WAKATOBI, Bursabisnis. Id – Usai harumkan nama Kabupaten Wakatobi di kancah olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pelatih atlit asal Kabupaten Wakatobi terpaksa jual Handphone (HP) untuk biaya ongkos pulang kampung.

Padahal atlit asal Kabupaten Wakatobi itu, meraih 1 medali emas, 5 perak dan 2 perunggu dalam pertandingan kejuaraan Daerah Atletik antar  se-Sulawesi Tenggara di Kota Kendari yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur asal Wakatobi Ir. Hugua.

Pertandingan yang diikuti atlit Wakatobi itu adalah lempar lembing senior, lari 1500 meter putra putri, lari 800 putra putri dan lari 4×100 mix.

Sofyan, pelatih yang mendampingi para atlit berprestasi itu mengungkapkan, untuk kebutuhan dan operasional para atlit sudah disodorkan proposal ke Pemerintah Daerah, namun tidak sesuai harapan.

” Dukungan Pemda hanya 500 ribu dari proposal yang kami sodorkan sebesar 25 juta untuk 4 atlet dan dua pelatih, ” Ujar Sofyan pada Senin 16 Juni 2025.

Kendati dukungan minim dari pemerintah Daerah, kebutuhan pertandingan dibiayai sendiri para atlit dan pelatih yang mengantarkan mereka ke pertandingan.

Jangankan biaya untuk kebutuhan selama pertandingan, pasca meraih medali pelatih pun harus menjual HP kesayangannya untuk biaya ongkos pulang ke Wakatobi.

” Untung masih ada atlet-atlet Wakatobi asal Kaledupa yang mau ikut wakili Wakatobi di Kejurda atletik  Kendari 2025, tapi selanjutnua  mungkin mereka tidak akan wakili Wakatobi lagi, karena kata mereka kita sudah bela mati+matian  nama Wakatobi biar, air minum kita beli sendiri dan baju tanding tidak dibelikan. Bagaimana mau dibelikan, ikut Kejurda saja sudah untung, pulang pung harus jual hp buat ongkos pulang ke Wakatobi, ” ungkap Sofyan.

Sambungnya, Sofya  ke Kejurda hanya bermodalkan uang pribadi Rp 1,5 juta  dan uang dari Pemda Wakatobi sebesar Rp 500 ribu.

Tak hanya itu, mereka pun harus membayar biaya penginapan padahal mereka tinggal dan menginap di gedung Mes Wakatobi.

Ini bukan kejadian pertama kalinya, Sofyan juga menceritakan peristiwa yang sama pernah terjadi juga di Kejuaraan Kota Bau-bau pada bulan Mei kemarin, padahal waktu itu Atlit Wakatobi meraih empat medali emas dan dua perak dari dua atlit yang diturunkan.

” Waktu Kejurda di Bau-bau bulan 5 kemarin untung ada ketua Pasi Wakatobi (TEGAR PERKASA GRUP ) yang mau mendanai kami berangkat ke Bau-bau. di Bau-bau malah kami mendapatkan 4 emas dan 2 perak dari 2 atlet yg di turunkan, ” jelas Sofuan.

Ia mengatakan banyak generasi mudah Wakatobi yang mempunyai bakat di bidang Olahraga hanya terkendala masalah biaya pertandingan, untuk itu dia berharap para generasi olahraga di Wakatobi mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Ketgam: Atlit Asal Wakatobi yang mengikuti Kejurda Atletik Antar Kabupaten Kota se-Sultra.

Laporan : Ful

Editor : Tam

KONSEL, Bursabisnis. Id – Tim sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir di Konawe Selatan (Konsel) edukasi warga mengenai pentingnya penguatan gizi yang tepat bagi tubuh.

Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam menekan kasus stunting dan malnutrisi khususnya yang terjadi di daerah Konawe Selatan (Konsel) .

Kegiatan sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Aula Kantor Bupati Konawe Selatan pada Kamis, 12 Juni 2025.

Sosialisasi program makan bergizi gratis bersama yang diinisiasi oleh DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) ini dihadiri sekitar 300-an peserta dari warga setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei, Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo, dan Tenaga Ahli Sekretariat Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN Alwin Supriyadi.

Dengan dilakukannya sosialisasi di Konawe Selatan, anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei mendukung penuh tumbuh kembang anak serta menjaga kualitas kesahatan masyarakat.

“Berdasarkan data yang ada menunjukan angka kekurangan gizi seperti stunting dan malnutrisi masih menjadi tantangan besar yang dihdapai bangsa ini. Oleh karena itu komisi IX DPR RI mendukung program makan bergizi gratis dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia,” terang Ahmad Safei.

Program Makan Bergizi Gratis ini menyasar pada 4 target utama, yaitu pelajar (PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja BGN juga menjamin mengenai makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Sekretariat Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN Alwin Supriyadi menjelaskan pemenuhan gizi yang baik memiliki dampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, meningkatkan gizi berkualitas dan kualitas SDM.

“Harapan dengan diadakannya program makan bergizi gratis ini, yaitu meningkatkan gizi berkualitas pada masyarakat,” harap Alwin.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Laporan : Tam

KENDARI, Bursabisnis. Id – mayoritas masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) belum mengetahui secara detail 39 program kerja prioritas yang menjanjikan Andi Sumangerukka dan Hugua sebagai gubernur dan wakil gubernur Sultra.

Padahal duet pemimpin Sultra ini sudah menjalankan tugas selama 100 hari sejak dilantik Presiden RI Prabowo Subianto.

Kendati demikian kepemimpinan Andi Sumangerukka dan Hugua mendapatkan penilaian yang cukup baik dari masyarakat.

Hal ini merupakan hasil survei independen yang dirilis Jurnal Survei Independen (JSI) Sultra pada Sabtu, 14 Juni 2025 sore di Kendari.

Survei yang dilakukan pada Mei 2025 ini menunjukkan skor kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari Pemprov Sultra berada pada angka 77,45 dari skala 100, masuk kategori “cukup baik” menurut standar Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017.

Namun, nilai tersebut ditekan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap isi program—hanya 8% responden yang menyatakan sangat mengetahui seluruh program, sementara lebih dari 73% mengaku tidak tahu atau kurang tahu.

“Kinerja 100 hari ini tidak buruk, tapi komunikasi pemerintah belum menyentuh publik secara merata,” kata Dr. Sumadi Dila, Direktur JSI Sultra, dalam Berbagainya.

Ia menegaskan bahwa survei dilakukan secara independen, tanpa dukungan dana politik ataupun sponsor ekonomi.

Survei melibatkan 1.200 responden dari 17 kabupaten/kota, mewakili 222 kecamatan, menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error ±2,8% dan tingkat kepercayaan 95%.

Tim survei terdiri dari pengajar, pakar, relawan, serta pelajar.

Dari sembilan variabel yang diukur, transparansi dan partisipasi warga memperoleh nilai tertinggi masing-masing 78,14.

Artinya, masyarakat mulai melihat adanya upaya terbuka dari pemerintah dalam menjalankan program.

Namun, keterbukaan ini tidak diiringi dengan distribusi informasi yang memadai.

Mayoritas responden (71,92%) mengaku memperoleh informasi program bukan dari saluran resmi pemerintah, melainkan dari media sosial masyarakat dan kabar tidak langsung.

Hal ini menimbulkan bias persepsi dan berisiko menyebarkan informasi yang salah.

Responden didominasi kelompok usia 17–25 tahun (62%) dengan tingkat pendidikan mayoritas Sarjana atau Diploma (65,5%).

Kelompok ini aktif di media sosial dan menjadi penyalur kritik konstruktif, tidak hanya dalam bentuk unggahan di internet, tetapi juga melalui partisipasi survei dan diskusi kelompok terarah (FGD).

Mayoritas responden (71,5%) menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program 100 hari, khususnya dari sisi sosialisasi, kejelasan pelaksanaan, dan akurasi target.

Ini menunjukkan adanya harapan besar agar pemerintah tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga akurat dalam menyampaikan pekerjaan mereka ke publik.

JSI Sultra menekankan bahwa nilai 77,45 adalah angka progresif yang menandakan adanya komitmen awal pemerintah dan optimisme masyarakat. Namun agar ini tidak berhenti sebagai angka statistik,

JSI merekomendasikan enam langkah strategi yang perlu segera dilaksanakan oleh Pemprov Sultra:

1. Menyusun cetak biru program yang rinci, mudah dipahami, dan terdistribusi secara merata.

2. Membuka informasi program secara transparan dan detail, khususnya bagi masyarakat penerima manfaat.

3. Meningkatkan kekompakan dan koordinasi waktu pelaksana, berdasarkan data tujuan dari lapangan.

4. Melakukan sosialisasi secara massal, memanfaatkan media resmi pemerintah yang terhubung ke media sosial.

5. Membuka saluran komunikasi publik yang inklusif dan responsif, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.

6. Melakukan evaluasi program secara berkala, dengan indikator dan target yang terukur, minimal setiap enam bulan.

100 hari pertama pemerintahan Andi-Hugua bukanlah kegagalan, tetapi sinyal peringatan.

Tanpa sosialisasi yang efektif dan komunikasi publik yang kuat, program terbaik pun berisiko tidak diketahui dan tidak dirasakan manfaatnya. Jika ini dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh sebelum masa jabatan mencapai setengahnya.

Laporan : Tam