Perbankan
Total Aset Bank Syariah Indonesia Rp 240 Triliun
JAKARTA, BursaBisnis.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. mulai beroperasi sejak diresmikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin pada 1 Februari 2021. Bank hasil penggabungan tersebut memiliki total aset Rp240 triliun atau menempati urutan ketujuh bank terbesar nasional.
Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan seperti yang disampaikan Presiden dan Wakil Presiden bahwa Bank Syariah Indonesia seperti bayi raksasa yang baru dilahirkan dari tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kehadiran bank ini juga dinilai sangat penting bagi perjalanan Indonesia dalam mewujudkan cita-cita menjadi barometer ekonomi syariah di dunia, sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.
Pemerintah dalam hal ini ingin membawa Indonesia menjadi pusat pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Hadirnya Bank Syariah Indonesia lebih dari sekadar corporate action.
Bank Syariah Indonesia adalah wujud komitmen pemerintah untuk memajukan ekonomi syariah dan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia.
Sebagai bank hasil penggabungan, pada posisi Desember Bank Syariah Indonesia memiliki total aset Rp240 triliun, pembiayaan Rp157 triliun, DPK Rp210 triliun, dan modal inti Rp22,6 triliun.
Bank Syariah Indonesia juga memiliki lebih dari 1.200 kantor cabang dan 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank Syariah Indonesia juga menjadi bank peringkat ketujuh di Indonesia berdasarkan total aset.
“Bank Syariah Indonesia akan menjadi peringkat ketujuh di Indonesia berdasarkan total aset. Kami sadar bahwa tugas kami bukan hanya menggabungkan tiga bank ini, tetapi juga dalam waktu bersamaan melakukan transformasi memperbaiki bisnis proses, penguatan dari sisi manajemen risiko, penguatan dari sisi human capital, dan penguatan teknologi digital,” katanya dalam pembukaan perdagangan, Kamis (4/2/2021).
Lebih lanjut, Bank Syariah Indonesia berkomitmen menjadi bank yang melayani segala lini masyarakat, menjadi bank yang modern dan inklusif. Di samping itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip syariah serta memiliki produk yang kompetitif.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengapresiasi lahirnya Bank Syariah Indonesia. Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga bank ini telah ditunggu oleh masyarakat.
Meski begitu, tantangan ke depan masih cukup besar. Hal tersebut melihat literasi masyarakat terhadap produk keuangan berprinsip syariah yang masih rendah.
Di samping itu, masyarakat mengidamkan produk keuangan syariah yang lebih murah, kualitas lebih bagus, layanan lebih nyaman. Itu semua, lanjutnya, bisa dilakukan jika memiliki bank syariah raksasa.
“Dan ini baru lahir, pekerjaan masih banyak. Bagaimana mewujudkan mimpi dari masyarakat dengan lahirnya raksasa yang bisa memberikan manfaat terbaik dari sisi kualitas produk, biaya murah, jaringan luas, dan menjadi role model bagi bank syariah yang lain. Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan bersama,” katanya, Kamis (4/2/2021).
Pada masa pandemi juga menjadi momentum untuk melakukan berbagai produk dengan digital. Oleh karena itu, OJK juga menyambut baik cita-cita Bank Syariah Indonesia menjadi 10 besar bank syariah global. Kehadiran Bank Syariah Indonesia juga merupakan salah satu upaya bersama mempercepat proses pemulihan ekonomi.
“Kita tahu di dunia mengalami hal yang sama dan seluruh sektor finansial dunia melakukan reformasi. Ini adalah yang tepat yakni reformasi untuk melahirkan bank syariah yang besar untuk Indonesia,” imbuhnya.
Laporan : Rus
KENDARI, Bursabisnis. Id – Bank Jawa Timur (Jatim) dikabarkan resmi menyetor modal ke Bank Sulawesi Tenggara (Sultra) sebesar ratusan miliar.
Penyetoran modal tersebut dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Dalam skema ini, Bank Jatim menjadi induk dari sejumlah BPD.
Dengan demikian, maka Bank Jatim resmi mengakuisisi sejumlah persen saham Bank Sultra.
Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim, Winardi Legowo membenarkan perihal suntikan modal kepada Bank Sultra, sebagai bagian dari langkah skema KUB.
Winardi Legowo menyebutkan, bahwa pihaknya telah melakukan KUB bersama sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD), diantaranya Bank NTT, NTB, Lampung dan Bank Sultra.
“Proses sudah selesai, tinggal finalisasinya,” ujar Winardi Legowo, saat diwawancarai di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu 19 November 2025.
Sayangnya, Winardi Legowo enggan menyebutkan berapa nilai suntikan modal Bank Jatim ke Bank Sultra.
Begitu juga saat ditanya berapa persen jumlah saham yang diakuisisi pihai Bank Jatim dari suntikan modal tersebut, Winardi Legowo belum mau mengungkapkan ke publik.
“Soal angkanya itu (jumlah modal yang disetor) kami akan sampaikan tersendiri yah,” kata Winardi Legowo.
Kendati demikian, Winardi Legowo mengakui, jika jenis saham yang dibeli Bank Jatim dari Bank Sultra adalah saham serie A.
Bank Jatim dan Bank Sultra nampaknya kompak untuk tak menyebutkan jumlah setoran modal dan jumlah persen saham yang dibeli atau diakuisisi.
Kepala Divisi Corporate Secretary, WA Ode Nurhuma yang ditemui di lokasi kegiatan misi dagang Pemprov Jawa Timur tak bersedia untuk diwawancarai awak media.
Dilansir dari laman resmi indorpemier, disebutkan bahwa jumlah modal yang disetorkan Bank Jatim ke Bank Sultra melalui skema KUB sebesar Rp100 miliar, pada Senin 10 November 2025.
Laporan : Kas
Editor : Tam
Dirut Bank Jatim, Winardi Legowo. -foto:ist-
Perbankan
DPRD Sultra Gelar RDP Adanya Dugaan Konflik Interest Seleksi Calon Komisaris dan Direksi BPR Bahteramas
KENDARI, Bursabisnis.id – Proses seleksi calon Komisaris dan Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas,diduga ada upaya intervensi sehingga dianggap menabrak aturan.
Dugaan ini dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dalam surat aduannya, pelapor membeberkan kronologi proses seleksi yang dinilai janggal dan melanggar aturan.
Dimana Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, yang juga menjabat sebagai Kuasa Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPR Bahteramas, diadukan secara resmi atas dugaan pelanggaran prinsip tata kelola, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi tersebut.
Namun, saat RDP berlangsung, Direktur Bank Sultra yang merupakan pihak teradu mangkir dari panggilan dewan.
Pelapor mengungkapkan, setelah Panitia Seleksi (Pansel) dan Unit Kepatuhan Kredit (UKK) menyelesaikan tahapan wawancara Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Strategi Pengawasan, beberapa peserta dinyatakan tidak lulus.
Namun, Kuasa PSP, Andri Permana Diputra Abubakar, diduga kuat melakukan intervensi dengan meloloskan kembali peserta yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus, atas nama Basiran, tanpa adanya dasar hasil evaluasi resmi dari Pansel.
Selain itu, Kuasa PSP juga disebut-sebut menandatangani surat rekomendasi hasil seleksi akhir yang diduga tidak diterbitkan oleh Pansel, melainkan oleh PSP melalui kuasa khusus.
Titik konflik utama yang disorot pelapor adalah adanya konflik kepentingan (conflict of interest) yang serius.
Kuasa PSP, Andri Permana Diputra Abubakar, diketahui juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Sultra, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki relasi langsung dengan BPR Bahteramas.
“Menunjuk dirinya sendiri (Andri Permana Diputra Abubakar) untuk melakukan wawancara terhadap calon Komisaris dan Direksi, padahal yang bersangkutan adalah Direktur Utama Bank Daerah/Sultra, sehingga terjadi benturan kepentingan karena posisinya dalam BUMD yang memiliki relasi langsung dengan BPR Bahteramas,” tegas Rachmat Kurnawan dalam aduannya.
Pelapor juga menduga, saat wawancara dilakukan, Kuasa PSP tersebut belum mendapatkan persetujuan Fit and Proper Test (FPT) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertindak atas nama PSP.
Secara administratif dan hukum, hal ini dianggap belum memiliki legitimasi untuk melakukan wawancara pengisian jabatan strategis BUMD.
Tindakan ini dinilai melanggar sejumlah regulasi krusial, termasuk, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) dan (2), yang mengatur penetapan hasil seleksi secara independen oleh Pansel.
POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Pasal 4 ayat (2), tentang kewajiban penerapan prinsip independensi dan penghindaran benturan kepentingan.
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf e, mengenai larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).
Berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, pelapor memohon kepada DPRD Provinsi Sultra untuk:, Memanggil resmi Kuasa PSP dan pihak terkait untuk klarifikasi., Mendesak Pemerintah Provinsi Sultra membatalkan hasil rekomendasi PSP yang tidak sesuai mekanisme seleksi resmi oleh Pansel. Mendorong OJK menindaklanjuti dugaan pelanggaran Good Corporate Governance (GCG).
“Aduan ini disampaikan dengan itikad baik dalam rangka memastikan proses seleksi pejabat BUMD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi,” tutup pelapor.
RDP yang diselenggarakan dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi II DPRD Sultra, yakni Ketua Komisi II Syahrul Said, Sekertaris Komisi II Uking Jassa, serta Anggota Hj Hadija, H Muh Poli, Dr H Ardin, La Ode Marsudi, dan Yusman Fahim.
Selain pelapor, turut hadir pula perwakilan OJK, Karo Hukum, Karo Ekonomi, serta jajaran dari Bank Sultra dan beberapa undangan lainnya.
RDP tersebut berakhir tanpa kesimpulan, dijadwalkan RDP berikutnya pada pekan depan.
Sumber : sultrapedia.com
Laporan : Tam
JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti banyaknya dana Pemerintah Daerah (Pemda) mengendap di perbankan.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI ) per 15 Oktober 2025, berikut 15 Pemda dengan simpanan tertinggi di perbankan per September 2025, yaitu :
1. Provinsi DKI Jakarta – Rp14,68 triliun
2. Provinsi Jawa Timur – Rp6,84 triliun
3. Kota Banjarbaru – Rp5,17 triliun
4. Provinsi Kalimantan Utara – Rp4,71 triliun
5. Provinsi Jawa Barat – Rp4,17 triliun
6. Kabupaten Bojonegoro – Rp3,61 triliun
7. Kabupaten Kutai Barat – Rp3,21 triliun
8. Provinsi Sumatera Utara – Rp3,11 triliun
9. Kabupaten Kepulauan Talaud – Rp2,62 triliun
10. Kabupaten Mimika – Rp2,49 triliun
11. Kabupaten Badung – Rp2,27 triliun
12. Kabupaten Tanah Bumbu – Rp2,11 triliun
13. Provinsi Bangka Belitung – Rp2,10 triliun
14. Provinsi Jawa Tengah – Rp1,99 triliun
15. Kabupaten Balangan – Rp1,86 triliun.
Laporan : Tam
Kontribusi Investasi Diakui, PT SCM Terima Penghargaan dari Pemkab Konawe
Puncak World Book Day BI Sultra 2026: Bedah Buku “Prinsipil Ekonomi” Akselerasi Literasi yang Inklusif dan Relevan untuk Semua Kalangan
IndiHome Telkomsel Hadirkan Ultra Mesh Wi‑Fi untuk Rumah Banyak Sekat dan Kamar
Inovasi Kesehatan PT SCM : Layanan Kesehatan Keliling yang Menjangkau Masyarakat Terpencil di Konawe
OJK Dorong Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan UMKM
Kapal Penumpang KM. Napoleon Rugikan Daerah Karena Bongkar Muat di Pelabuhan Ilegal
Idul Fitri, Kembalinya Manusia Kepada Kesucian
Bantu Supaya Pelanggan Bisa Tetap Terhubung Meski Kuota Habis, Telkomsel Integrasikan Mode Dasar Instagram dengan SIMPATI
Asmo Sulsel Hadirkan Promo Spesial April “Honda Auto Keren”, DP Ringan dan Gratis Angsuran Menarik
Asmo Sulsel Resmikan Gedung Baru Astra Motor Ambon, Tingkatkan Layanan dan Kapasitas untuk Konsumen
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
Fokus10 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PERTAMBANGAN7 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya