MALANG, bursabisnis.id – Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan M. Riza Damanik mengungkapkan, tahun ini Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) fokus pada 3 program utama untuk perkuat koperasi dan UMKM menghadapi ancaman resesi global, yakni mendorong pengembangan koperasi dan UMKM di sektor riil, mengembangkan kemitraan strategis, dan memperkuat hilirisasi.

“KUMKM sektor riil, khususnya sektor pangan, pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan menjadi unggulan domestik kita ke depan. Terbukti di tengah pandemi punya daya tahan dan mampu menyerap lapangan kerja lebih luas. Optimalisasi pasar domestik menjadi kunci,” kata Riza saat mewakili Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi Nasional di Tengah Ancaman Resesi Global di Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagaimana dilansir dari laman kemenkopukm.go.id pada Selasa, 24 Januari 2023.

Di acara yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Riza menyebutkan fokus kedua adalah penguatan ekosistem kemitraan usaha.

“Kemitraan akan terus kami kembangkan, diantaranya menghubungkan para pelaku UMKM, petani atau nelayan misalnya, dengan akses tehadap input produksi, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan maupun pasar,” ucap Riza.

Ketiga, memperkuat hilirisasi dari produk-produk UMKM yang berbasis pada bahan baku keunggulan daerah. “Salah satunya melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama di beberapa daerah,” kata Riza.

Di Sulawesi Utara, misalnya, tahun lalu mulai dibangun Rumah Produksi Bersama untuk hilirisasi komoditi kelapa, agar para petani tidak hanya menjual kelapa utuh ke pasar. Tapi, bisa mengolahnya sehingga mendapat nilai yang lebih baik.

“Sabut kelapa, tempurungnya, daging kelapa, hingga air kelapa, semua memiliki nilai tinggi. Model bisnisnya juga kita lengkapi dengan kemitraan rantai pasok untuk memastikan tiap-tiap produk turunan tersebut terserap,” kata Riza.

Contoh lain, kata Riza, di Sumut ada Rumah Produksi Bersama untuk pengolahan cabai, di NTT untuk pengolahan sapi, serta di Garut untuk pengolahan produk kulit.

“Kami optimistis, UMKM kita akan jauh lebih siap dalam menghadapi ancaman isu resesi ekonomi tahun ini ketimbang di awal pandemi,” ujar Riza.

Laporan : Rustam

Kendari, Bursabisnis.id-Ketua Asosiasi Rumah Makan Karaoke dan Pub (Arokap) Sultra, Amran, menilai pemerintah Kota Kendari khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendari, abai terhadap nasib pelaku usaha di Kendari.

Hal ini diungkapkan Amran menyusul surat yang dilayangkan oleh Bapenda Kota Kendari kepad Arokap Kendari,  terkait pajak retribusi tahun 2022.

Menurut Amran, di tahun itu,  geliat perekonomian di Kota Kendari berada pada titik terlemah imbas Pandemi Covid-19.

Apa yang dilakukan Bapenda menurut Amran, sama saja dengan mengancam entitas pelaku usaha. Ketika pelaku usaha gulung tikar, kata dia, yang merasakan efek buruknya adalah para pekerja yang menggantungkan nafkahnya di beberapa jenis usaha yang berada di bawah naungan Arokap Sultra ini.

Selain itu, kata Amran, Bapenda juga melanggar instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang percepatan kemudahan berusaha, yang ditandatangani oleh Jokowi sendiri selaku Presiden RI.

“Instruksi Presiden yang pertama itu instruksi Nomor 7 Tahun 2009 tentang percepatan kemudahan berusaha dan itu yang ditandatangani oleh pak Jokowi sendiri. Yang kedua, Keputusan Presiden (Kepres) Tahun 2022 nomor 23, itu tentang tim pengendali inflasi nasional. Sayangnya  ini tidak berlaku di Kota Kendari karena tidak memberikan kenyamanan bagi pengusaha. Yang ketiga, Kepres no 11 Tahun 2021, tentang satuan tugas percepatan investasi dan itu yang ditandatangani pak Jokowi juga,”ujar Amran.

“Jadi selain mengancam lapangan pekerjaan banyak orang, Bapenda ini juga tidak menjalankan instruksi Presiden RI terkait dengan kenyamanan pengusaha dan investor. Jadi kami Arokap Sultra merasa tidak nyaman dengan keputusan pemerintah Kota Kendari ini,” kata Amran menimpali.

Karena itu, Amran menyatakan bahwa Arokap akan membawa persoalan ini ke ranah Kemendagri.

“Kami akan membawa ke pusat. Arokap Sultra akan berkonsultasi di Kemendagri tentang keresahan para pelaku usaha di Kota Kendari, “jelasnya.

Mewakili kepengurusan Arokap Sultra, Amran berharap kepemimpinan PJ Walikota Kendari,Asmawa Tosepu dapat mengembalikan kenyamanan dan perlindungan bagi pelaku usaha di Kota Kendari.

“Kami berharap dibawah kepemimpinan PJ Wali Kota Kendari, ada solusi terhadap keamanan dan perlindungan pelau usaha di Kota Kendari yang kita cintai ini. Jika tidak, dipastikan banyak pelaku usaha yang terpaksa menutup bisnisnya, investor juga jadi enggan berinvestasi. Skenario terparah adalah  angka kriminalitas di Kota Kendari akan melonjak, melahirkan kejahatan dimana-mana,”pungkasnya.

Laporan: Meri Oktavia

SEMARANG, bursabisnis.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pagi ini meresmikan secara serentak enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Indonesia di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang.

Adapun enam PLUT KUMKM yang diresmikan Wapres pada hari ini diantaranya terletak di Kabupaten Semarang, Purworejo, Buleleng, Dairi, Maros, dan Kota Kendari.

Didampingi Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta 5 Bupati dan 1 Walikota tempat PLUT didirikan, Wapres mengatakan, pemerintah terus menghadirkan transformasi ekonomi yang inklusif dan menjangkau semua lapisan tingkatan ekonomi.

Hal tersebut hanya bisa tercapai dengan tiga pilar, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan kerja, yang salah satunya dapat terlaksana melalui kehadiran PLUT KUMKM.

“Saya sangat senang karena kehadiran layanan terpadu ini diharapkan menjadi akselerator tumbuh kembang koperasi, UMKM dan wirausaha yang selama ini ikut menggerakkan ekonomi Kabupaten Semarang,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman kemenkopukm.go.id pada Kamis, 29 Desember 2022.

Lebih jauh Wapres menegaskan, bahwa PLUT memiliki posisi strategis sebagai pengembangan semangat kewirausahaan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan, PLUT KUMKM telah dinyatakan sebagai salah satu Executing Agency Pengembangan Kewirausahaan Nasional di daerah.

Selain itu, PLUT mempunyai posisi strategis dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022, dalam percepatan transformasi pelaku usaha dari informal ke formal melalui pendampingan NIB, pendataan UMKM, pendampingan kemitraan dan penyelenggaran inkubasi bagi UMKM.

“Oleh karena itu, saya bahagia hari ini bisa menghadiri peresmian PLUT Semarang dan sangat berharap, apa yang sudah dimulai ini dapat terus dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga terbentuk suatu ekosistem kewirausahaan yang kondusif untuk menciptakan wirausaha mapan dengan usaha yang inovatif dan berkelanjutan, menuju pencapaian target RPJMN 2020-2024, yaitu rasio kewirausahaan 3,95 persen dan pertumbuhan wirausaha baru 4 persen,” terangnya.

Secara khusus, Wapres juga menuturkan bahwa PLUT KUMKM adalah sebagai kawalan pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional yang mendukung integrasi sosial ekonomi masyarakat pada Proyek-proyek Strategis Nasional yang telah berjalan.

“Saya juga mengajak kita bersama untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan di tengah masyarakat. Jiwa kewirausahaan perlu dikenalkan sejak usia muda, dengan menanamkan pola pikir dan perilaku inovatif, kreatif dan mandiri, jujur dan pantang menyerah, termasuk dalam kurikulum pendidikan,” pesannya

Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong konsep NEW PLUT yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan demikian, masyarakat dapat beradaptasi dan mampu terintegrasi dengan pola pertumbuhan ekonomi baru yang menjadi cara kerja dunia saat ini.

Senada dengan Wapres, MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, PLUT KUMKM saat ini merupakan perwujudan rumah UMKM yang menjadi alat pemerintah untuk mempercepat pencapaian target sebagaimana amanat dalam RPJMN maupun kebijakan yang terkait dengan transformasi ekonomi nasional dewasa ini.

Sedangkan untuk memperluas jangkauan dan layanan PLUT, di tahun 2022 telah dilakukan pembangunan dan revitalisasi PLUT KUMKM melalui DAK Fisik Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra IKM Bidang UMKM kepada 20 Kab/Kota dengan total anggaran sebesar Rp 127,6 miliar yang dialokasikan untuk pematangan lahan, pembangunan/revitalisasi Gedung, sarana dan prasarana pendukung layanan PLUT.

Menurutnya, arah kebijakan tematik yang menjadi sasaran program ini adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, melalui peningkatan kualitas dan kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024.

“Immediate outcome (dampak) dari kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing koperasi dan UMKM, meningkatkan kualitas layanan pendampingan (bagi koperasi dan UMKM) dan meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang didampingi,” kata Menteri Teten.

MenkopUKM menegaskan, mengurus UMKM berbeda dengan usaha besar, UMKM harus dilakukan pendampingan secara terus menerus dari hulu ke hilir. Seiring dengan adanya era disrupsi perilaku masyarakat akibat pandemi Covid-19, maka harus disiapkan digitalisasi, teknologi yang relevan serta dalam rangka mendukung bonus demografi.

Untuk diketahui PLUT KUMKM merupakan salah satu program strategis Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dengan memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan kepada koperasi, UMKM dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu serta berbasis teknologi, yang telah berjalan sejak tahun 2013, hingga saat ini telah terbangun PLUT KUMKM sebanyak 74 Unit yang tersebar di 74 Kab/Kota pada 32 Provinsi/D.I seluruh Indonesia.

Dalam perjalanannya PLUT KUMKM telah bertransformasi menjadi New PLUT, melalui perubahan orientasi dan paradigma pengelolaan PLUT ke dalam konteks kekinian melalui 10 (sepuluh) fungsi layanan utama, yaitu: 1) konsultasi dan pendampingan usaha; 2) pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha; 3) pelatihan teknis dan manajemen; 4) pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk; 5) inkubasi bisnis; 6) promosi dan pemasaran produk; 7) kurasi UMKM; 8) pengembangan jejararing kemitraan lintas sektoral; 9) co-working space; dan 10) fasilitas pendukung kewirausahaan lainnya.

Laporan : Rustam