Connect with us

Ekonomi Makro

Buton Tengah Raih Penghargaan WTP

Published

on

BUTON TENGAH, bursabisnis.id – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) kembali mendapat penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan hasil laporan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan tahun 2019.

Prestasi Opini WTP Buteng ini memiliki nilai kepatutan tertinggi dengan mendapatkan point 95,15 Persen, sementara tingkat kepatutan kabupaten/kota lainya yang ada di Sultra, rata-rata masih dibawah Buteng.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Buteng TA 2019 ini, juga bersamaan dengan penyerahan hasil laporan empat kabupaten lainya yang ada di Sultra yaitu Kabupaten Kolaka, Buton, Bombana, Buton, dan Muna Barat dengan hasil masing-masing mendapatkan hasil Opini WTP.

Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Ali Asyhar mengatakan bahwa daerah yang mendapatkan hasil laporan Opini WTP, secara umum pihaknya masih memberikan catatan – catatan yang menjadi perhatian tiap daerah untuk mewujudkan kesempurnaan dalam hal mengelolah aset dan keuangan daerah

“Secara garis besar terdapat delapan item temuan yang signifikan dalam LHP LKPD,” kata Ali Asyhar saat memberi sambutan di Aula BPK Sultra, Senin 22 Juni 2020.

Kedelapan Item tersebut, Ali Asyhar menguraikanya sebagai berikut :

Pertama, Kesalahan Penganggaran pada belanja daerah. Permasalahan yang ditemukan adalah belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset dan belanja modal yang tidak menghasilkan aset.

Kedua, Pengelolaan Pendapatan Belum Tertib. Permasalahanya antara lain, penarikan restribusi dan pajak yang berlaku belum ditetapkan dalam peraturan daerah, kemudian keterlambatan penyetoran retribusi, tarif retribusi belum dilakukan evaluasi, kemudian keterlambatan pembayaran retribusi belum dikenakan denda, serta penggunaan langsung penerimaan retribusi.

Ketiga, Pengelolaan belanja hibah belum tertib. Permasalahan yang ditemukan diantaranya keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan serah terima aset hibah belum tuntas dilaksanakan.

Ke empat, Pengelolaan kas belum tertib. Permasalahan yang ditemukan diantaranya penggunaan rekening yang belum ditetapkan melalui SK bupati, penggunaan langsung atas retribusi, dan penatausahaan kas di bendahara BOS dan FKTP yang belum memadai.

Ke lima, Pengelolaan piutang belum tertib. Permasalahan yang ditemukan pada point lima ini diantaranya, validasi atas piutang PBB P2 belum selesai dilaksanakan dan keterlambatan penerimaan piutang belum dikenakan denda.

Ke enam, Pengelolaan barang persediaan daerah belum tertib. Permasalahan yang ditemukan diantaranya barang persediaan belum seluruhnya dicatat, kemudian penilaian persediaan belum mengacu kebijakan akuntansi, dan nilai persediaan per 31 desember tidak berdasarkan stock opname.

Ke tujuh, Pengelolaan aset tetap belum tertib. Permasalahan yang ditemukan diantaranya aset belum jelas statusnya/belum ditetapkan status penggunaannya, kemudian informasi dalam KIB belum memadai, aset belum belum dikapitalisasi ke aset induknya, aset tak berwujud belum dilakukan amortisasi, mekanisme pinjam pakai tidak sesuai ketentuan, selanjutnya aset tidak memiliki dokumen kepemilikan, dan pemanfaatan aset tidak sesuai peruntukan.

Ke delapan, Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan. Permasalahan yang ditemukan diantaranya pembayaran insentif pemungutan pajak/retribusi tidak sesuai ketentuan, pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, dan kekurangan volume pekerjaan.

Sementara Bupati Buteng, Samahuddin, dalam sambutanya, mewakili para bupati lainya yang sama-sama mendapat penghargaan Opini WTP mengatakan, prestasi yang didapat oleh Pemda Buteng berupa Opini WTP dengan nilai kepatutan tertinggi karena pihaknya konsisten mngikuti arahan BPK.

“Kita ikuti arahan dari BPK terkait pengelolaan dan pengawasan anggaran, dan itu kita terapkan di semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada,” terangnya

Dikesempatan itu juga, Bupati Buteng ini berharap agar prestasi yang telah didapatkanya bersama dengan kabupaten lainya agar prestasi Opini WTP dari BPK agar terus dipertahankan

“Semoga penghargaan berupa prestasi yang baik berupa opini WTP ini, terus kita pertahankan dan kedepan bisa lebih baik lagi,” harap samahuddin.

Untuk diketahui, Buteng merupakan Daerah Otonom Baru yang ada di Sultra, saat ini baru berusia enam tahun, dan mendapatkan laporan Opini WTP yang ketiga kalinya sejak Pemerintahan Bupati Samahuddin, dimulai tahun 2017, 2018, dan 2019.

 

Laporan : Hasan Barakati

Continue Reading
Advertisement

PERTAMBANGAN

Aspal Buton Bisa Survive di Pasar Dalam Negeri, Negara yang Harus Kendalikan

Published

on

By

Umar Samiun

KENDARI, Bursabisnis.id – Negara harus berperan mengendalikan penggunaan aspal Buton, jika ingin melihat potensi sumberdaya alam Sultra ini survive di pasar dalam negeri.

Meskipun saat ini, sudah banyak instrumen peraturan yang dikeluarkan pemerintah, agar aspal Buton digunakan di seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia.

Bahkan Presiden Joko Widodo, sudah menegaskan bahwa tahun 2024, pemerintah menghentikan impor aspal minyak. Pemerintah kemudian memprogramkan penggunaan produk barang dan jasa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dominan.

Namun itu semua belum mampu mendongkrak penggunaan aspal Buton di seluruh wilayah Indonesia.

“Kalau kita semua berkomitmen mengangkat potensi aspal Buton sebagai sumberdaya alam lokal Kabupaten Buton sebagai asset yang harus diberdayakan pemanfataannya ke level nasional, maka negara yang harus mengendalikan aspal Buton, ” kata Samsu Umar Abdul Samiun yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Provinsi Sultra.

Umar Samiun sapaan akrabnya yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buton menjelaskan, mengapa negara atau pemerintah yang harus terlibat langsung mengendalikan aspal Buton? Karena penanganan aspal Buton berbeda dengan tambang nikel dan produk turunannya.

Mantan Ketua KNPI Buton ini kemudian menerangkan bahwa, tambang nikel dan turunannya, banyak melibatkan investasi pihak swasta. Dan itu semua bisa berjalan.

“Sedangkan aspal Buton keterlibatan investasi pihak swasta, masih harus didukung dengan pemerintah sepenuhnya. Karena sekian lama, aspal impor merajai pasar dalam negeri. Sedangkan aspal Buton nanti era Bapak Presiden Joko Widodo baru ramai dibicarakan secara nasional,” ujar mantan politisi PAN ini.

Dimana pada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Buton, sudah menegaskan akan menghentikan impor aspal minyak tahun 2024 ini. Selanjutnya, aspal Buton menggantikan aspal impor tersebut.

Namun faktanya hingga sekarang, aspal impor masih menguasai pasar dalam negeri. Sedangkan aspal Buton belum mampu bersaing.

Menurut Umar, ada tiga faktor yang mempengaruhi sehingga aspal Buton belum bisa bersaing dengan aspal impor, yakni ketersediaan bahan baku, sentuhan teknologi dan kecepatan distribusi.

Dari sisi ketersediaan bahan baku atau stok aspal, masih belum mampu memenuhi kebutuhan aspal secara menyeluruh di Indonesia.

Misalkan kebutuhan negara Indonesia akan aspal 4-5 juta ton pertahun. sedangkan kemampuan BUMN Pertamina menyediakan aspal Buton hanya 300-400 ribu ton per tahun. “Sehingga kekurangannya masih memerlukan impor aspal,” ungkap Umar.

Di Buton sudah ada perusahaan yang investasi untuk aspal Buton. Namun itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kemudian dari sisi teknologi, penerapan aspal Buton masih memerlukan sentuhan teknologi lagi. Sedangkan aspal impor bisa langsung digunakan dengan mudah.

Lalu soal distribusi aspal ke seluruh wilayah Indonesia, aspal Buton belum bisa bersaing dengan aspal impor.

Jika melihat dari sisi harga dan kualitas, Umar Samiun tetap yakin bahwa produk aspal Buton masih jauh lebih murah bila dibandingkan dengan aspal impor.

Demikian pula dari sisi kualitas, aspal Buton masih lebih berkualitas bila dibandingkan produk aspal impor. Hanya saja memang, penerapan aspal Buton ini masih memerlukan sentuhan teknologi lagi yang sampai sekarang belum ditemukan secara tepat.

Namun Umar Samiun optimis bahwa kerjasama internasional, antara Indonesia dengan Tiongkok, pasti menemukan teknologi yang tepat untuk mengatasi problem aspal Buton yang dirasakan saat ini.

“Kita harus berjuang terus memperkenalkan aspal Buton ke seluruh penjuru dunia. Bahwa semua negara di dunia membutuhkan aspal. Dan Sultra siap menyuplai aspal Buton,” ujar Umar Samiun yang akrab dengan kalangan milenial di Kota Bauba dan Buton ini.

Untuk diketahui, berkaitan dengan TKDN pemanfataan aspal Buton, pemerintah sudah mengeluarkan instrumen peraturan, yaitu :

1. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022

2. Permen PUPR Nomor 18 Tahun 2018, tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan

3. Permen PUPR Nomor .5 Tahun 2021, tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur PUPR TA.2021

4. Perda Prov. Sultra Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota

6. SK Gubernur Sultra Nomor 412 Tahun 2020, tentang Penggunaan Asbuton Untuk Pembangunan dan Pemeliharan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sultra.

Penulis : Tam

 

Continue Reading

PERTANIAN

Luas Sawah Irigasi di Bombana Mencapai 8.813 Hektar

Published

on

By

Potensi areal persawahan di wilayah Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. -foto:ist-

BOMBANA, Bursabisnis.id – Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terbagi dua, yakni komoditi sawah irigasi dan non irigasi.

Berdasarkan laporan penelitian dan bantuan teknik survey pendahuluan kegiatan penyediaan peta potensi Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Kabupaten Bombana yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Halu Oleo (UHO) pada tahun 2023,
luas lahan sawah irigasi mengungguli luas lahan non irigasi.

Menurut Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si, luas lahan sawah irigas mencapai 8.813 hektar (ha). Sedangkan lahan sawah non irigasi hanya 4.442 ha.

“Komoditas pertanian pangan di Bombana juga terdapat tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar,” jelas Parinringi mantan Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut) ini.

 

Parinringi yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe juga mengungkapkan, bahwa komoditas pertanian hortikultura di Kabupaten Bombana terbagi dua komoditi, yaitu sayuran dan buah-buahan.

Kemudian, berdasarkan data luas panen dan jumlah produksi hasil pertanian hortikultura di Bombana dalam 4 tahun terakhir pada setiap komoditasnya, memiliki perkembangan yang fluktuatif.

Pada tahun 2022, komoditas yang memiliki luas panen tertinggi yaitu cabai rawit seluas 161 ha dengan jumlah produksi 185,6 ton. Disusul komoditas tomat dengan luas panen 138 ha dan jumlah produksi mencapai 182 ton.

Untuk komoditas buah-buahan di Bombana, produksi komoditas buah-buahan menurut BPS Kabupaten Bombana dalam rentang 2019 – 2022 tergolong fluktuatif.

Tabel 3.18 Produksi (Ton) Komoditi Buah-Buahan di Kabupaten Bombana
Tahun 2021 – 2022

Jenis Tanaman Tahun            2019                2020             2021                        2022
Alpukat                                     20,1                   185                  29                              29
Belimbing                                 12,5                    374                64                               82
Duku/Langsat                          8,7                     63                 12                                27
Durian                                       507,2                901                904,50                      1.766,50
Jambu Air                                29,6                  225                 156                             380
Jambu Biji                                44,6                 804                 506,50                        371,50
Jeruk Besar                              53,4                  678                49                                 117
Jeruk Siam                               240,4              2.269               219                              909
Mangga                                    1.789               18.260             2.132                        4.068
Manggis                                     0,8                    –                         –                               –
Nangka                                    184,4                 2.580               650                           617
Nenas                                       24,9                   260                  106,15                        213
Pepaya                                     227,9                 2.698                4.698                       1.800,30
Pisang                                     920,2                 13.472                17.064                     35.528
Rambutan                              323,2                1.780                  248                             312
Salak                                        12,5                   131                       28                               45
Sawo                                         –                         –                          –                                    7
Sirsak                                       12,9                     180                   55,50                           69,00
Sukun                                        13,2                   256                     98                               77
Buah Naga                                –                            –                      815                               2.841
Jeruk                                          –                            –                      19,50                            50
Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka, Tahun 2023

“Meski demikian, komoditas buah pisang kondisinya terus meningkat dan pada tahun 2022 memiliki jumlah produksi mencapai 35.528 ton. Disusul buah mangga 4.068 ton,” jelas Parinringi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sultra.

Sementara itu, kegiatan perkebunan di Kabupaten Bombana terbagi ke dalam beberapa komoditi utama yaitu kelapa, kakao, dan kopi.

Luas Panen (Ha) dan Jumlah Produksi (Ton) Komoditi Perkebunan di
Kabupaten Bombana Tahun 2021 – 2022.

Komoditas `                      Luas Panen (ha)     Produksi  2021               Luas Panen (ha)      Produksi 2022

1. Kelapa Sawit                           175                       34                                         205                      70,20
2. Kelapa                                     15.077,6              13.268,25                          14.779,8                11.489,60
3. Kopi                                       1.375,5                  829,40                                 1.725,7                    752,20
4. Kakao                                      9.953,9                4.363,60                             9.619,5                    2.965,40
Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka, Tahun 2023

 

Advetorial/Pariwara

 

Continue Reading

PERPAJAKAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak Belum Optimal Karena Keterlambatan Setor

Published

on

By

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Anis Byarwati

JAKARTA, Bursabisnis.id – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak dipungkiri mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun, sejauh ini salah satu sumber penerimaan tersebut dinilai masih belum optimal secara pemasukan kepada negara.

Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Anis Byarwati melihat terdapat permasalahan berulang yang terjadi, salah satunya adanya keterlambatan atau PNBP yang belum disetor kepada kas negara.

“Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh BPK (bahwa) permasalahan yang berulang dari PNBP ini kenapa penerimaannya tidak optimal, itu ternyata memang ada beberapa. Tapi yang di-highlight oleh BPK ini, yang pertama PNBP yang terlambat atau belum disetor ke kas negara,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat BAKN dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Kamis, 11 Juli 2024.

Selain itu juga, terdapat PNBP yang kurang atau belum dipungut dan penggunaan langsung, baik atas pungutan yang telat maupun yang belum memiliki dasar hukum. Untuk itu, ia mendorong agar Pemerintah lebih tegas dalam menerapkan regulasi agar tiap kementerian/lembaga yang memiliki kewajiban berkontribusi terhadap PNBP tidak lagi mengalami keterlambatan setor kembali.

“Artinya yang wajib bayar itu mesti didorong untuk bayar. Kalau mau ambil gampangnya yang wajib bayar mesti didorong untuk segera bayar supaya bisa memenuhi pundi-pundi penerimaan negara,” tutur Politisi Fraksi PKS itu.

Sumber : dpr.go.id
Penulis: Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.