar pekerja segmen informal akan dengan mudah memahami makna pentingnya jaminan sosial dan juga segera sadar untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta, pendekatan tersebut bernama kampanye “Kerja Keras Bebas Cemas”.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan manfaat jaminan kematian pertama yang terjadi di Kabupaten Muna Barat, yaitu santunan sebesar Rp42 juta rupiah yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris dari pekerja yang berprofesi sebagai tukang kayu.

“Masih terdapat beberapa profesi pekerja yang ke depan akan segera terlindungi, kami harapkan dukungan yang diberikan Pemkab Muna Barat ke depan akan semakin kuat lagi, dan atas apa yang sudah dilakukan di sini, kami harap dapat dicontoh oleh kabupaten kota yang lain, agar apa yang kita cita-citakan bersama, cita-cita Bapak Presiden, yakni pekerja Indonesia yang sejahtera Insya Allah akan terwujud,” tutup Zainudin.

 

Laporan : Hasan Jufri

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.