Connect with us

PERTAMBANGAN

Begini Penjelasan Humas PT. GKP, Soal Tudingan Penyerobotan Lahan

Published

on

KONAWE KEPULAUAN, bursabisnis.id – Humas PT. Gema Kreasi Perdana (GKP), Marlion SH kembali membantah tudingan dugaan penyerobotan lahan warga di Desa Sukarela Jaya, sebagaimana yang dilaporkan salah seorang warga bernama Idris.

Marlion memastikan, tudingan penyerobotan lahan warga tersebut tidak benar. Sebab, pihaknya hanya melakukan proses pembersihan lahan atau land clearing, atas lahan yang telah dibayarkan tanam tumbuhnya.

“GKP ini perusahaan yang beradab dan sangat menghargai nilai-nilai budaya kearifan lokal masyarakat setempat. Bagaimana mungkin kami melakukan hal itu,” ujarnya, Kamis 15 Agustus 2019.

Sebelumnya, kata Marlion, pihak perusahan telah berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dengan bersilaturahmi dan memberikan pemahaman kepada warga.

Ditanya soal dua karyawan GKP yang di laporkan oleh warga setempat, Marlion menilainya sebagai hal yang sah-sah saja. Sebab, sebagai warga negara, maka pelapor punya hak untuk melaporkan.

“Kalau pelaporan Pak Idris, itu hal yang biasa dan hak dia. Hanya saja, sekali lagi saya tegaskan tidak benar ada penyerobotan lahan warga pada Juli lalu,” katanya.

Sebelumnya, dugaan penyerobotan lahan PT. GKP dilaporkan Idris yang di dampingi Direktur LBH Kendari, Anselmus di Mapolres Kendari. Dalam laporan tersebut, dua karyawan PT. GKP berinisial Sa beserta salah satu oprator alat berat jadi terlapor, atas tudingan telah melakukan penyerobotan lahan warga dengan luasan 101 meter persegi tanpa adanya ganti rugi.

 

 

 

Laporan: Azka Fausan

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERTAMBANGAN

Harapan Masyarakat Desa Morombo Pantai Agar PT. Bososi Kembali Beraktivitas

Published

on

By

KONAWE UTARA, bursabisnis – Kepala Desa Morombo Pantai, M. Aras mengatakan, penghentian aktivitas pertambangan PT. Bososi Pratama menimbulkan keresahan masyarakat Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Aras menerangkan, bahwa masyarakat di desa yang dipimpinnya itu banyak mempertanyakan kepada dirinya, terkait kapan PT. Bososi kembali aktif beroperasi.

Menurutnya, penghentian sementara aktivitas pertambangan PT. Bososi sangat berdampak besar terhadap masyarakat.

Sebab, aktivitas perusahaan tambang tersebut merupakan salah satu peluang lapangan kerja bagi warga setempat.

“Kemarin saat Bososi ini mulai tidak aktif, masyarakat sangat resah. Mereka selalu datang bertanya kepada saya, kapan Bososi bisa kembali beraktivitas. Masyarakat ini sangat mengharapkan agar Bososi kembali lagi beraktivitas,” katanya, Jumat (15/5/2020).

M. Aras juga mengaku, bahwa keberadaan PT. Bososi Pratama telah banyak memberikan dampak positif terhadap terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

M. Aras menyebutkan, sejak melakukan aktivitas pertambangan di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), PT. Bososi Pratama terus menunjukan perhatiannya kepada masyarakat.

Salah satu bentuk kepedulian PT. Bososi nampak pada sektor pendidikan, dengan membantu pembangunan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Kalau berbicara tentang PT. Bososi, dampaknya di masyarakat cukup besar. Setahun yang lalu, saya mendirikan PAUD, tidak cukup satu minggu saya ajukan permintaan bantuan, PT. Bososi langsung memberikan bantuan sebesar Rp100 juta,” ungkap Kepala Desa Morombo Pantai.

Lebih lanjut, M. Aras menjelaskan, selain peduli di sektor pendidikan, PT. Bososi juga rutin nembayarkan kompensasi masyarakat lingkar tambang.

“Salah satu penghasilan besar masyarakat ada di Bososi,” jelasnya.

Olehnya itu, M. Aras berharap agar PT. Bososi bisa kembali beraktivitas seperti biasa, sehingga masyarakat setempat memiliki peluang untuk bekerja lagi.

Liputan: Ikas

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Memprihatinkan, 25 Pekerja PT. SJSU di PHK Sepihak

Published

on

By

KONAWE UTARA, bursabisnis.id – PT. Sinar Jaya Sultra Utama (SJSU) Site Waturambaha diduga lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.

Perusahaan tambang tersebut diketahui milik Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra yang juga saat menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

Koordinator Presidium Jaringan Mahasiswa Advokasi Tambang (Jasat) Konawe Utara, Muhammad Husni Ibrahim sangat menyayangkan tindakan perusahaan tersebut.

Koordinator Presidium Jasat Konut, Muhammad Husni Ibrahim.

Husni mengatakan, bahwa pihak PT. SJSU tidak pernah memberikan penjelasan kepada 25 Orang pekerja saat melayangkan pemberitahuan PHK, sehingga tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151, pada ayat 1,2 dan 3 yang menegaskan bahwa pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), dan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang dimaksud adalah mediasi ketenagakerjaan, arbitrase ketenagakerjaan, konsiliasi ketenagakerjaan, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Sangat disayangkan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT. SJSU terhadap masyarakat lokal. Pihak perusahaan sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun tentang apa yang dilanggar oleh puluhan pekerja tersebut. Tanpa melalui mekanisme perundang-undangan, mereka langsung melakukan PHK. Tentunya keputusan yang dibuat perusahaan tanpa melalui proses hukum atau penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perbuatan melawan hukum dan kami akan mengadvokasinya,” ujarnya, Kamis 30 April 2020.

Ia menjelaskan, PHI telah diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2004, bahwa ada syarat dilakukannya PHK, tidak seenak jidat perusahaan. Menurutnya, dalam PHI ada hak pekerja yang harus dilindungi, untuk itu pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Utara untuk mengambil alih persoalan tersebut.

“Lebih lanjut tata cara PHK ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2004, jadi tidak seenak jidak perusahaan langsung PHK pekerja, karena disitu ada hak pekerja yang harus dilindungi,” Tegas Husni.

Ia meminta kepada pihak perusahaan untuk segera melakukan perombakan dan pergantian terhadap manajemen PT. SJSU Site Waturambaha, diantaranya KTT, HSE (K3) dan HRD karena tidak mampu menjaga harmonisasi hubungan dengan para pekerja, sehingga selalu menyebabkan terjadinya masalah diinternal perusahaan.

“Mewakili tenaga kerja yang di PHK, kami meminta PT. SJSU Segera melakukan perombakan dan pergantian terhadap manajemen site SJSU Waturambaha,” tutupnya.

Sementara itu, Herry Asiku yang dikonfirmasi via WhatsApp mengaku bahwa dirinya sudah lama tak ikut dalam managemen perusahaan.

“Nanti bisa hubungi di bagian legal/HRD, dengan Pak Burhanuddin,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra itu melalui chat WhatsApp.

 

Liputan: Ikas

Continue Reading

PERTAMBANGAN

PT. WIL dan PT. BPS Diduga Masih Lakukan Ilegal Mining

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Aktivitas pertambangan PT. Waja Inti Lestari (WIL) dan PT Babarina Putra Sulung (BPS) yang berada di Desa Muara Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka kembali disoroti publik.

Sebelumnya, berbagai lembaga telah melaporkan dugaan ilegal mining yang dilakukan dua perusahaan tambang itu. Bahkan, Komisi III DPRD Provinsi Sultra juga dibuat geram, gegara direksi PT. WIL dan PT. BPS tak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Atas dugaan ilegal mining tersebut, Konsorsium Mahasiswa Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan (KMPLP) Sultra mendatangi Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dan DPRD Provinsi, Rabu 5 Februari 2020 guna mendesak kedua instansi itu agar menindaklanjuti aspirasi para pengunjuk rasa.

Dalam orasinya, Direktur KMPLP Sultra, Muh. Arjuna mengatakan, kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan gelap dalam melakukan dugaan kejahatan pertambangan yang terstruktur.

“PT. BPS ini merupakan perusahaan yang kami duga penyuplai ore nickel untuk PT WIL,” ungkapnya.

Bagaimana tidak, lanjut Arjuna, wilayah IUP PT WIL sebagian besar berada di laut dan tidak memiliki kandungan biji Nickel. Sedankan aktivitas pengolahan batu  PT. BPS di wilayah yang dulunya merupakan wilayah IUP PT WIL telah cabut.

“Nah PT BPS ini kami curiga sengaja dibuat oleh Tasman untuk melakukan penambangan di wilayah konsesi IUP nomor 351 yang telah di cabut. Dengan dalih perusahaan penambang batu,” jelasnya.

Hal itu terbukti saat empat tongkang kapal milik PT WIL yang bermuatan ore nickel di segel oleh Kepolisian, dan disinyalir berasal dari IUP PT BPS.

“Kepolisian pernah menyegel 4 tongkang kapal bermuatan ore milik PT WIL, dan disinyalir itu beerasal dari PT BPS,” ujarnya.

Kasi Pemetaan Wilayah Dinas ESDM Sultra, Nining Rahmatia mengatakan, dirinya belum bisa memberikan kepastian terkait benar tidaknya dugaan ilegal mining yang disuarakan para pengunjuk rasa. Sebab, pihaknya masih harus turun lapangan terlebih dahulu.

Kendati demikian, Nining juga mengakui bahwa pihaknya sudah pernah menurunkan tim ke kawasan konsesi kedua perusahaan itu. Dan saat itu, menurutnya, aktivitas kedua perusahaan tersebut tak ada pelanggaran.

Nining juga meyampaikan, bahwa pihaknya masih menunggu jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Provinsi Sultra.

Selain itu, Nining juga mengakui bahwa PT. Babarina merupakan IUP bebatuan yang aktif.

“Akan tetapi, sejauh ini Dinas ESDM Provinsi Sultra tak pernah menerbitkan SKP untuk penjualan,” katanya.

 

Liputan: Ikas

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.