Connect with us

PERTAMBANGAN

Begini Penjelasan Humas PT. GKP, Soal Tudingan Penyerobotan Lahan

Published

on

KONAWE KEPULAUAN, bursabisnis.id – Humas PT. Gema Kreasi Perdana (GKP), Marlion SH kembali membantah tudingan dugaan penyerobotan lahan warga di Desa Sukarela Jaya, sebagaimana yang dilaporkan salah seorang warga bernama Idris.

Marlion memastikan, tudingan penyerobotan lahan warga tersebut tidak benar. Sebab, pihaknya hanya melakukan proses pembersihan lahan atau land clearing, atas lahan yang telah dibayarkan tanam tumbuhnya.

“GKP ini perusahaan yang beradab dan sangat menghargai nilai-nilai budaya kearifan lokal masyarakat setempat. Bagaimana mungkin kami melakukan hal itu,” ujarnya, Kamis 15 Agustus 2019.

Sebelumnya, kata Marlion, pihak perusahan telah berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dengan bersilaturahmi dan memberikan pemahaman kepada warga.

Ditanya soal dua karyawan GKP yang di laporkan oleh warga setempat, Marlion menilainya sebagai hal yang sah-sah saja. Sebab, sebagai warga negara, maka pelapor punya hak untuk melaporkan.

“Kalau pelaporan Pak Idris, itu hal yang biasa dan hak dia. Hanya saja, sekali lagi saya tegaskan tidak benar ada penyerobotan lahan warga pada Juli lalu,” katanya.

Sebelumnya, dugaan penyerobotan lahan PT. GKP dilaporkan Idris yang di dampingi Direktur LBH Kendari, Anselmus di Mapolres Kendari. Dalam laporan tersebut, dua karyawan PT. GKP berinisial Sa beserta salah satu oprator alat berat jadi terlapor, atas tudingan telah melakukan penyerobotan lahan warga dengan luasan 101 meter persegi tanpa adanya ganti rugi.

 

 

 

Laporan: Azka Fausan

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERTAMBANGAN

Menyoal Investasi Pertambangan di Konkep, Begini Sikap DPRD

Published

on

By

KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menilai, bahwa hadirnya perusahaan tambang akan berdampak positif dari sisi perekonomian daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Konkep, Abdul Rahman mengatakan, investasi pertambangan bisa membantu peningkatan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendati demikian, semua itu harus sesuai perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

“Yah, kalau memang ada peluang untuk bisa mensejahtrakan Konkep dan secara peraturan suda dijalankan sesuai mekanisme kenapa tidak (mendukung). Kami juga tidak punya hak untuk melarang masuknya investasi apabilah semua ketentuan sudah dipenuhi,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, saat ditemui usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT. Gema Kreasi Perdana (GKP), Jumat 2 Agustus 2019 di salah satu hotel di Kota Kendari.

Hanya saja, kata dia, dukungan tersebut diberikan apabila investasi pertambangan yang masuk dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Artinya, segala hal yang menjadi ketentuan dalam perundang-undangan harus dipenuhi dahulu, sebelum melakulan aktivitas pertambangan.

Selain itu, kata Rahman, pihaknya juga mendukung hadirnya investasi pertambangan di Pulau Wawonii tersebut jika pihak penambang terbuka. Salah satunya perusahaan daerah (Perusda) dihidupkan, apa saja yang menjadi bagian Perusda dan pengawasan dilakukan dengan baik.

“Selama peraturan perundang-undangan dijalankan sesuai mekanisme, saya fikir tidak akan ada masaalah,” ungkapnya.

Menyoal permasalahan RT/RW Kabupaten Konkep yang hingga saat ini belum tuntas, Abdul Rahman menyebutkan, bahwa Pemda pernah meminta dana hingga Rp500 juta untuk merevisi RT/RW. Anehnya, hingga di empat tahun kepemimpinan Bupati Amrullah, Pulau Wawonii belum juga memiliki RT/RW.

“Belum ada laporan hingga hari ini, namun sesuai hasil konsultasi kami ke pihak Pemprov, RT/RW itu baru sampai ke tahap tiga dari beberapa tahapan lainya,” katanya.

 

 

 

 

Laporan: Azka Fausan

Continue Reading

PERTAMBANGAN

PT. TMM Beraktivitas Tanpa RKAB, Kabid Minerba: Itu Pelanggaran

Published

on

By

KENDARI – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Kepala Bidang (Kabid) Minerba, Yusmin memastikan PT Tambang Mineral Maju (PT TMM) belum mengantongi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).

Olehnya itu, aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di Desa Mosiku dan Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara ini juga dipastikan ilegal.

Sehingga, kata dia, jika perusahaan tersebut melakukan sejumlah aktivitas tanpa disertai dokumen RKAB, maka hal tersebut jelas sebuah pelanggaran.

“Kan aturan jelas. Tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan (perusahaan) sebelum ada RKAB,” ujar Yusmin kepada awak media, Kamis 1 Agustus 2019.

Lebih lanjut, mantan tenaga pengajar ini menjelaskan, bahwa pihaknya juga belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terkait PT. TMM yang akhir-akhir ini banyak diberitakan di berbagai media online.

“TMM ini kan ada dua. Saya belum memeriksa, TMM mana yang dimaksud. Karena ada yang aktif dan ada juga yang izinnya dicabut berdasarkan keputusan bupati tahun 2014. Meskipun mereka menyampaikan bahwa menang di pengadilan, tapi saya belum proses itu semuanya,” beber Yusmin.

Untuk diketahui, perusahan tersebut terbulti telah melakukan aktivitas seperti pengeboran, pembuatan stockpile, dan pembuatan mess karyawan di atas lahan seluas 730 hektare.

 

 

 

Laporan: Azka Fausan

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Terkait Tudingan Kriminalisasi, PT. GKP: Isu Provokatif yang Dihembuskan Pihak Tak Bertanggungjawab

Published

on

By

KENDARI – Humas PT. Gema Kreasi Perdana (GKP), Marlion kembali angkat biacara terkait dinamika yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kali ini, Marlion membantah tudingan kriminalisasi dari Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) Sulawesi Tenggara (Sultra), yang dialamatkan kepada perusahaan tambang tersebut.

Tudingan itu dilontarkan Forsemesta pasca pemeriksaan kehadiran warga Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), untuk memberikan klarifikasi atas laporan pihak perusahaan di Mapolda Sultra, Senin (29/7).

Marlion menyebut tudingan Forsemesta tersebut hanya isu murahan, yang sengaja dihembuskan ke publik dengan tujuan untuk provokasi.

“Kami sama sekali tidak pernah melakukan kriminalisasi seperti yang ditudingkan. Itu merupakan isu yang sengaja dihembuskan oleh orang yang tidak bertanggungjawab,” kata Marlion melalui sambungan teleponnya, Selasa (30/7).

Kala itu, kata dia, pihaknya sedang melakukan pembersihan atau land clearing terhadap lahan yang telah dibebaskan, namun tiba-tiba beberapa warga mencoba untuk menghalangi aktivitas perusahaan.

“Bahkan sempat teriak sambil menghadang alat berat,” jelas Marlion.

Tidak hanya sampai di situ, mereka (warga) juga membuat tenda dan garis menggunakan tali rafiah. Marlion juga menegaskan, bahwa pihaknya memiliki dokumen video terkait aksi warga tersebut.

“Kami ini perusahaan yang beradab dan sangat menghargai nilai-nilai budaya kearifan lokal, kok kami dikatakan mengkriminalisasi warga. Inikan aneh,” tambah Marlion.

Lebih lanjut, Humas GKP ini mengungkapkan, sebagai bukti kepedulian perusahaan terhadap masyarakat setempat, pada April lalu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), pihanya telah menerangi tujuh desa di lingkar tambang yang selama ini belum teralirih listrik.

selain itu, perusahaan tersebut juga membangun dua tower BTS, agar masyarakat bisa mengakses jaringan internet serta membuka kursus komputer gratis.

“Jadi kembali saya tegaskan, tidak benar kalau kami melakukan kriminalisasi seperti yang ditudingkan. Olehnya itu, mewakili perusahaan, saya berharap jangan lagi ada isu-isu miring yang coba membuat suasana tidak kondusif, ” harapnya.

 

 

 

Laporan: Azka Fausan

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.