BAUBAU, Bursabisnis.id – Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si membuka kegiatan Sinkronisasi Instansi Vertikal bersama Pemerintah Daerah pada Rabu, 4 Desember 2024.

Saat membuka, Rasman mengatakan, peran Baubau untuk ditetapkan sebagai Hub Maritim tidak bisa dipungkiri namun tidak mengambil peran wilayah produksi sekitar seperti Kabupaten Wakatobi, Buton Tengah, Buton Selatan dan Buton.

Oleh karena itu, kewilayahan komoditas atau kewilayahan sentral produksi itu harus ditetapkan cepat dan membutuhkan peran instansi vertikal.

Pasalnya, sektor-sektor pembangunan itu pasti ada kementeriannya sehingga diharapkan melalui forum sinkronisasi instansi vertikal bersama Pemerintah Daerah bisa memperkuat bagaimana juknisnya Kota Baubau dan wilayah sekitarnya serta kolaborasi semua stakeholder.

Menurut Dr H Muh Rasman Manafi, semua yang menjadi pembicaraan itu harus ada ukurannya dan apabila berbicara peningkatan produksi ukurannya apa, dan pasti ukurannya adalah angka produksi.

Kemudian, yang kedua apa pasti peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga disitulah peran BPS sangat kuat sebagai wali datanya Indonesia.

Kemudian, juga peran Bappeda untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan pengukuran birokrasi.

”Semua yang kita rencanakan ini harus kita manfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan dan salah satu teknologi yang harus kita adopsi adalah teknologi digital, layanan digital, transaksi digital dan bahkan pelaksanaan pemeriksaan saat ini sudah digital. Kalau sudah berbasis digital maka kita juga harus menyepakati seperti apa intervensi digital di Kota Baubau, sehingga transaksi, menggunakan uang itu harus kita digitalisasi agar mengurangi kebocoran, meningkatkan transparansi, dan juga mempermudah kita menganalisis perencanaan selanjutnya,”ujarnya.

Sementara itu, perencanaan Kota Baubau itu sudah disiapkan 20 tahun kedepan melalui forum-forum lintas stakeholder dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Baubau.

Penulis : Tam

BAUBAU, Bursabisnis.id – Saat ini Kota Baubau dihadapkan pada isu kekerasan pada perempuan dan anak dengan jumlah kasus yang cukup tinggi.

Dari Januari hingga Desember 2023, tidak kurang dari 40 kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan di UPTD PPA Kota Baubau dan jumlah anak berhadapan dengan hukum berjumlah 57 anak.

Juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang juga marak akhir-akhir ini.

Dari Data statistik tersebut, secara positif, menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan sudah cukup baik.

Masyarakat sudah cukup paham hak dan kewajibannya ketika terjadi kekerasan.

Keberadaan layanan UPTD-PPA dapat membantu masyarakat dalam pelayanan.

Demikian dikatakan Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si mewakili Wali Kota Baubau membuka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat Kabupaten/Kota DAK non fisik tahun 2024 di aula kantor DP3A Kota Baubau pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Menurut Pj Sekda Kota Baubau, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak mereka akan rasa aman dan keadilan sehingga mereka bebas dari segala bentuk kekerasan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta perempuan dapat berdaya, produktif, dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait, yaitu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, media, dunia usaha, keluarga, dan komunitas.

”Kegiatan ini merupakan upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender seperti berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta meningkatnya kualitas layanan khususnya kepada perempuan dan anak,”ungkapnya.

La Ode Aswad berharap para pihak khususnya mitra pemerintah kota, seperti POLRES, BAPAS, Pengadilan Agama, Biro Layanan Psikologi, Kampus dan Media serta Komunitas dapat membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang harmonis. Bukan saja agar ketuntasan kasus dapat optimal, tetapi lebih dari itu, agar upaya pencegahan melalui edukasi ke masyarakat luas harus terus-menerus dilakukan.

Penulis : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Baubau, Dr. h Muh Rasman Manafi, SP,M.Si,
Pemerintah Kota Baubau kembali memperoleh Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2024, untuk Kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstem sebesar Rp. 5. 770.331.000.

Insentif fiskal ini diterima langsung Pj Wali Kota Baubau, Dr H Muh Rasman Manafi saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta pada Rabu, 18 September 2024.

Rasman menegaskan, pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam penurunan kemiskinan ekstrem.

Sesuai arahan Wapres, tahun 2024 ini pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia.

Rasman optimis dapat mencapai target tersebut, dimana secara nasional tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret 2023 sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, meminta pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) terus dioptimalkan demi meningkatkan pensasaran program penanggulangan kemiskinan.

“Program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Untuk itu demi meningkatkan pensasaran program, pemanfaatan data P3KE perlu terus dioptimalkan,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam arahannya.

Penulis : Tam