Connect with us

Ekonomi Makro

Triwulan I, Pertumbuhan Ekonomi Sultra Melambat

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Pandemi Covid-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020 di Tiongkok dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Sulawesi Tenggara (Sultra), mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sultra pada triwulan I 2020.

Pertumbuhan ekonomi Sultra tercatat sebesar 4,4% (yoy), melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya sebesar 6,9% (yoy).  Ini dikemukakan Suharman Tabrani, Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra.

Meskipun melemah, namun capaian tersebut lebih tinggi dari perekonomian nasional maupun rata-rata pulau Sulawesi yang juga mengalami perlambatan,masing-masing sebesar 3,0% (yoy) dan 3,8% (yoy).

Dari sisi permintaan, penurunan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 dipengaruhi oleh perlambatan pada sektor – sector utama perekonomian Sultra. Konsumsi Rumah Tangga mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh seiring telah berlalunya periode libur dan HBKN pada akhir tahun 2019 serta pemberlakuan social distancing sebagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Sulawesi Tenggara berdampak pada terbatasnya konsumsi masyarakat.

Penurunan yang cukup signifikan juga terjadi pada investasi yang disebabkan oleh terbatasnya pembangunan yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah seiring dengan pengetatan akses masuk SDM maupun barang serta refocusing untuk penanganan COVID-19.

Perlambatan juga terjadi kinerja ekspor Sultra yang disebabkan beberapa faktor, antara lain dampak larangan ekspor bijih nikel kadar rendah yang efektif per 1 Januari 2020 serta perekonomian Tiongkok yang mengalami kontraksi pertumbuhan pada triwulan I 2020, sehingga berdampak pada kinerja ekspor Sultra mengingat Tiongkok sebagai mitra dagang utama.

Meskipun demikian, perlambatan perekonomian Sultra dapat tertahan oleh penurunan  kinerja pada impor terutama impor antardaerah seiring pengetatan akses keluar masuk selama penerapan social distancing.

Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi Sultra terutama disebabkan perlambatan kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan lapangan usaha industri pengolahan. Penurunan kinerja pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian disebabkan berlakunya larangan ekspor bijih nikel kadar rendah, sehingga berdampak pada produksi pertambangan.

Sementara itu, masih terbatasnya pembangunan oleh pemerintah maupun swasta memberikan dampak terhadap perlambatan pada kinerja lapangan usaha konstruksi. Penerapan social distancing yang menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung menurun juga turut memberikan dampak terhadap kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

Disamping itu, perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan diakibatkan oleh based effect pertumbuhan periode sebelumnya serta telah beroperasionalnya smelter di Sultra dengan kapasitas optimalnya. Meskipun demikian, perlambatan pada lapangan usaha utama tersebut dapat sedikit tertahan oleh akselerasi pada lapangan usaha pertanian.

Berlangsungnya periode penangkapan ikan serta dampak pandemi Covid-19 yang cukup rendah terhadap lapangan usaha pertanian mampu mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan lapangan usaha tersebut.

Melihat kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Sultra pada tahun 2020 diperkirakan akan berada pada kisaran 3,9% – 4,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang sebesar 6,5% (yoy). Berlangsungnya pandemi COVID-19 menjadi faktor utama penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Faktor yang menjadi Downside pertumbuhan Ekonomi Sultra, adalah pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah akan tertahan seiring dengan penghentian sementara  pengadaan  barang dan jasa dan difokuskan pada penanganan Covid-19, pemberlakuan social distancing memberikan dampak pada konsumsi masyarakat terutama pada non bahan makanan.

Kemudian penundaan DAU terhadap 11 kabupaten dan kota  sebesar 35% berpotensi menurunkan kinerja konsumsi pemerintah. Pengetatan akses keluar masuk untuk manusia dan barang diperkirakan akan berdampak pada investasi yang dilakukan oleh swasta. Kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia dapat berdampak pada perdagangan luar negeri di Sultra.  Harga nikel dunia diperkirakan akan mengalami penurunan.

Sementara itu, faktor yang dapat mendorong pertumbuhan atau upside factor adalah kinerja industri pengolahan diperkirakan akan mengalami peningkatan didukung oleh kapasitas produksi smelter dan industri olahan logam yang masih cukup tinggi.

Program bantuan dari pemerintah seperti peningkatan bansos nontunai, rencana pelaksanaan bantuan langsung tunai, insentif bagi UMKM dan tenaga medis, program prakerja dan tingkat inflasi yang rendah diperkirakan dapat menjaga tingkat konsumsi rumah tangga.

Harga minyak dunia yang mengalami penurunan dapat mengurangi nilai impor dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Sultra.

 

Laporan : Rustam Dj

 

Continue Reading
Advertisement

PERTANIAN

DPR Respon Permasalahan Adanya Surat Tagihan PT Pupuk Indonesia

Published

on

By

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati

JAKARTA, Bursabisnis.id – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati merespon mengenai permasalahan menyangkut adanya subsidi ganda yang membuat kios-kios merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari PT Pupuk Indonesia.

Ia pun meminta PT. Pupuk Indonesia untuk menghitung Kembali nilai-nilai surat tagihan tersebut karena memberatkan para kios-kios.

“Banyak sekali kios-kios yang merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari Dirut Pupuk Indonesia. Maka dari itu saya sarankan jalan keluarnya, apakah tidak sebaiknya menghitung ulang kembali nilai-nilai tagihan tersebut? karena ini sangat memberatkan para kios dan juga distributor. Sudah dibully, dianggap pemerasan apalagi pengembaliannya dengan harga komersial,“ ujar Endang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirut PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta sebagaimana dilansir dari laman dpr.go,id pada Rabu, 19 Juni 2024.

Lanjutnya, Ia juga meminta PT. Pupuk Indonesia untuk perpanjangan rentang tagihan tidak diputuskan sebelah pihak saja serta meninjau kembali jual beli yang ditandatangani oleh PT Pupuk Indonesia.

“Sebaiknya ada diskusi yang khusus untuk tidak memberatkan para kios-kios dan petani. Kemudian sistem data penyaluran pupuk bersubsidi ini perlu diperbaiki karena tadi dengan adanya double salur karena penebusan yang dua sistem ini sangat memberatkan para petani kita,” jelasnya.

Kemudian Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta pada Kementerian Pertanian untuk menghimbau para penyuluh untuk menghitung Kembali dan memantau sistem penyaluran.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Relatif Stabil, Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Menurun

Published

on

By

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menghadapi dinamika global yang sangat dinamis dan menantang, Indonesia tetap menunjukan pertumbuhan yang relatif stabil secara nasional di atas 5 persen selama lebih dari 10 kuartal berturut-turut.

Seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga mengalami penurunan.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Rabu, 12 Juni 2024.

“Mayoritas provinsi telah berada di bawah kondisi pra pandemi, artinya kita telah berhasil menurunkan kembali kemiskinan dan pengangguran sesudah mengalami lonjakan akibat pandemi,” ungkapnya.

Dalam proses pemulihan ekonomi, Indonesia juga mampu menurunkan defisit secara sangat cepat dan menurunkan rasio utang, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga menunjukkan ketangguhan dan kewaspadaan ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan. Dalam hal ini, APBN digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia menghadapi berbagai guncangan tersebut.

Oleh karenanya, selain APBN digunakan dalam menghadapi dinamika global, APBN juga harus tetap dijaga secara prudent agar tetap sehat.

“APBN juga mendukung banyak sekali perbaikan struktural di Indonesia, dari kualitas SDM yang menjadi sasaran paling penting dalam pembangunan kita, meningkatkan produktivitas dan juga untuk meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas serta efisiensi perekonomian. (Adapun) meningkatkan berbagai indikator kualitas SDM dari mulai sekolah, stunting, kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim dan daya saing perekonomian Indonesia,” tutur Menkeu.

Untuk menjaga APBN tetap sehat, Menkeu mengatakan bahwa APBN harus dikelola dengan 3 pilar utama, yaitu dari sisi pendapatan yang harus terus ditingkatkan, spending better belanja yang berkualitas, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif.

Selain itu, harmonisasi pengelolaan APBN dan APBD secara sinergis menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pengelolaan yang bijaksana. Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja, termasuk diantaranya keberpihakan insentif fiskal kepada daerah-daerah tertinggal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri.

“Sinergi APBN dan APBD ini tentu tujuannya adalah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, meningkatkan kesejahteraan di semua daerah, mempercepat konvergensi yang artinya daerah yang tertinggal bisa mengejar lebih cepat dan pengelolaan fiskal daerah yang tetap prudent untuk mendorong stabilitas dan transformasi,” tukas Menkeu.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor  : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Indonesia Inflasi 2,84 Persen, Berada Diperingkat 73 Terendah dari 186 Negara di Dunia

Published

on

By

JAKARTA, Bursabisnis.id – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi Indonesia secara nasional per Mei 2024 sebesar 2,84 persen.

Angka tersebut telah menempatkan Indonesia berada pada posisi yang baik di tingkat global dalam aspek pengendalian inflasi.

“Inflasi global kita saat ini di angka 2,84 persen, itu adalah peringkat 73, terendah dari 186 negara di dunia, artinya kita bagus posisinya,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penanggulangan Tuberculosis di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, sebagaimana dilansir dari laman kemendagri pada Senin, 10 Juni 2024.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan, di tingkat negara G20 inflasi Indonesia berada di peringkat 14 terendah dari 24 negara.

Sementara di tingkat negara Association of South East Asian Nations (ASEAN), inflasi Indonesia menempati peringkat 6 terendah dari 11 negara.

Mendagri mengatakan, sebagai negara produsen angka inflasi di Indonesia harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan konsumen maupun produsen. Artinya, barang tetap tersedia dengan harga terjangkau, tapi juga tidak merugikan produsen.

Pemerintah telah menargetkan inflasi yang dinilai stabil itu berada di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen.

“Kalau terjadi deflasi, inflasi terlalu rendah maka kasian pedagang, pengusaha, pabrik, petani, karena mereka akan bahkan bisa rugi menutup ongkos produksi,” ujar Mendagri.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti; Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto; serta Tenaga Ahli Utama Bidang Pertanian dan Pangan Kantor Staf Pesiden (KSP) Bodro Pambuditomo.

Selain itu, hadir pula secara virtual narasumber dari sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, dan TNI. Kegiatan tersebut juga turut diikuti secara virtual oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Indonesia.

Sumber : kemendagri.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.