Connect with us

Ekonomi Makro

Dianggap Beresiko, Bank Indonesia (BI) Tegaskan Larangan Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Pembayaran

Published

on

Kendari, Bursabisnisis.id-Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Larangan tersebut diterbitkan berdasarkan  Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang menyatakan bahwa mata uang yang sah adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pemilikan virtual currency termasuk Bitcoin, sangat berisiko dan sarat akan spekulasi, karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency, serta nilai perdagangan sangat fluktuatif,” jelas Direktur Eksekutif BI, Agusman, kepada Bursabisnis.id, Sabtu (13/1/2018).

Larangan tersebut bukan tanpa alasan. Ada beberapa resiko besar yang menurut Agusman rentan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Jadi bitcoin ini rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble), serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat,” urainya.

karena itu, BI memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency. Pihaknya juga menekankan ke publik, bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran termasuk diantaranya: prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia,  baik Bank dan lembaga selain perbankan untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.

“Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme,” tandasnya.

 

Laporan: Nonas

Editor: Ceno

PERTANIAN

DPR Respon Permasalahan Adanya Surat Tagihan PT Pupuk Indonesia

Published

on

By

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati

JAKARTA, Bursabisnis.id – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati merespon mengenai permasalahan menyangkut adanya subsidi ganda yang membuat kios-kios merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari PT Pupuk Indonesia.

Ia pun meminta PT. Pupuk Indonesia untuk menghitung Kembali nilai-nilai surat tagihan tersebut karena memberatkan para kios-kios.

“Banyak sekali kios-kios yang merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari Dirut Pupuk Indonesia. Maka dari itu saya sarankan jalan keluarnya, apakah tidak sebaiknya menghitung ulang kembali nilai-nilai tagihan tersebut? karena ini sangat memberatkan para kios dan juga distributor. Sudah dibully, dianggap pemerasan apalagi pengembaliannya dengan harga komersial,“ ujar Endang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirut PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta sebagaimana dilansir dari laman dpr.go,id pada Rabu, 19 Juni 2024.

Lanjutnya, Ia juga meminta PT. Pupuk Indonesia untuk perpanjangan rentang tagihan tidak diputuskan sebelah pihak saja serta meninjau kembali jual beli yang ditandatangani oleh PT Pupuk Indonesia.

“Sebaiknya ada diskusi yang khusus untuk tidak memberatkan para kios-kios dan petani. Kemudian sistem data penyaluran pupuk bersubsidi ini perlu diperbaiki karena tadi dengan adanya double salur karena penebusan yang dua sistem ini sangat memberatkan para petani kita,” jelasnya.

Kemudian Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta pada Kementerian Pertanian untuk menghimbau para penyuluh untuk menghitung Kembali dan memantau sistem penyaluran.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Relatif Stabil, Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Menurun

Published

on

By

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menghadapi dinamika global yang sangat dinamis dan menantang, Indonesia tetap menunjukan pertumbuhan yang relatif stabil secara nasional di atas 5 persen selama lebih dari 10 kuartal berturut-turut.

Seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga mengalami penurunan.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Rabu, 12 Juni 2024.

“Mayoritas provinsi telah berada di bawah kondisi pra pandemi, artinya kita telah berhasil menurunkan kembali kemiskinan dan pengangguran sesudah mengalami lonjakan akibat pandemi,” ungkapnya.

Dalam proses pemulihan ekonomi, Indonesia juga mampu menurunkan defisit secara sangat cepat dan menurunkan rasio utang, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga menunjukkan ketangguhan dan kewaspadaan ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan. Dalam hal ini, APBN digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia menghadapi berbagai guncangan tersebut.

Oleh karenanya, selain APBN digunakan dalam menghadapi dinamika global, APBN juga harus tetap dijaga secara prudent agar tetap sehat.

“APBN juga mendukung banyak sekali perbaikan struktural di Indonesia, dari kualitas SDM yang menjadi sasaran paling penting dalam pembangunan kita, meningkatkan produktivitas dan juga untuk meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas serta efisiensi perekonomian. (Adapun) meningkatkan berbagai indikator kualitas SDM dari mulai sekolah, stunting, kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim dan daya saing perekonomian Indonesia,” tutur Menkeu.

Untuk menjaga APBN tetap sehat, Menkeu mengatakan bahwa APBN harus dikelola dengan 3 pilar utama, yaitu dari sisi pendapatan yang harus terus ditingkatkan, spending better belanja yang berkualitas, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif.

Selain itu, harmonisasi pengelolaan APBN dan APBD secara sinergis menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pengelolaan yang bijaksana. Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja, termasuk diantaranya keberpihakan insentif fiskal kepada daerah-daerah tertinggal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri.

“Sinergi APBN dan APBD ini tentu tujuannya adalah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, meningkatkan kesejahteraan di semua daerah, mempercepat konvergensi yang artinya daerah yang tertinggal bisa mengejar lebih cepat dan pengelolaan fiskal daerah yang tetap prudent untuk mendorong stabilitas dan transformasi,” tukas Menkeu.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor  : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Indonesia Inflasi 2,84 Persen, Berada Diperingkat 73 Terendah dari 186 Negara di Dunia

Published

on

By

JAKARTA, Bursabisnis.id – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi Indonesia secara nasional per Mei 2024 sebesar 2,84 persen.

Angka tersebut telah menempatkan Indonesia berada pada posisi yang baik di tingkat global dalam aspek pengendalian inflasi.

“Inflasi global kita saat ini di angka 2,84 persen, itu adalah peringkat 73, terendah dari 186 negara di dunia, artinya kita bagus posisinya,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penanggulangan Tuberculosis di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, sebagaimana dilansir dari laman kemendagri pada Senin, 10 Juni 2024.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan, di tingkat negara G20 inflasi Indonesia berada di peringkat 14 terendah dari 24 negara.

Sementara di tingkat negara Association of South East Asian Nations (ASEAN), inflasi Indonesia menempati peringkat 6 terendah dari 11 negara.

Mendagri mengatakan, sebagai negara produsen angka inflasi di Indonesia harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan konsumen maupun produsen. Artinya, barang tetap tersedia dengan harga terjangkau, tapi juga tidak merugikan produsen.

Pemerintah telah menargetkan inflasi yang dinilai stabil itu berada di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen.

“Kalau terjadi deflasi, inflasi terlalu rendah maka kasian pedagang, pengusaha, pabrik, petani, karena mereka akan bahkan bisa rugi menutup ongkos produksi,” ujar Mendagri.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti; Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto; serta Tenaga Ahli Utama Bidang Pertanian dan Pangan Kantor Staf Pesiden (KSP) Bodro Pambuditomo.

Selain itu, hadir pula secara virtual narasumber dari sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, dan TNI. Kegiatan tersebut juga turut diikuti secara virtual oleh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Indonesia.

Sumber : kemendagri.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.