Sektor Swasta Melaju Cepat Sementara Layanan Publik Digital Masih Mengejar

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya sekadar modernisasi teknologi, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan transparansi daerah, serta mendorong lahirnya kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurutnya, optimisme generasi muda Indonesia terhadap masa depan digital sangat tinggi, mencapai 67 persen berdasarkan survei terbaru. “Anak-anak muda kita memiliki semangat dan optimisme yang kuat. Inilah modal penting untuk mendorong Indonesia sebagai kekuatan digital global,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari laman indonesia.go.id.

Menkomdigi Meutya Hafid juga mengutip studi Kementerian Koordinator Perekonomian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi adopsi digitalisasi di daerah, semakin besar kontribusi pajak dan penerimaan negara.
“Ketika kepala daerah menerapkan digitalisasi, transparansi meningkat, akuntabilitas terjaga, dan pendapatan pajak daerah ikut naik. Ini bukti nyata bahwa digitalisasi membawa manfaat langsung bagi pembangunan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menkomdigi meluncurkan hasil IMDI 2025 yang melibatkan 18.000 responden di seluruh Indonesia. Nilainya naik dari 43,34 persen pada 2024 menjadi 44,53 persen di 2025.

Peningkatan ini terutama didorong oleh tumbuhnya konsumsi e-commerce dan penggunaan layanan keuangan digital. Namun, Meutya mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah di sektor layanan publik digital dan pendidikan daring. “Sektor swasta melaju cepat, sementara layanan publik harus segera mengejar. Karena itu pemerintah pusat dan daerah harus bergerak bersama,” katanya.

GSIH Wadah Kolaborasi

Selain IMDI, Menkomdigi juga meresmikan Garuda Spark Innovation Hub (GSIH), wadah kolaborasi untuk mengembangkan literasi digital, startup, dan teknopreneur di berbagai daerah.

Setelah diluncurkan di Bandung, Garuda Spark kini hadir di Jakarta, dan hingga akhir 2025 akan bertambah di Medan dan Aceh. “Innovation Hub ini bukan sekadar ruang seminar. Ia menjadi rumah bagi pemerintah, swasta, startup, dan investor untuk bertemu, berbagi kompetensi, dan melahirkan solusi digital,” jelas Meutya Hafid.

Program ini dirancang melalui beberapa fase: fondasi, aktivasi, hingga scaling. “Kami tidak ingin berhenti di seremoni. Dari hari ini, program langsung aktif berjalan dengan melibatkan pembicara dan pelatih yang relevan bagi audiens,” tambahnya.

Garuda Spark Innovation Hub menargetkan empat juta penerima manfaat, terdiri dari dua juta talenta digital dan dua juta teknopreneur.

Meutya optimistis angka tersebut bisa dicapai melalui kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan komunitas digital. “Digitalisasi adalah jalan keadilan dan kemandirian ekonomi untuk Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa manfaatnya dirasakan bukan hanya di kota besar, tetapi juga sampai ke daerah,” tegasnya.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan bahwa peran pemerintah dalam transformasi digital adalah sebagai pengorkestra.

“Setelah ekosistem berjalan, pemerintah akan mengambil peran orkestrasi. Sementara sektor swasta, startup, dan masyarakat akan menjadi motor utama. Dengan cara ini, digitalisasi bisa berkembang lebih cepat dan mandiri,” ujarnya.

Ia menutup sambutannya dengan ajakan kolaborasi dari seluruh pihak. “Mulai hari ini, anggap Garuda Spark Innovation Hub sebagai rumah bersama. Mari jadikan ini titik awal bagi Indonesia melaju sebagai kekuatan digital, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga global,” pungkas Meutya.

Dengan meningkatnya Indeks Masyarakat Digital Indonesia dan hadirnya Garuda Spark Innovation Hub di berbagai daerah, pemerintah berharap literasi digital semakin meluas, talenta muda semakin terasah, dan ekosistem digital Indonesia kian siap bersaing di panggung global.

Sumber : indonesia.go.id
Laporan : Tam

BANDUNG, Bursabisnis. Id – Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyatakan kesiapan penuh mendukung percepatan sertifikasi halal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) DPD Jawa Barat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan tema “Sinergi Stakeholder untuk Peningkatan Standarisasi Operasional Dapur MBG yang Mampu Menyajikan Pangan Bergizi, Aman, dan Halal.”

Kepala LPH UIN Bandung, Tri Cahyanto, menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal sangat mungkin dilakukan, termasuk dengan sidang halal yang dapat dilaksanakan setiap minggu. Namun, Tri Cahyanto tetap menekankan pentingnya kesiapan Pelaku Usaha (PU) dalam memenuhi standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

“LPH siap mendukung sidang sertifikasi halal secara berkala, bahkan mingguan, untuk mempercepat layanan. Namun, kuncinya ada pada komitmen dan kesiapan Pelaku Usaha MBG dalam menerapkan standar SJPH. Dengan demikian, SH (Sertifikat Halal) bukan sekadar formalitas, tetapi jaminan nyata bagi masyarakat bahwa pangan MBG aman, bergizi, dan halal,” ujar Tri Cahyanto di laman kemenag. go. id.

Ketua APJI DPW Jawa Barat, Cahya Ningsih, menegaskan bahwa APJI sangat prihatin atas maraknya kasus KLB pada dapur SPPG dan berkomitmen memastikan MBG berjalan dengan standar yang lebih baik,

“Kami ingin MBG tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan halal, sehingga masyarakat mendapat manfaat maksimal sekaligus terlindungi,” jelasnya.

Senada dengan itu, Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo, menambahkan bahwa pemerintah menyambut baik sinergi dengan APJI, LPH UIN Bandung, dan seluruh stakeholder.

“Kolaborasi ini sangat penting agar MBG benar-benar menjadi program unggulan nasional yang menjawab kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memberikan kepastian kehalalan yang meningkatkan kepercayaan publik,” tegasnya.

FGD ini dihadiri berbagai stakeholder strategis, termasuk Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan Jawa Barat, APJI DPD Jawa Barat, PERSAGI, Indonesian Chef Association, serta 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyelenggara MBG.

Diskusi ini menghasilkan rumusan langkah sinergis untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang sebelumnya marak terjadi, sekaligus memperkuat pengawasan mutu dan jaminan halal.

Dengan kolaborasi lintas pihak, LPH UIN Bandung bersama APJI dan stakeholder lain berkomitmen mengawal standar kehalalan MBG agar program ini tidak hanya menjadi solusi gizi, tetapi juga memberikan kepastian kehalalan yang meningkatkan kepercayaan publik.

Sumber : kemenag.go.id
Lapora  : Bung
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. id – Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1.027 peserta Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadis (STQH) Nasional XXVIII yang akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai tanggal 9 – 19 Oktober 2025.

Jumlah tersebut terdiri dari 663 peserta inti dan 364 peserta cadangan yang akan mengikuti berbagai cabang lomba.

Penetapan peserta dilakukan oleh Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi, dalam Technical Meeting dan Penetapan Peserta STQH Nasional XXVIII di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta.

Hadir, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Tenggara Saido Bonsai, sejumlah Kepala Kanwil Kemenag provinsi, serta Ketua LPTQ dari berbagai daerah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan, gelaran STQH menjadi wadah regenerasi dan kaderisasi.

Menurutnya, melalui STQH, diharapkan lahir generasi baru yang menjaga, menghayati, serta mengamalkan Al-Qur’an dan hadis.

“STQH menjadi momentum penting bagi kita untuk menyiapkan kader penerus bangsa. Selain syiar, ajang ini juga menjadi sarana membumikan ajaran agama di tengah masyarakat,” ujarnya.

Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi memaparkan tahapan persiapan STQH Nasional XXVIII 2025.

Tahap pendaftaran peserta berlangsung pada 1–30 Juni 2025 melalui aplikasi e-MTQ. Dari proses itu, terdapat 1.107 data calon peserta yang mendaftar.

Selanjutnya, tahap verifikasi pertama dilaksanakan pada 1–10 Juli 2025. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi sesuai petunjuk teknis STQH 2025 serta pengecekan NIK dengan data Dukcapil Kemendagri.

“Mekanisme masa sanggah berlangsung pada 14–18 Juli 2025, disusul tahap perbaikan berkas pada 21–28 Juli 2025,” kata Zayadi.

Verifikasi tahap kedua dilaksanakan pada 30 Juli–7 Agustus 2025. Verifikator pusat kembali memeriksa 1.027 data calon peserta yang telah diperbaiki oleh admin provinsi. Dari hasil pemeriksaan, terdapat 56 calon peserta didiskualifikasi karena masalah domisili kependudukan dan dokumen lainnya, serta 24 orang mengundurkan diri.

“Hasil akhir dari verifikasi tahap kedua menetapkan 663 peserta inti dan 364 peserta cadangan yang berhak mengikuti STQH Nasional XXVIII Tahun 2025. Inilah yang akan berkompetisi nanti di Kendari,” ungkapnya.

Dari total peserta inti, 663 orang tersebut tersebar dalam empat cabang lomba.

Cabang Seni Baca Al-Qur’an diikuti 142 peserta, meliputi Tilawah Anak-anak Putra (35), Tilawah Anak-anak Putri (35), Tilawah Dewasa Putra (37), dan Tilawah Dewasa Putri (35).

Cabang Hafalan Al-Qur’an diikuti peserta terbanyak dengan total 324 orang. Rinciannya, 1 Juz dan Tilawah Putra (34), 1 Juz dan Tilawah Putri (35), 5 Juz dan Tilawah Putra (37), 5 Juz dan Tilawah Putri (37), 10 Juz Putra (30), 10 Juz Putri (30), 20 Juz Putra (30), 20 Juz Putri (30), 30 Juz Putra (30), dan 30 Juz Putri (26).

Selanjutnya, cabang Tafsir Al-Qur’an diikuti 44 peserta, terdiri dari Tafsir Bahasa Arab Putra (24) dan Tafsir Bahasa Arab Putri (20). Terkait cabang Musabaqah Hafalan Al-Hadis diikuti 153 peserta, yang terbagi dalam kategori 100 Hadis dengan Sanad Putra (28), 100 Hadis dengan Sanad Putri (26), 500 Hadis dengan Sanad Putra (26), 500 Hadis dengan Sanad Putri (25), Karya Tulis Ilmiah Hadis Putra (23), dan Karya Tulis Ilmiah Hadis Putri (25).

Sumber :kemenag.go.id
Laporan : Ibi
Editor : Tam