JAKARTA, Bursabisnis.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya memperkuat kesadaran dan manajemen risiko di lingkungan kerja dengan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi para pejabat dan pegawai.

Penguatan Komitmen Kemenkeu dalam Implementasi Manajemen Risiko melalui Sertifikasi GRCE yang diselenggarakan pada Senin, 17 Maret 2025 di Kantor Pusat Kemenkeu.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menekankan bahwa pendekatan proaktif terhadap risiko merupakan langkah penting dalam mendukung tata kelola yang baik.

“Kita harus menaruh risiko di depan, bukan di belakang. Kita harus memahami inherent risk sebelum memulai suatu kegiatan,” ujar Wamenkeu Anggito sebagaimana dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

Oleh karena itu, program sertifikasi ini menjadi langkah konkret dalam membangun budaya sadar risiko di lingkungan Kemenkeu.

Program ini juga bertujuan untuk mencetak risk expert yang nantinya dapat menjadi trainer bagi unit-unit kerja lainnya. Dengan adanya sistem sertifikasi ini, para pejabat diharapkan mampu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan lebih baik, sehingga kebijakan dan program yang dijalankan dapat memiliki landasan yang kuat dan mitigasi yang optimal.

Selain itu, Kemenkeu juga sedang mengembangkan aplikasi berbasis digital untuk mempermudah proses pembuatan profil risiko dan mitigasi risiko yang lebih efektif. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam menanggulangi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam berbagai program dan kebijakan kementerian.

Dengan adanya program sertifikasi dan penguatan budaya sadar risiko ini, Kemenkeu menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun sistem keuangan negara yang lebih tangguh dan terpercaya. Ke depan, langkah ini akan terus dikembangkan guna memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah didukung oleh analisis risiko yang matang dan terstruktur.

Laporan : Tam

KENDARI, Bursabisnis.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Rakor yang berlangsung secara Daring di Ruang Command Center, Kantor Balai Kota Kendari pada Senin, 17 Maret 2025,

Rakor ini dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan melibatkan berbagai kementerian.

Fokus MoU ini sinergi antara tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di bidang Agraria/Pertanahan, Pemerintahan, Kehutanan, Transmigrasi, dan Geospasial.

Pemkot Kendari dalam Rakor daring ini dipimpin Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman dan diikuti sejumlah pimpinan OPD.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya menjelaskan bahwa rakor kali ini tidak membahas mengenai inflasi, karena kondisi inflasi di Indonesia saat ini masih dalam keadaan terkendali dan cukup baik.

“Fokus utama dalam pertemuan ini adalah penandatanganan MoU yang bertujuan untuk mempererat kerja sama antar sektor, serta pembahasan tentang pemeriksaan kesehatan gratis yang akan diberikan kepada masyarakat,” kata Tito.

Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa selain masalah kesehatan, topik lainnya yang menjadi perhatian penting dalam rakor ini adalah implementasi pembangunan 3 juta rumah yang direncanakan oleh pemerintah.

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung program pembangunan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Melalui MoU ini, diharapkan tercipta kemitraan yang lebih solid dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam penyelesaian masalah pertanahan, kehutanan, serta pemeriksaan kesehatan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, penekanan juga diberikan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, di mana MoU ini mencakup program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Ini diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan di daerah, serta memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal tanpa hambatan biaya.

Laporan : Man
Editor : Tam

KONSEL, Bursabisnis.id – PT Hoffman Energi Perkasa kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat, khususnya warga lingkar tambang di Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Perusahaan yang bergerak di sektor tambang batuan ini menyalurkan bantuan berupa beras kepada warga terdampak di sekitar wilayah operasionalnya.

Penyaluran beras kali ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung masyarakat sekitar selama tahun 2025

“Ini bentuk komitmen perusahaan kepada masyarakat setempat karena selama ini hubungan perusahaan dan warga terjalin dengan harmonis,” ujar Ajis, kepada wartawan pada Jumat, 14 Maret 2025

Tri Ajis menambahkan, program bantuan beras ini dilaksanakan secara triwulan dan pada tahun 2025 ini telah memasuki triwulan pertama

“Penyerahan bantuan beras dilakukan setiap triwulan, menyasar warga yang terdampak aktivitas perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu salah seorang warga Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, menyampaikan apresiasinya atas langkah perusahaan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi langkah perusahaan menyalurkan bantuan beras apalagi di bulan suci Ramadhan ini tentunya kebutuhan makin meningkat,” ungkapnya

Dia juga berharap komitmen yang terjalin selama ini terus berlanjut mengingat perusahan dan warga terjalin hubungan yang harmonis.

Laporan : Tam