Connect with us

Ekonomi Makro

Triwulan I, Pertumbuhan Ekonomi Sultra Melambat

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Pandemi Covid-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020 di Tiongkok dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Sulawesi Tenggara (Sultra), mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sultra pada triwulan I 2020.

Pertumbuhan ekonomi Sultra tercatat sebesar 4,4% (yoy), melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 6,9% (yoy).  Ini dikemukakan Suharman Tabrani, Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra.

Meskipun melemah, namun capaian tersebut lebih tinggi dari perekonomian nasional maupun rata-rata pulau Sulawesi yang juga mengalami perlambatan,masing-masing sebesar 3,0% (yoy) dan 3,8% (yoy).

Dari sisi permintaan, penurunan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 dipengaruhi oleh perlambatan pada sektor – sector utama perekonomian Sultra. Konsumsi Rumah Tangga mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh seiring telah berlalunya periode libur dan HBKN pada akhir tahun 2019 serta pemberlakuan social distancing sebagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Sulawesi Tenggara berdampak pada terbatasnya konsumsi masyarakat.

Penurunan yang cukup signifikan juga terjadi pada investasi yang disebabkan oleh terbatasnya pembangunan yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah seiring dengan pengetatan akses masuk SDM maupun barang serta refocusing untuk penanganan COVID-19.

Perlambatan juga terjadi kinerja ekspor Sultra yang disebabkan beberapa faktor, antara lain dampak larangan ekspor bijih nikel kadar rendah yang efektif per 1 Januari 2020 serta perekonomian Tiongkok yang mengalami kontraksi pertumbuhan pada triwulan I 2020, sehingga berdampak pada kinerja ekspor Sultra mengingat Tiongkok sebagai mitra dagang utama.

Meskipun demikian, perlambatan perekonomian Sultra dapat tertahan oleh penurunan  kinerja pada impor terutama impor antardaerah seiring pengetatan akses keluar masuk selama penerapan social distancing.

Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Sultra terutama disebabkan perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan lapangan usaha industri pengolahan. Penurunan kinerja pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian disebabkan berlakunya larangan ekspor bijih nikel kadar rendah, sehingga berdampak pada produksi pertambangan.

Sementara itu, masih terbatasnya pembangunan oleh pemerintah maupun swasta memberikan dampak terhadap perlambatan pada kinerja lapangan usaha konstruksi. Penerapan social distancing yang menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung menurun juga turut memberikan dampak terhadap kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

Disamping itu, perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan diakibatkan oleh based effect pertumbuhan periode sebelumnya serta telah beroperasionalnya smelter di Sultra dengan kapasitas optimalnya. Meskipun demikian, perlambatan pada lapangan usaha utama tersebut dapat sedikit tertahan oleh akselerasi pada lapangan usaha pertanian.

Berlangsungnya periode penangkapan ikan serta dampak pandemi Covid-19 yang cukup rendah terhadap lapangan usaha pertanian mampu mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan lapangan usaha tersebut.

Melihat kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Sultra pada tahun 2020 diperkirakan akan berada pada kisaran 3,9% – 4,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang sebesar 6,5% (yoy). Berlangsungnya pandemi COVID-19 menjadi faktor utama penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Faktor yang menjadi Downside pertumbuhan Ekonomi Sultra, adalah pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah akan tertahan seiring dengan penghentian sementara  pengadaan  barang dan jasa dan difokuskan pada penanganan Covid-19, pemberlakuan social distancing memberikan dampak pada konsumsi masyarakat terutama pada non bahan makanan.

Kemudian penundaan DAU terhadap 11 kabupaten dan kota  sebesar 35% berpotensi menurunkan kinerja konsumsi pemerintah. Pengetatan akses keluar masuk untuk manusia dan barang diperkirakan akan berdampak pada investasi yang dilakukan oleh swasta. Kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia dapat berdampak pada perdagangan luar negeri di Sultra.  Harga nikel dunia diperkirakan akan mengalami penurunan.

Sementara itu, faktor yang dapat mendorong pertumbuhan atau upside factor adalah kinerja industri pengolahan diperkirakan akan mengalami peningkatan didukung oleh kapasitas produksi smelter dan industri olahan logam yang masih cukup tinggi.

Program bantuan dari pemerintah seperti peningkatan bansos nontunai, rencana pelaksanaan bantuan langsung tunai, insentif bagi UMKM dan tenaga medis, program prakerja dan tingkat inflasi yang rendah diperkirakan dapat menjaga tingkat konsumsi rumah tangga.

Harga minyak dunia yang mengalami penurunan dapat mengurangi nilai impor dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Sultra.

 

Laporan : Rustam Dj

 

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pemkot Baubau Berikan Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan, Ini Bagian Pembangunan SDM

Published

on

By

Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si di kantor DP3A. -foto:ist-

BAUBAU, Bursabisnis.id – Saat ini Kota Baubau dihadapkan pada isu kekerasan pada perempuan dan anak dengan jumlah kasus yang cukup tinggi.

Dari Januari hingga Desember 2023, tidak kurang dari 40 kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan di UPTD PPA Kota Baubau dan jumlah anak berhadapan dengan hukum berjumlah 57 anak.

Juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang juga marak akhir-akhir ini.

Dari Data statistik tersebut, secara positif, menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan sudah cukup baik.

Masyarakat sudah cukup paham hak dan kewajibannya ketika terjadi kekerasan.

Keberadaan layanan UPTD-PPA dapat membantu masyarakat dalam pelayanan.

Demikian dikatakan Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si mewakili Wali Kota Baubau membuka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat Kabupaten/Kota DAK non fisik tahun 2024 di aula kantor DP3A Kota Baubau pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Menurut Pj Sekda Kota Baubau, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak mereka akan rasa aman dan keadilan sehingga mereka bebas dari segala bentuk kekerasan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta perempuan dapat berdaya, produktif, dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait, yaitu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, media, dunia usaha, keluarga, dan komunitas.

”Kegiatan ini merupakan upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender seperti berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta meningkatnya kualitas layanan khususnya kepada perempuan dan anak,”ungkapnya.

La Ode Aswad berharap para pihak khususnya mitra pemerintah kota, seperti POLRES, BAPAS, Pengadilan Agama, Biro Layanan Psikologi, Kampus dan Media serta Komunitas dapat membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang harmonis. Bukan saja agar ketuntasan kasus dapat optimal, tetapi lebih dari itu, agar upaya pencegahan melalui edukasi ke masyarakat luas harus terus-menerus dilakukan.

Penulis : Tam

Continue Reading

KEUANGAN

Kolaborasi Kemenkeu Satu Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

Published

on

By

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. -foto:menkeu.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam Kemenkeu Satu sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam acara Dialog Kemenkeu Satu yang berlangsung di Bangka Belitung.

Menkeu mengajak seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus bekerja sama dalam menjalankan tugas sebagai bendahara negara yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.

“Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan,” ujar Menkeu sebagaimana dilansir bursabisnis.id dilaman menkeu.go.id pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Menkeu menegaskan bahwa jajaran Kemenkeu harus meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, karena ekonomi terus berubah dan tantangan itu silih berganti, Menkeu juga menekankan bahwa harapan dan aspirasi rakyat juga terus berubah. Oleh karena itu, Menkeu menekankan perlunya meningkatkan kapasitas diri para jajaran di tengah harapan publik yang terus bertambah.

Menkeu menyoroti langkah-langkah Kemenkeu, seperti inisiatif Regional Chief Economist (RCE), yang memungkinkan jajaran Kemenkeu di daerah untuk membaca dan memahami kebutuhan ekonomi lokal serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Menkeu menekankan bahwa APBN dirancang untuk memastikan kesejahteraan merata ke seluruh pelosok Indonesia.

Lebih lanjut, Menkeu mengingatkan pentingnya integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugas, seraya menyoroti korupsi sebagai suatu ancaman terbesar. Menurut Menkeu, setiap pegawai Kemenkeu perlu menjaga integritas dan meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar.

Di tengah era teknologi digital, Menkeu menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran yang berkesinambungan, dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul ke depannya.

“Kita enggak pernah bisa milih kapan akan datang shock dalam bentuk apa, dan dimana. Bisa dalam bentuk climate change, menimbulkan banjir, bisa menimbulkan kekeringan, bisa menimbulkan bencana alam dan yang lain-lain. Anything could happen, dan Anda tidak boleh gentar kalau mikirin kemungkinan tantangan,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Menkeu mengingatkan seluruh pegawai Kemenkeu untuk selalu menjadikan pekerjaan mereka sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa.

“Gunakan kesempatan ini untuk kalian bisa membagi dan memberi lebih banyak lagi. Jangan berpikir saya dapat apa, tapi saya bisa memberi apa lagi, karena itulah yang akan menjadi kekuatan luar biasa bagi Indonesia untuk terus maju ke depan,” pungkasnya.

 

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Pemerintah Proyeksi Pertumbuhan PDB Tahun 2024 Dikisaran 5,2 Persen

Published

on

By

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. -foto:menkeu.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB+ dengan outlook positif.

Penilaian R&I ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dengan didukung peningkatan pendapatan per kapita, demografi dan sumber daya alam yang melimpah, sektor manufaktur yang terus berkembang serta pengelolaan kebijakan fiskal yang prudent dengan beban utang pemerintah yang relatif terkendali.

Lebih lanjut, R&I menilai perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mampu tumbuh solid diatas 5% melanjutkan kinerja sejak 2022. Pada tahun 2024 ini pertumbuhan tetap kuat pada semester pertama dan diperkirakan tetap berada di sekitar 5% sampai akhir tahun.

“Penilaian positif dari R&I menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Menkeu, Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dikutip bursabisnis.id dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan PDB riil Indonesia pada kisaran 5,0 – 5,2% di 2024 dan dengan sinergi bersama Bank Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga dengan tingkat inflasi yang terkendali.

R&I mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3% ditengah fluktuasi harga minyak dan nilai tukar yang mempengaruhi belanja subsidi. Lembaga pemeringkat Jepang itu juga mencermati basis penerimaan yang masih dapat dioptimalkan demi memperbesar kapasitas fiskal. Selain itu, R&I mengharapkan pemerintahan baru nantinya dapat menjalankan program prioritas dengan tetap memperhatikan ketahanan fiskal dan kestabilan makroekonomi. Hal tersebut menurut R&I akan menjadi faktor kunci untuk menaikkan peringkat rating Indonesia.

“Kita optimis R&I akan memberikan kenaikan peringkat di tahun depan, dengan melihat kondisi fiskal dan makroekonomi yang baik, serta komitmen pemerintahan berikutnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,” tambah Menteri Keuangan.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulisq: Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Bisnis Media Sentosa - Bursabisnis.ID