Connect with us

Fokus

Gugur Tahap Administrasi, Adly Sebut Ada Konspirasi Oknum Timsel KPUD Koltim

Published

on

KENDARI – Seleksi calon anggota KPUD Kabuapaten Kolaka dan Kolaka Timur (Koltim) periode 2019-2024 dinilai tak sehat. Sebab, banyak menimbulkan kecurangan dan permainan kotor yang diduga dilakukan oleh oknum tim seleksi (Timsel).

Komisoner KPUD Koltim, Adly Yusuf Saepi menegaskan, bahwa dirinya menjadi korban dari kecurangan dan permainan kotor tersebut. Berdasarkan informasi yang berhasil didapatkannya, ada unsur kesengajaan untuk menghambat perjalanannya dalam mengikuti tahapan tersebut. Substansinya adalah, dirinya sudah dititip ke Timsel agar digugurkan pada tahap awal.

“Ada rekamannya. Katanya, saya sudah dihabisi di awal, jadi alasan Timsel menggugurkan saya bukanlah substansi yang sebenarnya, melainkan memang ada konspirasi dalam tahapannya,” tegas Adly, saat menggelar press conference di Kantor Advokat Andre Setyawan & Associate, Jumat 7 Desember 2018.

Lebih lanjut, dia menceritakan kronologis dugaan kecurangan, pelanggaran kode etik dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Timsel. Dimana, perjuangannya diawali saat Timsel mengeluarkan pengumuman seleksi pada tanggal 3 November 2018, nomor 3/XI/2018.

Pada tanggal 7 November, dirinya menyambangi sekretariat Timsel yang berada di Citra Land untuk mengambil persyaratan untuk seleksi calon anggota KPUD sekaligus registrasi. Selanjutnya, pada tanggal 9 November, dirinya menyetorkan berkas pendaftarannya sekitar pukul 15.30 wita, dan diterima oleh staf sekretariat, saat itu dirinya membawa enam rangkap dokumen pencalonannya. Berdasarkan pemeriksaan staf sekretariat Timsel, dokumen yang diajukan dinyatakan lengkap, hal itu dikuatkan dengan tanda terima yang diperolehnya dari staf sekretariat.

Selanjutnya, pada tanggal 16 November 2018, berdasarkan pengumuman nomor 7 tahun 2018, Timsel mengeluarkan pengumuman nama-nama yang lolos tahapan administrasi. Khusus untuk Kabupaten Koltim, dari 31 yang mendaftar, tiga diantaranya dinyatakan tidak lolos dan salah satunya adalah dirinya.

Pasca pengumuman tersebut dikeluarkan, dirinya mengkonfirmasi langsung ke Timsel, menyanyakan prihal alasan mereka mengugurkan dirinya. Lima Timsel menyampaikan jawaban yang sama, bahwa salah satu syarat pencalonannya yaitu rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian, posisi dirinya sebagai ASN dinyatakan tidak sesuai dengan regulasi,
karena rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Plh. Sekda Provinsi Sultra, Ila Ladamay atas nama Gubernur Sultra.

Kemudian, secara resmi dirinya menyurat kepada Timsel, terkait permintaan penjelasan dan keberatan atas gugurnya dirinya sebagaimana dijelaskan dalam pengumuman. Akan tetapi, surat tersebut tak disahuti.

Menurut dia, Timsel dalam mengambil keputusan over atau melebihi tugas dan kewenangan yang diberikan sesuai peraturan KPU, sehingga Ia menempuh langkah-langkah strategis pasca digugurkan, yakni menyurat secara resmi dan sekaligus mengadukan Timsel Kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra, pada tanggal 19 November, perihal dugaan maladministrasi yang dilakukan Timsel.

Secara responsif, ORI Sultra membalas surat tersebut ada tanggal 26 November yang menjelaskan bahwa laporan itu telah ditindaklanjuti, dalam hal pemeriksaan secara substantif dan memanggil Timsel untuk diklarifikasi sebagai teradu.

“Selain itu, pada tanggal 23 November, saya juga melaporkan secara resmi kepada KPU RI, terkait permohonan keberatan dirinya sekaligus meminta agar KPU RI membatalkan pengumuman Timsel,” jelasnya.

Selanjutnya, dirinya kembali menyurat pada tanggal 2 Desember yaitu permohonan untuk menindaklanjuti surat yang telah dilayangkan sebelumnya, kemudian pada tanggal 6 Desember kemarin, Adly juga kembali menyurat ke pihak KPU RI terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Timsel,

Sementara itu, Rabdan Purnama SH selaku kuasa hukum mengatakan, bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti baik dalam bentuk rekaman pembicaraan, percakapan via akun WhatsApp dan bukti-bukti lainnya. Selanjutnya, Ia bersama kliennya akan menempuh upaya hukum, salah satunya adalah melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.

Tak hanya itu saja, Timsel juga diduga meminta uang sebesar Rp75 juta kepada peserta seleksi, dengan jaminan memastikan akan dimasukan dalam 10 besar.

Hal lain juga yang mewarnai proses seleksi tersebut, yakni bocornya soal CAT hingga jual beli soal yang dilakukan oknum komisioner KPUD melalui stafnya sebagai perantara. (Ikas)

Fokus

DPR Desak OJK Segera Bertindak Usut Penyalahgunaan Data Pribadi Buka Rekening

Published

on

By

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin

JAKARTA, Bursabisnis.id – Akhir-akhir ini marak terjadi penyalahgunaan data pribadi dari calon pelamar kerja oleh oknum yang bekerja pada tempat korban melamar pekerjaan.

Bahkan, ternyata data tersebut dimanfaatkan pelaku untuk membuka rekening hingga melakukan transaksi pada aplikasi pinjaman online (pinjol).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera bertindak.

“Kasus pencurian data pribadi semakin marak. Padahal kita tahu prosedur pembukaan rekening di bank memerlukan berbagai persyaratan administratif yang harus dilengkapi. Tapi ternyata masih bisa disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Puteri sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Minggu, 14 Juli 2024.

Selain kejadian ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya juga menemukan praktik jual beli rekening yang dilakukan oleh oknum pengepul yang kemudian digunakan untuk transaksi judi online. Para pengepul ini melakukan aksinya dengan mendatangi rumah warga dan menawarkan uang tunai hingga sembako untuk pembukaan rekening tersebut.

“Saat ini proses pembukaan rekening bank memang semakin mudah. Tapi, kemudahan ini jangan sampai menjadi celah bagi oknum tertentu”

“Saat ini proses pembukaan rekening bank memang semakin mudah. Tapi, kemudahan ini jangan sampai menjadi celah bagi oknum tertentu. Termasuk dari internal bank yang bersangkutan. Untuk itu, OJK perlu diinvestigasi lebih lanjut supaya mendalami apakah terdapat keterlibatan oknum dari pihak bank dalam kasus-kasus tersebut,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Puteri mendesak OJK untuk mengevaluasi mekanisme penerbitan rekening oleh pihak bank yang bersangkutan. Hal ini didasari prinsip Know Your Customer dan Customer Due Diligence yang semestinya diterapkan pihak perbankan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023 dan pihak bank wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh sesuai dengan POJK Nomor 22 Tahun 2023.

“Menurut POJK ini, bank diwajibkan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi nasabah serta menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal. Untuk itu, setiap calon nasabah harus diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online maupun pinjol, ” jelas Puteri

Menutup keterangannya, Puteri mengingatkan bahwa tindakan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

“Saya mengimbau dan mengajak masyarakat untuk ikut ambil peran dalam mencegah terjadinya kasus serupa dengan cara lebih cermat dan hati-hati dalam memberikan data pribadi seperti NIK, KTP, nama ibu, dan foto wajah kepada pihak lain yang tidak dikenal. “ tutup Puteri.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Bing
Editor : Tam

Continue Reading

Fokus

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Syaraswati Samiun – Rasyid Mangura Sudah Lolos Verifikasi Faktual

Published

on

By

BUTON, Bursabisnis.id – KPU Kabupaten Buton sudah menggelar rapat pleno atas pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Buton Syaraswati Samiun dan Rasyid Mangura (SYARA) dan dinyatakan lulus verifikasi faktual (Verfak).

Pasangan yang kini dikenal dengan akronim SYARA ini akan maju bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buton tanggal 27 November 2024 mendatang, melalui jalur perseorang/independen.

Dalam rapat pleno KPU Buton yang digelar beberapa hari lalu, jumlah dukungan pasangan SYARA sebanyak 8.612. Jumlah dukungan tersebut melebihi dari yang dipersyaratkan KPU Buton, yakni 10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buton yakni 7.910 dukungan.

Untuk mengenal lebih dekat pasangan SYARA yang akan bertarung pada Pilkada Kabupaten Buton pada tanggal 27 November 2024, berikut profilnya.

Syaraswati Samiun Calon Bupati Buton

Sosok Syaraswati Samiun memiliki latar belakang birokrasi tulen di Kabupaten Buton.
Sebelum pensiun dari Aparatur Negeri Sipil (ASN). Syaraswati Samiun pernah menjabat sebagai Kabag Umum di Sekretariat DPRD Kabupaten Buton.

Tempat tanggal lahir: Baubau, 19 Juni 1964

Riwayat Pendidikan:
SD Negeri 4 Baubau
SMP Negeri 1 Baubau
SMA Negeri 1 Baubau

Pengalaman Pekerjaan:
Awal jadi PNS tahun 1984 di Departemen Penerangan (Deppen) Kabupaten Buton

Riwayat jabatan :
Kasubag PDE dan Arsip Pemda Kabupaten Buton
Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Buton
Kasubag Program dan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perdagangan Kabupaten Buton
Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton
Kasubag Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kabupaten Buton
Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Buton hingga pensiun pada 1 Juli 2022.

Rasyid Mangura Calon Wakil Bupati Buton

Tempat tanggal lahir: Laburunci, 1 Juli 1965

Nama Orang Tua:
Ayah: H. Lamangura
Ibu: Hj. Wanganti

Riwayat Pendidikan:
SD Negeri 165 Pasarwajo
SMP Negeri Pasarwajo
SMA Negeri pasarwajo,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ujung Pandang, Berijazah S1 Tahun 1991
Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Berijazah S2 Tahun 2010

Pengalaman Pekerjaan:
Anggota DPRD Kabupaten Buton, Periode Tahun 1999 – 2004
Anggota DPRD Kabupaten Buton, Periode 2004 – 2009
Dosen Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) Kampus II, Tahun 2012 – 2020
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Buton, Periode 2017– 2027

Pengalaman Organisasi:
Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Bulan Bintang Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Tahun 1989 –2000
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Buton, Tahun 2000 – 2009
Ketua Kerukunan Cia-Cia Laporo (KCL) Kabupaten Buton, Tahun 2002 – 2010
Ketua Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI), Periode Tahun 2013 – 2018
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buton, Tahun 2008 – 2027
Ketua Persatuan Lawn Tenis Indonesia (PELTI) Kabupaten Buton, Tahun 2023 – 2027

Penulis : Rustam

Continue Reading

Fokus

Mobil Mewah Masih Banyak Gunakan BBM Subsidi

Published

on

By

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto

JAKARTA, Bursabisnis.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meragukan pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Pemerintah akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Mulyanto tidak yakin dengan kebenaran pernyataan itu. Hal itu karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025.

Karena itu, Mulyanto menilai ucapan Luhut sekedar pemanasan isu dan tidak serius.

Politisi Fraksi PKS itu minta Luhut jangan asal bicara kebijakan yang bukan wewenangnya. Karena akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari keadaan yang sulit ini.

“Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi, di mana orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Jumat, 12 Juli 2024.

Padahal, lanjut Mulyanto, BBM bersubsidi ini kan ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah mengambil sikap pembiaran.

“Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya,” lanjutnya.

Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, di mana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata di lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.

“Jadi Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi Perpres terkait agar semakin berkeadilan,” tegasnya.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.