Connect with us

Fokus

Gugur Tahap Administrasi, Adly Sebut Ada Konspirasi Oknum Timsel KPUD Koltim

Published

on

KENDARI – Seleksi calon anggota KPUD Kabuapaten Kolaka dan Kolaka Timur (Koltim) periode 2019-2024 dinilai tak sehat. Sebab, banyak menimbulkan kecurangan dan permainan kotor yang diduga dilakukan oleh oknum tim seleksi (Timsel).

Komisoner KPUD Koltim, Adly Yusuf Saepi menegaskan, bahwa dirinya menjadi korban dari kecurangan dan permainan kotor tersebut. Berdasarkan informasi yang berhasil didapatkannya, ada unsur kesengajaan untuk menghambat perjalanannya dalam mengikuti tahapan tersebut. Substansinya adalah, dirinya sudah dititip ke Timsel agar digugurkan pada tahap awal.

“Ada rekamannya. Katanya, saya sudah dihabisi di awal, jadi alasan Timsel menggugurkan saya bukanlah substansi yang sebenarnya, melainkan memang ada konspirasi dalam tahapannya,” tegas Adly, saat menggelar press conference di Kantor Advokat Andre Setyawan & Associate, Jumat 7 Desember 2018.

Lebih lanjut, dia menceritakan kronologis dugaan kecurangan, pelanggaran kode etik dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Timsel. Dimana, perjuangannya diawali saat Timsel mengeluarkan pengumuman seleksi pada tanggal 3 November 2018, nomor 3/XI/2018.

Pada tanggal 7 November, dirinya menyambangi sekretariat Timsel yang berada di Citra Land untuk mengambil persyaratan untuk seleksi calon anggota KPUD sekaligus registrasi. Selanjutnya, pada tanggal 9 November, dirinya menyetorkan berkas pendaftarannya sekitar pukul 15.30 wita, dan diterima oleh staf sekretariat, saat itu dirinya membawa enam rangkap dokumen pencalonannya. Berdasarkan pemeriksaan staf sekretariat Timsel, dokumen yang diajukan dinyatakan lengkap, hal itu dikuatkan dengan tanda terima yang diperolehnya dari staf sekretariat.

Selanjutnya, pada tanggal 16 November 2018, berdasarkan pengumuman nomor 7 tahun 2018, Timsel mengeluarkan pengumuman nama-nama yang lolos tahapan administrasi. Khusus untuk Kabupaten Koltim, dari 31 yang mendaftar, tiga diantaranya dinyatakan tidak lolos dan salah satunya adalah dirinya.

Pasca pengumuman tersebut dikeluarkan, dirinya mengkonfirmasi langsung ke Timsel, menyanyakan prihal alasan mereka mengugurkan dirinya. Lima Timsel menyampaikan jawaban yang sama, bahwa salah satu syarat pencalonannya yaitu rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian, posisi dirinya sebagai ASN dinyatakan tidak sesuai dengan regulasi,
karena rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Plh. Sekda Provinsi Sultra, Ila Ladamay atas nama Gubernur Sultra.

Kemudian, secara resmi dirinya menyurat kepada Timsel, terkait permintaan penjelasan dan keberatan atas gugurnya dirinya sebagaimana dijelaskan dalam pengumuman. Akan tetapi, surat tersebut tak disahuti.

Menurut dia, Timsel dalam mengambil keputusan over atau melebihi tugas dan kewenangan yang diberikan sesuai peraturan KPU, sehingga Ia menempuh langkah-langkah strategis pasca digugurkan, yakni menyurat secara resmi dan sekaligus mengadukan Timsel Kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra, pada tanggal 19 November, perihal dugaan maladministrasi yang dilakukan Timsel.

Secara responsif, ORI Sultra membalas surat tersebut ada tanggal 26 November yang menjelaskan bahwa laporan itu telah ditindaklanjuti, dalam hal pemeriksaan secara substantif dan memanggil Timsel untuk diklarifikasi sebagai teradu.

“Selain itu, pada tanggal 23 November, saya juga melaporkan secara resmi kepada KPU RI, terkait permohonan keberatan dirinya sekaligus meminta agar KPU RI membatalkan pengumuman Timsel,” jelasnya.

Selanjutnya, dirinya kembali menyurat pada tanggal 2 Desember yaitu permohonan untuk menindaklanjuti surat yang telah dilayangkan sebelumnya, kemudian pada tanggal 6 Desember kemarin, Adly juga kembali menyurat ke pihak KPU RI terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Timsel,

Sementara itu, Rabdan Purnama SH selaku kuasa hukum mengatakan, bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti baik dalam bentuk rekaman pembicaraan, percakapan via akun WhatsApp dan bukti-bukti lainnya. Selanjutnya, Ia bersama kliennya akan menempuh upaya hukum, salah satunya adalah melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.

Tak hanya itu saja, Timsel juga diduga meminta uang sebesar Rp75 juta kepada peserta seleksi, dengan jaminan memastikan akan dimasukan dalam 10 besar.

Hal lain juga yang mewarnai proses seleksi tersebut, yakni bocornya soal CAT hingga jual beli soal yang dilakukan oknum komisioner KPUD melalui stafnya sebagai perantara. (Ikas)

Fokus

Indonesia dan Jerman Perkuat Kerjasama Pembiayaan Lingkungan

Published

on

By

Indonesia dan Jerman kerjasama di bidang kehutanan. -foto:dok.kehutanan-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah Indonesia dan Jerman sepakat memperkuat kerja sama di bidang kehutanan, konservasi, dan pembiayaan lingkungan.

Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Bärbel Kofler, Parliamentary State Secretary untuk Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ).

Menteri Raja Antoni, yang pada kesempatan tersebut didampingi Wamenhut Rohmat Marzuki, menyampaikan bahwa hutan tropis Indonesia memiliki peran penting, tidak hanya bagi pembangunan nasional, tetapi juga bagi stabilitas iklim global.

“Kami berkomitmen menjaga hutan melalui kebijakan yang kuat dan kerja sama internasional, termasuk dengan Jerman,” ujarnya dilansir dari laman kehutanan.go.id.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas tiga fokus utama kerja sama ke depan, yaitu pengembangan Area Preservasi yang melibatkan masyarakat dan swasta, inovasi pembiayaan konservasi seperti biodiversity credits dan kemitraan publik-swasta di lansekap Bukit Tigapuluh Landscape Jambi, serta Inisiatif Reconnect Borneo untuk konservasi lintas batas di Kalimantan, Sabah, dan Sarawak.

Menhut Raja Antoni juga menyoroti program Perhutanan Sosial yang telah memberi hak kelola kepada masyarakat atas lebih dari 8,3 juta hektare hutan, termasuk 1,4 juta hektare Hutan Adat.

“Program ini bukan hanya melindungi hutan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.

Bärbel Kofler mengapresiasi langkah Indonesia dalam melibatkan masyarakat adat dalam menjaga hutan.

“Kami melihat langsung di Kalimantan bagaimana masyarakat berperan besar dalam melindungi hutan. Indonesia menjadi contoh penting dalam upaya mencapai target penurunan emisi global,” ujarnya.

Menteri Raja Antoni menegaskan, pemerintah terus berkomitmen mencapai target Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada areal seluas 10 juta hektare dan membuka peluang investasi hijau melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Kemitraan Indonesia–Jerman adalah wujud nyata kerja bersama untuk menjaga bumi dan menyejahterakan rakyat,” tutupnya.

Sumber : kehutanan.go.id
Laporan : Tam

Continue Reading

Fokus

Dilaporkan Ada BBM Bercampur Air, Menteri ESDM Langsung Inspeksi Mendadak

Published

on

By

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sidak SPBU di Malang. -foto: dok. esdm-

MALANG, Bursabisnis.id +
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak ke SPBU 26 Pertamina Asrikaton, Pakis, Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim), menyusul adanya laporan warga bahwa ada BBM bercampur air.

Kunjungan dadakan ini diharapkan memberi gambaran kondisi lapangan yang lebih akurat.

“Saya bersama Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang bertanggung jawab untuk mengecek kualitas BBM. Kami baru saja selesai mengecek di pompa bensin di sini di SPBU 26 Malang. Berdasarkan hasil sampel yang ada dinyatakan kualitas minyaknya sesuai standar dan baik untuk digunakan,” ujar Bahlil dikutip dari laman esdm.go.id.

Selain di Malang, Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM bersama Lemigas menurunkan tim untuk melakukan pengecekan di sejumlah SPBU lain di Jawa Timur, termasuk Gresik, Surabaya, dan Lamongan.

Ia menegaskan pemeriksaan dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat.

“Untuk beberapa SPBU dicurigai atau ditengarai yang dilaporkan ada campuran air di Surabaya kemudian di Gresik dan Lamongan, tim juga sudah turun dan besok kami akan rapatkan bersama hasil pemeriksaan seluruh SPBU pada jam 11,” kata Bahlil.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran dan pengelolaan BBM. Ia menegaskan tindakan tegas akan diambil tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

“Kalau itu benar ada sesuatu kejadian dan itu dilakukan oleh Pertamina maka kita pemerintah tidak segan-segan juga untuk memberikan sanksi tegas kepada Pertamina,” tegas Bahlil.

Pemeriksaan mendadak ini selain mengecek mutu bahan bakar juga memastikan pelaksanaan standar operasional pelayanan di lapangan. Kementerian ingin memastikan bahan bakar yang dikonsumsi masyarakat memenuhi kualifikasi yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil, termasuk terhadap pihak terkait.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Migas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman melaporkan hasil pemeriksaan kualitas BBM di SPBU di Gresik dan Surabaya.

“Kami telah melakukan uji kualitas BBM melalui uji pasta air dan uji visual. Hasil uji di dua SPBU menunjukkan tidak ditemukan kandungan air dalam BBM. Dari hasil pengujian, seluruh sampel menunjukkan kondisi baik dan memenuhi standar. Prosedur pemeriksaan ini juga rutin dilakukan di setiap SPBU sebelum operasional untuk memastikan kualitas BBM yang akan dikonsumsi masyarakat,” jelas Laode.

Pihak Pertamina melalui Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan hasil uji laboratorium juga menunjukkan produk Pertalite dari Terminal BBM Tuban dan Surabaya memenuhi standar mutu yang berlaku. Meski demikian, Pertamina Patra Niaga tetap melanjutkan investigasi di tingkat SPBU untuk memastikan kualitas sepanjang jalur distribusi.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan di luar wilayah posko, Pertamina menyediakan berbagai kanal pelaporan resmi, yaitu di SPBU terakhir tempat pembelian BBM atau menghubungi Pertamina Contact Center 135 melalui telfon, email maupun DM media sosial,” pungkasnya.

Sumber : esdm.go.id
Laporan : Tam

Continue Reading

Fokus

Sultra Punya 65 Dapur MBG Dari 65 Dapur yang Diusulkan ke BGN

Published

on

By

Ketua Kadin Sultra Anton Timbang. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis. id – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ternyata sudah memiliki 27  dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 65 dapur yang diusulkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Ini diungkapkan Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang.

“Di Sultra 27(dapur MBG. Yang kami usulkan 65, yang sudah dinyatakan persiapan dan ada juga yang sudah beroperasi itu  27 dapur,” kata Anton Timbang pada  Kamis, 23 Oktober 2025.

Anton menambahkan, capaian tersebut menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai provinsi dengan jumlah dapur MBG terbanyak di Indonesia.

Hal ini tidak terlepas dari kesiapan Kadin Sultra dalam memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan oleh BGN.

“Kita benar benar mempersiapkan persyaratan dari BGN. Jadi semua yang kita usulkan karena dia sudah memenuhi persyaratan sehingga usulan kita semua rata-rata disetujui,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa Kadin Sultra akan terus berupaya memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG mendapat dukungan penuh.

Laporan : Tam

Continue Reading

Trending