Connect with us

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kunker di Sultra, Mendag RI: Harga Kebutuhan Pokok Masih Stabil

Published

on

KENDARI, BursaBisnis.id- Guna memastikan harga sejumlah bahan pokok (Bapok) jelang hari raya idul fitri 1439 Hijriah, Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Enggartiasto Lukita melakukan kunjungan kerja (Kunker) di kawasan Indonesia Timur.

Usai menyambangi Kota Kupang dan Palu, Enggartiasto melanjutkan pemantauan harga Bapok ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa 12 Juni 2018.

Selain memantau harga, kunjungan Mendag RI ini juga bertujuan untuk memastikan kinerja koordinator wilayah (Korwil) pemantau harga, dan Dinas Perdagangan provinsi.

Melalui Kunker kali ini, Enggartiasto mengunjungi dua pasar tradisional yakni Mall Basah Mandonga dan Pasar Sentral Kendari.

Dari pemantauan di kedua passe tersebut, Enggartiasto memastikan harga sejumlah Bapok dalam kondisi stabil. Dia menyebutkan, untuk harga telur dan daging ayam sudah berangsur normal atau stabil.

“Sebelumnya ada sebagian bapok yang naik, tapi di sini dan beberapa daerah lainnya sudah mulai turun,” kata Enggartiasto Lukita.

Lebih lanjut, Mendag menjelaskan, harga ayam dan telor di Kendari berada di kisaran Rp32 ribu hingga Rp33 ribu per kilo gram.

“Untuk daging masih stabil dan jumlahnya cukup banyak,” ungkapnya.

Ditambahkannya, harga beras kualitas medium tak melebih harga eceran tertinggi (HET) dan stoknya tetap tersedia untuk masyarakat. Untuk gula, kata Enggartiasto, harganya cukup bervariasi mulai Rp11.500 hingga Rp13 ribu.

“Kami minta Bulog lebih merata lagi menjual beras medium yang kualitasnya bagus. Di Kendari masih dibawah HET Rp9.450, ” ungkapnya. (Ikas)

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pemkota Baubau Minta Percepatan Belanja Modal Anggaran 2024

Published

on

By

Suasana rapat Pemkot Baubau terkait percepatan belanja modal tahun anggaran 2024.-foto:diskominfo.baubaukota.go.id-

BAUBAU, Bursabisnis.id – Pemerintah Kota Baubau meminta percepatan kegiatan/belanja modal tahun anggaran 2024. Dengan harapan serapan anggaran tahun ini lebih maksimal.

Ini disampaikan La Ode Fasikin, S.Pi,M.Si, Pj Sekda Kota Baubau dalam rapat koordinasi dengan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di aula rapat kantor Wali Kota Baubau lantai 2 Palagimata pada Rabu, 5 Juni 2024.

”Bapak dan ibu, saya pikir ilmunya sudah tidak diragukan lagi dari tahun ke tahun sudah menangani hal-hal seperti ini. Karena kita ini, bukan cuma diburu dengan target, tapi juga dikejar dengan target karena serapan harus lebih maskimal lagi,” ujar La Ode Fasikin.

La Ode Fasikin mengakui, setelah melihat perkembangan progres dari kegiatan sudah tergambar di depan semua. Karena itu, dengan dikumpulkan seluruh PPTK dengan tujuan a untuk melakukan percepatan-percepatan.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, Kota Baubau masih perlu intervensi Pemerintah, terutama di sektor daerah agar kegiatan bisa berjalan lebih cepat lagi.

“Persoalan-persoalan yang menjadi hambatan, agar diidentifikasi dan tentunya harus dicarikan solusinya, sehingga harus berjalan lebih cepat dari yang diinginkan,” bebernya.

Bila ditemukan ada hambatan nanti diskusikan bersama terkait apa masalahnya. ”Dan ini teman-teman dari asisten,Kabag pembangunan yang sebagai mentor pusat data progres pekerjaan ya itu menjadi pantauan kita,” ungkapnya.

Adv

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Ini Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah

Published

on

By

DPMPTSP penyelenggara perizinan berusaha di daerah. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis.id – Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, diharapkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Demikian pula halnya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), hadirnya PP Nomor 6 Tahun 2021 diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi.

Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra, Isra Alnur, sesuai penjelasan PP Nomor 6 Tahun 2021, bahwa DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah lainnya.

“Jadi penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota,” kata Isra Nur.

Isra Alnur

Untuk lebih jelasnya bahwa :

1. DPMPTSP menjadi penyelenggara perizinan berusaha pada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan nonperizinan berusaha.

3. DPMPTSP melakukan pengintegrasian pelayanan satu pintu antara perangkat daerah, instansi vertikal.

4. Pembinaan DPMPTSP dilakukan oleh menteri.

Terkait dengan PP No 6 Tahun 2021 pada pasal 31, Isra Alnur menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai perizinan berusaha dilarang bertentangan :

1. Ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik.
3. Asas materi muatan perundang-undangan
4. Putusan Pengadilan.

Karena itu, dalam penyusunan Perda dan penyusunan Perkada, harus berpedoman dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Lalu dalam penyusunan Perda dan Perkada, harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan melibatkan para ahli, instansi vertikal di daerah terkait pembentukan peraturan.

Mengenai kebijakan daerah tentang tata ruang, sebagaimana dikatakan dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 pada pasal 32, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan percepatan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR), terdiri dari :

1. Perda Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP)
2. Perda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota)
3. Perkada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Penetapan Perda dan Perkada mengenai Rencana Tata Ruang disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Isra Alnur.

Sementara pelaporan penyelenggaran perizinan berusaha di daerah, sebagaimana dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 pada pasal 33, bahwa bupati/wali kota memberikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Sedangkan gubernur sebagai GWPP meneruskan atau memberikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten/kota kepada menteri.

Dalam laporan tersebut, paling sedikit meliputi :
1. Jumlah perizinan
2. Rencana dan realisasi investasi
3. Kendala dan solusi.

“Laporan tersebut dilakukan secara berkala setiap tiga bulan,” ujar Isra Alnur.

Soal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, ada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) teknis.

Di mana Mendagri melakukan Binwas umum, memberikan bimbingan dan/atau asistensi kepada gubernur dengan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.

Kemudian gubernur melakukan Binwas kabupaten/kota sebagai GWPP. Pembinaan yang dilakukan oleh gubernur dibantu ASN serta bekerjasama dengan profesi bersertifikat bidang Binwas.

Menurut Isra Alnur, dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik perizinan berusaha, maka ASN dan profesi bersertifikat sesuai kewenangannya, dapat mengenai sanksi administratif kepada pemilik perizinan berusaha.

Isra Alnur juga menjelaskan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP sebagai tindak lanjut PP Nomor 6 Tahun 2021.

Kebijakan daerah tentang tata ruang wilayah.-foto:ist-

Dalam Permendagri yang dimaksud, tugas DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota adalah membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal (PM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sedangkan fungsi DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota yaitu :

1. Penyusunan.
2. Perumusan.
3. Pelaksanaan.
4. Evaluasi.
5. Pelaporan.
6. Administrasi dan fungsi lainnya bidang PM dan PTSP.

Sementara dari struktur, DPMPTSP dipimpin Kepala Dinas (Kadis) dengan membawahi sekretaris, Kasubbag Umum, dan kelompok Jabatan Fungsional (JF) serta koordinator JF.

Dari sisi fungsi DPMPTSP, Isra Alnur menjelaskan secara rinci tentang bidang Penanaman Modal (PM) serta bidang perizinan berusaha dan nonperizinan.

Untuk bidang PM fungsinya adalah :

1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan
penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha
melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
4. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
5. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
6. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
7. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
8. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum.
9. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan
usaha dan peraturan perundang-undangan.
10. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
11. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
12. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan,
pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi bidang perizinan berusaha dan nonperizinan yaitu :

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
3. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
4. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
5. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
6. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
8. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Avetorial/Pariwara

 

 

 

 

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

17 Lembaga, Instansi dan Swasta Bergabung Dalam Mal Pelayanan Publik Baruga Kota Baubau

Published

on

By

Pj Wali Kota Baubau, Dr Muh Rasman Manafi, SP,M.Si meninjau layanan MPP Baruga -foto:istimewa-

BAUBAU, Bursabisnis.id – Mal Pelayanan Publik (MPP) Baruga Kota Baubau secara resmi beroperasi setelah Soft Launching oleh Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si pada Senin, 27 Mei 2024. Ada 17 dengan 106 layanan bergabung dalam MPP Baruga tersebut.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Baubau Suarmawati, S.Si, M.Si saat Soft launching MPP Baruga.

Menurut Suarmawati, 17 lembaga, instansi, BUMN/D serta swasta dengan jumlah layanan 106 tersebut, yakni untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, Loka Pengawasan Obat dan Makanan Baubau, Kantor Pertanahan Kota Baubau, Kementerian Agama Kota Baubau.

Kemudian, untuk intansi pemerintah daerah yaitu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kantor Samsat Baubau, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Baubau, Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau, Dinas Sosial Kota Baubau, Badan Pendapatan DaerahKota Baubau.

Sedangkan untuk BUMN/BUMD terdiri dari, BPJS Kesehatan Cabang Kota Baubau, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Baubau, Bank Sultra Cabang Kota Baubau, PDAM Kota Baubau dan Pegadaian Cabang Baubau.

Dikatakan, Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bumn/bumd serta swasta secara terpadu pada satu tempat, sebagai upaya meningkatkan kecepatan,kemudahan, jangkauan, kenyamaman, dan keamanan.

Hal ini merupakan amanat Undang- undang Nomor 25 tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2021 serta Peraturan Menpan RB Nomor 92 tahun 2021 sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima.

Lebih lanjut dijelaskan, MPP Baruga adalah lantai 1 (satu) Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau yang telah kami rehabilitasi berdasarkan desain interior dan lay out yang sesuai petunjuk teknis untuk bangunan pelayanan publik, dan membangun selasar untuk menghubungkan gedung MPP dan Dukcapil Kota Baubau.

Advetorial/Pariwara

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.