Connect with us

Investasi

Vtube Investasi Ilegal, OJK Sultra Imbau Masyarakat Cerdas Berinvestasi

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Selama tahun 2020, Satgas Waspada Investasi Pusat (SWI) telah menangani 1.447 kasus entitas investasi ilegal, terdiri dari 346 entitas investasi ilegal diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat, 75 entitas gadai ilegal, dan 1.026 entitas fintech peer-to-peer lending ilegal.

Kepala OJK Sultra, Mohamad Fredly Nasution mengatakan, pihaknya selaku Ketua SWI Daerah mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memperhatikan beberapa hal, diantaranya memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Kemudian,
memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menggunakan akal sehat atas kewajaran imbal hasil atau keuntungan alias bonus dan sejenisnya atas produk yang ditawarkan.

“Jikalau sudah tidak wajar maka kembali pastikan legalitas. Secara sederhana dapat diringkas dengan 2L, yaitu legal dan logis,” katanya, Jumat (5/2/20221) saat memberikan pemaparan pada kegiatan bincang jasa keuangan (Bijak) bersama media.

Salah satu yang telah dinyatakan sebagai entitas investasi ilegal adalah PT Future View Tech (Vtube). Vtube dinyatakan ilegal melalui Siaran Pers Nomor SP 06/SWI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020. Bisnis investasi yang dilakukan entitas ini adalah memberikan penghasilan bagi member atau anggotanya yang menonton iklan dalam aplikasi mereka berupa poin.

Selain itu, poin penghasilan ini diberikan Vtube jika member dapat merekrut anggota baru serta mengizinkan transaksi jual beli poin
antar pengguna. Berdasarkan informasi dari SWI, Vtube sedang mengajukan perizinan di bidang periklanan. SWI dalam hal ini mendorong Vtube segera menyelesaikan perizinan tersebut sebelum menjalankan bisnis bahkan mempromosikan produk-produknya. Sepanjang izin belum didapatkan, status Vtube sebagai entitas illegal.

Kepala Sub-bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) di OJK Provinsi Sultra, Ridhoni Marisson Hasudungan Hutasoit mengatakan, sejak Juli 2020 lalu, Satgas SWI sudah menyatakan bahwa Vtube ini adalah investasi ilegal. Olehnya itu, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk tau dan paham terkait entitas ilegal.

“Karena kalau sudah berbicara ilegal, maka punya potensi untuk merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Sebab, modus entitas ilegal yang menggunakan keluarga terdekat dan figur, mulai dari pejabat dan public figur lainnya,” kata pria berkaca mata itu.

Selain itu, lanjut Ridhoni, entitas ilegal juga berdampak pada tingkat kepercayaan di sektor industri jasa keuangan, karena selalu mengaku sebagai pihak-pihak yang sudah mendapat izin.

Ridhoni menyebutkan, untuk wilayah Sultra, Vtube mulai marak didaftarkan. Berdasarkan observasi lapangan, jumlah anggota Vtube diasumsikan 200-300 orang di Kota Kendari dan diperkirakan akan terus bertambah. Modus pemasaran sangat masif dilaakukan dengan sistem komunitas berbasis media sosial seperti WhatsApp.

“Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati menggunakan produk entitas investasi illegal tersebut karena berpotensi merugikan di masa depan. Selain itu, kami mendorong entitas investasi yang belum memiliki izin untuk segera
menyelesaikan legalitasnya sebelum melaksanakan usaha/bisnisnya,” imbaunya.

Selanjutnya, terkait upaya kelengkapan dokumen perizinan, SWI telah mengarahkan Vtube untuk memperbaiki mekanisme usaha agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan seperti mengganti transaksi yang menggunakan mata uang asing (dolar)
menjadi mata uang Indonesia (Rupiah), tidak menggunakan sistem referral karena jasa periklanan, mengganti mekanisme penjualan jual beli antar anggota, menertibkan komunitas promosi (marketing) untuk sehingga tidak memiliki perbedaan sistem
pemasaran produk yang sedang diusulkan untuk mendapatkan legalitas, hingga melakukan kegiatan dengan menggunakan server di Indonesia.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Liputan : Ikas

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OTOMOTIF

Ana Wonua Grup dan Angkutan Online Kerjasama Layanan Perbengkelan

Published

on

By

KONAWE, BursaBisnis.id – Tepat di hari jadinya, komunitas grab car angkot lama menggelar berbagai kegiatan menarik melalui family gathering di patai toronipa, kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (06/03/2021).

Di Hari Ulang Tahun pertamanya, perkumpulan angkutan online ini bersepakat membangun kemitraan bersama PT Ana Wonua Grup tertuang dalam Memorandum Of Understanding (MOU).

Dalam nota kesepahaman tersebut, driver transportasi daring angkot lama diberikan kemudahan dalam perbengkelan hingga layanan kredit onderdil kendaraan.

CEO Ana Wonua Grup Rusmin Abdul Gani mengatakan, kemitraan tersebut diharapkan dapat membantu dan memudahkan driver online dalam mencari nafkah, mengingat di masa pandemi saat ini pandapatan masyarakat mengalami penurunan.

“Kita memfasilitasi teman-teman melalui Program kerjasama perbengkelan seperti ganti oli, kerusakan ban dan perbaikan Sparepart lainnya dengan pembayaran yang dapat diangsur sesuai kemampuan. Olehnya itu, saya harapkan ini menjadi solusinya,”ujarnya.

Sementara itu, ketua komunitas Angkot Lama Yais Kusuma merasa terbantu dengan program kerjasama tersebut. ” terimakasih kepada PT Ana Wonua Grup yang telah memberikan perhatiannya kepada para driver online,” ungkapnya.

Laporan : Rus

Continue Reading

PROPERTY

Pemerintah Hapus IMB Diganti Jadi PBG

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Pemerintah menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan ketentuan baru yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan kewajiban mencantumkan fungsi bangunan.  Ini tertuang dalam salah satu aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Sebelumnya, aturan terkait IMB tertuang dalam UU nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan aturan pelaksananya yakni PP nomor 36 tahun 2005.

“PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung,” demikian bunyi Pasal 1 PP 16/2021,Sabtu (27/2/2021) sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

PBG sendiri wajib mencantumkan fungsi bangunan yang meliputi meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus.

Pasal 5 ayat (5) PP tersebut menjelaskan, fungsi khusus yang dimaksud mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh menteri, serta memperbolehkan adanya bangunan dengan fungsi campuran atau memiliki lebih dari satu fungsi.

Kendati demikian, bangunan campuran atau multifungsi ini wajib memenuhi standar teknis dari masing-masing fungsi bangunan yang digabungkan tersebut.

“Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (1).

Jika nantinya suatu bangunan gedung mengalami perubahan fungsi gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.

“Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud […] dikenai sanksi administratif,” jelas Pasal 12 PP tersebut.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dan penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

Selanjutnya terdapat pula sanksi administratif berupa pembekuan PBG, pencabutan PBG, pembekuan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, hingga perintah pembongkaran bangunan gedung.

PP 16/2021 juga mengatur soal IMB yang sudah telanjur dikeluarkan pemerintah daerah. Dalam Pasal 347 disebutkan bahwa bangunan gedung yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP ini, IMB-nya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

Sedangkan untuk mengganti IMB menjadi PBG, pemilik gedung wajib mengurus SLF berdasarkan ketentuan PP ini.

Laporan : Rus

Continue Reading

Provider

Telkomsel Tingkatkan Pemerataan Akses Broadband 4G/LTE

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Telkomsel berkomitmen untuk secara konsisten meneruskan pemerataan akses infrastruktur dan kualitas broadband terdepan 4G/LTE di seluruh Indonesia sepanjang 2021 ini.

Fokus pengembangan jaringan yang dilakukan Telkomsel di tahun ini tertuju pada peningkatan pengalaman gaya hidup digital pelanggan, terutama dalam memastikan kenyamanan pelanggan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi yang masih berlanjut di tahun ini.

Tahun lalu, Telkomsel telah menuntaskan pembangunan BTS 4G/LTE, dan melebihi target yang telah dicanangkan di awal tahun 2020.

Direktur Network Telkomsel Nugroho mengatakan, dengan semakin tingginya kebutuhan pengalaman gaya hidup digital masyarakat terutama di masa yang penuh tantangan ini, Telkomsel akan mengarahkan rencana pembangunan pemerataan infrastruktur dan kualitas broadband dengan pemerataan akses 4G/LTE sepanjang 2021 yang juga didampingi dengan penambahan kapasitas dan kecepatan jaringan.

Komitmen ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang dan kesempatan bagi masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan memaksimalkan aktivitas keseharian, melalui pemanfaatan jaringan broadband terdepan dan terluas dari Telkomsel.

Nugroho lebih lanjut menambahkan, pembangunan jaringan yang berlandaskan pada penambahan kapasitas dan kecepatan jaringan juga menjadi wujud pemahaman Telkomsel terhadap kondisi pelanggan yang masih menghadapi pandemi.

Pada 2020 lalu, Telkomsel mencatat terdapat lonjakan trafik payload layanan broadband yang cukup signifikan. Telkomsel juga telah berupaya memenuhi kenyamanan masyarakat dengan optimalisasi pengamanan quality of service (QoS) jaringan di sepanjang 2020 lalu guna menjaga pengalaman pelanggan dalam melakukan aktivitas digitalnya.

Berdasarkan analisis Speedtest®️ Global Index yang disusun Ookla®️, selama periode semester dua tahun 2020, Telkomsel memiliki kecepatan akses broadband tertinggi dengan capaian Speed ScoreTM sebesar 22,22 Mbps.

Telkomsel juga paling unggul dalam menghadirkan latensi paling rendah, yaitu 33 ms. Catatan tersebut semakin lengkap lantaran Telkomsel mampu menghadirkan performa jaringan paling konsisten, dengan Consistency Score sebesar 83,6%.

“Mengacu pada pencapaian selama 2020, Telkomsel menatap optimis untuk tetap dapat menghadirkan pengalaman akses broadband yang prima bagi pelanggan di 2021 ini. Pada tahun ini, secara keseluruhan Telkomsel memprediksi akan terjadi pertumbuhan trafik akses broadband yang masih sangat tinggi. Memahami hal tersebut, Telkomsel juga akan melanjutkan fokus pada pengembangan cakupan layanan VoLTE serta mengkaji penerapan teknologi pendukung terbaru seperti Open RAN di Indonesia guna memastikan kesetaraan pengalaman broadband masyarakat terpenuhi,” tambah Nugroho.

Untuk pemerataan akses jaringan broadband 4G/LTE di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hingga saat ini, Telkomsel telah menggelar lebih dari 2000 BTS di seluruh wilayah 3T hingga perbatasan negara yang merupakan bagian dari proyek BTS Universal Service Obligation (USO), yaitu upaya kolaboratif bersama Badan Aksesibilitas dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) dalam mewujudkan pemerataan dan kesetaraan akses broadband di seluruh Indonesia. Upaya tersebut juga menjadi kontribusi nyata Telkomsel dalam mendukung usaha pemerintah untuk menyediakan jaringan 4G/LTE di seluruh desa pada 2022.

Selain itu, untuk mendukung kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menghadirkan jaringan broaband di wilayah non-3T yang belum mendapatkan akses internet cepat. Telkomsel telah berkomitmen untuk menggelar 1500 BTS 4G/LTE sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

“Telkomsel memastikan berbagai upaya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jaringan, serta pengembangan layanan dijalankan secara customer-centric, karena seluruh kegiatan ini semata-mata untuk menjawab kebutuhan gaya hidup digital pelanggan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Upaya peningkatan pengalaman gaya hidup digital ini pun sejalan dengan komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco company yang juga akan menguatkan ekosistem pendukung seperti penyediaan produk dan layanan broadband yang affordable serta kolaborasi bersama mitra penyedia device dan para pengembang platform aplikasi digital,” pungkas Nugroho.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.