Connect with us

Investasi

Vtube Investasi Ilegal, OJK Sultra Imbau Masyarakat Cerdas Berinvestasi

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Selama tahun 2020, Satgas Waspada Investasi Pusat (SWI) telah menangani 1.447 kasus entitas investasi ilegal, terdiri dari 346 entitas investasi ilegal diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat, 75 entitas gadai ilegal, dan 1.026 entitas fintech peer-to-peer lending ilegal.

Kepala OJK Sultra, Mohamad Fredly Nasution mengatakan, pihaknya selaku Ketua SWI Daerah mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memperhatikan beberapa hal, diantaranya memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Kemudian,
memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menggunakan akal sehat atas kewajaran imbal hasil atau keuntungan alias bonus dan sejenisnya atas produk yang ditawarkan.

“Jikalau sudah tidak wajar maka kembali pastikan legalitas. Secara sederhana dapat diringkas dengan 2L, yaitu legal dan logis,” katanya, Jumat (5/2/20221) saat memberikan pemaparan pada kegiatan bincang jasa keuangan (Bijak) bersama media.

Salah satu yang telah dinyatakan sebagai entitas investasi ilegal adalah PT Future View Tech (Vtube). Vtube dinyatakan ilegal melalui Siaran Pers Nomor SP 06/SWI/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020. Bisnis investasi yang dilakukan entitas ini adalah memberikan penghasilan bagi member atau anggotanya yang menonton iklan dalam aplikasi mereka berupa poin.

Selain itu, poin penghasilan ini diberikan Vtube jika member dapat merekrut anggota baru serta mengizinkan transaksi jual beli poin
antar pengguna. Berdasarkan informasi dari SWI, Vtube sedang mengajukan perizinan di bidang periklanan. SWI dalam hal ini mendorong Vtube segera menyelesaikan perizinan tersebut sebelum menjalankan bisnis bahkan mempromosikan produk-produknya. Sepanjang izin belum didapatkan, status Vtube sebagai entitas illegal.

Kepala Sub-bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) di OJK Provinsi Sultra, Ridhoni Marisson Hasudungan Hutasoit mengatakan, sejak Juli 2020 lalu, Satgas SWI sudah menyatakan bahwa Vtube ini adalah investasi ilegal. Olehnya itu, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk tau dan paham terkait entitas ilegal.

“Karena kalau sudah berbicara ilegal, maka punya potensi untuk merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Sebab, modus entitas ilegal yang menggunakan keluarga terdekat dan figur, mulai dari pejabat dan public figur lainnya,” kata pria berkaca mata itu.

Selain itu, lanjut Ridhoni, entitas ilegal juga berdampak pada tingkat kepercayaan di sektor industri jasa keuangan, karena selalu mengaku sebagai pihak-pihak yang sudah mendapat izin.

Ridhoni menyebutkan, untuk wilayah Sultra, Vtube mulai marak didaftarkan. Berdasarkan observasi lapangan, jumlah anggota Vtube diasumsikan 200-300 orang di Kota Kendari dan diperkirakan akan terus bertambah. Modus pemasaran sangat masif dilaakukan dengan sistem komunitas berbasis media sosial seperti WhatsApp.

“Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati menggunakan produk entitas investasi illegal tersebut karena berpotensi merugikan di masa depan. Selain itu, kami mendorong entitas investasi yang belum memiliki izin untuk segera
menyelesaikan legalitasnya sebelum melaksanakan usaha/bisnisnya,” imbaunya.

Selanjutnya, terkait upaya kelengkapan dokumen perizinan, SWI telah mengarahkan Vtube untuk memperbaiki mekanisme usaha agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan seperti mengganti transaksi yang menggunakan mata uang asing (dolar)
menjadi mata uang Indonesia (Rupiah), tidak menggunakan sistem referral karena jasa periklanan, mengganti mekanisme penjualan jual beli antar anggota, menertibkan komunitas promosi (marketing) untuk sehingga tidak memiliki perbedaan sistem
pemasaran produk yang sedang diusulkan untuk mendapatkan legalitas, hingga melakukan kegiatan dengan menggunakan server di Indonesia.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Liputan : Ikas

Maskapai

Didemo Soal Penerbangan, Haliana Minta Bantuan Komunikasikan ke Maskapai

Published

on

By

Bupati Wakatobi Haliana saat menerima pengunjuk rasa dari FPM Kepton.

WAKATOBI, Bursabisnis.id – Sejak Maret 2024 sampai saat ini, maskapai penerbangan yang melayani rute dari dan ke Wakatobi, menghentikan penerbangan ke Bandara Matahora, Wakatobi.

Padahal Wakatobi yang dikenal sebagai daerah wisata ini dan banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara, kini hanya mengandalkan transportasi laut.

Pasca tak adanya penerbangan ke Bandar Udara Matahora, banyak pihak yang merasakan dampaknya. Mulai dari jasa perhotelan, pelaku UMKM, jasa rental mobil dan sektor ekonomi lainnya.

Melihat problem transportasi udara ini tak bisa dituntaskan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi, massa dari Front Pemuda Marhaenis (FPM) Kepton berunjuk rasa di depan kantor bupati Wakatobi pada Senin, 15 Juli 2024.

Orator FPM Kepton, Dariono mengungkapkan, Kabupaten Wakatobi adalah daerah yang sektor utamanya pariwisata, sehingga jalur penerbangan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Bupati Wakatobi sebelumnya yaitu Ir. Hugua dan Arhawi.

Menyikapi aksi tersebut, Bupati Wakatobi Haliana meminta bantuan kepada masyarakat yang punya koneksi dengan maskapai pesawat terbang, untuk mengkomunikasikan agar pesawat kembali mengundara dari dan ke Wakatobi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh orang nomor satu di Wakatobi, saat menerima pengunjuk rasa FPM Kepton pada Senin, 15 Juli 2024 di depan kantor bupati Wakatobi.

Di hadapan peserta aksi, Bupati Haliana mengaku telah menyiapkan anggaran, bahkan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

” Bila perlu kalau kalian punya jaringan tersendiri yang memungkinkan ini pesawat lebih cepat datang, ayo kita rame-rame untuk kita kawal, saya juga merasakan, Ndak! bukan kita melempar, kita seandainya siapa tahu ada yang jaringan saudara kita tindak lanjut. Uang kita kan sudah ada propinsi juga sudah ada, malahan kami sekarang disuruh untuk penambahan anggaran, kami juga sudah usulkan “, ujar Bupati Wakatobi Haliana.

Penulis : Syaiful
Editor : Tam

Continue Reading

Investasi

Empat Pilar Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia

Published

on

By

OJK luncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun Indonesia.-foto:ojk.go.id-

YOGYAKARTA, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 yang bertujuan untuk semakin mendorong industri dana pensiun menjadi lebih kuat, stabil, dan terpercaya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono di Yogyakarta.

“Ini bukan hanya sekedar dokumen, tapi merupakan komitmen bersama dari seluruh stakeholders di industri dana pensiun yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pensiun Indonesia yang lebih baik lagi,” kata Ogi.

Melalui peluncuran peta jalan ini, OJK bersama seluruh stakeholders bertujuan merespon berbagai isu strategis untuk mewujudkan industri dana pensiun yang sehat dan kredibel, sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 ditopang dengan empat pilar prinsip pengembangan dan penguatan, yaitu:

Pilar penguatan ketahanan dan daya saing industri dana pensiun;

Pilar pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri dana pensiun;

Pilar akselerasi transformasi digital industri dana pensiun; dan

Pilar penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

Keempat pilar tersebut akan dijalankan di dalam tiga fase berbeda dalam kurun waktu 2024 hingga 2028, diawali dengan fase penguatan fondasi (Fase satu), dilanjutkan dengan fase konsolidasi dan menciptakan momentum (Fase dua), dan diakhiri dengan fase penyesuaian dan pertumbuhan (Fase tiga).

Program strategis dalam ketiga fase implementasi di atas menjawab tantangan-tantangan yang ada di industri dana pensiun, antara lain:

Percepatan transformasi digital program pensiun, termasuk saluran distribusi;

Peningkatan program literasi dan inklusi keuangan terkait dana pensiun

Konsolidasi program pensiun sukarela;

Penguatan program pensiun wajib; dan

Pembangunan sistem database kepesertaan program pensiun dana pensiun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia ke-empat, industri dana pensiun Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.

“Dengan adanya arah kebijakan pengembangan dan penguatan dana pensiun, diharapkan industri dana pensiun dapat menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Mahendra.

Pengembangan Dapen

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa secara global, terdapat tiga isu pengembangan dana pensiun yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah mengenai digitalisasi di sektor dana pensiun. Kedua adalah mengenai program pensiun di sektor informal. Dan ketiga adalah pergeseran trend program pensiun manfaat pasti (defined benefit) kepada program pensiun iuran pasti (defined contribution).

“Terdapat tiga usulan principles baru yaitu Implementing the Pension Regulation, Monitoring and Adaptability, dan Assessment and Implementation Process. Selain itu terdapat dua penyesuaian terhadap principles yang sudah ada yaitu Objective and Responsibilities dan Transparency and Communication,” tegas Ogi.

Berdasarkan data OJK, realisasi tingkat densitas industri dana pensiun di Indonesia pada akhir tahun 2023 masih tergolong rendah, yaitu hanya mencapai 18,94 persen dari 147,7 juta total jumlah angkatan kerja (berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2023).

Target yang dicanangkan dalam periode akhir pada peta jalan ini, yaitu pada tahun 2028, tingkat densitas dana pensiun di Indonesia dapat mencapai 20 persen.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada tahun 2022, literasi dana pensiun berada pada tingkat 30,5 persen dan inklusi pada tingkat 5,42 persen. Hal ini masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya, seperti tingkat literasi perbankan 49,93 persen dan inklusi perbankan 74,03 persen. Sedangkan, untuk industri perasuransian, tingkat literasi 31,72 persen dan tingkat inklusi 16,63 persen.

Selain itu, pada industri dana pensiun saat ini masih terdapat beberapa tantangan, antara lain masih terjadinya ketidaksesuaian aset dan liabilitas, keterbatasan SDM terkait dengan pengelolaan investasi dan manajemen risiko, saluran distribusi pemasaran dana pensiun yang masih terbatas, kurangnya dukungan dan komitmen pendiri, dan belum tersedianya data peserta dana pensiun nasional yang terintegrasi.

Sumber : ojk.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Investasi

Kementerian Investasi akan Gelar Rakorda Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara

Published

on

By

Tim Kementerian Investasi/BKPM foto bersama dengan unsur pimpinan DPMPTSP Provinsi Sultra usai menggelar rapat.-foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis.id – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2024 di Kota Kendari pada Jumat, 28 Juni 2024 di salah satu hotel.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai perpanjangan tangan Kementerian Investasi/BKPM, telah melakukan berbagai persiapan bersama dengan tim dari Kementerian Investasi.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra , Parinringi mengatakan, kegiatan Rakorda mengenai penyusunan kajian hilirisasi investasi strategis sektor mineral dan batu bara tahun 2024 dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

“Kegiatan ini sangat penting untuk mendapat informasi tentang perkembangan investasi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujar Parinringi yang juga saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel).

Untuk menggelar Rakorda Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara, Kementerian Investasi telah mengirim surat undangan ke instansi pemerintah maupun perusahaan. Surat dengan nomor 109/B.2/A.11/2024 ditandatangani Direktur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi/BKPM, Muhammad Nasir Udin Latief.

Untuk instansi daerah, Kementerian Investasi/BKPM mengundang Dinas Sosial Provinsi Sultra, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra, DPMPTSP Kabupaten Konawe, DPMPTSP Konawe Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra.

Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sultra, Bappeda Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Konawe, Dinas PUPR Kabupaten Buton Selatan, Dinas PUPR Kota Kendari, Dinas PUPR Kabupaten Buton, DPMPTSP Kabupaten Buton.

Surat undangan Kementerian Investasi

Kementerian Investasi/BKPM juga mengundang pelaku usaha, seperti PT Buton Aspal Nasional, PT Wijaya Karya Bitumen, PT Kartika Prima Abadi, PT Karya Megah Buton, PT Putindo Bintech, PT Dua Tiga Sejahtera, PT Dragon Nickel Industry (VDNI), PT Obsidian Stainless Steel (OSS), PT Bintang Smelter Indonesia.

Lalu Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI, PT Bank BNI (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sultra.

Kegiatan Rakorda ini bekerjasama dengan INDEF dan PT Daya Makara UI.

Karena kegiatan ini sangat penting, Parinringi yang juga pernah menjabat sebagai wakil bupati Konawe berharap, agar seluruh undangan dapat hadir untuk memberikan informasi ataupun masukan, sehingga tim ahli dari Kementerian Investasi/BKPM mendengarkan dan menganalisasi semua informasi yang diperoleh.

Adv

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.