Connect with us

Perbankan

Total Aset Bank Syariah Indonesia Rp 240 Triliun

Published

on

JAKARTA, BursaBisnis.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. mulai beroperasi sejak diresmikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin pada 1 Februari 2021. Bank hasil penggabungan tersebut memiliki total aset Rp240 triliun atau menempati urutan ketujuh bank terbesar nasional.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan seperti yang disampaikan Presiden dan Wakil Presiden bahwa Bank Syariah Indonesia seperti bayi raksasa yang baru dilahirkan dari tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kehadiran bank ini juga dinilai sangat penting bagi perjalanan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita menjadi barometer ekonomi syariah di dunia, sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Pemerintah dalam hal ini ingin membawa Indonesia menjadi pusat pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Hadirnya Bank Syariah Indonesia lebih dari sekadar corporate action.

Bank Syariah Indonesia adalah wujud komitmen pemerintah untuk memajukan ekonomi syariah dan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia.

Sebagai bank hasil penggabungan, pada posisi Desember Bank Syariah Indonesia memiliki total aset Rp240 triliun, pembiayaan Rp157 triliun, DPK Rp210 triliun, dan modal inti Rp22,6 triliun.

Bank Syariah Indonesia juga memiliki lebih dari 1.200 kantor cabang dan 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank Syariah Indonesia juga menjadi bank peringkat ketujuh di Indonesia berdasarkan total aset.

“Bank Syariah Indonesia akan menjadi peringkat ketujuh di Indonesia berdasarkan total aset. Kami sadar bahwa tugas kami bukan hanya menggabungkan tiga bank ini, tetapi juga dalam waktu bersamaan melakukan transformasi memperbaiki bisnis proses, penguatan dari sisi manajemen risiko, penguatan dari sisi human capital, dan penguatan teknologi digital,” katanya dalam pembukaan perdagangan, Kamis (4/2/2021).

Lebih lanjut, Bank Syariah Indonesia berkomitmen menjadi bank yang melayani segala lini masyarakat, menjadi bank yang modern dan inklusif. Di samping itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip syariah serta memiliki produk yang kompetitif.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengapresiasi lahirnya Bank Syariah Indonesia. Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga bank ini telah ditunggu oleh masyarakat.

Meski begitu, tantangan ke depan masih cukup besar. Hal tersebut melihat literasi masyarakat terhadap produk keuangan berprinsip syariah yang masih rendah.

Di samping itu, masyarakat mengidamkan produk keuangan syariah yang lebih murah, kualitas lebih bagus, layanan lebih nyaman. Itu semua, lanjutnya, bisa dilakukan jika memiliki bank syariah raksasa.

“Dan ini baru lahir, pekerjaan masih banyak. Bagaimana mewujudkan mimpi dari masyarakat dengan lahirnya raksasa yang bisa memberikan manfaat terbaik dari sisi kualitas produk, biaya murah, jaringan luas, dan menjadi role model bagi bank syariah yang lain. Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan bersama,” katanya, Kamis (4/2/2021).

Pada masa pandemi juga menjadi momentum untuk melakukan berbagai produk dengan digital. Oleh karena itu, OJK juga menyambut baik cita-cita Bank Syariah Indonesia menjadi 10 besar bank syariah global. Kehadiran Bank Syariah Indonesia juga merupakan salah satu upaya bersama mempercepat proses pemulihan ekonomi.

“Kita tahu di dunia mengalami hal yang sama dan seluruh sektor finansial dunia melakukan reformasi. Ini adalah yang tepat yakni reformasi untuk melahirkan bank syariah yang besar untuk Indonesia,” imbuhnya.

Laporan : Rus

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Perbankan

BTN Sedia KPR Subsidi Berbasis Tabungan

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali dipercaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyalurkan skema Kredit Pemilikan Rumah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (KPR BP2BT).

Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran BP2BT Tahun 2021 antara Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR dengan Bank BTN pada akhir Januari 2020.

Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan melalui skema KPR BP2BT, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki hunian dengan bantuan hingga Rp40 juta dari pemerintah. Dengan nilai bantuan tersebut, lanjut Hirwandi, juga akan mengurangi nilai angsuran KPR para MBR.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan pemerintah melalui Kementerian PUPR kepada Bank BTN. Kami berkomitmen untuk menyalurkan seluruh alokasi tersebut dengan mengandalkan infrastruktur pembiayaan perumahan BTN yang kuat di seluruh Indonesia ” jelas Hirwandi dalam siaran pers BTN, Senin (1/2/2021) sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Hirwandi juga menerangkan KPR BP2BT melengkapi fasilitas KPR subsidi yang bisa dimanfaatkan MBR untuk memiliki hunian, baik rumah tapak dan rumah yang dibangun secara swadaya.

Batasan harga hunian yang bisa menggunakan KPR BP2BT, lanjut Hirwandi, akan bergantung pada zona lokasi yang ditetapkan Kementerian PUPR.

Untuk rumah tapak mulai dari Rp150 juta hingga Rp219 juta. Kemudian untuk rumah susun mulai Rp288 juta hingga Rp385 juta. Lalu, untuk rumah yang dibangun secara swadaya berkisar Rp120 juta hingga Rp155 juta.

Perseroan juga telah merancang fitur graduated payment mortgage (GPM) dalam KPR BP2BT. Fitur yang diluncurkan pada tahun lalu tersebut menawarkan keringanan angsuran berjenjang dengan suku bunga fixed sebesar 10 persen selama tiga tahun pertama.

Untuk pemilikan hunian tersebut, KPR BP2BT juga memberikan bantuan uang muka sebesar 45 persen dari harga rumah atau maksimal Rp40 juta. Kemudian, uang muka mulai 1 persen dan tenor kredit hingga 20 tahun.

Sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian PUPR, masyarakat yang bisa mengakses skema KPR BP2BT yakni yang belum memiliki rumah dan belum pernah mendapatkan subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah. Selain itu, MBR yang bisa mengakses KPR tersebut wajib memiliki tabungan di Bank BTN selama minimal 3 bulan.

Kemudian, ada batasan penghasilan yang ditetapkan untuk bisa menikmati fasilitas KPR tersebut, baik sendiri maupun bersama pasangan. PUPR mengatur nilai penghasilan itu sesuai dengan zona wilayah yaitu penghasilan berkisar Rp6 juta hingga Rp8,5 juta.

Laporan : Rus

Continue Reading

Perbankan

Hari Ini Tiga Bank Syariah BUMN Dimerger

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Tiga bank syariah BUMN, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, akan resmi merger pada hari ini (1/2/2021).

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan lahirnya entitas baru bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., pukul 13.30 WIB di Istana Negara sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com. Bank Syariah Indonesia akan menjadi nama baru BRIsyariah, sebagai bank penerima penggabungan.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, perubahan nama PT Bank BRIsyariah Tbk. menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. akan efektif sejak tanggal persetujuan Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia terhadap perubahan anggaran dasar PT Bank BRIsyariah Tbk. yang akan berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai bank hasil penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk. yaitu pada 1 Februari 2021.

“Terhitung sejak efektifnya persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap perubahan anggaran dasar perseroan, maka PT Bank BRIsyariah Tbk. tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perdagangan efek PT Bank Syariah Indonesia Tbk. di Bursa Efek Indonesia tetap menggunakan kode BRIS,” terang Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I Adi Pratomo Aryanto dalam pengumuman.

Dalam diskusi Rabu Hijrah pekan lalu, Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi mengatakan pemerintah melalui Kementerian BUMN memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi bank syariah di Indonesia.

Tujuan tersebut diwujudkan melalui penggabungan bank syariah milik BUMN. Penggabungan tersebut akan menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia yang berdaya saing global dan memiliki potensi menjadi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar.

Selain itu, merger akan menghasilkan bank syariah dengan produk konsumer yang beragam didukung oleh kemampuan teknologi yang terbaik untuk menyediakan pelanggan dengan pengalaman perbankan digital yang lebih baik.

Bank syariah akan didukung dengan jaringan yang luas lebih dari 1.200 cabang yang akan cukup untuk melayani permintaan nasabah. Bank syariah juga akan memiliki neraca dan kinerja keuangan yang baik, dengan target Rp272 triliun pembiayaan pada 2025 dan pendanaan Rp336 triliun pada 2025.

Per Desember 2020, tiga bank syariah BUMN peserta merger tersebut mencatat total pembiayaan mencapai Rp156,51 triliun. Dana pihak ketiga mencapai sebesar Rp209,98 triliun.

Adapun total aset hingga akhir tahun lalu sebesar Rp239,56 triliun. Jumlah aset tersebut menempatkan Bank Syariah Indonesia menjadi bank terbesar ketujuh secara nasional, di atas PT Bank Pan Indonesia Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dan PT Bank BTPN Tbk.

Selanjutnya, modal tiga bank syariah milik negara itu senilai total Rp22,61 triliun. Serta, laba bersih yang dibukukan senilai total Rp2,19 triliun.

Laporan : Rus

Continue Reading

Perbankan

Tren NPL Cenderung Meningkat, Bank Menambah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Industri perbankan mencatatkan peningkatan biaya pencadangan di tengah relaksasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. Apalagi, sejumlah debitur yang telah mendapatkan restrukturisasi kredit berpeluang untuk tidak bisa bangkit sehingga kemungkinan akan membuat pembentukan pencadangan semakin meningkat hingga akhir tahun nanti.

Berdasarkan data OJK sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com, realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan per 28 September 2020 senilai Rp904,3 triliun kepada 7,5 juta debitur. Hal ini membuat, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) September 2020 menjadi 3,15%, turun dari bulan sebelumnya sebesar 3,22%.

Meskipun demikian, sebagai bentuk kehati-hatian, bank juga terus menambah cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Apalagi, tren NPL memang cenderung meningkat jika dilihat dari posisi sebelum adanya pembatasan sosial skala besar (PSBB) pada Maret 2020 yang sebesar 2,79%.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mencatat penurunan laba bersih 30,73% hingga kuartal III/2020 dibandingkan periode sama tahun lalu (year on year/yoy) menjadi Rp14,03 triliun. Penurunan laba tersebut seiring dengan pembentukan CKPN yang naik 52,8% (yoy) pada kuartal III/2020 menjadi Rp15,7 triliun.

Per September 2020, rasio coverage CKPN konsolidasi Mandiri berada di kisaran 205,15% sebagai antisipasi penurunan kualitas kredit akibat pandemi covid-19. Non performing loan (NPL) Bank Mandiri per kuartal III/2020 adalah sebesar 3,3% atau naik 80 basis poin dibandingkan periode sama tahun lalu.

Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin mengatakan rasio NPL perseroan diproyeksi akan sebesar 3% sampai 4% pada akhir tahun ini. Dengan potensi peningkatan NPL tersebut, bank akan tetap membentuk CKPN secara konservatif.

Peningkatan CKPN tersebut juga sebagai respon atas proyeksi perseroan akan adanya debitur restrukturisasi yang kemungkinan tidak bisa bangkit. Bank Mandiri memproyeksi peningkatan CKPN akan berada pada kisaran Rp18 triliun sampai dengan Rp21 triliun. “Sebagian dari CKPN itu adalah portion dari akun yang direstrukturisasi karena Covid-19,” katanya belum lama ini.

Adapun, hingga 30 September 2020, Bank Mandiri telah melakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 senilai Rp116,4 triliun ke 525.665 debitur. Realisasi restrukturisasi tersebut mencapai 15,5% dari total baki debet emiten berkode BMRI ini.

Dari jumlah tersebut sebanyak Rp47,7 triliun atau 77% di antaranya merupakan sektor UMKM denga jumlah 406.434 debitur. Sisanya, non-UMKM dengan nilai baki debet Rp68,6 triliun ke 119.231 debitur.

Siddik memproyeksi ada 10 sampai 11% debitur yang telah mendapatkan restrukturisasi tetapi kemungkinan tidak dapat bangkit kembali. Debitur yang diproyeksi kemungkinan tidak dapat bangkit kembali akan diantispasi pemburukan kualitas kreditnya. Jika benar-benar tidak bisa bangkit, debitur tersebut kemungkinan akan downgrade menjadi kategori NPL pada 2021.

“Karena tidak ada gunanya debitur yang sudah mati, kita kan downgrade earlier sebelum POJK 11/2020 berakhir,” katanya.

Terpisah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. juga membukukan penurunan laba sebesar 63,9% dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy) menjadi Rp4,32 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pembentukan pencadangan yang lebih konservatif.

BNI pun membukukan rasio kecukupan pencadangan atau coverage ratio hingga Kuartal 3/2020 berada pada level 206,9% lebih besar dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 159,2%. Di satu sisi, BNI tetap melakukan restrukturisasi kredit. Dalam perkembangannya, hingga akhir September 2020, BNI telah memberikan restrukturisasi kredit senilai Rp122,0 triliun atau 22,2% dari total pinjaman yang diberikan kepada 170,591 debitur.

Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan nilai restrukturisasi kredit hingga kuartal III/2020 tersebut tidak banyak berubah dengan realisasi kuartal II/2020 yang senilai Rp119,3 triliun. BNI pun melihat kebutuhan restrukturisasi cenderung melandai. BNI pun mengaku akan menyelesaikan program restrukturisasi kredit hinga kahir tahun.

Menurutnya, adanya perpanjangan restrukturisasi kredit hingga 2022 merupakan hal yang positif tidak hanya bagi bank tetapi juga debitur. Retrukturisasi akan memberikan ruang luas bagi bank untuk menjaga portofolio dengan baik, dan bagi nasabah akan terbantu dari sisi cashflow.

“Kami melihat kebutuhan restrukturisasi kredit ini akan cenderung melandai atau flat, hal ini sesuai dengan proyeksi kami dan kami akan selesaikan program restrukturisasi hingga akhir tahun ini,” katanya.

PT Bank Central Asia Tbk. membukukan laba bersih senilai Rp20,0 triliun atau turun 4,2% dibandingkan dengan posisi periode sama tahun lalu (yoy) yang senilai Rp20,9 triliun. Pembentukan biaya pencadangan BBCA tumbuh 160,6% (yoy) pada kuartal III/2020. Secara kuartalan, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) tersebut turun 40,2%.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengatakan perseroan memang bersiap-bersiap untuk mengantisipasi pemburukan kualitas kredit debitur, termasuk yang mendapatkan restrukturisasi. Namun, pihaknya tidak dapat membagi berapa proyeksi CKPN dan berapa debitur restrukturisasi yang kemungkinan akan tidak bisa bangkit.

“Memang kenyataan kita harus bersiap mulai cadangkan, karena kerahasian nasabah, kita tidak bisa bagi karena internal kita,” sebutnya.

Direktur BCA Vera Eve Lim mengatakan cost of credit pada September 2020 adalah sebesar 1,8%. Hingga akhir tahun nanti cost of credit diproyeksi akan mencapai 1,8% hingga 2,2%. Apabila penanganan Covid-19 membaik, pembentukan CKPN akan menurun sehingga berdampak positif bagi kinerja.

“Kita masih belum tahu bagaimana estimasi pemulihan Covid bisa seperti apa, terutama menghadapi tahun depan, bagaimana ke depannya, kalau kondisi cepat pulih ini distribusi beban CKPN akan membaik,” katanya.

Laporan : Ni Putu/Rus

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.