Connect with us

Ekonomi Makro

Capai TKDN 84 Persen, PLN Rampungkan Infrastruktur Tegangan Tinggi KEK Likupang

Published

on

Bursabisnis.id, Manado – PT PLN (Persero) merampungkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan (PIK) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 84 persen.

Hal ini ditandai dengan dioperasikannya Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Likupang-Paniki guna meningkatkan keandalan listrik di wilayah yang dicanangkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) tersebut.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi atas dukungan PLN. Olly mengatakan, dengan adanya infrastruktur ini masyarakat tidak perlu lagi khawatir tentang kecukupan pemenuhan listrik.

Sebab, keandalan listrik di Likupang menurutnya, akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta, dapat menunjang percepatan pembangunan pariwisata di Likupang yang juga merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang ada di Sulawesi Utara.

“Kami selaku pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendorong perekonomian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendukung PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayahnya.

“Dengan keberhasilan PLN mengoperasikan jaringan transmisi ini akan semakin membantu perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara kedepannya,” kata Joune.

General Manager PLN UIP Sulawesi Defiar Anis menjelaskan, jaringan SUTT 150 kV Likupang – Paniki dikerjakan oleh PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Utara (UPP Sulut). Jaringan ini melewati empat Kecamatan dan 17 Desa, mulai dari Gardu Induk Likupang hingga Gardu Induk Paniki dengan panjang lintasan 29,78 kilometer-route (kmr) dan 88 tower.

Anis menambahkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan ini, PLN melibatkan berbagai potensi dalam negeri baik dari komponen pendukung konstruksi bangunan hingga sumber daya manusia yang mengerjakan proyek ini. Sehingga TKDN proyek ini mencapai 84 persen dan turut menggerakkan ekonomi dalam negeri.

Masih kata Anis, selain SUTT 150 kV Likupang – Paniki, PLN UIP Sulawesi juga berhasil menyelesaikan pembangunan Interbus Transformator (IBT) 60 MVA Gardu Induk (GI) 150 kV Likupang (New) dan GI 150 kV Paniki (Ext) yang ditandai dengan pemberian tegangan pertama (energize) oleh PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi.

Adanya Interbus Transformator (IBT) 60 MVA ini, menurut Anis, akan menghubungkan sistem 70 kV dan 150 kV pada Gardu Induk Likupang sehingga pasokan listrik menjadi semakin andal karena sistem terkoneksi.

Anis juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada stakeholders atas dukungan yang diberikan sehingga infrastruktur tegangan tinggi ini bisa beroperasi.

“Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder baik jajaran pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat yang telah mendukung PLN dalam menyelesaikan infrastruktur ketenagalistrikan ini,” ujarnya.

 

 

Laporan: Kipat

Ekonomi Makro

Ini Strategi Pemerintah Indonesia Hadapi Tantangan Ekonomi Global dan Nasional

Published

on

By

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan strategi pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional

JAKARTA, bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah strategi yang dilakukan Pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul, seperti pandemi, geopolitik, perubahan iklim, dan teknologi.

Hal ini dipaparkan Menkeu saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2023 di Jakarta.

Dalam menghadapi tantangan pandemi, Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia termasuk negara yang mampu untuk menangani pandemi sebagai suatu tantangan kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi.

“Hal tersebut merupakan suatu effort selama 3 tahun ini antara seluruh kelembagaan pusat dan daerah,” ujar Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 2 Februari 2023.

Tantangan pandemi dihadapi dengan meningkatkan ketahanan berupa vaksinasi dan imunitas alami.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mulai membaik, Pemerintah berfokus untuk meneruskan proses pemulihan ekonomi. Meski demikian, tantangan isu geopolitik menambah komplikasi dan kerumitan dari pemulihan ekonomi tersebut.

Tidak hanya dari sisi militer, isu geopolitik juga menyebabkan disrupsi logistik dan sanksi ekonomi yang berimbas pada kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti Crude Palm Oil (CPO) dan gandum.

Terkait tantangan di bidang teknologi, Menkeu menjelaskan bahwa perubahan teknologi memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam sejumlah aspek, seperti cara bekerja, berproduksi, marketing, dan konsumsi.

Sementara itu, tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan iklim. “Kita barangkali akan terekspos dari sisi pertanian dan ketahanan pangan, dari sisi desain infrastruktur kita, dari sisi urbanisasi, dari sisi biaya yang harus dikeluarkan akibat frekuensi perubahan iklim. Ini yang bisa menyebabkan kerusakan yang tidak kecil,” kata Sri Mulyani Indrawati.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, Sri Mulyani Indrawati pun memaparkan peran penting instrumen fiskal, instrumen moneter, dan instrumen kebijakan sektor keuangan untuk melindungi negara dari berbagai tantangan dan disrupsi yang menimbulkan guncangan luar biasa.

Sebagai penutup, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan harapan kepada Lemhannas selaku institusi yang sangat strategis untuk mampu mengisi dan ikut membangun institutional building dalam rangka menjaga ketahanan dalam negeri.

“Semoga Lemhannas sebagai Lembaga Ketahanan Nasional akan juga ikut menjawab dari berbagai tantangan-tantangan dengan terus bertransformasi,” pungkasnya.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Ekonomi Mikro

3 Kelompok Komoditas Penyumbang Inflasi Sultra Triwulan III 2022

Published

on

By

Kendari, bursabisnis.id-Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Adik Afrinaldi mengatakan, pada triwulan III 2022, perekonomian Sultra secara tahunan( year of year/yoy), tumbuh sebesar 5,40 persen, lebih rendah dari inflasi yang tercatat di tahun sebelumnya yakni 6,09 persen, atau lebih rencah secara nasional nasional yang tercatat sebesar 5,72 persen.

Adapun 3 kelompok komoditas penyumbang inflasi triwulan III 2022 meliputi:

1. iInflasi perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

-Kenaikan harga LPG non subsidi 5,5KG dan 12KG sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia dan kebijakan Pertamina
-Kenaikan harga bahan bakar minyak tanah akibat keterbatasan pasokan, terutama di wilayah Buton, Bau-bau, dan sekitarnya.

2. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau
-Kenaikan harga minyak goreng, cabai merah, bawang merah, beras akibat keterbatasan pasokan nasional
-Kenaikan harga telur ayam akibat kenaikan permintaan, terutama pada penyaluran bansos pemerintah.
-Kenaikan harga daging ayam akibat kenaikan permintaan seiring dengan peralihan pola konsumsi masyarakat dan banyaknya kegiatan di Sultra
-Kenaikan tarif cukai rokok pada awal 2022 dan 2023 (transmisi peningkatan tarif cukai rokok 2023 dilakukan pada Nov – Des 2022)
-Penurunan harga ikan seiring dengan membaiknya cuaca.

3. Inflasi kelompok transportasi
-Kenaikan tarif angkutan udara seiring kenaikan harga avtur, biaya MRO (maintenance, repair, and operational), di tengah peningkatan permintaan: (1) perayaan HBKN Idul Fitri, (2) adanya tenaga kerja proyek dari luar daerah, (3) pelaksanaan berbagai perayaan di Sultra dan masih terbatasnya rute yang dibuka (terutama Kendari – Baubau), dan (4) perayaan HBKN Nataru.
-Kenaikan harga BBM subsidi pada September 2022, yang berdampak langsung pada peningkatan tarif komoditas bensin dan berbagai angkutan penumpang.

Langkah solutif yang ditempuh BI Sultra agar stabilisasi perekonoman tetap terjaga di tengah recovery pandemi adalah menjalin kerjasama antardaerah (KAD), berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah melalui instrumen Tim Pengendali Inflasi Daerah, melibatkan kelompok masyarakat dalam menggalang gerakan pengendali inflasi seperti program Tanam Cabe Kendalikan Inlflasi (Tabe Di), dan sederet program strategis lainnya.

“Intinya adalah penekanan pasokan itu sudah jelas kita akan lakukan, lalu juga nanti ada bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi,”ujarnya.

 

 

Penulis: Merry Oktavia

Continue Reading

Fokus

Arokap Sultra Sultra Soroti Bapenda Kendari: Kalian Abai Pada Nasib Pelaku Usaha

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id-Ketua Asosiasi Rumah Makan Karaoke dan Pub (Arokap) Sultra, Amran, menilai pemerintah Kota Kendari khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendari, abai terhadap nasib pelaku usaha di Kendari.

Hal ini diungkapkan Amran menyusul surat yang dilayangkan oleh Bapenda Kota Kendari kepad Arokap Kendari,  terkait pajak retribusi tahun 2022.

Menurut Amran, di tahun itu,  geliat perekonomian di Kota Kendari berada pada titik terlemah imbas Pandemi Covid-19.

Apa yang dilakukan Bapenda menurut Amran, sama saja dengan mengancam entitas pelaku usaha. Ketika pelaku usaha gulung tikar, kata dia, yang merasakan efek buruknya adalah para pekerja yang menggantungkan nafkahnya di beberapa jenis usaha yang berada di bawah naungan Arokap Sultra ini.

Selain itu, kata Amran, Bapenda juga melanggar instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang percepatan kemudahan berusaha, yang ditandatangani oleh Jokowi sendiri selaku Presiden RI.

“Instruksi Presiden yang pertama itu instruksi Nomor 7 Tahun 2009 tentang percepatan kemudahan berusaha dan itu yang ditandatangani oleh pak Jokowi sendiri. Yang kedua, Keputusan Presiden (Kepres) Tahun 2022 nomor 23, itu tentang tim pengendali inflasi nasional. Sayangnya  ini tidak berlaku di Kota Kendari karena tidak memberikan kenyamanan bagi pengusaha. Yang ketiga, Kepres no 11 Tahun 2021, tentang satuan tugas percepatan investasi dan itu yang ditandatangani pak Jokowi juga,”ujar Amran.

“Jadi selain mengancam lapangan pekerjaan banyak orang, Bapenda ini juga tidak menjalankan instruksi Presiden RI terkait dengan kenyamanan pengusaha dan investor. Jadi kami Arokap Sultra merasa tidak nyaman dengan keputusan pemerintah Kota Kendari ini,” kata Amran menimpali.

Karena itu, Amran menyatakan bahwa Arokap akan membawa persoalan ini ke ranah Kemendagri.

“Kami akan membawa ke pusat. Arokap Sultra akan berkonsultasi di Kemendagri tentang keresahan para pelaku usaha di Kota Kendari, “jelasnya.

Mewakili kepengurusan Arokap Sultra, Amran berharap kepemimpinan PJ Walikota Kendari,Asmawa Tosepu dapat mengembalikan kenyamanan dan perlindungan bagi pelaku usaha di Kota Kendari.

“Kami berharap dibawah kepemimpinan PJ Wali Kota Kendari, ada solusi terhadap keamanan dan perlindungan pelau usaha di Kota Kendari yang kita cintai ini. Jika tidak, dipastikan banyak pelaku usaha yang terpaksa menutup bisnisnya, investor juga jadi enggan berinvestasi. Skenario terparah adalah  angka kriminalitas di Kota Kendari akan melonjak, melahirkan kejahatan dimana-mana,”pungkasnya.

 

Laporan: Meri Oktavia

 

 

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.