Connect with us

Ekonomi Makro

Carut Marut Pendaftaran Bontum HIPMI, Hendrawan: Biaya Pendaftaran itu Menyalahi ADRT

Published

on

KENDARI, BursaBisnis.id – Keputusan pihak panitia musyawarah daerah (Musda) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tenggara (Sultra), soal kewajiban setiap kandidat bakal calon ketua umum (Balontum), untuk memberikan biaya pendaftaran sebesar Rp 125 juta, masih terus dipertanyakan berbagai pihak. Salah satunya adalah Balontum Hendrawan Sumus Gea.

Biaya tersebut dinilainya terlalu besar. Olehnya itu, pengusaha ini memastikan diri akan tetap maju dalam bursa pemilihan Ketum BPD HIPMI, tapi tak akan membayar biaya pendaftaran seperti yang telah ditetapkan pihak panitia Musda.

Menurut dia, penetapan biaya pendaftaran sebesar itu tak disebutkan dalam ADRT organisasi, sehingga jika tetap dipaksakan untuk diterapkan, maka biaa dipastikan marwah HIPMI telah hilang.

“Logikanya bayar Rp 125 juta itu untuk apa, sementara kalau kita mau berbuat tentu akan mengeluarkan anggaran. Jadi memang beda dengan ambisi, kalau yang berambisi itu kan kita tidak tahu targetnya apa. Saya hanya ingin mengetuk pintu hati masyarakat secara umum dan terkhusus untuk para panitia Musda,” ujar penerima pemuda inspiratif KNPI Sultra itu.

Hendrawan menegaskan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai hal untuk melawan panitia, apabila dirinya tak terakomodir sebagai salah satu Balontum, dengan alasan tak membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 125 juta. Sayangnya, Ia masih enggan membeberkannya kepada awak media.

“Ini bukan langkah sakit hati, perlu dicatat ini. Melainkan sebuah langkah penyelamatan terhadap organisasi, untuk mengembalikan marwahnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hendrawan menjelaskan, Musda hendaknya menjadi ajang pertarungan ide dan gagasan, bukan malah terkesan lebih menonjolkan materi.

Pada dasarnya, kata dia, HIPMI telah kehilangan marwah untuk mengembangkan pengusaha-pengusaha muda. Seharusnya organisasi ini dibuat lebih terbuka kepada masyarakat secara umum, tapi fajtanya sekarang terkesan lebih eksklusif dan elitis.

“Marwah organisasi ini sudah hilang. Pancasila merupakan landasan dari HIPMI, hal inilah yang harus dikembalikan. Poin-poinnya seperti gotong royong dan sebagainya,” kata Hendrawan.

Untuk kesekian kalinya, dia menegaskan bahwa dirinya akan etap maju meski tak membayar biaya pendaftaran yang telah ditentukan panitia. Jika pada akhirnya Ia tetap digugurkan para panitia, maka dirinya mengembalikan ke publik untuk menilai hal tersebut.

Hendrawan juga mengaku, dirinya sudsh pernah menanyakan kepada panitia, terkait peruntukan biaya pendaftaran sebesar itu. Tapi, lagi-lagi tidak ada yang bisa menjabarkan peruntukan anggaran tersebut. Alasan paling mendasar yang sering disampaikan yaknk untuk membiaya Musda. Padahal, sudah bisa dihitung-hitung seberapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar tahapan tersebut.

“Saya juga sudah tanya teman-teman di daerah lain, pendaftarannya tidak sebesar itu kok. Kalau saya lihat, ini bagian dari cara mereka untuk menghentikan langkah seseorang, jadi Musda ini bisa saja hanua formalitas nanti,” pungkasnya.

 

 

 

Sumber: TenggaraNews.com

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERTANIAN

Hasil Pertanian Sumbang PAD Terbesar, Pj Bupati Bahri Berikan Alsintan

Published

on

By

MUBAR : BURSABISNIS.ID – Hasil pertanian menjadi salah satu komoditas penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Untuk menunjang hasil produksi tersebut, baik sebelum dan sesudah panen, penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri memfasilitasi dengan memberikan alat mesin pertanian (Alsintan).

Kali ini, pemerintah setempat memberikan 7 (Tujuh) unit hand tractor dan 1 (satu) unit jonder bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN).

“Kali ini kita berikan tujuh unit hand tractor dan satu unit jonder untuk delapan kelompok tani. Ini hasil komunikasi dipusat. Anggarannya dari APBN,” ungkap Bahri saat memberikan alsintan tersebut di Kantor Dinas Pertanian. Kamis, 7 Desember 2023.

Selain bersumber dari APBN, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran melalui APBD untuk pengadaan Alat Mesin Pertanian tersebut. Hal ini dilakukan agar produksi pertanian di Muna Barat terus meningkat dan target menjadi Kabupaten swasembada pangan dapat tercapai.

“Di APBD juga kita sudah anggarakan untuk pengadaan Alsintan. Di APBD Perubahan ini kita sudah siapkan lagi dua unit jonder,” tambahnya.

Saat ini kata Bahri, pihaknya telah memberikan 12 unit hand tractor dan 2 unit jonder bagi kelompok tani. Kedepannya ia berkomitmen setiap tahun anggaran berjalan ia akan selalu memporsikan anggarananya melalui APBD.

“Setiap tahun berjalan akan dianggarkan, ini wujud komitmen untuk mensejahterakan masyarakat bagi petani,” katanya pula.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Muna Bara, Nestor Jono mengatakan, selain Alsintan pihaknya juga menyiapkan bibit jagung kuning BISI 2 sebesar 2 ribu hektar.

“Kita akan berikan juga bibit jagung kuning jenis BISI 2, jumlahnya dua ribu hektar,” ungkap Nestor

Selain itu kata Nestor, pihaknya juga akan meningkatkan sumberdaya manusia bagi ratusan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar dapat menjadi mentor bagi petani dalam mengelola hasil pertandingan.

“Lalu penyuluh kita tingkatkan sumberdayannya agar dapat menjadi mentor para petani,” pungkasnya.

 

Laporan : Hasan Jufri

Publisher : Phoyo

Continue Reading

Perbankan

Dituding Halangi Kerja Wartawan, Begini Penjelasan Bank Sultra

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Management Bank Sultra menyampaikan permohonan maaf kepada wartawan se-Kota Kendari, atas kebijakan yang disorot dan dinilai sebagai upaya menghalang-halangi kerja wartawan.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) Bank Sultra, Abdul Latief melalui siaran pers yang diterima redaksi bursabisnis.id,  Jumat 10 November 2023.

“Kami keluarga besar Bank Sultra menyampaikan permohonan maaf kepada semua keluarga besar media massa/online, atas ketidaknyamanan pelayanan kami dan tidak ada niat untuk menghalang-halangi. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mengenal seluruh insan pers, sehingga silaturahmi menjadi lebih dekat,” ungkap Abdul Latief.

Lebih lanjut, Abdul Latief menjelaskan, bahwa pihaknya menyadari keberadaan awak media atau pers adalah elemen yang sangat penting dan vital, dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama dalam rangka meningkatkan literasi/edukasi kepada masyarakat.

“Bank Sultra sangat menyadari hal tersebut, sehingga Bank Sultra dengan rekan-rekan pers merupakan partner yang tidak terpisahkan,” jelasnya.

Olehnya itu, kata Abdul Latief, sebagai partner sekaligus mitra strategis besar, Bank Sultra sangat berharap agar seluruh rekan-rekan pers dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan Bank Sultra.

“Dan setia sebagai kanal informasi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara tanpa mengesampaingkan ketentuan-ketentuan yang ada,” katanya.

Kiranya melalui siaran pers ini, lanjut Abdul Latief, Bank Sultra beserta insan pers senantiasa bekerjasama dan sama-sama bekerja dalam membantu masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat dan berimbang (check and balance), sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih cerdas dan jernih.

Untuk diketahui, puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) Wartawan Kendari berunjuk rasa di Kantor BPD Sulawesi Tenggara (Sultra) alias Bank Sultra, Kamis 9 November 2023.

Kedatangan awak media itu untuk memprotes kebijakan bank milik Pemda Sultra tersebut, yang dinilai bagian dari upaya menghalang-halangi kerja-kerja jurnalistik.

Pantai awak media, aksi demontrasi tersebut sempat diwarnai aksi saling dorong antar pengunjuk rasa dan pihak pengamanan.

Adapun kebijakan Bank Sultra yang dinilai bentuk atau bagaian dari upaya membatasi ruang kerja wartawan dalam peliputan adalah pengisian form khusus yang telah disiapkan.

Menurut massa aksi, kebijakan tersebut tak lazim dan pihak Bank Sultra tak memiliki kewenangan untuk mengambilalih tugas Dewan Pers (verifikasi).***

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Sudah Dicabut Tetiba Terbit di MODI, IUP PT Mining Maju Diduga Fiktif

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Sudah dicabut pada 2014 lalu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi PT Mining Maju tetiba terbit di Minerba One Data Indonesia (MODI).

Hal tersebut disoroti Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando), yang menduga IUP PT Mining Maju di MODI fiktif.

Tak hanya itu, Komando juga mensiyalir adanya upaya pemalsuan dokumen untuk mendukung terbitnya IUP PT Mining Maju di MODI.

Ketua Komando, Alki Sanagiri menyampaikan, PT Mining Maju yang keberadaannya saat ini telah terdaftar di MoDi patut diduga fiktif.

“Karena pada tahun 2014 lalu, PT Mining Maju telah dicabut izin usaha pertambangan eksplorasinya oleh Bupati Kolaka Utara, dan itu tertuang dalam SK Bupati Kolaka Utara nomor 540/197 tahun 2014, bahkan PT Mining Maju sudah menggugat ke PTUN tetapi ditolak sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung,” ujar Alki Sanagiri kepada awak media, Kamis 26 Oktober 2023.

Ia juga menambahkan, bahwa pada saat rekonsiliasi IUP yang dilakukan oleh Kementrian ESDM, dalam hal ini Dirjen Minerba pada tahun 2018 itu, PT Mining Maju itu tidak ada dalam daftar IUP di Sulawesi Tenggara.

Keanehan selanjutnya, tiba-tiba IUP PT Mining Maju tayang di MoDi menggunakan IUP Operasi Produksi Tahun 2011, sehingga diduga IUP Operasi Produksi ini telah dipalsukan atau dibuat back date.

Mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Unsultra tersebut menjelaskan, saat ini PT Mining Maju telah terdaftar di MoDi, sementara telah dicabut izin usaha pertambangan eksplorasinya pada tahun 2014.

“Inikan aneh, patut diduga PT Mining Maju telah melakukan kongkalikong dengan pihak ESDM,” ucapnya.

“Kami juga menduga kuat bahwa ada keterlibatan Stafsus Milenial Presiden dan anggota DPR RI Dapil Sultra, yang diduga kuat terlibat dalam pusaran izin PT Mining Maju,” tegas Alki Sanagiri.

 

 

 

Laporan : Ikas
Editor : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.