Kendari, bursabisnis.id-Kepala Seksi Permodalan dan Pemasaran Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata (Dispar) Sulawesi Tenggara (Sultra), Silvia Astrini, mengatakan bahwa pihaknya sangat mensupport dan mengapresiasi kegiatan Keren Beken 2023 yang resmi diselenggarakan Jumat, 3 Februari 2023.

Menurut Silvia, kegiatan Keren Beken adalah momentum pengembangan industri kreatif daerah serta ajang yang bertujuan membentuk kompetensi generasi millenial di sektor ekonomi kreatif khususnya sub sektor entertaintment seperti ajang modelling atau fashion show.

“Kegiatan ini dapat mengasah kemampuan berkreasi dan menggali potensi diri para generasi millenial, khususnya peserta Keren Beken 2023,” kata Silvia, kepada bursabisnis.id, Jumat, 3 Februari 2023.

CEO ARE Entertainment, Fardan, mengatakan, tujuan diadakan Keren Beken 2023 adalah untuk mencari bibit-bibit baru di bidang entertainment.

“Misalnya selebriti atau publik figure  Sulawesi Tenggara, dan berasal dari 17 Kabupaten/Kota se-Sultra,” kata Fardan.

Silvia berharap, Keren Beken dibawah Naungan ARE Entertainment,  dapat menghadirkan bibit model-model yang profesional, yang  membawa nama baik dan identitas kekayaan budaya Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Melalui Keren Beken kami berharap bisa menghasilkan model-model profesional untuk Sultra,”ujarnya.

Event Keren Beken 2023 sendiri terbagi menjadi 4 Kategori, diantaranya Kategori A yaitu usia 4 sampai 7 tahun, dan untuk Kategori B dari usia 8 sampai 11 tahun

Sedangkan untuk Kategori C yaitu usia 12 sampai 15 tahun, dan yang terakhir Kategori D atau Dewasa dari usia 16 sampai 27 tahun.

ARE Entertainment merupakan agensi hiburan yang membina anak muda mengembangkan kemampuan publik speaking, kontrol emosi, pengembangan kepribadian, attitude atau manner (tata krama), cara berpenampilan, tata cara jalan yang benar, cara  berdiri, bahkan pose yang benar.

“Jadi kami lakukan pelatihan-pelatihan seperti basic-basic kepribadian, attitude, berpenampilan, publik speaking, postur tubuh, postur jalan dan postur berdiri,”katanya.

Penulis: Merry Oktavia

Bursabisnis.id, Batam – PLN siap memasok kebutuhan listrik untuk mendukung geliat roda perekonomian di wilayah Batam yang berada jalur perdagangan internasional. PT PLN (Persero) melalui anak usahanya, PLN Batam menggelar Investor and Bussines Forum untuk mendukung pemulihan ekonomi di Kota Batam pada Rabu (1/2/2023).

Walikota Batam yang diwakili Asisten I Pemerintah Kota Batam, Yusfa Hendri mengapresiasi PLN dalam memasok kebutuhan listrik di Batam. Dirinya menilai hadirnya listrik yang andal menjadi salah satu prioritas dalam mengembalikan geliat perekonomian Batam melalui sektor industri.

“Kami masyarakat Kota Batam berbangga kepada PLN yang telah turut membangun kembali Batam menjadi salah satu wilayah tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yusfa.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Batam pada tahun 2021 mampu tumbuh dengan angka 4,75 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,43 persen dan secara nasional 3,69 persen. Bahkan pada triwulan II tahun 2022 perekonomian Batam tumbuh 5,01 persen.

“Dan kami meyakini di tahun 2022 ini rentang pertumbuhan ekonomi batam itu ada di kisaran 5,5 sampai dengan 6,8 persen. Ini adalah hasil dari kebijakan Pemkot Batam yang tetap menjaga aktivitas industri dan pembangunan daerah saat pandemi,” ungkap nya.

Lanjut Yusfa, pertumbuhan ekonomi juga terlihat dari mulai pulihnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Batam. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan hanya sekitar 2.000 orang, sementara pada tahun 2022 sudah lebih dari 565 ribu. Jumlah tersebut akan meningkat seiring pembangunan infrastruktur seperti peningkatan lebar jalan, Bandar Udara Internasional Batam, dan penyediaan transportasi publik seperti Lintas Rel Terpadu (LRT).

“Targetnya nanti bisa mencapai 30, 40 juta orang yang keluar masuk ke batam melalui bandar udara saja. Bisa kita bayangkan kalau nanti trafik sebanyak itu, tentu ini akan memunculkan multiplier effect. Ini akan memunculkan peluang-peluang bisnis yang besar dan ini tentu juga akan membutuhkan listrik yang banyak,” Yusfa menambahkan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi listrik di Batam juga mengalami lonjakan signifikan. Sepanjang tahun 2022, konsumsi listrik meningkat sebesar 14,71 persen dari 2,56 juta Megawatt hour (MWh) pada tahun 2021 menjadi 2,94 juta MWh pada tahun 2022.

“Tahun 2022 pertumbuhan konsumsi listrik di Batam luar biasa, kalau tahun 2021 hanya tumbuh 5,01 persen, tahun 2022 ini lebih dari 14 persen. Ini menjadi sinyal pertumbuhan roda ekonomi Batam yang kembali pulih pascapandemi,” terang Darmawan.

Geliat pertumbuhan ekonomi di Batam juga terlihat dari potensi kebutuhan listrik di Batam melalui pertumbuhan industri. Darmawan menilai, potensi ini menjadi titik cerah bagi pertumbuhan ekonomi nasional mengingat Batam merupakan kawasan yang menjadi wilayah dengan potensi bisnis masa depan. Apalagi, Batam menjadi bagian dari rantai pasok komoditas Internasional.

“Batam ini menjadi salah satu wilayah dengan pelanggan prioritas yang besar bagi PLN. Kami berkomitmen akan terus melayani kebutuhan industri di Batam. Melalui PLN Batam, kami akan menyediakan layanan yang super premium untuk mendukung pertumbuhan industri di Batam. Dengan listrik yang andal dan terjangkau, kami yakin PLN Batam dapat menjadi jantung dari pertumbuhan ekonomi di sini,” ujarnya.

Darmawan memastikan bahwa PLN Grup tak hanya memberikan pasokan listrik andal tetapi juga menyuplai kebutuhan listrik melalui sumber energi bersih.

“Malam ini menjadi simbol bahwa pengembangan bisnis PLN Grup hari ini sudah jauh expand. Kami bukan hanya menyediakan listrik, kami berkembang dan siap menghadirkan layanan yang jauh lebih beragam sesuai kebutuhan pelanggan. Batam akan menjadi role model. Dan seantero Indonesia akan menjadikan Batam sebagai best practice dan percontohan,” kata Darmawan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Batam, M. Irwansyah Putra memastikan akan memaksimalkan pelayanan kelistrikan melalui inovasi layanan sehingga mampu mendorong perekonomian Batam.

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh PLN Batam adalah menghadirkan layanan Smart Green Service (SGS). PLN menjadikan Batam menjadi wilayah pengembangan smart grid dan juga berbasis energi hijau yang terintegrasi. PLN Batam memasok kebutuhan industri dengan membundling layanan listrik grid, layanan green energy dari PLTS atap, smart meter, internet building, digital solution bahkan hingga data center.

“Inovasi ini merupakan hasil dari transformasi PLN yang dipimpin langsung oleh Bapak Darmawan Prasodjo selaku Direktur Utama. Dengan hadirnya layanan ini kami yakin kebutuhan listrik, khususnya layanan listrik bersih untuk industri dapat kami penuhi,” pungkas Irwansyah.

Dalam acara Investor and Business Forum, PLN Batam juga melakukan beberapa penandatanganan nota kesepahaman, antara lain kerja sama penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik total 1.008 MVA dengan 8 perusahaan, kerja sama penyediaan dan pemasangan PLTS Atap dengan 6 perusahaan, kerja sama pemanfaatan energi baru terbarukan, dan kerja sama dalam rangka mendukung kebutuhan kelistrikan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Laporan: Kipat

Kendari, bursabisnis.id-Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kecamatan Nambo (Formacab), mendesak  percepatan pembahasan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) No 2 tahun 2012, terkait pengelolaan tambang pasir Nambo.

Massa aksi juga menolak penutupan  tambang pasir Nambo.

Desakan ini disuarakan dalam aksi demonstrasi yang melibatkan 200 massa aksi yang berads di bawah naungan Formacab, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Rabu (1/2/23).

Menjawab aspirasi massa aksi, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM. Rajab Jinik mengatakan, tetap konsisten dengan kesimpulan setiap penyelesaian Rapat Dengar Pendapat (RDP), mengenai polemik pengelolaan pasir Nambo ini.

Selain itu DPRD Kota Kendari juga telah mengeluarkan rekomendasi penutupan tambang pasir di Nambo.

DPRD kata Rajab, juga mengeluarkan diskresi yang pada akhirnya akan memberi kebebasan kepada masyarakat pemilik lahan di kawasan tambang pasir Nambo, untuk mengelola secara manual.

Lebih lanjut Rajab membeberkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pertambangan Pasir Nambo.

“Jujur saja bahwa pemerintah kota memungut PAD disana,”ujarnya.

Namun, Pemerintah Kota Kendari menurut Rajab,  sudah menginisiasi penyelesaian polemik pertambangan Pasir Nambo, dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Pemkot Kendari sudah menginisiasi untuk menyelesaikan persoalan disana, melibatkan semua forkopimda untuk mendapatkan titik temu penyelesaian seperti apa, yang dipercaya itu ketuanya Kapolresta Kendari,”ujarnya.

Koordinator massa aksi Formacab, Djumrin, meminta perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pengelolaan tambang pasir Nambo harus melibatkan masyarakat.

“Yang akan merasakan dampak positif dan negatifnya adalah masyarakat Nambo itu sendiri,” kata Djumrin.