Connect with us

Ekonomi Makro

Rupiah Tergerus ke 13.540/Dollar, Ini Kata Analis

Published

on

JAKARTA – Kurs rupiah terhadap dolar masih melanjutkan tren pelemahannya pada awal pekan ini. Mengutip Bloomberg, mata uang garuda melemah 0,5% ke level Rp 13.540 per dolar AS. Adapun kurs tengah rupiah Bank Indonesia (BI) tercatat melemah tipis terhadap dolar AS sebesar 0,05% ke level Rp 13.499.

Research and Analyst Monex Investindo Futures, Putu Agus Pransuamitra, mengatakan, ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat yang masih cukup tinggi dinilai terus memacu kinerja dolar sehingga melemahkan mata uang sejumlah negara lain, termasuk Indonesia. “Saat ini ekspektasinya di atas 80%,” imbuhnya.

Selain itu, sentimen negatif terhadap rupiah juga berasal dari isu rencana reformasi pajak oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Jika proposal penurunan pajak di Amerika Serikat disetujui, kondisi perekonomian negeri Paman Sam diprediksi akan meningkat sehingga dolar semakin di atas angin.

Putu pun menilai, sentimen dari luar negeri masih menjadi fokus utama pasar sepanjang pekan ini kendati pemerintah merilis data inflasi terbaru pada Senin (2/9).

“Walaupun tingkat inflasi kita masih di bawah 4% yang artinya bisa jadi sentimen positif, tapi untuk saat ini kabar dari luar negeri masih mendominasi,” ungkap Putu.

Ia memperkirakan pergerakan rupiah pada Selasa besok (3/9) akan dipengaruhi oleh rilis data aktivitas manufaktur oleh pemerintah Amerika Serikat. Jika hasilnya di atas ekspektasi, bukan tidak mungkin dolar akan kembali unggul.

Sementara itu, sentimen dari dalam negeri masih menunggu pengumuman data tingkat keyakinan konsumen oleh BI pada Kamis (5/9) mendatang.

Karenanya, Putu memprediksi kurs rupiah akan bergerak di kisaran Rp 13.460 – Rp 13.580 per dolar AS. (Kontan)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANCE

Pinjaman Online Menjamur, Banyak Tidak Terdaftar Resmi

Published

on

By

KENDARI, Bursabisnis.id – Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, industri Fintech ikut menggeliat dengan mencatatkan kenaikan jumlah rekening peminjam yang sudah menyentuh 9.743.679 rekening per Juni 2019.

Sayangnya, geliat industri Fintech tersebut diwarnai dengan menjamurnya pinjaman online (Pinjol) yang tak terdaftar secara resmi ke pemerintah alias ilegal. Alhasil, dengan strategi penawaran yang menggiurkan, banyak masyarakat Idonesia yang menjadi korban Pinjol ilegal.

Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerima 6 laporan dari masyarakat yang menjadi korban Pinjol illegal. Lima orang diantaranya menggunakan atau ditawarkan untuk menggunakan aplikasi Pinjol ilegal, dan 1 orang hanya meminta informasi mengenai Fintech tersebut.

Status penanganan laporan tersebut selesai di tempat. Artinya, masyarakat paham dan mengerti batasan tindak lanjut OJK. Bahkan OJK mengarahkan jika ada tindakan pidana yang dilakukan dapat dilaporkan langsung ke kepolisian dan akan menjadi bahan untuk rapat Satgas Waspada Investasi ke depan.

Berdasarkan data OJK Sultra, jumlah terbanyak Pinjol yang pernah digunakan masyarakat yang melapor sebanyak 30 aplikasi Pinjol. Dan mayoritas aplikasi yang digunakan merupakan ilegal.

Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Sultra, Ridhony Hutasoit menyebutkan, dari 30 Pinjol yang digunakan masyarakat Sultra, hanya empat hingga lima saja yang legal, sedangkan belasan lainnya tak memiliki legalitas alias ilegal.

Olehnya itu, OJK mengimbau masyarakat Sultra agar terus meningkatkan kewaspadaan atau kehati-hatian diri terkait tawaran-tawaran Pinjol, dengan cara proaktif untuk melakukan pengecekan dan menghindari diri dari sikap greedy atau tamak.

“OJK Sultra mendorong masyarakat untuk menggunakan uang dengan cerdas dan bijak, yaitu sesuai kebutuhan, produktif, menggunakan produk atau layanan yang legal dan berpola pikir jangka panjang,” ujat Ridhony, Kamis 10 Oktober 2019.

Dia juga menambahkan, berdasarkan sampling observasi perilaku masyarakat yang datang ke OJK Sultra, alasan yang paling dominan sehinggabwarga datang kepada OJK Sultra, karena mengalami tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak Pinjol, akibat tidak mampu lagi membayar.

Melalui OJK, kata pria berkaca mata itu, masyarakat yang datang mengadu berharap agar Pinjol tersebut dapat memberikan tambahan waktu atau keringanan pembayaran.

“Perlu kami informasikan kepada masyarakat, kewenangan pengawasan OJK terhadap sektor jasa keuangan, adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang mendapatkan izin OJK, jikalau tidak mendapatkan izin OJK (ilegal) maka itu sudah di luar penanganan OJK. Namun, kami tetap menerima pengaduan masyarakat (investasi/pinjol illegal-red) yang kemudian kami akan informasikan kepada Satgas Waspada Inventasi. Atau masyarakat dapat melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum jikalau ada tindakan pidana yang dilakukan Pinjol illegal tersebut,” paparnya.

Secara sederhana, lanjut Ridhony, masyarakat dapat menyaring aplikasi Pinjol terlebih dahulu dengan memperhatikan dari sisi legal dan logis (2L). Artinya, kalau ilegal pasti tidak memiliki izin dan tawaran imbal hasil atau keuntungannya tidak wajar (tidak logis).

Selanjutnya, ntuk pengecekan izin/legalitas produk/layanan jasa keuangan, masyarakat dapat menghubungi 157 atau mengecek izin/legalitas aplikasi Pinjol di www.ojk.go.id atau men-download aplikasi sikapi uangmu di play store atau apple store.

“Aplikasi sikapi uangmu ini juga berisikan materi-materi terkait pengelolaan keuangan, produk atau layanan jasa keuangan, hingga bagaimana berinvestasi dengan baik,” jelas Ridhony.

 

Laporan: Ikas

Continue Reading

Ekonomi Makro

BIK 2019 Usung Tagline CETAR-KU

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) menyepakati Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2019 yang akan digelar pertengahan Oktober mendatang akan mengusung tagline “Carnival of EMAS Sulawesi Tenggara Inklusi Keuangan” atau disingkat CETAR-KU.

Melalui BIK 2019, lembaga keuangan dan FKIJK akan berkolaborasi mendorong literasi dan inklusi keuangan di Sultra. Tagline yang diusung juga sejalan dengan arah pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah provinsi (Pemprov) Sultra.

Dimana, kata EMAS merupakan salah satu slogan RPJMD Pemprov Sultra yang beraeti “Ekonomi Masyarakat Aman dan Sejahtera”.

Kepala OJK Provinsi Sultra, M. Fredly Nasution menyatakan, pihaknya bersama lembaga keuangan lainnya dan FKIJK terus gencar mendorong literasi dan inklusi keuangan di Sultra.

“FKIJK adalah wadah sinergi dan kolaborasi antara perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan non bank seperti lembaga perasuransian, pembiayaan, pergadaian, modal ventura, dana pensiun, BPJS dan lembaga keuangan lainnya,” beber Kepala OJK Provinsi Sultra.

Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sultra, Ridhony M. H. Hutasoit memaparkan, tahun ini BIK dapat diwujudkan melalui empat hal, yaitu program khusus lembaga jasa keuangan seperti discount, cash bak dan lainnya. Kemudian, penjualan produk atau layanan jasa keuangan berinsentif, business matching, serta kampanye program inklusi keuangan secara masif.

“Fokus target inklusi keuangan tahun ini yaitu pelajar, perempuan dan UMKM,” jelasnya.

CETAR-KU, kata dia, akan dilaksanakan dengan dua event puncak, yakni expo dan seminar kewirausahaan se-Indonesia Timur yang berkolaborasi dengan Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari yang kegiatannya dikemas menjadi Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Se-Indonesia Timur Tahun 2019, pada 18-21 Oktober 2019 di Lapangan Bola dan Auditorium UHO.

“Event selanjutnya adalah gowes literasi dan inklusi keuangan (Go-Link) pada 27 Oktober 2019,” katanya.

Tak hanya itu saja, CETAR-KU juga akan diisi dengan berbagai kompetisi bergengsi seperti Duta Inklusi dan Literasi Keuangan Nusantara (DILAN) Awards kategori umum, jurnalis, entitas media, dan pemimpin daerah. Kemudian, lomba business plan dan produk tingkat perguruan tinggi dan SMA, lomba dan parade sepeda hias kategori umum dan pelajar, lomba mewarnai/menggambar tingkat TK dan SD.

Selain itu, direncanakan juga akan ada Kampung Kuliner Inklusi Keuangan (Kampung Kuliner-Ku) selama seminggu, dengan pembayaran non tunai yang akan dikelola langsung oleh UMKM se-Sultra.

“Info lebih lanjut akan diinformasikan kepada masayarakat melalui berbagai publikasi. Ayo kita bersama dukung acara CETAR-KU, termasuk ikuti lomba-lomba yang ada, karena berhadiah total puluhan juta rupiah,” ucapnya.

 

Liputan: Ikas Cunge

Continue Reading

Ekonomi Makro

Negara Bukan Mayoritas Muslim Terapkan Ekonomi Syariah

Published

on

By

Festival Ekonomi Syariah di Lippo Plaza Kendari

KENDARI, Bursabisnis.id – Negara yang penduduknya mayoritas non muslim, justru menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah. Negara dimaksud yakni Inggris mendeklarasikan Kota London sebagai pusat keuangan syariah di barat. Kemudian Negara Thailand dinasbihkan dapur halal di dunia dan Negara Korea Selatan menjadi destinasi utama pariwisata halal.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Suharman Tabrani di event Festival Ekonomi Syariah (FESyair) di Lippo Plaza Kendari, Minggu (1/9/2019).

Saat ini negara-negara mulai memandang perekonomian syariah sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi dan mendeklarasikan visinya sebagai pemain utama dalam perekonomian syariah di dunia.

Namun, kata Suharman, hingga saat ini potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, Indonesia telah masuk sebagai top lima negara dengan pengeluaran terbesar untuk beberapa industri seperti halal food, halal fashion dan lain-lain.

“Melalui kegiatan road to FESyar, Fesyar dan ISEF berupaya mendorong pengembangan ekonomi syariah. Kami harap kegiatan ini dapat mendorong pengembangan perekonomian syariah secara lebih luas di Sultra,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra yang diwakili Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Ekonomi Setda Sultra, Yuni Nurmalawati menjelaskan tingkat kemiskinan Sultra saat ini capai angkat 11,24 persen.

Penyebabnya adalah sebagian besar penduduk Sultra menggantungkan hidupnya disektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Dimana, sektor-sektor itu cukup lambat dibanding sektor lain seperti pertambangan dan jasa sehingga mempengaruhi pendapatan.

“Indikator ini menunjukkan pembangunan Sultra masih perlu ditingkatkan lagi baik dari konsep maupun pendekatannya,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan ini kesenjangan ekonomi dapat diperkecil dan penduduk miskin dapat dikurangi. Sehingga kita dapat menikmati pemerataan serta kesejahteraan.

Penulis: Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.