Connect with us

Ekonomi Makro

Buton Tengah Raih Penghargaan WTP

Published

on

BUTON TENGAH, bursabisnis.id – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) kembali mendapat penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan hasil laporan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan tahun 2019.

Prestasi Opini WTP Buteng ini memiliki nilai kepatutan tertinggi dengan mendapatkan point 95,15 Persen, sementara tingkat kepatutan kabupaten/kota lainya yang ada di Sultra, rata-rata masih dibawah Buteng.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Buteng TA 2019 ini, juga bersamaan dengan penyerahan hasil laporan empat kabupaten lainya yang ada di Sultra yaitu Kabupaten Kolaka, Buton, Bombana, Buton, dan Muna Barat dengan hasil masing-masing mendapatkan hasil Opini WTP.

Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Ali Asyhar mengatakan bahwa daerah yang mendapatkan hasil laporan Opini WTP, secara umum pihaknya masih memberikan catatan – catatan yang menjadi perhatian tiap daerah untuk mewujudkan kesempurnaan dalam hal mengelolah aset dan keuangan daerah

“Secara garis besar terdapat delapan item temuan yang signifikan dalam LHP LKPD,” kata Ali Asyhar saat memberi sambutan di Aula BPK Sultra, Senin 22 Juni 2020.

Kedelapan Item tersebut, Ali Asyhar menguraikanya sebagai berikut :

Pertama, Kesalahan Penganggaran pada belanja daerah. Permasalahan yang ditemukan adalah belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset dan belanja modal yang tidak menghasilkan aset.

Kedua, Pengelolaan Pendapatan Belum Tertib. Permasalahanya antara lain, penarikan restribusi dan pajak yang berlaku belum ditetapkan dalam peraturan daerah, kemudian keterlambatan penyetoran retribusi, tarif retribusi belum dilakukan evaluasi, kemudian keterlambatan pembayaran retribusi belum dikenakan denda, serta penggunaan langsung penerimaan retribusi.

Ketiga, Pengelolaan belanja hibah belum tertib. Permasalahan yang ditemukan diantaranya keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan serah terima aset hibah belum tuntas dilaksanakan.

Ke empat, Pengelolaan kas belum tertib. Permasalahan yang ditemukan diantaranya penggunaan rekening yang belum ditetapkan melalui SK bupati, penggunaan langsung atas retribusi, dan penatausahaan kas di bendahara BOS dan FKTP yang belum memadai.

Ke lima, Pengelolaan piutang belum tertib. Permasalahan yang ditemukan pada point lima ini diantaranya, validasi atas piutang PBB P2 belum selesai dilaksanakan dan keterlambatan penerimaan piutang belum dikenakan denda.

Ke enam, Pengelolaan barang persediaan daerah belum tertib. Permasalahan yang ditemukan diantaranya barang persediaan belum seluruhnya dicatat, kemudian penilaian persediaan belum mengacu kebijakan akuntansi, dan nilai persediaan per 31 desember tidak berdasarkan stock opname.

Ke tujuh, Pengelolaan aset tetap belum tertib. Permasalahan yang ditemukan diantaranya aset belum jelas statusnya/belum ditetapkan status penggunaannya, kemudian informasi dalam KIB belum memadai, aset belum belum dikapitalisasi ke aset induknya, aset tak berwujud belum dilakukan amortisasi, mekanisme pinjam pakai tidak sesuai ketentuan, selanjutnya aset tidak memiliki dokumen kepemilikan, dan pemanfaatan aset tidak sesuai peruntukan.

Ke delapan, Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan. Permasalahan yang ditemukan diantaranya pembayaran insentif pemungutan pajak/retribusi tidak sesuai ketentuan, pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, dan kekurangan volume pekerjaan.

Sementara Bupati Buteng, Samahuddin, dalam sambutanya, mewakili para bupati lainya yang sama-sama mendapat penghargaan Opini WTP mengatakan, prestasi yang didapat oleh Pemda Buteng berupa Opini WTP dengan nilai kepatutan tertinggi karena pihaknya konsisten mngikuti arahan BPK.

“Kita ikuti arahan dari BPK terkait pengelolaan dan pengawasan anggaran, dan itu kita terapkan di semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada,” terangnya

Dikesempatan itu juga, Bupati Buteng ini berharap agar prestasi yang telah didapatkanya bersama dengan kabupaten lainya agar prestasi Opini WTP dari BPK agar terus dipertahankan

“Semoga penghargaan berupa prestasi yang baik berupa opini WTP ini, terus kita pertahankan dan kedepan bisa lebih baik lagi,” harap samahuddin.

Untuk diketahui, Buteng merupakan Daerah Otonom Baru yang ada di Sultra, saat ini baru berusia enam tahun, dan mendapatkan laporan Opini WTP yang ketiga kalinya sejak Pemerintahan Bupati Samahuddin, dimulai tahun 2017, 2018, dan 2019.

 

Laporan : Hasan Barakati

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERTANIAN

Hasil Pertanian Sumbang PAD Terbesar, Pj Bupati Bahri Berikan Alsintan

Published

on

By

MUBAR : BURSABISNIS.ID – Hasil pertanian menjadi salah satu komoditas penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Untuk menunjang hasil produksi tersebut, baik sebelum dan sesudah panen, penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri memfasilitasi dengan memberikan alat mesin pertanian (Alsintan).

Kali ini, pemerintah setempat memberikan 7 (Tujuh) unit hand tractor dan 1 (satu) unit jonder bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN).

“Kali ini kita berikan tujuh unit hand tractor dan satu unit jonder untuk delapan kelompok tani. Ini hasil komunikasi dipusat. Anggarannya dari APBN,” ungkap Bahri saat memberikan alsintan tersebut di Kantor Dinas Pertanian. Kamis, 7 Desember 2023.

Selain bersumber dari APBN, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran melalui APBD untuk pengadaan Alat Mesin Pertanian tersebut. Hal ini dilakukan agar produksi pertanian di Muna Barat terus meningkat dan target menjadi Kabupaten swasembada pangan dapat tercapai.

“Di APBD juga kita sudah anggarakan untuk pengadaan Alsintan. Di APBD Perubahan ini kita sudah siapkan lagi dua unit jonder,” tambahnya.

Saat ini kata Bahri, pihaknya telah memberikan 12 unit hand tractor dan 2 unit jonder bagi kelompok tani. Kedepannya ia berkomitmen setiap tahun anggaran berjalan ia akan selalu memporsikan anggarananya melalui APBD.

“Setiap tahun berjalan akan dianggarkan, ini wujud komitmen untuk mensejahterakan masyarakat bagi petani,” katanya pula.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Muna Bara, Nestor Jono mengatakan, selain Alsintan pihaknya juga menyiapkan bibit jagung kuning BISI 2 sebesar 2 ribu hektar.

“Kita akan berikan juga bibit jagung kuning jenis BISI 2, jumlahnya dua ribu hektar,” ungkap Nestor

Selain itu kata Nestor, pihaknya juga akan meningkatkan sumberdaya manusia bagi ratusan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar dapat menjadi mentor bagi petani dalam mengelola hasil pertandingan.

“Lalu penyuluh kita tingkatkan sumberdayannya agar dapat menjadi mentor para petani,” pungkasnya.

 

Laporan : Hasan Jufri

Publisher : Phoyo

Continue Reading

Perbankan

Dituding Halangi Kerja Wartawan, Begini Penjelasan Bank Sultra

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Management Bank Sultra menyampaikan permohonan maaf kepada wartawan se-Kota Kendari, atas kebijakan yang disorot dan dinilai sebagai upaya menghalang-halangi kerja wartawan.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) Bank Sultra, Abdul Latief melalui siaran pers yang diterima redaksi bursabisnis.id,  Jumat 10 November 2023.

“Kami keluarga besar Bank Sultra menyampaikan permohonan maaf kepada semua keluarga besar media massa/online, atas ketidaknyamanan pelayanan kami dan tidak ada niat untuk menghalang-halangi. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mengenal seluruh insan pers, sehingga silaturahmi menjadi lebih dekat,” ungkap Abdul Latief.

Lebih lanjut, Abdul Latief menjelaskan, bahwa pihaknya menyadari keberadaan awak media atau pers adalah elemen yang sangat penting dan vital, dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama dalam rangka meningkatkan literasi/edukasi kepada masyarakat.

“Bank Sultra sangat menyadari hal tersebut, sehingga Bank Sultra dengan rekan-rekan pers merupakan partner yang tidak terpisahkan,” jelasnya.

Olehnya itu, kata Abdul Latief, sebagai partner sekaligus mitra strategis besar, Bank Sultra sangat berharap agar seluruh rekan-rekan pers dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan Bank Sultra.

“Dan setia sebagai kanal informasi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara tanpa mengesampaingkan ketentuan-ketentuan yang ada,” katanya.

Kiranya melalui siaran pers ini, lanjut Abdul Latief, Bank Sultra beserta insan pers senantiasa bekerjasama dan sama-sama bekerja dalam membantu masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat dan berimbang (check and balance), sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih cerdas dan jernih.

Untuk diketahui, puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) Wartawan Kendari berunjuk rasa di Kantor BPD Sulawesi Tenggara (Sultra) alias Bank Sultra, Kamis 9 November 2023.

Kedatangan awak media itu untuk memprotes kebijakan bank milik Pemda Sultra tersebut, yang dinilai bagian dari upaya menghalang-halangi kerja-kerja jurnalistik.

Pantai awak media, aksi demontrasi tersebut sempat diwarnai aksi saling dorong antar pengunjuk rasa dan pihak pengamanan.

Adapun kebijakan Bank Sultra yang dinilai bentuk atau bagaian dari upaya membatasi ruang kerja wartawan dalam peliputan adalah pengisian form khusus yang telah disiapkan.

Menurut massa aksi, kebijakan tersebut tak lazim dan pihak Bank Sultra tak memiliki kewenangan untuk mengambilalih tugas Dewan Pers (verifikasi).***

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Sudah Dicabut Tetiba Terbit di MODI, IUP PT Mining Maju Diduga Fiktif

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Sudah dicabut pada 2014 lalu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi PT Mining Maju tetiba terbit di Minerba One Data Indonesia (MODI).

Hal tersebut disoroti Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando), yang menduga IUP PT Mining Maju di MODI fiktif.

Tak hanya itu, Komando juga mensiyalir adanya upaya pemalsuan dokumen untuk mendukung terbitnya IUP PT Mining Maju di MODI.

Ketua Komando, Alki Sanagiri menyampaikan, PT Mining Maju yang keberadaannya saat ini telah terdaftar di MoDi patut diduga fiktif.

“Karena pada tahun 2014 lalu, PT Mining Maju telah dicabut izin usaha pertambangan eksplorasinya oleh Bupati Kolaka Utara, dan itu tertuang dalam SK Bupati Kolaka Utara nomor 540/197 tahun 2014, bahkan PT Mining Maju sudah menggugat ke PTUN tetapi ditolak sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung,” ujar Alki Sanagiri kepada awak media, Kamis 26 Oktober 2023.

Ia juga menambahkan, bahwa pada saat rekonsiliasi IUP yang dilakukan oleh Kementrian ESDM, dalam hal ini Dirjen Minerba pada tahun 2018 itu, PT Mining Maju itu tidak ada dalam daftar IUP di Sulawesi Tenggara.

Keanehan selanjutnya, tiba-tiba IUP PT Mining Maju tayang di MoDi menggunakan IUP Operasi Produksi Tahun 2011, sehingga diduga IUP Operasi Produksi ini telah dipalsukan atau dibuat back date.

Mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Unsultra tersebut menjelaskan, saat ini PT Mining Maju telah terdaftar di MoDi, sementara telah dicabut izin usaha pertambangan eksplorasinya pada tahun 2014.

“Inikan aneh, patut diduga PT Mining Maju telah melakukan kongkalikong dengan pihak ESDM,” ucapnya.

“Kami juga menduga kuat bahwa ada keterlibatan Stafsus Milenial Presiden dan anggota DPR RI Dapil Sultra, yang diduga kuat terlibat dalam pusaran izin PT Mining Maju,” tegas Alki Sanagiri.

 

 

 

Laporan : Ikas
Editor : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.